Implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1 Tahun 2026 sebagai Perubahan Keempat atas PMK Nomor 81 Tahun 2024
Penerapan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax System) merupakan bagian dari transformasi administrasi perpajakan nasional yang mendorong integrasi sistem, transparansi data, dan penguatan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dan daerah. Coretax menandai pergeseran mendasar dari proses administrasi yang bersifat manual dan terfragmentasi menuju sistem digital terpadu yang mengintegrasikan seluruh proses perpajakan secara end-to-end.
Melalui penguatan kebijakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1 Tahun 2026 sebagai perubahan keempat atas PMK Nomor 81 Tahun 2024, pemerintah menegaskan bahwa administrasi perpajakan berbasis sistem terintegrasi wajib diterapkan oleh seluruh instansi pemerintah dan pemerintah daerah. Kebijakan ini menuntut penyesuaian proses bisnis, tata kelola data, serta mekanisme pelaksanaan kewajiban perpajakan yang lebih tertib, patuh, dan terukur.
Dalam perspektif inovasi dan tren tata kelola pemerintahan, Coretax tidak hanya berfungsi sebagai instrumen teknis, tetapi juga sebagai fondasi modernisasi pengelolaan keuangan publik. Implementasi Coretax mendorong perubahan pola kerja aparatur, peningkatan kualitas data perpajakan, serta penguatan pengawasan dan pengambilan keputusan berbasis sistem digital di lingkungan instansi pemerintah dan pemerintah daerah.
Sebagai bentuk dukungan terhadap kesiapan institusi dan aparatur, peningkatan kapasitas dilakukan melalui penyediaan pedoman operasional dan kegiatan pengembangan kompetensi yang terstruktur, sebagaimana tertuang dalam materi berikut:
Panduan teknis ini disusun sebagai acuan operasional bagi instansi pemerintah dan pemerintah daerah dalam memahami penyesuaian ketentuan perpajakan, pelaksanaan kewajiban administrasi, serta pengelolaan dan pelaporan perpajakan berbasis Coretax.
Bimbingan teknis ini dirancang untuk memberikan pemahaman kebijakan, pendalaman proses bisnis, serta pembahasan praktik implementasi Coretax secara aplikatif guna mendukung kepatuhan dan akuntabilitas perpajakan instansi.
Melalui integrasi kebijakan, panduan teknis, dan bimbingan teknis, implementasi Coretax diharapkan menjadi bagian dari transformasi tata kelola keuangan negara dan daerah yang modern, adaptif terhadap teknologi, serta berkelanjutan. Pendekatan ini mendukung terwujudnya administrasi perpajakan instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang lebih tertib, transparan, dan akuntabel di Tahun 2026.
Materi ini dikembangkan sebagai bagian dari penguatan kapasitas aparatur yang diselenggarakan oleh LINKPEMDA dalam mendukung transformasi digital pemerintahan.
Penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 menandai penguatan kebijakan dan pengaturan teknis pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax System) di Indonesia.
Perubahan regulasi ini membawa implikasi langsung terhadap instansi pemerintah dan pemerintah daerah, khususnya dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan sebagai wajib pajak, pemotong, dan/atau pemungut pajak atas belanja negara dan belanja daerah.
Memasuki Tahun 2026, Coretax tidak lagi hanya dipahami sebagai sistem aplikasi, tetapi telah menjadi fondasi utama administrasi perpajakan nasional yang menuntut penyesuaian proses bisnis, tata kelola data, serta mekanisme pelaporan dan pengawasan perpajakan instansi pemerintah/daerah.
Panduan teknis ini disusun untuk memberikan acuan operasional dan praktis bagi instansi pemerintah dan pemerintah daerah dalam memahami dan menerapkan ketentuan perpajakan terbaru sesuai PMK Nomor 1 Tahun 2026, agar implementasi Coretax dapat berjalan tertib, patuh, dan terkendali.
Tujuan Panduan Teknis
Panduan teknis ini bertujuan untuk:
Memberikan pemahaman teknis atas perubahan ketentuan perpajakan dalam PMK Nomor 1 Tahun 2026.
Menjadi acuan operasional bagi instansi pemerintah/daerah dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan berbasis Coretax.
Memberikan pedoman penyesuaian proses bisnis administrasi perpajakan instansi.
Mengurangi risiko kesalahan administrasi dan ketidakpatuhan perpajakan.
Mendukung penguatan tata kelola keuangan negara dan daerah yang akuntabel dan berbasis sistem digital.
Ruang Lingkup Panduan Teknis
Panduan teknis ini meliputi:
Pemahaman perubahan kebijakan perpajakan dalam PMK Nomor 1 Tahun 2026
Penyesuaian peran instansi pemerintah/daerah dalam Coretax
Pelaksanaan kewajiban pemotongan, pemungutan, dan pelaporan pajak
Pengelolaan data dan transaksi perpajakan berbasis Coretax
Pengendalian, monitoring, dan evaluasi kepatuhan perpajakan instansi
Kedudukan PMK Nomor 1 Tahun 2026 dalam Implementasi Coretax
PMK Nomor 1 Tahun 2026 merupakan penyempurnaan ketentuan sebelumnya yang bertujuan untuk:
Menyesuaikan regulasi dengan perkembangan implementasi Coretax
Menegaskan peran instansi sebagai subjek administrasi perpajakan digital
Mengintegrasikan proses bisnis perpajakan secara end-to-end
Memperkuat pengawasan dan validasi data perpajakan
Instansi pemerintah/daerah wajib memahami bahwa Coretax berfungsi sebagai sistem tunggal administrasi perpajakan, sehingga setiap transaksi perpajakan harus dilakukan dan dicatat melalui sistem tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.
Penyesuaian Proses Administrasi Perpajakan Instansi
1. Identifikasi Peran Instansi
Instansi pemerintah/daerah perlu memastikan kedudukannya dalam Coretax sebagai:
Wajib Pajak
Pemotong Pajak
Pemungut Pajak
Penetapan peran ini menjadi dasar penentuan kewajiban administrasi dan pelaporan perpajakan.
2. Penyesuaian Proses Pemotongan dan Pemungutan Pajak
Dalam pelaksanaan PMK Nomor 1 Tahun 2026, instansi wajib:
Melakukan pemotongan dan/atau pemungutan pajak atas transaksi belanja sesuai ketentuan
Mencatat transaksi perpajakan melalui Coretax
Memastikan kesesuaian data transaksi dengan dokumen keuangan
3. Pelaporan dan Penyetoran Pajak
Instansi pemerintah/daerah wajib memastikan bahwa:
Pelaporan pajak dilakukan melalui Coretax sesuai jadwal dan ketentuan
Penyetoran pajak dilakukan berdasarkan data yang tervalidasi dalam sistem
Tidak terdapat selisih antara data keuangan instansi dan data perpajakan
Pengelolaan Data dan Akuntabilitas Perpajakan
1. Prinsip Pengelolaan Data
Pengelolaan data perpajakan harus berpedoman pada prinsip:
Akurasi dan validitas data
Keterlacakan transaksi
Konsistensi antara data keuangan dan data perpajakan
Keamanan dan kerahasiaan informasi
2. Tanggung Jawab Pengelola Perpajakan Instansi
Pejabat dan petugas yang menangani perpajakan bertanggung jawab untuk:
Memastikan kebenaran data perpajakan
Melaksanakan kewajiban administrasi sesuai ketentuan
Menjaga integritas penggunaan sistem Coretax
Pengendalian, Monitoring, dan Evaluasi
Instansi pemerintah/daerah perlu melakukan:
Monitoring berkala atas kepatuhan perpajakan
Evaluasi kesesuaian proses administrasi dengan ketentuan PMK
Tindak lanjut atas temuan kesalahan atau ketidaksesuaian
Pengendalian ini penting untuk meminimalkan risiko temuan pemeriksaan serta memastikan kepatuhan berkelanjutan.
Keterkaitan dengan Bimbingan Teknis Implementasi Coretax System
Panduan teknis ini merupakan materi pendukung dari Bimbingan Teknis Implementasi Coretax System dalam Administrasi Perpajakan Instansi Pemerintah Tahun 2026, yang membahas secara komprehensif:
Kebijakan dan regulasi Coretax
Proses bisnis administrasi perpajakan
Praktik implementasi Coretax di instansi pemerintah/daerah
Untuk pendalaman materi utama, instansi pemerintah/daerah disarankan mengikuti bimbingan teknis melalui tautan berikut:
Penutup
Panduan teknis ini diharapkan menjadi acuan praktis dan operasional bagi instansi pemerintah dan pemerintah daerah dalam menerapkan ketentuan perpajakan terbaru sesuai PMK Nomor 1 Tahun 2026. Penerapan panduan ini secara konsisten akan mendukung kelancaran administrasi perpajakan, meningkatkan kepatuhan, serta memperkuat tata kelola keuangan negara dan daerah berbasis sistem digital di Tahun 2026.
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada awal tahun anggaran merupakan fase krusial bagi pemerintah daerah. Tahun Anggaran 2026 menuntut kesiapan yang lebih matang, seiring dengan dinamika regulasi, tuntutan akuntabilitas publik, serta meningkatnya pengawasan terhadap kinerja keuangan daerah. Tanpa persiapan yang memadai, pelaksanaan APBD berpotensi mengalami keterlambatan, inefisiensi, bahkan risiko temuan pemeriksaan.
Oleh karena itu, kesiapan pemerintah daerah tidak hanya dipahami sebagai kesiapan dokumen anggaran, tetapi juga mencakup kesiapan kelembagaan, sumber daya manusia, serta sistem pendukung pengelolaan keuangan daerah secara menyeluruh.
Pentingnya Kesiapan Sejak Awal Tahun Anggaran
Awal tahun anggaran merupakan titik awal pelaksanaan seluruh program dan kegiatan pemerintah daerah. Pada fase ini, berbagai proses strategis mulai dijalankan, mulai dari pelaksanaan kegiatan fisik dan nonfisik, penatausahaan keuangan, hingga pelaporan dan evaluasi kinerja.
Ketidaksiapan pada tahap awal dapat berdampak panjang, antara lain:
Terhambatnya realisasi program dan kegiatan prioritas daerah
Rendahnya serapan anggaran pada semester awal
Penumpukan kegiatan dan belanja pada akhir tahun anggaran
Meningkatnya risiko kesalahan administrasi dan pengelolaan keuangan
Sebaliknya, pemerintah daerah yang siap sejak awal tahun anggaran akan lebih mampu menjaga kesinambungan program, efektivitas belanja, serta kualitas pelayanan publik.
Tantangan Umum dalam Pelaksanaan APBD
Dalam praktiknya, masih banyak pemerintah daerah yang menghadapi tantangan berulang dalam pelaksanaan APBD, khususnya pada awal tahun anggaran. Tantangan tersebut antara lain:
Penyesuaian regulasi yang belum optimal
Regulasi teknis pelaksanaan anggaran di tingkat daerah sering kali belum sepenuhnya diselaraskan dengan kebijakan terbaru.
Kesiapan aparatur yang belum merata
Perbedaan tingkat pemahaman aparatur pengelola keuangan dapat memengaruhi kelancaran pelaksanaan anggaran.
Koordinasi antar perangkat daerah yang belum efektif
Sinkronisasi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan kegiatan masih menjadi tantangan tersendiri.
Pemanfaatan sistem pengelolaan keuangan yang belum maksimal
Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah memerlukan penguasaan teknis agar tidak menghambat proses administrasi dan pelaporan.
Tantangan-tantangan tersebut perlu diantisipasi secara sistematis agar tidak berdampak pada keterlambatan dan ketidakefektifan pelaksanaan APBD.
Aspek Kunci Kesiapan Pelaksanaan APBD Tahun 2026
Untuk memastikan APBD Tahun Anggaran 2026 dapat dilaksanakan secara efektif dan akuntabel, pemerintah daerah perlu memperhatikan beberapa aspek kunci berikut.
1. Kesiapan Regulasi dan Kebijakan
Pemerintah daerah perlu memastikan seluruh regulasi pelaksanaan APBD telah disusun dan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Regulasi yang jelas dan dipahami bersama akan menjadi dasar yang kuat dalam pelaksanaan anggaran.
2. Kesiapan Sumber Daya Manusia
Aparatur pengelola keuangan daerah harus memahami peran, tugas, dan tanggung jawabnya secara utuh. Penguatan kapasitas aparatur menjadi kunci dalam mencegah kesalahan prosedural serta meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
3. Kesiapan Sistem dan Prosedur
Pemanfaatan sistem pengelolaan keuangan daerah perlu didukung dengan prosedur kerja yang jelas dan terintegrasi. Kesiapan sistem akan sangat menentukan kelancaran penatausahaan, pelaporan, dan pengendalian anggaran.
4. Kesiapan Pengawasan dan Pengendalian
Pengawasan dan pengendalian internal perlu diperkuat sejak awal pelaksanaan anggaran. Dengan pengendalian yang efektif, potensi penyimpangan dapat dicegah sedini mungkin.
Risiko Apabila Kesiapan Tidak Diperhatikan
Kurangnya kesiapan dalam pelaksanaan APBD dapat menimbulkan berbagai risiko, antara lain:
Tidak tercapainya target kinerja program dan kegiatan
Meningkatnya potensi temuan pemeriksaan
Menurunnya kualitas akuntabilitas keuangan daerah
Berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah
Risiko tersebut pada akhirnya akan berdampak pada efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
Peran Peningkatan Kapasitas Aparatur
Salah satu langkah strategis dalam meningkatkan kesiapan pelaksanaan APBD adalah melalui peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah. Pemahaman yang baik terhadap regulasi, prosedur, serta praktik pengelolaan keuangan daerah akan membantu aparatur menjalankan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab.
Melalui penguatan kompetensi aparatur secara berkelanjutan, pemerintah daerah dapat membangun fondasi yang kokoh dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026.
Penutup
Kesiapan pemerintah daerah dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026 merupakan prasyarat utama bagi terwujudnya tata kelola keuangan daerah yang efektif, transparan, dan akuntabel. Dengan kesiapan regulasi, aparatur, sistem, serta pengendalian yang memadai, pemerintah daerah akan lebih mampu menghadapi tantangan dan memastikan anggaran daerah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Artikel ini diharapkan dapat menjadi bahan refleksi dan referensi bagi aparatur pemerintah daerah dalam menyiapkan pelaksanaan APBD secara lebih terencana dan profesional.
🔗 Referensi dan Materi Terkait
Sebagai bagian dari upaya penguatan kapasitas aparatur dan pendalaman pemahaman pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah dapat mengakses berbagai materi Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang disusun secara komprehensif dan relevan dengan kebutuhan aktual daerah.
Materi tersebut dapat digunakan sebagai referensi dalam memahami siklus pengelolaan keuangan daerah, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan APBD sesuai ketentuan yang berlaku.
Pengelolaan aset sarana pendidikan merupakan bagian integral dari pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) yang harus dilaksanakan secara tertib, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sarana pendidikan seperti gedung sekolah, ruang kelas, laboratorium, peralatan belajar, dan fasilitas pendukung lainnya merupakan aset strategis daerah yang memiliki peran penting dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas.
Pada Tahun 2026, pemerintah daerah dituntut untuk meningkatkan kualitas pengelolaan aset sarana pendidikan melalui perencanaan yang tepat, pencatatan yang akurat, pemanfaatan yang optimal, serta pemeliharaan dan pengamanan aset secara berkelanjutan. Pengelolaan aset yang tidak tertib berpotensi menimbulkan permasalahan administrasi, kerugian daerah, serta temuan pemeriksaan.
Panduan teknis ini disusun sebagai acuan pelaksanaan Bimbingan Teknis Pengelolaan Aset Sarana Pendidikan dan Barang Milik Daerah Tahun 2026 bagi aparatur pemerintah daerah dan pengelola satuan pendidikan.
Dasar Hukum Pelaksanaan Bimbingan Teknis
Pelaksanaan Bimbingan Teknis Pengelolaan Aset Sarana Pendidikan dan BMD Tahun 2026 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:
Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
Peraturan Menteri Pendidikan terkait pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan;
Ketentuan teknis lainnya yang relevan dengan pengelolaan aset pendidikan.
Tujuan Bimbingan Teknis
Bimbingan Teknis ini bertujuan untuk:
Meningkatkan pemahaman aparatur mengenai pengelolaan aset sarana pendidikan dan BMD;
Mewujudkan tertib administrasi aset pendidikan;
Mengoptimalkan pemanfaatan dan pengamanan aset pendidikan;
Mencegah permasalahan dan temuan pemeriksaan terkait aset daerah;
Mendukung akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah.
Ruang Lingkup Materi Bimbingan Teknis
Materi yang disampaikan dalam Bimbingan Teknis ini meliputi:
1. Kebijakan Pengelolaan Aset Sarana Pendidikan
Kebijakan nasional pengelolaan BMD Tahun 2026;
Peran aset pendidikan dalam mendukung pelayanan publik;
Tanggung jawab pengelola dan pengguna barang.
2. Perencanaan dan Penatausahaan Aset Pendidikan
Perencanaan kebutuhan sarana pendidikan;
Pencatatan dan inventarisasi aset pendidikan;
Penggunaan kodefikasi dan klasifikasi BMD.
3. Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengamanan
Pemanfaatan aset sarana pendidikan secara optimal;
Pemeliharaan rutin dan berkala;
Pengamanan fisik, administrasi, dan hukum aset pendidikan.
4. Penilaian dan Penghapusan Aset Pendidikan
Penilaian kondisi dan nilai aset;
Penghapusan aset yang rusak atau tidak layak pakai;
Prosedur pelaporan dan pertanggungjawaban penghapusan.
5. Pelaporan dan Pengawasan
Penyusunan laporan aset pendidikan;
Rekonsiliasi data aset;
Peran APIP dalam pengawasan pengelolaan aset pendidikan.
Metode Pelaksanaan
Bimbingan Teknis dilaksanakan melalui:
Tatap muka (klasikal);
Online/Webinar;
Inhouse training sesuai kebutuhan instansi.
Sasaran Peserta
Pengelola Barang Milik Daerah (BMD);
Dinas Pendidikan;
Kepala Sekolah dan pengelola sarana pendidikan;
Pejabat penatausahaan barang;
Aparat pengawasan internal pemerintah.
Manfaat yang Diharapkan
Peserta diharapkan:
Memahami pengelolaan aset sarana pendidikan secara utuh;
Mampu melaksanakan penatausahaan aset pendidikan sesuai regulasi;
Mengurangi risiko temuan pemeriksaan;
Mendukung peningkatan mutu layanan pendidikan.
Evaluasi dan Sertifikasi
Peserta akan mengikuti evaluasi dan memperoleh Sertifikat Bimbingan Teknis sebagai bukti peningkatan kompetensi.
Penutup
Bimbingan Teknis Pengelolaan Aset Sarana Pendidikan dan Barang Milik Daerah Tahun 2026 menjadi bagian penting dalam mendukung tata kelola pendidikan dan keuangan daerah yang akuntabel dan berkelanjutan.
Sebagai lembaga pengembangan SDM pemerintahan, LINK PEMDA berkomitmen menyelenggarakan Bimtek Pengelolaan Aset Sarana Pendidikan dengan pendekatan praktis, narasumber berpengalaman, dan berbasis regulasi terbaru.
🔗 Internal Link (Keterkaitan Sarana Pendidikan dan Pengelolaan Aset Daerah)
Pengelolaan sarana pendidikan tidak dapat dipisahkan dari pengelolaan aset dan Barang Milik Daerah (BMD). Tertib administrasi, akuntabilitas, serta pemanfaatan aset sarana pendidikan yang optimal merupakan prasyarat utama dalam mendukung mutu layanan pendidikan dan efektivitas belanja daerah.
Dalam rangka memperkuat pemahaman aparatur sipil negara dan pemerintah daerah terhadap pengelolaan sarana pendidikan yang terintegrasi dengan tata kelola aset daerah, LINK PEMDA juga menyelenggarakan Bimbingan Teknis Pengelolaan Aset Sarana Pendidikan dan BMD Tahun 2026 sebagai materi pendukung yang saling melengkapi dengan Bimbingan Teknis Sarana Pendidikan Tahun 2026.
Penerapan Coretax System sebagai sistem administrasi perpajakan terintegrasi merupakan bagian dari modernisasi perpajakan nasional yang berdampak langsung pada instansi pemerintah dan pemerintah daerah, khususnya dalam pelaksanaan kewajiban sebagai wajib pajak, pemotong, dan pemungut pajak.
Dalam praktiknya, keberhasilan implementasi Coretax tidak hanya ditentukan oleh pemahaman kebijakan dan proses bisnis perpajakan, tetapi juga oleh ketepatan proses registrasi akun dan pengelolaan manajemen akses pengguna di lingkungan instansi pemerintah/daerah. Kesalahan pada tahap registrasi dan pengaturan akses berpotensi menimbulkan kendala operasional, risiko kesalahan administrasi, serta permasalahan kepatuhan perpajakan.
Memasuki Tahun 2026, instansi pemerintah/daerah dituntut untuk memastikan bahwa penggunaan Coretax dilakukan secara tertib, aman, dan terkendali, dengan pembagian peran dan kewenangan pengguna yang jelas sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
Panduan teknis ini disusun sebagai acuan praktis bagi instansi pemerintah/daerah dalam melaksanakan registrasi Coretax dan mengelola akses pengguna secara tepat, akuntabel, dan sesuai ketentuan.
Tujuan Panduan Teknis
Panduan teknis ini bertujuan untuk:
Memberikan pemahaman mengenai proses registrasi Coretax bagi instansi pemerintah/daerah.
Menjadi acuan teknis dalam penunjukan dan pengelolaan administrator Coretax instansi.
Memberikan pedoman pengaturan dan pengendalian hak akses pengguna Coretax.
Mengurangi risiko kesalahan administrasi dan penyalahgunaan akses sistem.
Mendukung ketertiban dan kepatuhan administrasi perpajakan instansi pemerintah/daerah.
Ruang Lingkup
Panduan teknis ini meliputi:
Registrasi Coretax instansi pemerintah/pemerintah daerah
Penetapan dan peran administrator Coretax instansi
Pengelolaan akun dan hak akses pengguna
Pengamanan dan pengendalian akses sistem
Pemutakhiran dan evaluasi manajemen akses Coretax
Registrasi Coretax bagi Instansi Pemerintah/Daerah
1. Persiapan Registrasi
Sebelum melakukan registrasi Coretax, instansi pemerintah/daerah perlu menyiapkan:
Data identitas instansi (NPWP, nama instansi, alamat, dan unit kerja)
Dokumen penunjukan pejabat/pegawai yang bertanggung jawab
Data pejabat atau pegawai yang akan ditetapkan sebagai administrator Coretax
2. Proses Registrasi
Secara umum, tahapan registrasi Coretax meliputi:
Pendaftaran akun instansi melalui sistem Coretax
Verifikasi data dan identitas instansi
Aktivasi akun Coretax instansi
Penetapan administrator utama instansi
3. Penetapan Administrator Coretax
Administrator Coretax instansi memiliki tanggung jawab untuk:
Mengelola akun pengguna Coretax di lingkungan instansi
Menetapkan, mengubah, dan mencabut hak akses pengguna
Menjaga keamanan dan kerahasiaan akun Coretax instansi
Manajemen Akses Pengguna Coretax
1. Prinsip Pengelolaan Akses
Manajemen akses Coretax harus menerapkan prinsip:
Kesesuaian akses dengan tugas dan kewenangan
Pemisahan fungsi dan tanggung jawab
Akuntabilitas dan keterlacakan aktivitas pengguna
2. Kategori Pengguna
Pengguna Coretax pada instansi pemerintah/daerah umumnya terdiri dari:
Administrator instansi
Operator/petugas perpajakan
Pejabat penanggung jawab dan pengawas
3. Pengaturan Hak Akses
Hak akses pengguna ditetapkan berdasarkan:
Jabatan dan tugas pegawai
Kewenangan dalam proses administrasi perpajakan
Tingkat tanggung jawab terhadap data dan transaksi perpajakan
4. Pengamanan Akses
Untuk menjaga keamanan sistem, instansi perlu memastikan:
Setiap pengguna memiliki akun individual
Tidak dilakukan penggunaan akun bersama
Pengamanan kata sandi dan autentikasi diterapkan dengan baik
Pemutakhiran dan Pengendalian Akses
Manajemen akses Coretax harus dilakukan secara berkelanjutan dengan memperhatikan:
Mutasi, rotasi, atau pergantian pegawai
Perubahan struktur organisasi dan tugas
Evaluasi berkala atas daftar pengguna dan hak akses
Administrator wajib melakukan penyesuaian atau penonaktifan akses secara segera apabila terjadi perubahan penugasan pegawai.
Monitoring dan Evaluasi
Instansi pemerintah/daerah perlu melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap:
Kesesuaian penggunaan Coretax dengan ketentuan
Kecukupan dan keamanan hak akses pengguna
Potensi risiko kesalahan atau penyalahgunaan akses
Hasil monitoring dan evaluasi menjadi dasar perbaikan pengelolaan Coretax di lingkungan instansi.
Keterkaitan dengan Bimbingan Teknis Implementasi Coretax System
Panduan teknis ini merupakan materi pendukung dari Bimbingan Teknis Implementasi Coretax System dalam Administrasi Perpajakan Instansi Pemerintah Tahun 2026, yang membahas aspek kebijakan, proses bisnis, dan penerapan Coretax secara menyeluruh.
Untuk memperdalam pemahaman konseptual dan praktik penggunaan Coretax, instansi pemerintah/daerah disarankan mengikuti materi utama tersebut melalui tautan berikut:
Panduan teknis ini difokuskan sebagai pedoman operasional, khususnya bagi administrator dan pengguna Coretax di instansi pemerintah/daerah, agar implementasi Coretax dapat berjalan tertib, aman, dan efektif.
Penutup
Panduan teknis ini diharapkan menjadi acuan praktis bagi instansi pemerintah/daerah dalam melaksanakan registrasi dan manajemen akses Coretax secara tertib, aman, dan akuntabel. Penerapan panduan ini secara konsisten akan mendukung kelancaran administrasi perpajakan serta memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis digital di Tahun 2026.
