Transformasi pelayanan kesehatan primer menjadi agenda strategis di 2026. Puskesmas dituntut menerapkan Rekam Medis Elektronik (RME), Integrasi Layanan Primer (ILP), serta meningkatkan mutu dan akreditasi.

LINKPEMDA menghadirkan pelatihan komprehensif yang membantu Kepala Puskesmas, staf administrasi, penanggung jawab program, dan tim mutu untuk memperkuat tata kelola, efisiensi layanan, dan kepatuhan regulasi, sehingga pelayanan masyarakat menjadi lebih optimal dan profesional.

Fokus Materi Pelatihan

• Implementasi RME Puskesmas
  Penerapan rekam medis digital untuk pengelolaan data pasien yang akurat dan terintegrasi.

• Penerapan ILP Terbaru 2026
  Integrasi layanan primer yang memperkuat koordinasi antar unit pelayanan.

• Penguatan Manajemen Mutu & Akreditasi
  Strategi perbaikan standar layanan, audit mutu, dan persiapan akreditasi Puskesmas.

• Penatausahaan Keuangan BLUD Puskesmas
  Pengelolaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel sesuai regulasi BLUD terbaru.

• Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Primer
  Optimasi SOP, standar layanan, dan monitoring kinerja pelayanan.

Penawaran Bimtek Puskesmas 2026 – LINKPEMDA

Pelatihan ini direkomendasikan bagi Kepala Puskesmas, Tata Usaha, Penanggung Jawab Program, dan Tim Mutu, agar mampu meningkatkan kualitas layanan secara digital, terintegrasi, dan akuntabel.

Output Pelatihan

✔ Mampu mengimplementasikan RME & ILP secara efektif
✔ Memahami manajemen mutu dan akreditasi Puskesmas
✔ Menguasai penatausahaan keuangan BLUD Puskesmas
✔ Memperkuat tata kelola pelayanan kesehatan primer

Informasi Pelaksanaan

📍 Tempat: Hotel berbintang / Onsite Puskesmas (dapat disesuaikan)
📅 Periode: Januari – Desember 2026
📞 Kontak: 0813-8766-6605 (Andi Hasan Lamba)

Permintaan masyarakat terhadap pelayanan publik terus meningkat. OPD dituntut mampu memperkuat inovasi, mempercepat respons, dan mengintegrasikan digitalisasi dalam setiap proses layanan.

LINKPEMDA menghadirkan pelatihan yang memadukan good governance, inovasi, dan teknologi mutakhir, agar aparatur mampu memberikan pelayanan publik yang cepat, akurat, dan responsif.

Materi Utama Pelatihan

• Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 2026
  Mengukur kualitas layanan berbasis persepsi masyarakat dan indikator kinerja OPD.

• Strategi Inovasi Layanan Publik
  Pengembangan layanan baru yang adaptif, kreatif, dan berbasis kebutuhan masyarakat.

• Transformasi Digital Layanan OPD
  Pemanfaatan teknologi untuk mempercepat proses layanan, pengelolaan data, dan integrasi antar unit.

• Pelayanan Responsif & Complaint Handling
  Manajemen pengaduan, penyelesaian keluhan, dan optimalisasi pengalaman pengguna.

• Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
  Implementasi SPM untuk memastikan layanan publik sesuai regulasi nasional.

Penawaran Bimtek Pelayanan Publik 2026 – LINKPEMDA

Pelatihan ini direkomendasikan bagi Kepala OPD, staf layanan publik, dan aparat terkait, agar mampu meningkatkan kualitas layanan secara modern, digital, dan akuntabel.

Output Pelatihan

✔ Memahami Indeks Kepuasan Masyarakat dan penerapannya
✔ Mampu merancang inovasi layanan publik
✔ Menguasai transformasi digital layanan OPD
✔ Terampil dalam penanganan keluhan dan complaint handling
✔ Mampu menyusun dan menerapkan SPM OPD

Informasi Pelaksanaan

📍 Tempat: Hotel berbintang / Onsite (dapat disesuaikan)
📅 Periode: Januari – Desember 2026
📞 Kontak: 0813-8766-6605 (Andi Hasan Lamba)

Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) merupakan bagian penting dari tata kelola keuangan yang akuntabel. Tantangan utama yang sering dihadapi pemerintah daerah meliputi:

• Pencatatan aset yang belum tertib dan konsisten

• Lemahnya inventarisasi fisik dan administrasi BMD

• Data aset yang tidak sinkron antar sistem

• Kesulitan dalam penyusunan laporan sesuai regulasi terbaru (Permendagri No. 47 Tahun 2021) dan standar akuntansi pemerintah

Untuk menjawab kebutuhan tersebut, LINKPEMDA menghadirkan Bimtek Pengelolaan Aset Daerah 2026 dengan metode praktis, berbasis regulasi, dan dilengkapi simulasi teknis agar peserta mampu menerapkan langsung di OPD masing-masing.

Tujuan Pelatihan

Pelatihan ini dirancang agar peserta mampu:

1. Mengelola BMD sesuai standar akuntabilitas dan regulasi terbaru.

2. Melakukan inventarisasi, penilaian, dan pemanfaatan aset secara tertib.

3. Menyusun laporan BMD yang siap diaudit.

4. Mengamankan aset melalui prosedur administrasi dan fisik.

5. Meningkatkan kualitas pengelolaan BMD di instansi masing-masing.

Fokus Materi Pelatihan (Update 2026)

1. Inventarisasi & Penilaian BMD 2026

• Teknik pendataan dan klasifikasi aset

• Penilaian aset tetap dan aset lainnya

• Praktik lapangan verifikasi data

2. Standarisasi Pencatatan & Pelaporan BMD

• Penyusunan KIB/KIR yang sesuai standar

• Pengkodean barang dan sinkronisasi data SIMDA/SIPD-BMD

• Teknik validasi data untuk laporan audit

3. Pengamanan Aset & Audit BMD

• Mekanisme pengamanan administratif dan fisik

• Pengendalian internal dan audit kepatuhan

• Studi kasus pengamanan aset strategis

4. Pemanfaatan, Penilaian & Penghapusan Aset

• Tata cara pemanfaatan: sewa, pinjam pakai, KSP

• Penilaian aset dan prosedur penghapusan

• Integrasi prosedur pemanfaatan dengan laporan keuangan

5. Teknik Penyusunan KIB & KIR yang Benar

• Metode pengumpulan data dan verifikasi lapangan

• Penyusunan laporan yang siap diperiksa auditor

• Simulasi pengisian dan pemutakhiran dokumen BMD

Peserta yang Direkomendasikan

• BPKAD & Bidang Aset Daerah

• OPD Pengelola Barang

• Pengurus Barang / Pejabat Pengelola Barang

• Auditor Internal / SPI OPD

Penawaran Resmi Bimtek

📍 Lokasi Kegiatan: Jakarta / Bandung / Yogyakarta
📅 Periode Pelaksanaan: Januari – Desember 2026 (tersedia setiap bulan, jadwal fleksibel)
📞 Informasi & Pendaftaran: 0813-8766-6605 (LINKPEMDA)

Pelatihan ini menggabungkan teori, praktik, dan simulasi lapangan, sehingga peserta tidak hanya memahami konsep, tetapi juga siap menerapkan tata kelola BMD yang tertib, efisien, dan akuntabel di instansi masing-masing.

Reformasi birokrasi menuntut setiap perangkat daerah memiliki SOP yang berkualitas, proses bisnis yang terstandarisasi, dan alur kerja yang efisien. Tanpa dokumen yang baik, instansi akan mengalami duplikasi tugas, ketidakefektifan layanan, dan lemahnya pengendalian internal.

Untuk menjawab kebutuhan tersebut, LINKPEMDA menghadirkan pelatihan komprehensif mengenai penyusunan SOP dan Peta Proses Bisnis yang selaras dengan regulasi terkini seperti PermenPAN-RB tentang pedoman penyusunan SOP, analisis jabatan, serta kerangka proses bisnis instansi pemerintah.

Pelatihan ini dirancang untuk memastikan OPD mampu memperbaiki tata kelola internal, meningkatkan kualitas pelayanan, dan memenuhi tuntutan reformasi birokrasi 2026.

Fokus Pelatihan (Update 2026)

• Penyusunan SOP Berbasis Risiko
  Teknik perumusan SOP dengan pendekatan risk-based dan mitigasi risiko layanan.

• Pembuatan Peta Proses Bisnis (Business Process Mapping)
  Identifikasi proses inti, pendukung, dan manajerial sesuai standar pemerintah.

• Integrasi Tugas dan Fungsi Organisasi
  Sinkronisasi Tupoksi dengan struktur OPD dan kebutuhan layanan publik.

• Analisis Hambatan Proses Kerja
  Metode root cause analysis, identifikasi bottleneck, dan strategi perbaikan.

• Optimalisasi Layanan & Efisiensi Organisasi
  Re-desain alur kerja, standarisasi output, dan percepatan pelayanan.

Penawaran Resmi — Bimtek SOP & Proses Bisnis 2026 – LINKPEMDA

Pelatihan ini direkomendasikan bagi:
Bagian Organisasi, Sekretariat Daerah, Inspektorat, Bappeda, dan seluruh OPD penyelenggara layanan.

📍 Tempat: Hotel berbintang (Jakarta / Bandung / Yogyakarta)
📅 Jadwal: Tersedia sepanjang tahun 2026
📞 Informasi & Pendaftaran: 0813-8766-6605 (LINKPEMDA)

Pengawasan internal yang kuat merupakan fondasi wajib bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan akuntabilitas, mencegah penyimpangan, serta memastikan efektivitas program dan kegiatan. Tahun 2026 menjadi fase penting bagi Inspektorat Daerah, SPI BLUD, dan seluruh jajaran APIP dalam memperkuat kompetensi teknis melalui pendekatan audit berbasis risiko, SPIP Terintegrasi, dan pengelolaan risiko yang lebih adaptif terhadap perubahan regulasi.

Untuk mendukung kebutuhan tersebut, LINKPEMDA menyusun program pelatihan strategis yang dirancang untuk meningkatkan kualitas pengawasan internal, memperkuat integritas, serta memastikan tata kelola pemerintahan berjalan sesuai prinsip good governance.

Materi Utama Pelatihan

• Implementasi SPIP Terintegrasi (Level 1–5)
  Kerangka pembinaan SPIP modern sesuai roadmap BPKP, termasuk penyelarasan dengan manajemen risiko dan pengendalian internal.

• Audit Berbasis Risiko (Risk Based Internal Audit / RBIA)
  Metodologi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan audit yang fokus pada risiko signifikan OPD/BLUD.

• Evaluasi Kinerja & Audit Kepatuhan
  Teknik audit berbasis indikator, evaluasi efektivitas program, serta pengujian kepatuhan terhadap peraturan daerah dan pusat.

• Manajemen Risiko OPD / BLUD
  Identifikasi risiko, analisis risiko, dan penyusunan rencana perlakuan risiko sesuai pedoman terbaru.

• Teknik Penilaian Maturitas SPIP
  Metodologi penilaian tingkat maturitas dan penyusunan rencana aksi peningkatan level.

Penawaran Resmi – Bimtek Audit Internal & SPIP 2026 (LINKPEMDA)

Program ini direkomendasikan untuk:
Inspektorat Daerah, SPI BLUD, Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), PPK, dan pejabat pengawasan lainnya.

📍 Tempat: Hotel berbintang / Onsite (menyesuaikan permintaan instansi)
📅 Periode: Januari – Desember 2026
📞 Informasi & Registrasi: 0813-8766-6605 (Andi Hasan Lamba)

Keunggulan Bimtek LINKPEMDA

• Materi sesuai pedoman BPKP terbaru dan standar audit internal pemerintah.

• Narasumber berpengalaman dari BPKP, Inspektorat Jenderal, dan praktisi audit risiko.

• Termasuk template risk register, program audit, kertas kerja, dan contoh SPIP Terintegrasi.

• Sertifikat 32 JP terdaftar SIPD-Diklat.

• Free konsultasi pascapelatihan untuk implementasi di OPD/BLUD.