Transformasi kebijakan kepegawaian nasional melalui UU ASN No. 20 Tahun 2023 menandai era baru dalam manajemen aparatur sipil negara. Untuk mendukung implementasinya, kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Bidang Kepegawaian Tahun 2026 dirancang guna memperkuat kapasitas ASN dan perangkat daerah dalam penerapan sistem merit, manajemen talenta, serta digitalisasi layanan kepegawaian berbasis SIASN dan e-Kinerja.

Melalui berbagai tema strategis seperti penilaian kinerja, perencanaan SDM, serta reformasi birokrasi, kegiatan ini diharapkan mendorong terwujudnya ASN yang profesional, kompeten, dan berintegritas dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang unggul dan adaptif terhadap perubahan digital.

🔹 Tema Utama & Regulasi ASN Terbaru

1. Bimtek Implementasi UU ASN No. 20 Tahun 2023 dan Manajemen ASN 2026

2. Bimtek Kebijakan dan Regulasi Teknis Manajemen ASN Terbaru BKN dan KemenPANRB 2026

3. Bimtek Penataan Jabatan Fungsional dan Penyesuaian Jabatan ASN 2026

4. Bimtek Penegakan Disiplin ASN Berdasarkan PP No. 94 Tahun 2021 dan PP No. 94 Tahun 2023 (Perubahan)

5. Bimtek Perencanaan dan Analisis Kebutuhan ASN (ABK & Anjab) 2026

🔹 Digitalisasi dan Sistem Informasi ASN

1. Bimtek Digitalisasi Layanan Kepegawaian Daerah 2026

2. Bimtek Pengelolaan Data SDM Pemerintah Daerah Berbasis SIASN 2026

3. Bimtek Integrasi SIASN, e-Kinerja, dan SAPK BKN 2026

4. Bimtek Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Administrasi Kepegawaian Daerah (e-HRMS)

5. Bimtek Penguatan Database ASN Terpadu dan Satu Data SDM Pemerintah 2026

🔹 Penilaian Kinerja dan Pengembangan Karier

1. Bimtek Penilaian Kinerja dan Talent Pool ASN 2026

2. Bimtek Implementasi Manajemen Talenta (Talent Management) ASN 2026

3. Bimtek Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Berbasis Hasil 2026

4. Bimtek Penilaian Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator, dan Pengawas 2026

5. Bimtek Evaluasi Kompetensi dan Pengembangan Karier ASN 2026

6. Bimtek Pemetaan Kompetensi dan Talent Mapping ASN 2026

7. Bimtek Sistem Reward and Punishment Berbasis Kinerja ASN 2026

🔹 Reformasi Birokrasi dan Sistem Merit

1. Bimtek Sistem Merit ASN dan Reformasi Birokrasi 2026

2. Bimtek Penilaian Indeks Sistem Merit dan Zona Integritas ASN 2026

3. Bimtek Penguatan Nilai Dasar, Etika, dan Integritas ASN (BerAKHLAK)

4. Bimtek Pembangunan Budaya Kinerja dan Profesionalisme ASN 2026

5. Bimtek Manajemen Perubahan dan Pengelolaan Kinerja Organisasi ASN 2026

🔹 Pengadaan, Kinerja, dan Pemberhentian ASN

1. Bimtek Tata Cara Pengadaan ASN (CPNS & PPPK) 2026

2. Bimtek Evaluasi Proses Seleksi dan Penempatan ASN 2026

3. Bimtek Penilaian Kinerja ASN untuk Kenaikan Pangkat dan Jabatan 2026

4. Bimtek Prosedur Pemberhentian dan Tindak Lanjut Hukum Kepegawaian 2026

5. Bimtek Pembinaan Disiplin dan Penegakan Kode Etik ASN 2026

🔹 Kesejahteraan, Penghargaan, dan Pemberdayaan ASN

1. Bimtek Manajemen Kesejahteraan ASN dan Tunjangan Berbasis Kinerja 2026

2. Bimtek Pengelolaan TPP ASN sesuai PermenPANRB Terbaru 2026

3. Bimtek Manajemen Kinerja, Penghargaan, dan Pengembangan Kompetensi ASN 2026

4. Bimtek Pemberdayaan ASN Berprestasi dan Inovatif di Daerah 2026

5. Bimtek Pengelolaan Arsip dan Dokumen Kepegawaian Digital 2026

Perubahan regulasi perpajakan dan penerapan Coretax Administration System (CTAS) menuntut pemerintah daerah untuk memperkuat kapasitas aparatur di bidang pajak dan retribusi daerah. Melalui kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Bidang Perpajakan Tahun 2026, aparatur diharapkan mampu memahami sistem, regulasi, dan strategi terbaru dalam optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Bimtek ini berfokus pada penguatan tata kelola pajak daerah, penerapan sistem digital pajak, peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta sinkronisasi data antara pemerintah daerah dan instansi pusat. Tujuannya adalah mewujudkan sistem perpajakan daerah yang transparan, akuntabel, dan berbasis data digital untuk mendukung kemandirian fiskal daerah.

🔹 Tema Utama & Strategis

1. Bimtek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terbaru 2026

2. Bimtek Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Pajak 2026

3. Bimtek Tata Kelola Pajak dan Potensi Daerah 2026

4. Bimtek Akuntansi Perpajakan Pemerintah Daerah 2026

5. Bimtek Kepatuhan dan Pemutakhiran Data Pajak Daerah 2026

🔹 Digitalisasi dan Coretax

1. Bimtek Implementasi Coretax Administration System (CTAS) 2026

2. Bimtek Integrasi Sistem Pajak Daerah dengan Coretax DJP 2026

3. Bimtek Transformasi Digital dan Coretax dalam Pengelolaan Pajak Daerah

4. Bimtek Sinkronisasi Data Pajak antara Pemda dan Kemenkeu/DJP 2026

5. Bimtek Penggunaan Aplikasi Pajak Terpadu dan E-Pajak Daerah 2026

6. Bimtek Pemanfaatan Teknologi dan Database Pajak Berbasis Cloud 2026

7. Bimtek Pengawasan Pajak Daerah Berbasis Data Analytics dan Coretax 2026

🔹 Optimalisasi PAD dan Manajemen Pajak Daerah

1. Bimtek Strategi Peningkatan PAD melalui Pajak dan Retribusi 2026

2. Bimtek Inovasi Penggalian Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 2026

3. Bimtek Kebijakan Teknis dan Regulasi Pajak Daerah Terbaru 2026 (UU HKPD)

4. Bimtek Penilaian Potensi Pajak Daerah dan Pendataan Wajib Pajak 2026

5. Bimtek Strategi Penerimaan dan Pelaporan Pajak Daerah 2026

6. Bimtek Pemetaan Pajak Daerah melalui Sistem Informasi Geospasial (SIG Pajak)

7. Bimtek Efektivitas Pemungutan dan Penagihan Pajak Daerah 2026

🔹 Administrasi dan Kepatuhan Pajak

1. Bimtek Prosedur Administrasi dan Pelaporan Pajak Daerah 2026

2. Bimtek Pengisian, Pelaporan, dan Audit SPT Pajak Pemerintah Daerah

3. Bimtek Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pusat dan Daerah

4. Bimtek Kepatuhan Perpajakan ASN dan Instansi Pemerintah 2026

5. Bimtek Penanganan Sengketa Pajak dan Keberatan Pajak Daerah 2026

6. Bimtek Pemeriksaan Pajak Daerah dan Pengawasan Internal Pajak 2026

🔹 Sinkronisasi dan Kelembagaan Pajak Daerah

1. Bimtek Sinergi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan DJP dalam Pemungutan Pajak 2026

2. Bimtek Penerapan Kebijakan Satu Data Pajak Daerah 2026

3. Bimtek Tata Kelola Lembaga Pajak dan Retribusi Daerah yang Efektif 2026

4. Bimtek Evaluasi Kinerja Pajak Daerah dan Indeks Efektivitas Pemungutan 2026

5. Bimtek Reformasi Sistem Pajak Daerah dalam Kerangka UU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD)

Dalam menghadapi tantangan tata kelola pemerintahan daerah yang semakin kompleks, peningkatan kapasitas aparatur menjadi kebutuhan utama. Kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Bidang Pemerintahan Tahun 2026 diselenggarakan untuk memperkuat kemampuan ASN dalam perencanaan, penganggaran, pelaporan, serta inovasi pelayanan publik berbasis kinerja dan digitalisasi.

Bimtek ini diharapkan menjadi wadah pengembangan kompetensi yang mampu mendorong terwujudnya pemerintahan daerah yang profesional, transparan, dan akuntabel, sesuai arah kebijakan nasional serta regulasi terbaru Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian PANRB.

🔹 Tema Umum & Strategis

1. Bimtek Tata Kelola Pemerintahan Daerah Berbasis Kinerja 2026

2. Bimtek Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Daerah 2026

3. Bimtek Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah 2026

4. Bimtek RPJPD, RPJMD, dan Renstra OPD 2026

5. Bimtek Penerapan Kebijakan Satu Data Daerah 2026

🔹 Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah

1. Bimtek Sinkronisasi RPJPD, RPJMD, Renstra, dan RKPD 2026

2. Bimtek Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD)

3. Bimtek Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) 2026

4. Bimtek Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan ILPPD 2026

5. Bimtek Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Pemerintah Daerah (LCKPD) 2026

6. Bimtek Strategi Penguatan Kinerja Perencanaan dan Penganggaran Daerah 2026

7. Bimtek Integrasi SIPD Perencanaan, Keuangan, dan Pembangunan 2026

🔹 Reformasi Birokrasi dan Kelembagaan

1. Bimtek Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah 2026

2. Bimtek Penataan Kelembagaan dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) 2026

3. Bimtek Evaluasi Jabatan dan Analisis Jabatan (Anjab & ABK) Pemerintahan Daerah

4. Bimtek Manajemen Kinerja dan Penyusunan SKP ASN Berbasis Hasil 2026

5. Bimtek Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 2026

6. Bimtek Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Baik dan Bersih (Good Governance)

🔹 Pengawasan, Inovasi, dan Pelayanan Publik

1. Bimtek Inovasi Daerah dan Penguatan Kinerja Pelayanan Publik 2026

2. Bimtek Sistem Pengawasan Internal Pemerintah Daerah (SPIP) dan Zona Integritas 2026

3. Bimtek Strategi Pencegahan Korupsi dan Penguatan Integritas ASN

4. Bimtek Optimalisasi Pelayanan Publik melalui Mal Pelayanan Publik (MPP) dan SP4N LAPOR!

5. Bimtek Tata Cara Evaluasi dan Penilaian Inovasi Daerah (Indeks IDI) 2026

🔹 Kerjasama, Administrasi, dan Pemerintahan Umum

1. Bimtek Administrasi Pemerintahan Daerah dan Tata Naskah Dinas 2026

2. Bimtek Kerjasama Antar Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah 2026

3. Bimtek Penataan Wilayah, Kecamatan, dan Kelurahan 2026

4. Bimtek Penguatan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD 2026

5. Bimtek Pengelolaan Arsip Pemerintahan dan Kearsipan Digital 2026

Program Nasional Bimtek & Diklat Pemerintah Daerah Tahun 2026
Materi Lengkap Berbasis Regulasi Terbaru

Dalam menghadapi dinamika regulasi nasional, percepatan transformasi digital pemerintahan, serta tuntutan peningkatan akuntabilitas dan kinerja aparatur, Tahun 2026 menjadi fase krusial bagi Pemerintah Daerah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, efektif, dan berbasis kinerja.

Sebagai lembaga pelatihan dan pengembangan aparatur daerah, LinkPemda Indonesia menyelenggarakan Program Nasional Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang dirancang komprehensif, aplikatif, dan selaras dengan regulasi terbaru.

Program ini ditujukan untuk mendukung implementasi kebijakan strategis nasional seperti RPJPD 2025–2045, RKPD 2026, penerapan SIPD RI, penguatan SAKIP, Reformasi Birokrasi, serta Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Kinerja pada tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.

🎯 Tujuan Program

Program Bimtek & Diklat ini bertujuan untuk:

• Meningkatkan pemahaman ASN terhadap regulasi terbaru pemerintahan dan keuangan daerah

• Memperkuat kapasitas teknis pengelolaan APBD, pelaporan, audit, dan pengawasan

• Mendukung peningkatan kualitas LKPD menuju Opini WTP

• Mengoptimalkan pemanfaatan SIPD RI dan sistem digital pemerintahan

• Mendorong terwujudnya Reformasi Birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik

👥 Sasaran Peserta

Program ini diperuntukkan bagi:

• Pimpinan OPD dan Pejabat Struktural

• Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Bendahara, dan Pengelola Keuangan OPD

• Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP/Inspektorat)

• Pengelola Barang Milik Daerah (BMD)

• Pejabat Pengadaan / Pokja PBJ

• Pengelola BLUD RSUD dan Puskesmas

Ruang Lingkup Program Unggulan Bimtek & Diklat 2026

🔹 Keuangan Daerah & Penganggaran

• Penyusunan RKA, DPA, dan APBD Berbasis Kinerja TA 2026

• Penguatan Sistem Penganggaran Daerah melalui SIPD RI

• Pengelolaan Kas Daerah, Bendahara, dan Penatausahaan Keuangan OPD

• Standar Biaya dan Analisis Kebutuhan Anggaran (ASB, SSH, HSPK)

• Penyusunan dan Revisi Dokumen Perubahan APBD (P-APBD)

🔹 Penatausahaan & Pelaporan Kinerja

• Penatausahaan Pendapatan dan Belanja Daerah melalui SIPD Keuangan

• Penyusunan LKPD menuju Opini WTP

• Rekonsiliasi dan Konsolidasi Laporan Keuangan OPD/BLUD

• Penyusunan LKjIP Berbasis SAKIP

• Penyusunan Renstra, Renja, dan IKU Berbasis Kinerja Tahun 2026

🔹 Audit & Pengawasan (Inspektorat/APIP)

• Penguatan Kapabilitas Pengawasan Internal APIP Daerah

• Penyusunan Program Kerja Audit Berbasis Risiko

• Pemeriksaan Keuangan Daerah dan Tindak Lanjut Rekomendasi BPK

• Audit Kinerja, Audit Kepatuhan, dan Audit Tujuan Tertentu

• Pencegahan Fraud, Korupsi, Gratifikasi, dan Konflik Kepentingan

🔹 Barang Milik Daerah (BMD)

• Penatausahaan dan Inventarisasi Barang Milik Daerah

• Penyusunan KIB dan Laporan Barang Milik Daerah

• Penyusunan RKBMD dan Optimalisasi Pemanfaatan Aset

• Pengamanan dan Penilaian Aset Pemerintah Daerah

• Rekonsiliasi BMD dengan Laporan Keuangan (LKPD)

🔹 BLUD, RSUD & Puskesmas

• Pengelolaan Keuangan BLUD sesuai Regulasi Terbaru

• Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) BLUD

• Penyusunan Standar Tarif dan Analisis Kelayakan BLUD

• Akuntansi dan Pelaporan BLUD RSUD/Puskesmas

• Integrasi Layanan Kesehatan Digital (RME & ILP)

🔹 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

• Implementasi Peraturan Presiden Pengadaan Barang/Jasa Terbaru

• Tugas dan Tanggung Jawab PA/KPA, PPK, PPBJ, dan Pokja Pemilihan

• Penyusunan HPS/OE dan Spesifikasi Teknis Pengadaan

• Optimalisasi E-Katalog, SIRUP, SPSE, dan Marketplace Pemerintah

• Manajemen Kontrak dan Penyelesaian Sengketa Pengadaan

🔹 Pelayanan Publik & Reformasi Birokrasi

• Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Kepuasan Masyarakat

• Penyusunan Standar Pelayanan dan Maklumat Layanan

• Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital

• Penerapan SAKIP, Reformasi Birokrasi, dan Zona Integritas (WBK/WBBM)

• Etika Profesi ASN, Disiplin, Komunikasi Layanan, dan Manajemen Pengaduan

⚖️ Dasar Hukum Penyelenggaraan

• UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

• UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara

• UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

• PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

• Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah

• Perpres Nomor 16 Tahun 2018 jo. Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Mekanisme Pengajuan dan Pendaftaran Kegiatan

1. Pemilihan Materi

Instansi Pemerintah/Unit Kerja dapat memilih materi Bimbingan Teknis (Bimtek), Diklat, atau Pendampingan Teknis sesuai kebutuhan melalui menu Materi / Program Pelatihan pada website LINKPEMDA atau melalui konsultasi awal dengan tim pelaksana.

2. Konsultasi Awal

Konsultasi dilakukan melalui Admin LINKPEMDA (WhatsApp) untuk menyesuaikan:

• Materi kegiatan

• Jumlah peserta

• Metode pelaksanaan

• Waktu dan lokasi kegiatan

3. Penyampaian Data Awal

Instansi Pemerintah/Unit Kerja menyampaikan data awal berupa:

• Nama instansi/unit kerja

• Kabupaten/Kota dan Provinsi

• Alamat kantor

• Nama dan jabatan penanggung jawab kegiatan

• Nomor kontak aktif (WhatsApp/Telepon)

• Jumlah peserta

• Kebutuhan materi Bimtek/Diklat/Pendampingan Teknis Tahun 2026

Tindak Lanjut dan Administrasi

Tim LINKPEMDA akan menindaklanjuti dengan:

• Penyusunan dan pengiriman surat penawaran/undangan resmi

• Penyampaian rancangan jadwal kegiatan

• Penjelasan teknis dan administrasi pelaksanaan

Seluruh proses dilaksanakan secara profesional, transparan, terkoordinasi, dan terdokumentasi.

Metode Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan dapat dilaksanakan melalui:

• Tatap Muka (Offline)

• Daring (Online)

• Hybrid (Offline dan Online)

Metode disesuaikan dengan kebutuhan instansi dan kesepakatan bersama.

Dokumentasi dan Output Kegiatan

LINKPEMDA menyediakan:

• Daftar hadir peserta

• Materi pelatihan

• Dokumentasi kegiatan

• Sertifikat kegiatan (apabila disepakati)

Penawaran ini disusun sebagai acuan bagi Instansi Pemerintah dan Unit Kerja dalam memahami mekanisme pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek), Diklat, dan Pendampingan Teknis Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh LINKPEMDA secara sistematis, terencana, dan akuntabel, serta berorientasi pada peningkatan kapasitas aparatur dan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.

Untuk memperoleh informasi lebih lanjut, konsultasi kebutuhan materi, serta pengajuan pelaksanaan kegiatan, Instansi Pemerintah dan Unit Kerja dapat menghubungi Admin LINKPEMDA melalui kontak resmi yang tersedia pada website.

Kontak Resmi

LINKPEMDA – Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com
📱 WhatsApp/HP: +62 813-8766-6605
📍 Alamat: Bekasi, Jawa Barat – Indonesia

📅 Agenda pelatihan diperbarui secara berkala dan dapat diakses melalui menu Jadwal pada website resmi LINKPEMDA.

🏛️ Pemerintah Tetapkan Arah Baru Tata Kelola Keuangan Daerah

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) resmi menerbitkan Permendagri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026.
Regulasi ini menjadi dasar penyusunan RKPD, KUA-PPAS, dan APBD Tahun 2026, sekaligus menegaskan arah baru tata kelola keuangan daerah yang lebih transparan, akuntabel, dan berbasis digital.

Langkah ini merupakan bagian dari strategi nasional dalam mendukung pelaksanaan RPJPN 2025–2045 dan RPJMN 2025–2029, dengan fokus pada peningkatan efektivitas pembangunan, integrasi data keuangan daerah, serta penguatan akuntabilitas aparatur pemerintah daerah.

💡 Tujuan dan Arah Kebijakan Kemendagri

Melalui regulasi ini, Kemendagri menekankan tiga fokus utama dalam pengelolaan keuangan daerah tahun 2026:

1. Integrasi Sistem dan Data Daerah

   Seluruh pemerintah daerah wajib menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD-RI) untuk proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pelaporan keuangan.
   Tujuannya agar seluruh tahapan dapat terpantau secara real time dan terintegrasi secara nasional.

2. Anggaran Berbasis Kinerja

   Setiap kegiatan daerah harus berorientasi pada hasil (outcome-based budgeting) dengan indikator yang jelas.
   SKPD wajib memastikan bahwa setiap program mendukung prioritas pembangunan nasional dan daerah.

3. Akuntabilitas dan Transparansi Publik

   Seluruh proses pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah harus memenuhi prinsip keterbukaan informasi, auditabilitas, serta penggunaan sistem digital yang dapat diakses lintas perangkat.

📘 Pokok-Pokok Penting Regulasi Terbaru

Berikut beberapa poin penting dari Permendagri 10 Tahun 2025 dan regulasi pendukungnya yang wajib dipahami oleh ASN dan SKPD:

1. Format Baru Dokumen RKPD dan KUA-PPAS 2026
   Format dokumen disesuaikan dengan struktur kebijakan nasional serta indikator pembangunan yang dapat diukur kinerjanya.

2. Sinkronisasi RKPD dengan APBD melalui SIPD-RI
   Proses penyusunan APBD wajib dilakukan melalui platform SIPD-RI agar data keuangan daerah bersifat tunggal dan terintegrasi.

3. Penerapan Standar Biaya Masukan (SBM) Daerah Tahun 2026
   Kemendagri menetapkan pedoman SBM terbaru yang harus dijadikan acuan oleh BPKAD dan SKPD saat menyusun rencana anggaran.

4. Penegasan Tanggung Jawab PPK-SKPD dan Bendahara
   ASN yang bertugas sebagai PPK-SKPD dan bendahara diwajibkan memahami ketentuan baru pelaporan dan pertanggungjawaban berbasis elektronik.

5. Dukungan terhadap Reformasi Birokrasi Tematik
   Regulasi ini menjadi bagian dari upaya memperkuat reformasi birokrasi tematik berbasis hasil, dengan kinerja ASN sebagai penggerak utama efektivitas belanja daerah.

🧭 Panduan Teknis bagi ASN & SKPD

Agar implementasi regulasi berjalan efektif, berikut langkah-langkah strategis yang perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah:

1. Pelajari dan Sosialisasikan Permendagri 10/2025
   Kepala OPD dan pejabat fungsional perencana perlu memahami isi regulasi dan menyesuaikan penyusunan dokumen RKPD maupun Renja OPD 2026.

2. Perkuat Koordinasi Bappeda, BPKAD, dan Inspektorat
   Kolaborasi antarperangkat daerah penting untuk memastikan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaporan keuangan.

3. Tingkatkan Kompetensi ASN melalui Bimtek dan Pelatihan
   ASN yang menangani perencanaan dan keuangan perlu mengikuti pelatihan teknis terkait SIPD-RI, manajemen keuangan, dan penyusunan dokumen APBD.

4. Optimalkan Digitalisasi dan Integrasi Data
   Pemerintah daerah diharapkan mampu memanfaatkan teknologi untuk mempercepat pelaporan dan meningkatkan akurasi data keuangan.

🧩 Implikasi Regulasi bagi Pemerintah Daerah

Dengan diberlakukannya Permendagri 10 Tahun 2025, maka mulai tahun anggaran 2026 setiap pemerintah daerah diharuskan:

• Menyusun RKPD dan APBD berbasis hasil (result-oriented budgeting);

• Melaksanakan pelaporan keuangan secara digital dan terintegrasi dalam SIPD-RI;

• Meningkatkan transparansi, efektivitas belanja, serta tata kelola keuangan berbasis kinerja;

• Menjamin keselarasan kebijakan daerah dengan prioritas nasional.

🏁 Penutup

Permendagri 10 Tahun 2025 bukan sekadar pedoman teknis penyusunan RKPD dan APBD, tetapi menjadi landasan utama bagi pemerintah daerah untuk membangun tata kelola keuangan yang lebih modern, efisien, dan terukur.

Bagi ASN dan SKPD, memahami dan menerapkan regulasi ini adalah langkah penting menuju birokrasi yang adaptif, akuntabel, dan berorientasi hasil.
Melalui kolaborasi, penguatan kapasitas, serta digitalisasi tata kelola, pemerintah daerah dapat mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045.

🔗 Disarankan untuk Dibaca

• Permendagri 10 Tahun 2025: Pedoman Penyusunan RKPD 2026

• Implementasi SIPD-RI dalam Keuangan Daerah 2026

• Panduan Bimtek Keuangan Daerah & Reformasi Birokrasi 2026