Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui Peraturan BKN Nomor 4 Tahun 2025 resmi mengubah mekanisme kenaikan pangkat ASN.
Sebelumnya, pengajuan kenaikan pangkat hanya dilakukan dua kali dalam setahun (April dan Oktober), kini dapat dilakukan setiap bulan melalui sistem digital nasional.

Perubahan ini mendukung reformasi birokrasi, mempercepat penghargaan atas kinerja ASN, serta meningkatkan transparansi dan efisiensi layanan kepegawaian berbasis teknologi.

Tujuan Panduan Teknis

• Menjadi acuan bagi ASN dan pengelola kepegawaian daerah dalam pengajuan kenaikan pangkat setiap bulan.

• Menstandarkan alur kerja pengusulan, verifikasi, dan penetapan melalui SIASN (Sistem Informasi ASN).

• Mendorong percepatan layanan kepegawaian dengan basis data nasional terintegrasi.

Dasar Hukum

• Peraturan BKN Nomor 4 Tahun 2025 tentang Kenaikan Pangkat ASN.

• Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

• Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen PNS.

Ruang Lingkup Panduan

• Pengajuan usulan kenaikan pangkat ASN melalui SIASN.

• Verifikasi kelengkapan dan validasi data kepegawaian.

• Penetapan SK Kenaikan Pangkat oleh BKN.

• Penyampaian SK secara digital dan otomatis ke database ASN nasional.

• Tanggung jawab ASN, OPD, BKD dan BKN.

Alur Proses Pengajuan Kenaikan Pangkat ASN (Melalui SIASN)

📝 Catatan: Jadwal ini bersifat umum. Setiap instansi dapat menyesuaikan sesuai SOP internal dan kesiapan sistem.

Dokumen Persyaratan Pengajuan

• SK pangkat terakhir.

• SKP (Sasaran Kinerja Pegawai) 2 tahun terakhir.

• Surat rekomendasi dari atasan langsung.

• Ijazah dan/atau dokumen pendukung (bila kenaikan berdasarkan pendidikan).

• KTP dan Kartu ASN.

• Dokumen lain sesuai ketentuan jabatan dan golongan.

📎 Seluruh dokumen harus diunggah dalam format PDF ke SIASN.

Peran dan Tanggung Jawab

Keuntungan dan Manfaat Kenaikan Pangkat Setiap Bulan

• ⏳ Proses lebih cepat dan fleksibel, tidak menunggu periode April/Oktober.

• 🧾 SK diterbitkan dan tersimpan secara digital di SIASN.

• 🧍 ASN mendapat penghargaan atas kinerja lebih tepat waktu.

• 🔐 Transparansi dan akuntabilitas meningkat.

• 📊 Sinkronisasi data ASN nasional lebih akurat.

Tips Praktis untuk ASN

• Pastikan SKP dan penilaian kinerja sudah valid dan lengkap.

• Dokumen diunggah dalam format dan ukuran file yang sesuai ketentuan.

• Gunakan akun SIASN resmi dan jangan menunda pengajuan.

• Cek status usulan secara berkala melalui dashboard SIASN.

Informasi dan Layanan Bantuan

Untuk membantu ASN dan instansi daerah dalam memahami dan melaksanakan kebijakan ini, Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah (LINKPEMDA) menyediakan program Bimbingan Teknis Nasional Percepatan Kenaikan Pangkat ASN.

📍 Kontak Resmi LINKPEMDA:
🌐 Website: https://linkpemda.com
📞 WA: +62 813-8766-6605 (Bapak Andi Hasan Lamba)
📩 Email: info@linkpemda.com

✅ Catatan Penting:
Panduan ini mengacu pada Peraturan BKN No. 4 Tahun 2025 dan dapat diperbarui menyesuaikan Surat Edaran Petunjuk Teknis yang dikeluarkan oleh BKN.
Instansi pemerintah daerah diharapkan menyesuaikan SOP internal kepegawaian dengan kebijakan nasional ini.

Pemerintah melalui Badan Kepegawaian Negara (BKN) resmi menerbitkan Peraturan BKN Nomor 4 Tahun 2025 tentang Periodisasi Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (PNS). Peraturan ini menjadi terobosan besar dalam sistem kepegawaian karena kenaikan pangkat kini dapat dilakukan setiap bulan, bukan lagi hanya beberapa kali dalam setahun.

Regulasi ini mulai berlaku efektif pada 1 Oktober 2025 dan menjadi langkah nyata pemerintah dalam mempercepat pengembangan karier ASN serta memperkuat sistem merit birokrasi.

🧾 Perubahan Penting dalam Peraturan BKN Nomor 4 Tahun 2025

1. Kenaikan Pangkat Setiap Bulan
   ASN kini bisa mengajukan kenaikan pangkat pada 12 periode dalam satu tahun — dari Januari hingga Desember. Sebelumnya, proses ini hanya dibuka pada 4–6 periode saja.

2. Peningkatan Efisiensi Proses Kepegawaian
   Regulasi ini diharapkan mempercepat pengembangan karier ASN dan mengurangi antrean administrasi kepegawaian di instansi pemerintah pusat maupun daerah.

3. Sinkronisasi Sistem Digital
   Pemerintah daerah dan instansi pusat perlu menyesuaikan sistem layanan kepegawaian digital agar dapat mengakomodasi proses pengajuan dan verifikasi setiap bulan.

4. Kepastian dan Keadilan bagi ASN
   ASN yang telah memenuhi syarat kini dapat mengajukan kenaikan pangkat tanpa harus menunggu periode panjang seperti sebelumnya.

🧭 Dampak dan Peluang Bagi Pemerintah Daerah

Bagi pemerintah daerah, perubahan kebijakan ini tidak hanya administratif, tetapi juga strategis:

• Meningkatkan motivasi ASN untuk berprestasi.

• Menumbuhkan budaya kerja berbasis kinerja dan merit.

• Menuntut kesiapan OPD kepegawaian (BKD/BKPSDM) dalam menyesuaikan SOP dan sistem pelayanan kepegawaian.

• Membutuhkan sosialisasi dan bimbingan teknis (bimtek) untuk memastikan implementasi berjalan lancar.

🏛️ Momentum Tepat untuk Sosialisasi dan Bimtek

Karena regulasi ini baru berlaku mulai Oktober 2025, saat ini adalah waktu yang sangat strategis untuk:

• Melaksanakan Bimtek Kenaikan Pangkat ASN Berdasarkan Peraturan BKN Nomor 4 Tahun 2025;

• Menyiapkan petunjuk teknis internal OPD kepegawaian;

• Melatih operator dan pejabat fungsional kepegawaian;

• Memastikan integrasi sistem digital daerah dengan sistem nasional BKN.

Tema Kegiatan Bimtek / Sosialisasi

Untuk mendukung implementasi regulasi ini, LINKPEMDA dapat menyelenggarakan kegiatan dengan tema:

“Bimtek Nasional Implementasi Peraturan BKN Nomor 4 Tahun 2025: Strategi Percepatan Kenaikan Pangkat ASN Setiap Bulan”

📍 Sasaran Peserta: BKD/BKPSDM, pejabat kepegawaian, operator kepegawaian, dan ASN di seluruh instansi pemerintah daerah.
🕒 Waktu Pelaksanaan: Oktober–Desember 2025 (masa awal implementasi regulasi).
🎯 Output: ASN dan OPD kepegawaian memahami mekanisme baru dan siap melaksanakan sesuai ketentuan.

Regulasi ini menandai era baru dalam manajemen ASN di Indonesia. Pemerintah tidak lagi membatasi periodisasi kenaikan pangkat, melainkan mendorong percepatan pengembangan karier yang lebih fleksibel, adil, dan adaptif.

Dengan pelaksanaan sosialisasi dan bimtek yang tepat, pemerintah daerah dapat memastikan implementasi berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi ASN dan masyarakat.

Transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah menuntut tersedianya data yang terintegrasi, valid, akurat, dan dapat diakses lintas OPD. Pemerintah pusat melalui kebijakan Satu Data Indonesia menegaskan pentingnya penyelenggaraan tata kelola data sebagai dasar perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan daerah.

Sayangnya, banyak pemerintah daerah masih menghadapi permasalahan seperti:
- Fragmentasi data di berbagai OPD,
- Tidak adanya standar metadata dan interoperabilitas,
- Lemahnya tata kelola data (Data Governance),
- Minimnya SDM yang memahami pengelolaan dan pemanfaatan data.

Untuk menjawab tantangan tersebut, LINK PEMDA menyelenggarakan Bimbingan Teknis Nasional Strategi Penguatan Satu Data Indonesia guna memperkuat kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam membangun sistem informasi dan data yang terintegrasi, selaras dengan arah kebijakan nasional.
Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
5. Peraturan dan kebijakan terkait transformasi digital pemerintahan dan Smart City.

Tujuan Kegiatan

1. Memperkuat pemahaman aparatur pemerintah terhadap kebijakan dan regulasi Satu Data Indonesia.
2. Menyusun kerangka tata kelola data (Data Governance Framework) di tingkat daerah.
3. Mengembangkan strategi integrasi portal informasi OPD berbasis data terpadu.
4. Meningkatkan kompetensi SDM dalam pengelolaan data untuk perencanaan dan pengambilan keputusan.
5. Mendukung implementasi Smart City dan kebijakan pembangunan berbasis bukti.

Materi Kegiatan

1. Kebijakan Nasional Satu Data Indonesia dan Implementasi di Daerah.
2. Penyusunan Arsitektur Tata Kelola Data Pemerintah Daerah.
3. Strategi Integrasi Data OPD melalui Portal Informasi.
4. Pemanfaatan Dashboard Analitik dalam Perencanaan Pembangunan.
5. Tata Kelola Metadata dan Interoperabilitas Sistem.
6. Studi Kasus dan Best Practice Daerah.
7. Workshop Penyusunan Rencana Aksi Daerah.

Narasumber

- Kementerian/Lembaga Terkait (Bappenas, Kominfo, Kemendagri)
- Praktisi dan Konsultan Data Governance Pemerintahan
- Akademisi dan Tenaga Ahli di bidang Transformasi Digital Pemerintah

Peserta Kegiatan

- Bappeda, Diskominfo, Dinas Keuangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan.
- Tim IT dan perencana OPD.
- Analis kebijakan dan pejabat perencana daerah.
- Aparatur Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota.

Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Waktu : Fleksibel (sesuai permintaan Pemerintah Daerah)
Tempat : Hotel Pelatihan / Virtual Meeting (Zoom)
Durasi : 2 Hari

Fasilitas Peserta

- Modul dan Materi Pelatihan
- Seminar Kit & Tas Pelatihan
- Konsumsi & Akomodasi (jika tatap muka)
- Sertifikat
- Akses aplikasi e-learning LINK PEMDA

Output dan Manfaat

- Rencana Aksi Daerah Penguatan Tata Kelola Data.
- SDM OPD yang memahami standar dan interoperabilitas data.
- Portal informasi daerah yang terarah pada Satu Data Indonesia.
- Pengambilan keputusan yang lebih cepat, akurat, dan transparan.
- Mendukung penguatan reformasi birokrasi dan digitalisasi pemerintahan.

Melalui Bimtek ini, diharapkan pemerintah daerah dapat membangun pondasi kuat untuk tata kelola data yang terintegrasi sehingga kebijakan pembangunan dapat dirancang dan dievaluasi secara akurat. LINK PEMDA siap menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam mewujudkan transformasi digital yang efektif dan berkelanjutan.

Informasi & Pendaftaran:
LEMBAGA INFORMASI KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH (LINK PEMDA)
Alamat: Jl. KH Agus Salim No. 8, Bekasi – Jawa Barat
Website: www.linkpemda.com
WA: +62 813-8766-6605 (Bapak Andi Hasan Lamba)
Email: info@linkpemda.com

Dalam rangka menghadapi tahun perencanaan 2026, pemerintah daerah dituntut untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang lebih terarah, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta selaras dengan kebijakan nasional. RKPD merupakan dokumen penting sebagai pedoman penyusunan RAPBD, sehingga kualitasnya sangat menentukan arah pembangunan daerah.

Sebagai bentuk dukungan terhadap upaya penguatan perencanaan di daerah, LINKPEMDA menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) penyusunan RKPD 2026 dengan fokus pada integrasi program prioritas lintas sektor dan OPD.

📌 Arah Kebijakan Perencanaan RKPD 2026

Perencanaan pembangunan daerah tahun 2026 akan diarahkan untuk:

• Memperkuat sinergi pusat dan daerah dalam mendukung pembangunan nasional

• Mendorong inovasi program unggulan daerah

• Menjamin kesinambungan program RPJMD

• Mengoptimalkan sumber daya daerah untuk mendukung pelayanan publik

Pelaksanaan perencanaan juga harus mengacu pada ketentuan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, yang mengatur tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah secara sistematis dan terukur.

🧭 Tujuan Pelaksanaan Bimtek RKPD 2026

Kegiatan Bimtek ini bertujuan:

• Memberikan pemahaman teknis tentang tahapan penyusunan RKPD

• Menyelaraskan program prioritas daerah dengan kebijakan nasional dan RPJMN

• Menguatkan peran OPD dalam perencanaan terpadu

• Meningkatkan kualitas dokumen RKPD sebagai dasar penyusunan APBD

👥 Sasaran Peserta

• Bappeda Provinsi dan Kabupaten/Kota

• OPD perencana dan pengelola program kegiatan

• Pejabat fungsional perencana dan pejabat struktural

• Tim penyusun RKPD daerah

📅 Rencana Pelaksanaan Bimtek

Bimtek akan dilaksanakan secara nasional dan regional di beberapa kota besar, dengan format kelas interaktif dan pendampingan teknis. Peserta akan mendapatkan:

• Materi regulasi dan pedoman teknis

• Simulasi penyusunan dokumen RKPD

• Sertifikat pelatihan resmi

• Akses ke modul dan template penyusunan RKPD 2026

🌐 Pendaftaran & Informasi

Bagi OPD dan pemerintah daerah yang ingin mengikuti kegiatan Bimtek RKPD 2026, dapat melakukan pendaftaran melalui:
📍 https://linkpemda.com
📲 WhatsApp: +62 813-8766-6605 (Admin LINKPEMDA)

Dengan perencanaan yang matang dan strategis, diharapkan RKPD 2026 dapat menjadi landasan kuat dalam mewujudkan pembangunan daerah yang inklusif, efisien, dan berkelanjutan. LINKPEMDA berkomitmen mendampingi daerah dalam meningkatkan kapasitas perencanaan pembangunan demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

#RKPD2026 #PerencanaanDaerah #BimtekRKPD #LINKPEMDA
#Bappeda #PemerintahDaerah #PembangunanDaerah 

Dalam era pemerintahan modern yang terus bergerak menuju digitalisasi dan tata kelola yang transparan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur pemerintah daerah menjadi sebuah kebutuhan strategis. LINK PEMDA berkomitmen menjadi mitra terpercaya dalam mendukung pemerintah daerah melalui penyelenggaraan berbagai program Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) yang relevan, aplikatif, dan sesuai dengan regulasi terkini.

Fokus utama dari pelatihan ini adalah mendorong profesionalisme ASN, memperkuat tata kelola pemerintahan daerah, mengakselerasi transformasi digital, meningkatkan pelayanan publik, serta mengoptimalkan pengelolaan keuangan dan perencanaan pembangunan.

Melalui kurikulum pelatihan yang komprehensif dan terstruktur, peserta akan dibekali kompetensi strategis untuk menghadapi tantangan birokrasi modern dan mewujudkan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, inovatif, dan berdaya saing.

🟡 A. Transformasi Digital & Smart Government

1. Bimtek Strategi Digitalisasi Pemerintahan Daerah Menuju Smart Government

2. Bimtek Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Terintegrasi

3. Diklat Optimalisasi Layanan Publik Melalui Transformasi Digital ASN

4. Bimtek Tata Kelola Data Terpadu Pemerintah Daerah Berbasis SPBE

5. Diklat Penguatan Portal Layanan Publik Daerah Terintegrasi

6. Bimtek Digital Leadership untuk ASN dan Pimpinan OPD

7. Bimtek Manajemen Perubahan Digital dalam Pemerintahan Daerah

8. Diklat Penerapan Teknologi Cloud dan Keamanan Siber Pemerintah Daerah

9. Pelatihan Pengembangan Dashboard Pemerintahan Berbasis Data

10. Bimtek Optimalisasi Penggunaan Aplikasi Pemerintahan untuk Efisiensi Layanan

🟢 B. Pengelolaan Keuangan Daerah & PAD

1. Bimtek Strategi Peningkatan PAD Daerah melalui Inovasi Digital

2. Diklat Pengelolaan Keuangan Daerah Sesuai Regulasi Terbaru

3. Bimtek Penerapan SIPD dalam Perencanaan dan Penganggaran Daerah

4. Diklat Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) BLUD

5. Bimtek Pengawasan dan Akuntabilitas Keuangan Daerah

6. Diklat Penguatan Kapasitas Bendahara Pemerintah Daerah

7. Bimtek Pengelolaan Dana Transfer Pusat ke Daerah

8. Bimtek Digitalisasi Pajak dan Retribusi Daerah untuk Peningkatan PAD

9. Diklat Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

10. Bimtek Strategi Penguatan Ruang Fiskal Daerah melalui Efisiensi Belanja

🔵 C. Reformasi Birokrasi & Tata Kelola Pemerintahan

1. Bimtek Reformasi Birokrasi Terintegrasi untuk ASN 

2. Diklat Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah

3. Bimtek Penguatan Kinerja ASN dalam Mewujudkan Pemerintahan Efektif

4. Diklat Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai UU Pelayanan Publik

5. Bimtek Manajemen Kinerja ASN Berbasis Digital

6. Diklat Perencanaan Kinerja dan Evaluasi Capaian ASN

7. Bimtek Penguatan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah Daerah

8. Diklat Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Transparan dan Akuntabel

9. Bimtek Penyusunan SOP Pelayanan Publik Berstandar Nasional

10. Diklat Strategi Pengembangan Organisasi Pemerintah Daerah Modern

🟠 D. Inovasi & Teknologi Pemerintahan

1. Bimtek Inovasi Pelayanan Publik Daerah Berbasis Teknologi

2. Diklat Penerapan Kecerdasan Buatan (AI) dalam Layanan Pemerintah

3. Bimtek Data Science untuk ASN Pemerintah Daerah

4. Diklat Pemanfaatan Big Data dalam Pengambilan Keputusan

5. Bimtek Penguatan Smart City & Smart Village Daerah

6. Diklat Pengembangan Layanan Publik Digital Terintegrasi

7. Bimtek Pemanfaatan Internet of Things (IoT) dalam Layanan Publik

8. Bimtek Strategi Penguatan Cyber Resilience Pemerintah Daerah

9. Bimtek Penerapan Teknologi Blockchain dalam Tata Kelola Pemerintah

10. Diklat Pembuatan Aplikasi Pelayanan Publik untuk OPD

🟤 E. SDM ASN & Kepemimpinan

1. Bimtek Pengembangan Kompetensi ASN Berbasis Analisis Kebutuhan Pelatihan (TNA)

2. Diklat Strategi Kepemimpinan Digital ASN 

3. Bimtek Manajemen Perubahan bagi ASN Pemerintah Daerah

4. Diklat Pengembangan Karier ASN Struktural dan Fungsional

5. Bimtek Coaching dan Mentoring ASN untuk Kinerja Optimal

6. Diklat Talent Management bagi Pemerintah Daerah

7. Bimtek Strategi Retensi SDM Unggul di Pemerintahan Daerah

8. Diklat Etika Digital dan Netiket ASN

9. Bimtek Penguatan Nilai Dasar ASN di Era Digital

10. Bimtek ASN Siap Transformasi: Mindset, Skillset & Toolset

🟣 F. Pelayanan Publik & Inovasi Masyarakat

1. Bimtek Strategi Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

2. Diklat Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

3. Bimtek Inovasi Layanan Publik Daerah 5.0

4. Bimtek Digitalisasi Pelayanan Masyarakat Desa & Kelurahan

5. Diklat Penguatan Aparatur PTSP Terpadu

6. Bimtek Strategi Branding Layanan Publik Pemerintah Daerah

7. Diklat Penggunaan Chatbot & AI dalam Layanan Masyarakat

8. Bimtek Desain Ulang Proses Layanan Publik (Service Re-Design)

9. Bimtek Inovasi Kolaboratif Pemerintah & Masyarakat

10. Diklat Partisipasi Publik melalui Platform Digital

🟡 G. Perencanaan & Penganggaran Daerah

1. Bimtek Penyusunan RKPD Daerah 2026

2. Diklat Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

3. Bimtek Sinkronisasi Program dan Kegiatan OPD

4. Diklat Perencanaan Berbasis Data dan Target Kinerja

5. Bimtek Penyusunan Indikator Kinerja Utama Daerah

6. Diklat Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) OPD Digital

7. Bimtek Strategi Pengendalian dan Evaluasi Program Daerah

8. Diklat Penyusunan Analisis Standar Belanja (ASB)

9. Bimtek Optimalisasi SIPD dalam Perencanaan Pembangunan

10. Bimtek Integrasi Perencanaan Daerah dengan Target Nasional

🟢 H. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

1. Bimtek Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sesuai Perpres Terbaru

2. Diklat Efisiensi Pengadaan melalui E-Katalog

3. Bimtek Penguatan Peran Pokja PBJ dan PPK

4. Diklat Penyusunan Spesifikasi Teknis PBJ

5. Bimtek Pengawasan dan Audit PBJ Pemerintah Daerah

6. Diklat Pengadaan Ramah Lingkungan

7. Bimtek Inovasi Pengadaan Digital dan Transparansi

8. Diklat Penguatan Kapasitas ASN dalam Pengelolaan Kontrak

9. Bimtek Pengadaan Langsung dan Swakelola Efektif

10. Bimtek Manajemen Risiko dalam Pengadaan Barang/Jasa

🔴 I. Ketahanan Daerah & Krisis

1. Bimtek Manajemen Krisis dan Ketahanan Pemerintah Daerah

2. Diklat Penguatan Ketahanan Data dan Sistem Layanan Publik

3. Bimtek Pemerintahan Tangguh Bencana

4. Diklat Manajemen Risiko Daerah

5. Bimtek Sistem Early Warning Pemerintah Daerah

6. Diklat Adaptasi Daerah terhadap Perubahan Iklim

7. Bimtek Ketahanan Fiskal Daerah di Masa Krisis

8. Bimtek Kolaborasi Multi-OPD dalam Situasi Darurat

9. Diklat Komunikasi Publik di Masa Krisis Pemerintahan

10. Bimtek Desain Kebijakan Resiliensi Daerah

🟠 J. Branding & Komunikasi Pemerintah

1. Bimtek Strategi Komunikasi Publik Pemerintah Daerah

2. Diklat Manajemen Media Sosial untuk ASN

3. Bimtek Branding Digital Citra Pemerintah Daerah

4. Diklat Strategi Konten Layanan Publik yang Menarik

5. Bimtek Komunikasi Krisis dan Diseminasi Informasi Publik

6. Diklat Pengelolaan Website dan Portal Informasi Daerah

7. Bimtek Literasi Digital ASN untuk Interaksi Publik

8. Diklat Kampanye Digital Pemerintah Daerah

9. Bimtek Storytelling Pemerintah untuk Meningkatkan Kepercayaan Publik

10. Diklat Pengelolaan Citra Daerah melalui Media Digital Terintegrasi

🧑‍💼 Sasaran Peserta

• Pejabat Struktural dan Fungsional di lingkungan SKPD/OPD

• ASN Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota

• Aparatur pengelola program dan kegiatan daerah

• Tim perencana dan pengelola SDM ASN

🎯 Manfaat Pelatihan

• ✅ Meningkatkan kompetensi ASN dalam menghadapi tantangan birokrasi modern

• 🖥️ Memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis digital dan kinerja

• 💡 Menumbuhkan budaya kerja inovatif dan kolaboratif di lingkungan SKPD

• 🌍 Mendukung tercapainya tujuan pembangunan daerah dan nasional

Seluruh program pelatihan ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik pemerintah daerah, baik dalam bentuk pelatihan reguler, in-house training, maupun bimtek nasional

🌐 Info resmi & pendaftaran: www.linkpemda.com 📞 WA Resmi: +62 813-8766-6605 ✉️ Email: info@linkpemda.com