Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN merupakan instrumen strategis pemerintah daerah dalam mendorong peningkatan kinerja, disiplin, dan kesejahteraan aparatur. Memasuki Tahun 2026, pemerintah daerah dituntut untuk mengelola TPP ASN secara patuh regulasi, berbasis kinerja, objektif, serta selaras dengan kemampuan keuangan daerah.

Namun dalam praktiknya, masih banyak OPD menghadapi kendala dalam penyusunan dan implementasi kebijakan TPP ASN. Ketidaktepatan indikator kinerja, perhitungan yang belum akurat, hingga lemahnya pengendalian sering menimbulkan risiko administratif, pemborosan anggaran, bahkan potensi temuan pemeriksaan.

Kondisi tersebut berdampak pada meningkatnya beban APBD, menurunnya efektivitas kebijakan TPP sebagai instrumen kinerja, serta berkurangnya kepercayaan publik terhadap tata kelola keuangan daerah.

Tantangan Nyata ASN dan OPD dalam Pengelolaan TPP ASN Tahun 2026

• Kebijakan TPP ASN belum sepenuhnya berbasis kinerja dan disiplin

• Indikator kinerja TPP tidak selaras dengan SAKIP dan kinerja OPD

• Perhitungan TPP berpotensi tidak sesuai kemampuan keuangan daerah

• Lemahnya pengendalian internal pembayaran TPP

• Risiko temuan pemeriksaan akibat ketidaksesuaian regulasi

Mengapa Pengelolaan TPP ASN Tahun 2026 Semakin Krusial?

• Kebijakan nasional menekankan penguatan kinerja ASN dan disiplin aparatur

• TPP ASN memiliki kontribusi signifikan terhadap struktur belanja pegawai

• Evaluasi kinerja daerah menuntut keterkaitan TPP dengan capaian kinerja

• Beban APBD perlu dikendalikan agar tetap sehat dan berkelanjutan

• Kepatuhan regulasi TPP berpengaruh langsung terhadap penilaian tata kelola daerah

Strategi Kunci ASN dan OPD Mengelola TPP ASN Tahun 2026

• Memahami kebijakan dan regulasi TPP ASN secara komprehensif

• Menyusun indikator kinerja TPP yang objektif, terukur, dan selaras dengan SAKIP

• Melakukan perhitungan TPP secara rasional dan sesuai kemampuan keuangan daerah

• Memperkuat sistem pengendalian internal pembayaran TPP

• Mengintegrasikan TPP dengan sistem kepegawaian dan kinerja

• Melakukan mitigasi risiko hukum dan temuan pemeriksaan secara sistematis

Penawaran Bimbingan Teknis Nasional

Judul Kegiatan

Bimbingan Teknis Nasional
“TPP ASN Tahun 2026: Kebijakan, Perhitungan, dan Pengendalian Beban APBD”

Tujuan Kegiatan

Bimtek ini bertujuan untuk:

• Meningkatkan pemahaman ASN terhadap kebijakan TPP ASN Tahun 2026

• Memberikan panduan teknis penyusunan dan perhitungan TPP ASN berbasis kinerja

• Meminimalkan risiko kesalahan administrasi dan temuan pemeriksaan

• Mengendalikan beban belanja pegawai agar tidak membebani APBD

• Mendorong penerapan TPP ASN yang adil, objektif, dan akuntabel

Materi Bimbingan Teknis

• Arah Kebijakan Nasional TPP ASN Tahun 2026

• Regulasi dan Prinsip Penetapan TPP ASN

• Penyusunan Indikator Kinerja TPP ASN Berbasis SAKIP

• Mekanisme dan Simulasi Perhitungan TPP ASN

• Strategi Pengendalian Beban APBD melalui TPP

• Integrasi TPP dengan Sistem Kepegawaian dan Kinerja

• Potensi Risiko Hukum dan Pencegahan Temuan Pemeriksaan

• Studi Kasus Implementasi TPP ASN di Pemerintah Daerah

Sasaran Peserta

• Sekretaris Daerah

• Kepala BKD/BKPSDM

• Kepala BPKAD

• Inspektorat/APIP

• Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

• Tim Penyusun dan Pengelola TPP ASN

• Pejabat Administrator dan Pengawas

Metode Pelaksanaan

• Pemaparan kebijakan dan regulasi terbaru

• Diskusi permasalahan nyata pengelolaan TPP ASN

• Studi kasus dan simulasi perhitungan

• Sharing best practice dan mitigasi risiko

JADWAL PELAKSANAAN

Periode: Januari – Desember 2026
Durasi: 2 hari per sesi
Format: Tatap muka & Online (Zoom)

📍 Lokasi:
Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Makassar, Lombok

Pilihan Paket & Kontribusi Peserta

PEMBAYARAN

Pembayaran dapat dilakukan:

• On the spot saat registrasi

• Atau transfer ke:

Bank BRI
No. Rekening: 0424-01-000925-30-7
A.n.: LINKPEMDA

FASILITAS PESERTA

✔ Akomodasi (Paket A & B)
✔ Sertifikat Bimbingan Teknis
✔ Modul & Makalah
✔ Seminar Kit
✔ Konsumsi & Coffee Break
✔ Rekaman & E-Modul (Peserta Online)

KONTAK RESMI

📱 WhatsApp: +62 813-8766-6605
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com

Pengelolaan keuangan daerah yang patuh regulasi merupakan fondasi utama terciptanya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan. Memasuki Tahun 2026, ASN dan OPD dituntut untuk memahami serta menyesuaikan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dengan berbagai pembaruan kebijakan dan regulasi yang berlaku.

Namun dalam praktiknya, banyak OPD masih menghadapi kendala dalam memahami perubahan regulasi keuangan daerah dan implikasinya terhadap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pelaporan keuangan. Ketidaksinkronan pemahaman regulasi sering menimbulkan kesalahan administrasi, keterlambatan pelaksanaan anggaran, hingga potensi temuan pemeriksaan.

Kondisi tersebut berdampak pada menurunnya kualitas pengelolaan APBD, lemahnya akuntabilitas kinerja keuangan, serta berkurangnya efektivitas OPD dalam mendukung pencapaian target pembangunan daerah.

Tantangan Nyata ASN dan OPD dalam Implementasi Regulasi Keuangan 2026

• Perubahan regulasi belum dipahami secara menyeluruh oleh OPD

• Ketidaksesuaian antara perencanaan, penganggaran, dan ketentuan terbaru

• Pelaksanaan anggaran tidak sepenuhnya mengikuti regulasi yang berlaku

• Penatausahaan dan pelaporan keuangan belum konsisten dengan aturan terbaru

• Risiko temuan pemeriksaan akibat kesalahan interpretasi regulasi

Mengapa Update Regulasi Keuangan Daerah 2026 Semakin Krusial?

• Kebijakan nasional menekankan penguatan akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah

• Evaluasi kinerja daerah menuntut kepatuhan penuh terhadap regulasi keuangan

• Integrasi sistem keuangan daerah (SIPD/SIKD) mensyaratkan kesesuaian regulasi

• Tanggung jawab ASN dan OPD terhadap pengelolaan APBD semakin diperketat

• Kepatuhan regulasi berpengaruh langsung terhadap kinerja OPD dan kepercayaan publik

Strategi Kunci ASN dan OPD Menghadapi Regulasi Keuangan Daerah 2026

• Memahami pembaruan kebijakan dan regulasi keuangan daerah secara komprehensif

• Menyesuaikan perencanaan dan penganggaran dengan ketentuan terbaru

• Meningkatkan ketertiban pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah

• Memperkuat integrasi keuangan daerah dengan SIPD dan sistem kinerja

• Menyiapkan dokumentasi dan pelaporan keuangan sesuai regulasi

• Melakukan mitigasi risiko hukum dan temuan pemeriksaan secara sistematis

Penawaran Bimbingan Teknis Nasional

Judul Kegiatan

Bimbingan Teknis Nasional
“Update Regulasi Keuangan Daerah Tahun 2026: Panduan Lengkap bagi ASN dan OPD”

Tujuan Kegiatan

Bimtek ini bertujuan untuk:

• Meningkatkan pemahaman ASN terhadap regulasi keuangan daerah terbaru Tahun 2026

• Memberikan panduan praktis implementasi regulasi keuangan daerah bagi OPD

• Meminimalkan kesalahan administrasi dan risiko temuan pemeriksaan

• Memperkuat kepatuhan pengelolaan APBD terhadap peraturan perundang-undangan

• Mendukung terwujudnya tata kelola keuangan daerah yang akuntabel dan transparan

Materi Bimbingan Teknis

• Arah Kebijakan Nasional Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2026

• Update Regulasi Keuangan Daerah dan Implikasinya bagi OPD

• Perencanaan dan Penganggaran APBD sesuai Ketentuan Terbaru

• Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah

• Pertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan Daerah

• Integrasi Regulasi Keuangan dengan SIPD dan Sistem Kinerja

• Potensi Risiko Hukum dan Pencegahan Temuan Pemeriksaan

• Studi Kasus Implementasi Regulasi Keuangan Daerah

Sasaran Peserta

• Kepala OPD dan Sekretaris OPD

• Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

• Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-OPD)

• Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran

• Tim perencana dan pengelola anggaran OPD

Metode Pelaksanaan

• Pemaparan kebijakan dan regulasi terbaru

• Diskusi permasalahan nyata di OPD

• Studi kasus implementasi regulasi keuangan daerah

• Sharing best practice dan mitigasi risiko

JADWAL PELAKSANAAN

Periode: Januari – Desember 2026
Durasi: 2 hari per sesi
Format: Tatap muka & Online (Zoom)

📍 Lokasi:
Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Makassar, Lombok

Pilihan Paket & Kontribusi Peserta

PEMBAYARAN

Pembayaran dapat dilakukan:

• On the spot saat registrasi

• Atau transfer ke:

Bank BRI
No. Rekening: 0424-01-000925-30-7
A.n.: LINKPEMDA

FASILITAS PESERTA

✔ Akomodasi (Paket A & B)
✔ Sertifikat Bimbingan Teknis
✔ Modul & Makalah
✔ Seminar Kit
✔ Konsumsi & Coffee Break
✔ Rekaman & E-Modul (Peserta Online)

KONTAK RESMI

📱 WhatsApp: +62 813-8766-6605
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJ) merupakan instrumen strategis dalam mendukung pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik. Memasuki Tahun 2026, pemerintah daerah dituntut untuk semakin memperkuat tata kelola PBJ yang efisien, transparan, akuntabel, serta patuh terhadap regulasi terbaru.

Panduan teknis ini disusun sebagai acuan bagi SKPD/OPD dalam memahami dan mengimplementasikan kebijakan PBJ secara tepat, guna meminimalkan risiko kesalahan administrasi, potensi permasalahan hukum, serta temuan pemeriksaan.

Ruang Lingkup Panduan Teknis PBJ 2026

Panduan teknis ini mencakup tahapan utama pengadaan barang/jasa pemerintah, yaitu:

1. Perencanaan Pengadaan

• Penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP)

• Kesesuaian perencanaan PBJ dengan dokumen perencanaan dan penganggaran

• Penetapan metode pengadaan yang tepat

• Penganggaran dan penjadwalan pengadaan

2. Persiapan Pengadaan

• Penetapan PA/KPA, PPK, Pejabat Pengadaan, dan Pokja

• Penyusunan spesifikasi teknis/KAK

• Penyusunan HPS secara akuntabel

• Penyiapan dokumen pemilihan

3. Pelaksanaan Pengadaan

• Pelaksanaan pemilihan penyedia

• Pengadaan melalui e-Katalog dan e-Purchasing

• Evaluasi penawaran dan penetapan penyedia

• Penandatanganan kontrak

4. Pelaksanaan Kontrak

• Pengendalian pelaksanaan kontrak

• Perubahan kontrak dan adendum

• Pengawasan mutu, waktu, dan biaya

• Serah terima hasil pekerjaan

5. Pengendalian, Monitoring, dan Evaluasi

• Pengendalian internal PBJ

• Dokumentasi dan administrasi pengadaan

• Mitigasi risiko dan pencegahan permasalahan hukum

• Kesiapan menghadapi audit dan pemeriksaan

Tantangan PBJ Pemerintah Daerah Tahun 2026

• Dinamika perubahan kebijakan dan regulasi PBJ

• Tingginya risiko kesalahan prosedur

• Optimalisasi pemanfaatan sistem pengadaan elektronik

• Peningkatan pengawasan dan potensi temuan pemeriksaan

• Keterbatasan pemahaman teknis aparatur PBJ

Tujuan 

• Meningkatkan pemahaman aparatur terhadap implementasi PBJ terbaru Tahun 2026

• Memperkuat kemampuan teknis pelaku PBJ di lingkungan SKPD/OPD

• Mengurangi risiko administrasi dan permasalahan hukum PBJ

• Mendorong PBJ yang profesional, transparan, dan akuntabel

PENAWARAN BIMBINGAN TEKNIS NASIONAL

Judul Kegiatan

Bimbingan Teknis Nasional
“Panduan Teknis Implementasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJ) Terbaru Tahun 2026”

Materi Bimbingan Teknis

1. Kebijakan dan Regulasi PBJ Pemerintah Terbaru Tahun 2026

2. Perencanaan Pengadaan dan Penyusunan RUP

3. Tugas dan Tanggung Jawab PA, KPA, PPK, Pejabat Pengadaan, dan Pokja

4. Penyusunan Spesifikasi Teknis dan HPS

5. Pelaksanaan PBJ melalui e-Katalog dan e-Purchasing

6. Pengendalian Kontrak dan Manajemen Risiko PBJ

7. Pencegahan Permasalahan Hukum dan Temuan Pemeriksaan

8. Studi Kasus dan Best Practice PBJ Pemerintah Daerah

👥 Sasaran Peserta

• PA/KPA

• PPK

• Pejabat Pengadaan

• Pokja Pemilihan

• PPTK

• Aparatur SKPD/OPD terkait PBJ

Metode Pelaksanaan

• Pemaparan kebijakan dan teknis

• Diskusi permasalahan nyata

• Studi kasus PBJ

• Tanya jawab dan rekomendasi teknis

JADWAL PELAKSANAAN

Periode: Januari – Desember 2026
Durasi: 2 hari per sesi
Format: Tatap muka & Online (Zoom)

📍 Lokasi:
Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Makassar, Lombok

Pilihan Paket & Kontribusi Peserta

PEMBAYARAN

Pembayaran dapat dilakukan:

• On the spot saat registrasi

• Atau transfer ke:

Bank BRI
No. Rekening: 0424-01-000925-30-7
A.n.: LINKPEMDA

FASILITAS PESERTA

✔ Akomodasi (Paket A & B)
✔ Sertifikat Bimbingan Teknis
✔ Modul & Makalah
✔ Seminar Kit
✔ Konsumsi & Coffee Break
✔ Rekaman & E-Modul (Peserta Online)

KONTAK RESMI

📱 WhatsApp: +62 813-8766-6605
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com

Penguatan Fungsi Koordinasi, Asistensi Kebijakan, dan Pengendalian Kinerja Pemerintah Daerah Tahun 2026

Sekretariat Daerah (SETDA) memiliki peran yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. SETDA berfungsi sebagai penghubung utama antara Kepala Daerah dengan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sekaligus sebagai pusat koordinasi kebijakan, asistensi pimpinan, dan pengendalian kinerja pemerintah daerah.

Memasuki Tahun 2026, tuntutan terhadap efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah semakin meningkat. Kepala Daerah dituntut memastikan seluruh kebijakan dan program strategis dapat diimplementasikan secara terkoordinasi, tepat sasaran, serta berdampak nyata terhadap peningkatan kinerja daerah. Dalam konteks tersebut, optimalisasi peran SETDA menjadi faktor kunci keberhasilan kepemimpinan daerah.

Namun dalam praktiknya, SETDA masih sering menghadapi berbagai kendala. Koordinasi lintas OPD belum berjalan optimal, fungsi asistensi kebijakan masih bersifat administratif, serta pengendalian kinerja pemerintah daerah belum dilakukan secara sistematis. Kondisi ini menyebabkan SETDA kerap menjadi bottleneck dalam pelaksanaan kebijakan dan program strategis pemerintah daerah.

Tantangan Nyata SETDA Tahun 2026

• Koordinasi lintas OPD belum berjalan efektif dan terintegrasi

• Program strategis Kepala Daerah belum dikendalikan secara terpadu

• Fungsi asistensi kebijakan belum sepenuhnya berbasis data dan kinerja

• Monitoring dan evaluasi kinerja pemerintah daerah masih parsial

• Pengendalian kinerja makro daerah belum terintegrasi dengan SAKIP dan SPBE

Mengapa Optimalisasi Peran SETDA Tahun 2026 Sangat Krusial?

• Pemerintah daerah dituntut semakin akuntabel dan berorientasi hasil

• Kepala Daerah membutuhkan SETDA sebagai policy coordination and control center

• Evaluasi kinerja pemerintah daerah menekankan keterpaduan kebijakan dan kinerja

• Reformasi Birokrasi dan SAKIP menuntut pengendalian kinerja yang terukur

• Keberhasilan program strategis daerah sangat bergantung pada efektivitas SETDA

Strategi Kunci Optimalisasi Peran SETDA Tahun 2026

• Penguatan koordinasi lintas OPD berbasis program strategis pemerintah daerah

• Optimalisasi fungsi asistensi kebijakan kepada Kepala Daerah

• Pengendalian kinerja pemerintah daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan

• Monitoring dan evaluasi program strategis secara terstruktur

• Integrasi peran SETDA dengan SAKIP, SPBE, dan Reformasi Birokrasi

Penawaran Bimbingan Teknis Nasional

Judul Kegiatan

Bimbingan Teknis Nasional

“Optimalisasi Peran Sekretariat Daerah (SETDA) dalam Penguatan Koordinasi, Asistensi Kebijakan, dan Pengendalian Kinerja Pemerintah Daerah Tahun 2026”

Tujuan Kegiatan

Bimbingan Teknis ini bertujuan untuk:

• Memperkuat peran strategis SETDA dalam mendukung kepemimpinan Kepala Daerah

• Meningkatkan efektivitas koordinasi lintas OPD

• Mengoptimalkan fungsi asistensi kebijakan SETDA dalam pengambilan keputusan

• Memperkuat pengendalian kinerja pemerintah daerah dan program strategis

• Mengurangi hambatan birokrasi dalam implementasi kebijakan daerah

Materi Bimbingan Teknis

• Kedudukan dan Peran Strategis Sekretariat Daerah

• SETDA sebagai Pusat Koordinasi dan Pengendali Kebijakan Pemerintah Daerah

• Strategi Koordinasi Lintas OPD dalam Mendukung Program Strategis Daerah

• Fungsi Asistensi Kebijakan SETDA kepada Kepala Daerah

• Pengendalian Kinerja Pemerintah Daerah (Kinerja Makro Daerah)

• Monitoring dan Evaluasi Program Strategis Pemerintah Daerah

• Integrasi SETDA dengan SAKIP, SPBE, dan Reformasi Birokrasi

• Studi Kasus Optimalisasi Peran SETDA

👥 Sasaran Peserta

• Sekretaris Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota

• Asisten Sekretaris Daerah

• Kepala Biro dan Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah

• Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas pada Sekretariat Daerah

• Perencana serta pejabat teknis terkait di lingkungan Pemerintah Daerah

Metode Pelaksanaan

• Pemaparan kebijakan strategis pemerintahan daerah

• Diskusi permasalahan nyata lintas OPD

• Studi kasus program strategis pemerintah daerah

• Penyusunan rekomendasi penguatan peran SETDA

JADWAL PELAKSANAAN

Periode: Januari – Desember 2026
Durasi: 2 hari per sesi
Format: Tatap muka & Online (Zoom)

📍 Lokasi:
Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Makassar, Lombok

Pilihan Paket & Kontribusi Peserta

PEMBAYARAN

Pembayaran dapat dilakukan:

• On the spot saat registrasi

• Atau transfer ke:

Bank BRI
No. Rekening: 0424-01-000925-30-7
A.n.: LINKPEMDA

FASILITAS PESERTA

✔ Akomodasi (Paket A & B)
✔ Sertifikat Bimbingan Teknis
✔ Modul & Makalah
✔ Seminar Kit
✔ Konsumsi & Coffee Break
✔ Rekaman & E-Modul (Peserta Online)

KONTAK RESMI

📱 WhatsApp: +62 813-8766-6605
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com

Pelaporan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan merupakan tolok ukur utama kinerja pemerintahan daerah. Memasuki Tahun 2026, ASN dituntut memahami prinsip akuntansi berbasis akrual, rekonsiliasi transaksi keuangan, dan penyusunan laporan keuangan yang sesuai standar.

Namun dalam praktiknya, banyak SKPD masih menghadapi kesulitan dalam menyusun laporan keuangan yang tepat, lengkap, dan sesuai regulasi. Data transaksi belum sepenuhnya terintegrasi, penyesuaian jurnal sering terlambat, dan laporan belum menggambarkan kinerja keuangan secara utuh.

Akibatnya, evaluasi kinerja keuangan menjadi kurang akurat, akuntabilitas dipertanyakan, dan kontribusi SKPD terhadap pengelolaan keuangan daerah sulit dibuktikan secara objektif.

Tantangan Nyata SKPD dalam Laporan Keuangan 2026

• Transaksi keuangan belum dicatat berbasis akrual secara konsisten

• Rekonsiliasi kas dan aset daerah belum rutin dilakukan

• Laporan keuangan belum terintegrasi dengan SAKIP dan SIPD

• Kesalahan umum dalam pencatatan dan penyesuaian jurnal masih tinggi

• Evaluasi kinerja keuangan dilakukan mendadak tanpa persiapan sistematis

Mengapa Laporan Keuangan Daerah 2026 Semakin Krusial?

• Kebijakan nasional menekankan laporan keuangan berbasis akrual dan transparansi

• Evaluasi kinerja daerah menuntut kesesuaian antara laporan keuangan, realisasi anggaran, dan capaian kinerja

• Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah semakin diperketat

• Kinerja SKPD berpengaruh langsung terhadap nilai SAKIP dan kepercayaan publik

Strategi Kunci SKPD dalam Penyusunan Laporan Keuangan 2026

• Penerapan akuntansi berbasis akrual untuk seluruh transaksi keuangan

• Rekonsiliasi dan penyesuaian buku secara rutin dan akurat

• Penyusunan Laporan Keuangan Daerah yang sesuai standar dan terintegrasi

• Penguatan keterkaitan antara kinerja organisasi dan pengelolaan keuangan

• Pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah (SIPD/SIKD) secara maksimal

• Persiapan evaluasi keuangan dan laporan akuntabel secara sistematis

Penawaran Bimbingan Teknis Nasional

Judul Kegiatan

Bimbingan Teknis Nasional
“Penyusunan dan Analisis Laporan Keuangan Daerah Berbasis Akrual Tahun 2026”

Tujuan Kegiatan

Bimtek ini bertujuan untuk:

• Meningkatkan pemahaman ASN terhadap regulasi dan prinsip akuntansi berbasis akrual

• Memperkuat kemampuan SKPD dalam menyusun laporan keuangan yang akuntabel

• Mengurangi kesalahan umum dalam pencatatan, penyesuaian, dan rekonsiliasi

• Mendukung akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas pengelolaan keuangan

Materi Bimbingan Teknis

1. Kebijakan & Regulasi Akuntansi Pemerintahan Daerah 2026

2. Konsep dan Prinsip Akuntansi Berbasis Akrual

3. Penatausahaan Transaksi Keuangan dan Pencatatan Jurnal

4. Rekonsiliasi Kas, Aset, dan Penyesuaian Akuntansi

5. Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Berbasis Akrual

6. Kesalahan Umum dan Pencegahan

7. Studi Kasus Laporan Keuangan SKPD

Sasaran Peserta

• Kepala SKPD dan Sekretaris

• Bendahara dan staff keuangan OPD

• Tim perencana dan pengelola anggaran

• Tim pengelola laporan keuangan dan SAKIP

Metode Pelaksanaan

• Pemaparan kebijakan dan regulasi

• Diskusi masalah nyata SKPD

• Studi kasus dan simulasi penyusunan laporan

• Praktik penyusunan indikator dan rekonsiliasi keuangan

JADWAL PELAKSANAAN

Periode: Januari – Desember 2026
Durasi: 2 hari per sesi
Format: Tatap muka & Online (Zoom)

📍 Lokasi:
Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Makassar, Lombok

Pilihan Paket & Kontribusi Peserta

PEMBAYARAN

Pembayaran dapat dilakukan:

• On the spot saat registrasi

• Atau transfer ke:

Bank BRI
No. Rekening: 0424-01-000925-30-7
A.n.: LINKPEMDA

FASILITAS PESERTA

✔ Akomodasi (Paket A & B)
✔ Sertifikat Bimbingan Teknis
✔ Modul & Makalah
✔ Seminar Kit
✔ Konsumsi & Coffee Break
✔ Rekaman & E-Modul (Peserta Online)

KONTAK RESMI

📱 WhatsApp: +62 813-8766-6605
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com