Berita Kegiatan 

Bali, 19–20  November 2025 - Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah (LINKPEMDA) kembali menyelenggarakan pelatihan strategis bertajuk “Implementasi CoreTax 2025: Optimalisasi Pajak Daerah dan Integrasi Sistem Perpajakan di Lingkungan Pemerintah Daerah”. Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan Dinas Perhubungan Kabupaten Penajam Paser Utara, dan dilaksanakan selama tiga hari di The One Legian Hotel, Bali.

Penguatan Sistem Pajak Daerah Berbasis CoreTax 2025

Pelatihan ini dirancang untuk menjawab tantangan modernisasi perpajakan daerah, sekaligus memastikan aparatur memahami fitur dan integrasi sistem CoreTax 2025 yang menjadi standar baru dalam pengelolaan pajak daerah.

Materi inti mencakup:

• Pemahaman kebijakan terbaru terkait pajak daerah tahun 2025

• Pengoperasian dan pemetaan modul CoreTax 2025

• Integrasi data pajak daerah dengan sistem pemerintahan lainnya

• Optimalisasi pengawasan, penagihan, dan pelaporan pajak

• Strategi memperkuat PAD sektoral melalui pendekatan digital

Kegiatan ini juga memperkuat peran sektor perhubungan dalam pemungutan pajak terkait transportasi, retribusi terminal, parkir, dan pendapatan layanan publik lainnya.

Narasumber Ahli di Bidang Perpajakan Daerah & Digitalisasi Sistem

Narasumber yang hadir merupakan praktisi dan ahli yang memiliki pengalaman langsung dalam implementasi CoreTax di berbagai daerah, membawakan topik:

• Arsitektur dan alur kerja CoreTax 2025

• Pemutakhiran data objek dan wajib pajak

• Digitalisasi layanan pajak daerah

• Strategi pengawasan dan mitigasi kebocoran pendapatan

• Studi kasus optimalisasi pajak daerah yang berhasil

Pelatihan dilengkapi dengan simulasi sistem dan pembahasan kasus nyata.

Antusiasme Peserta dan Diskusi Interaktif

Peserta menunjukkan antusiasme tinggi, terutama pada pembahasan:

• Tantangan integrasi data antar unit

• Pemanfaatan CoreTax untuk peningkatan PAD

• Pencegahan kebocoran pendapatan sektor transportasi

• Strategi pelayanan pajak yang cepat dan transparan

Diskusi yang mendalam ini memberikan solusi aplikatif bagi peserta.

Komitmen LINKPEMDA untuk Modernisasi Pajak Daerah

Sebagai lembaga yang berada di bawah pembinaan Kemendagri (Ditjen Politik & PUM), LINKPEMDA terus mendukung peningkatan kualitas SDM aparatur, khususnya pada:

• Pendapatan daerah

• Digitalisasi perpajakan

• Penguatan layanan publik

• Modernisasi tata kelola pemerintahan

Pelatihan CoreTax 2025 ini menjadi bagian dari agenda LINKPEMDA dalam mendorong transformasi digital perpajakan daerah secara nasional.

Penutup

Dengan terlaksananya kegiatan ini, aparatur Dinas Perhubungan Kabupaten Penajam Paser Utara diharapkan mampu mengimplementasikan CoreTax 2025 secara optimal, meningkatkan akurasi data, memperkuat efektivitas pemungutan pajak, serta mendorong peningkatan PAD yang lebih berkualitas dan transparan.

Penawaran Bimtek Lanjutan 

Dalam rangka mendukung percepatan modernisasi keuangan dan pendapatan daerah, LINKPEMDA membuka pendaftaran Program Bimtek Lanjutan Tahun 2026, antara lain:

1. Bimtek Optimalisasi PAD Sektor Transportasi & Retribusi Daerah

Meningkatkan kapasitas dalam pemetaan potensi, digitalisasi retribusi, dan strategi peningkatan pendapatan.

2. Bimtek Advanced CoreTax 2025 – Level Implementasi & Troubleshooting

Pendalaman teknis, integrasi lanjutan, dan penyelesaian kendala operasional.

3. Bimtek Digitalisasi Layanan Publik dan Penguatan SP4N-LAPOR

Fokus pada peningkatan pelayanan publik yang cepat, transparan, dan responsif.

4. Bimtek Tata Kelola Keuangan Daerah & SIPD-RI Tahun 2026

Materi lengkap penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan berbasis SIPD-RI.

✨ Informasi Pendaftaran

LINKPEMDA (Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah)
Website: www.linkpemda.com
WhatsApp: 081387666605 ( Andi Hasan Lambah )
Email: info@linkpemda.com

Program Pelatihan Nasional untuk Pemerintah Daerah, Desa, RSUD & BUMD 2026

 Dalam era percepatan transformasi birokrasi dan digitalisasi pelayanan publik, peningkatan kompetensi aparatur menjadi kebutuhan utama setiap instansi pemerintah. Menjawab kebutuhan tersebut, LINKPEMDA (Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah) SKT Kementerian Dalam Negeri menghadirkan Program Bimtek Nasional 2026: Upgrade Kompetensi ASN, sebuah program pelatihan komprehensif yang dirancang untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang modern, akuntabel, dan berorientasi kinerja.

Program ini disusun untuk memperkuat kapasitas SDM pemerintah daerah, perangkat desa, BLUD/RSUD, dan BUMD melalui pembaruan regulasi, digitalisasi layanan, manajemen kinerja, pelayanan publik, hingga strategi komunikasi melalui media sosial pemerintahan.

Mengapa Bimtek Nasional 2026 Wajib Diikuti?

• Banyak regulasi baru  yang wajib dipahami OPD dan desa.

• Penerapan SPBE dan digitalisasi layanan publik menuntut kesiapan SDM.

• ASN dituntut adaptif, komunikatif, dan mampu mengelola pelayanan publik modern.

• Pemerintah daerah semakin membutuhkan strategi komunikasi publik melalui media sosial.

Tema Bimtek Unggulan LINKPEMDA 2026

1. Tata Kelola Pemerintahan & Regulasi Terbaru 2026

• Reformasi Birokrasi Tematik

• Penyusunan RPJMD, RKPD, Renstra OPD

• Penguatan SAKIP dan manajemen risiko

2. Pengelolaan Keuangan Daerah & Implementasi SIPD RI 2026

• Penganggaran, penatausahaan, pelaporan

• Integrasi perencanaan–keuangan di SIPD RI

• Reviu & pengawasan APBD

3. Pemerintahan Desa & Siskeudes 2026

• RPJMDes, RKPDes, APBDes

• Optimalisasi Siskeudes terbaru

• Penguatan BPD & pengawasan desa

• Pengelolaan aset desa dan BUMDes

4. BLUD & RSUD 2026

• Penyusunan RBA, remunerasi & tarif

• Audit internal BLUD

• e-Katalog LKPP untuk layanan kesehatan

5. Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) 2026

• Update Perpres terbaru

• Manajemen risiko PBJ

• Strategi optimalisasi e-Katalog

6. Optimalisasi PAD 2026

• Pajak & retribusi daerah

• Digitalisasi pelayanan pajak

• Strategi intensifikasi & ekstensifikasi PAD

7. SPBE & Digitalisasi Pemerintahan 2026

• Implementasi SRIKANDI, e-Office, RME Puskesmas

• Penguatan keamanan informasi

• Smart governance

8. Pelayanan Publik Prima 2026

• Implementasi UU Pelayanan Publik

• Penyusunan Standar Pelayanan Publik (SPP)

• Maklumat Layanan & survei kepuasan masyarakat

• Pengelolaan pengaduan melalui SP4N LAPOR

• Etika komunikasi pelayanan

9. Pengelolaan Media Sosial Pemerintah Daerah 2026

• Strategi komunikasi publik pemda

• Pembuatan konten informatif & edukatif

• Manajemen krisis di media sosial

• Branding pemerintah daerah

• Teknik storytelling & copywriting untuk ASN

• Etika ASN di media digital

Sasaran Peserta

• Seluruh OPD Pemerintah Daerah

• Pemerintah Desa & BPD

• RSUD, Puskesmas, BLUD

• BUMD & Unit Pelayanan Publik

• ASN/P3K bidang perencanaan, keuangan, PBJ, pelayanan publik & humas

Narasumber Resmi

Pemateri berasal dari:

• Kementerian Dalam Negeri

• Kementerian Desa

• LKPP

• Kementerian Kesehatan

• Praktisi komunikasi publik & digital government

• Auditor pemerintah & konsultan profesional

Jadwal, Tempat & Durasi

• Setiap Minggu Sepanjang Tahun 2026

• Kota penyelenggaraan: Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Bali

• Durasi pelaksanaan: 2–3 Hari

• Tersedia opsi In House Training untuk daerah/instansi

Fasilitas Peserta

• Sertifikat resmi berbarcode

• Materi lengkap & regulasi terbaru

• Toolkit dokumen (SOP, SK, RBA, SAKIP, standar pelayanan)

• Simulasi aplikasi SIPD RI, Siskeudes, RME, e-Katalog

• Konsultasi & pendampingan narasumber ahli

Informasi & Pendaftaran

LINKPEMDA – Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah
📱 WhatsApp: +62 813-8766-6605 (Bapak Andi Hasan Lamba)
🌐 Website: www.linkpemda.com
📍 Bekasi – Jawa Barat

Penutup

Melalui Bimtek Nasional 2026: Upgrade Kompetensi ASN, LINKPEMDA menyediakan pelatihan yang relevan, aplikatif, dan menjawab kebutuhan reformasi birokrasi modern. Kegiatan ini menjadi solusi strategis bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan profesionalitas, kualitas pelayanan publik, dan kemampuan digital aparatur di seluruh Indonesia.

Pemerintahan desa memegang peran strategis dalam memperkuat pembangunan nasional, meningkatkan kualitas layanan masyarakat, dan mewujudkan SDGs Desa. Tantangan akuntabilitas, pengelolaan keuangan desa, transparansi, partisipasi masyarakat, hingga tata kelola BUMDes menuntut aparatur desa bekerja lebih profesional dan berbasis regulasi terbaru.

Melalui Bimtek ini, pemerintah desa, perangkat desa, dan BPD dibekali peningkatan kapasitas teknis agar mampu menyusun dokumen perencanaan, mengelola dana desa secara akuntabel, mengoptimalkan BUMDes, serta memperkuat pemberdayaan masyarakat berbasis SDGs Desa.

Berita / Informasi Penyelenggaraan

LINK PEMDA resmi membuka Bimtek Nasional Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa dan BPD Tahun 2025/2026. Kegiatan ini dirancang untuk mendukung desa dalam meningkatkan tata kelola, menjawab tuntutan regulasi terbaru, serta mengoptimalkan pembangunan desa berkelanjutan.

Pelatihan dapat diikuti oleh seluruh desa se-Indonesia, baik secara Tatap Muka (Hotel/Pusat Kota) maupun In-House Training di Kabupaten/Kecamatan.

Dasar Hukum

• UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

• PP No. 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa

• Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

• Permendesa PDTT tentang SDGs Desa dan Indeks Desa Membangun (IDM)

• Permendagri No. 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa

Tujuan Kegiatan

• Meningkatkan kompetensi perangkat desa & BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

• Memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset desa.

• Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan desa.

• Menguatkan kapasitas BUMDes sebagai motor ekonomi desa.

• Mendorong implementasi SDGs Desa secara terarah dan terukur.

Sasaran Peserta

• Kepala Desa

• Sekretaris Desa

• Kaur/ Kasi

• Bendahara Desa

• Ketua & Anggota BPD

• Pengurus BUMDes

• Pendamping Desa / Tokoh Masyarakat

Waktu & Tempat Pelaksanaan

• Jadwal Nasional: Setiap minggu, seluruh kota besar (Jakarta, Serang,Bandung, Bogor, Surabaya, Bali, Yogyakarta, Medan, Makassar, Balikpapan).

• In-House Training: Bisa dilaksanakan di kabupaten/kecamatan sesuai permintaan.

Tema / Materi Pelatihan

A. Tata Kelola, Pemerintahan & Kelembagaan Desa

• Tata Kelola Pemerintahan Desa & Penguatan Kelembagaan

• Penguatan BPD dalam Legislasi, Pengawasan & Aspirasi

• Administrasi Pemerintahan Desa & Pelayanan Publik

• Inovasi Desa & Modernisasi Layanan

B. Perencanaan, Penganggaran & Keuangan Desa

• Pengelolaan Keuangan Desa & Pengawasan Internal

• Penyusunan RPJMDes, RKPDes & APBDes Berbasis Data

• Optimalisasi Siskeudes Terbaru & Penatausahaan Desa

• Pengelolaan Aset Desa & Inventarisasi

C. Pemberdayaan Masyarakat & Ekonomi Desa

• Penguatan BUMDes & Ekonomi Desa

• Pengembangan Desa Wisata & UMKM

• Pemberdayaan Masyarakat & Pengembangan SDM Desa

• Isu Strategis Desa: stunting, kemiskinan ekstrem, ketahanan pangan

D. Transformasi Digital & Pembangunan Berkelanjutan

• Digitalisasi Desa (SID, SPBE Desa, layanan publik online)

• Implementasi SDGs Desa & Pembangunan Berkelanjutan

• Manajemen Risiko, Lingkungan & Mitigasi Bencana Desa

Narasumber

• Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Bina Pemdes)

• Kementerian Desa PDTT

• Inspektorat / BPKP

• Praktisi & Konsultan Pembangunan Desa

Biaya Kontribusi

• Kegiatan Nasional (Hotel Bintang 3/4): Rp 2.500.000 - 5.000.000/peserta
  Termasuk: hotel, makan-minum, kit pelatihan, sertifikat , materi PDF, dokumentasi.

• In-House Training: Negosiasi sesuai jumlah peserta & lokasi.

Penyelenggara

LINK PEMDA – Lembaga Informasi Keuangan & Pembangunan Daerah
SKT KEMENDAGRI – Ditjen Politik & Pemerintahan Umum

Website: www.linkpemda.com
Email: info@linkpemda.com
WA Resmi: +62 813-8766-6605 (Bapak Andi Hasan Lamba)

Penutup

Melalui Bimtek ini, diharapkan seluruh perangkat desa, BPD, dan pengurus BUMDes mampu meningkatkan kapasitas, memahami regulasi terbaru, serta menerapkan tata kelola desa secara lebih profesional, transparan, dan berorientasi pembangunan berkelanjutan.

Meningkatkan Mutu Pelayanan Administrasi Kependudukan Berbasis Regulasi & Kualitas Layanan Publik

Pelayanan Administrasi Kependudukan (Adminduk) merupakan salah satu bentuk layanan publik yang paling sering diakses masyarakat. Oleh karena itu, Dinas Dukcapil dituntut untuk memberikan layanan yang cepat, akurat, transparan, serta berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Dukcapil telah menetapkan berbagai kebijakan standar layanan administrasi kependudukan, termasuk:

• Standar Pelayanan Adminduk (KTP-el, KK, Akta Kelahiran, Akta Kematian, Pindah Datang, dan lainnya)

• Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Dukcapil

• Standar Waktu Layanan & Kepastian Kepemilikan Dokumen

• Kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD)

• Implementasi layanan Adminduk berbasis digital dan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)

Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan serta mendukung target nasional “Dukcapil Go Digital dan Layanan Adminduk Prima”, maka diperlukan bimbingan teknis (Bimtek) bagi seluruh aparatur Dukcapil, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan untuk memahami standar dan implementasi pelayanan Adminduk secara efektif dan profesional.

Tujuan Pelaksanaan Bimtek

Bimtek ini dirancang untuk:

1. Meningkatkan pemahaman aparatur tentang Standar Pelayanan Administrasi Kependudukan sesuai peraturan terbaru.

2. Memperkuat kemampuan aparatur dalam menerapkan SOP Pelayanan Adminduk yang cepat, pasti, dan akuntabel.

3. Mengoptimalkan pemanfaatan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan layanan digital.

4. Membentuk budaya pelayanan publik yang responsif, ramah, dan berkualitas.

5. Meningkatkan kemampuan penyelesaian masalah (problem solving) dalam layanan Dukcapil.

6. Mendorong percepatan implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) untuk seluruh masyarakat.

Materi Pokok Bimtek

Bimtek akan membahas materi komprehensif, antara lain:

1. Kebijakan Nasional Administrasi Kependudukan Terbaru

• Regulasi Kemendagri

• Standar pelayanan minimal

• Prinsip Satu Data Kependudukan

2. Standar Pelayanan Adminduk Terintegrasi

• KTP Elektronik

• Kartu Keluarga

• Akta Kelahiran

• Akta Kematian

• Perubahan Data

• Pindah Datang

• Biodata Penduduk

• Dan layanan terkait lainnya

3. SOP Pelayanan Dukcapil yang Wajib Diterapkan

• Standar waktu layanan

• Standar alur pelayanan

• Standar dokumen persyaratan

• Standar layanan gratis & bebas Pungli

4. Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)

• Pemanfaatan database

• Alur kerja petugas SIAK

• Integrasi data dengan OPD lain

5. Layanan Adminduk Berbasis Digital

• Identitas Kependudukan Digital (IKD)

• Layanan online berbasis aplikasi

• Strategi percepatan IKD di daerah

6. Budaya Pelayanan Publik Prima

• Etika pelayanan

• Komunikasi efektif

• Penguatan kepuasan masyarakat

7. Penanganan Pengaduan dan Pengelolaan Antrian

• Sistem antrean

• Konsultasi cepat solusi masalah layanan

• Penguatan SP4N-LAPOR

8. Simulasi & Studi Kasus Pelayanan Adminduk

• Penyusunan SOP

• Simulasi alur pelayanan

• Penanganan kasus layanan yang kompleks

Sasaran Peserta

Bimtek ini dapat diikuti oleh:

• Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil)

• Bagian Pemerintahan Setda

• Kecamatan (operator dan frontliner)

• Kelurahan dan Desa

• Petugas pelayanan publik terkait Adminduk

• Aparatur yang terlibat dalam layanan digital & SIAK

Metode Pelatihan

• Penyampaian materi regulasi

• Diskusi interaktif

• Simulasi penerapan SOP pelayanan

• Studi kasus layanan Adminduk

• Workshop penyusunan SOP dan standar pelayanan

• Latihan pelayanan responsif (role play)

Manfaat Kegiatan

Dengan mengikuti kegiatan ini, peserta akan memperoleh:

• Penguatan kapasitas aparatur dalam memberikan layanan Adminduk unggul

• Pemahaman mendalam tentang regulasi & standar layanan terbaru

• Kemampuan menyusun dan menerapkan SOP Pelayanan Dukcapil

• Pengetahuan teknis penggunaan SIAK & layanan digital

• Penguatan budaya pelayanan publik yang profesional

• Peningkatan kepuasan masyarakat terhadap layanan Dukcapil

Pelayanan Adminduk merupakan wajah utama kualitas kinerja pemerintah daerah. Melalui Bimtek Standar Pelayanan Administrasi Kependudukan (Dukcapil) ini, diharapkan setiap aparatur mampu memberikan layanan terbaik, cepat, pasti, akurat, dan berorientasi kepada kebutuhan masyarakat.

LINKPEMDA berkomitmen mendukung peningkatan kapasitas aparatur dalam memberikan pelayanan publik yang profesional, modern, dan sesuai standar nasional.
Informasi & Pendaftaran Resmi

🌐 Website: www.linkpemda.com
📩 Email: info@linkpemda.com
📱 WhatsApp: +62 813-8766-6605 (Andi Hasan Lamba)

Penguatan Mutu Puskesmas Melalui Audit Internal yang Akuntabel.
Puskesmas sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan primer di Indonesia wajib menjaga mutu pelayanan agar tetap profesional, aman, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Salah satu langkah strategis dalam menjaga mutu tersebut adalah melalui Audit Internal Mutu (AMI). Audit ini menjadi instrumen penting untuk menilai kesesuaian operasional Puskesmas dengan standar akreditasi yang berlaku, sekaligus sebagai dasar perbaikan berkelanjutan.

Standar akreditasi Puskesmas disusun dalam 9 Bab yang mencakup semua aspek pelayanan: dari penyelenggaraan layanan, manajemen, hingga keselamatan pasien.
Dengan memahami dan mengaudit berdasarkan 9 Bab, Puskesmas dapat secara sistematis mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, serta risiko dalam operasionalnya, dan menyusun rencana perbaikan yang efektif.

Dasar Hukum dan Regulasi

• Standar Akreditasi Puskesmas mengacu pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 165 Tahun 2023. 

• Standar akreditasi lama (versi 9 Bab) mencakup 42 standar dengan ribuan elemen penilaian (EP) yang menjadi acuan dalam audit internal. 

• Akreditasi Puskesmas adalah komponen penting dalam strategi peningkatan mutu dan manajemen risiko di puskesmas.

Tujuan Bimtek

1. Meningkatkan pemahaman auditor internal di Puskesmas tentang 9 Bab standar akreditasi.

2. Melatih auditor internal dalam merancang dan menjalankan audit mutu secara sistematis dan objektif.

3. Membekali auditor dengan teknik identifikasi temuan, analisis risiko, dan rekomendasi tindakan perbaikan.

4. Membantu Puskesmas menyusun rencana tindakan perbaikan (Corrective Action Plan) berbasis hasil audit internal.

5. Mendorong budaya mutu berkelanjutan dan penerapan manajemen risiko di Puskesmas.

Materi Pelatihan

Pelatihan Bimtek ini dibagi menjadi modul-modul berikut:

1. Pengenalan Standar Akreditasi Puskesmas (9 Bab)

   • Struktur kesembilan bab dan elemen penilaian utama. 

   • Contoh bagaimana masing-masing bab merefleksikan fungsi Puskesmas.

2. Audit Internal: Prinsip & Metode

   • Definisi audit internal mutu.

   • Siklus audit: perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan tindak lanjut.

   • Teknik wawancara, sampling, dan verifikasi dokumen.

3. Bab per Bab: Panduan Audit

   • Bab I: Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas (PPP) 

   • Bab II: Kepemimpinan & Manajemen Puskesmas (KMP) 

   • Bab III: Mutu & Manajemen Risiko (PMP / PMMR) 

   • Bab IV–VI: Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Sasaran Kinerja

   • Bab VII: Layanan Klinis Berorientasi Pasien (LKBP) 

   • Bab VIII: Manajemen Penunjang Layanan Klinis (MPLK) 

   • Bab IX: Peningkatan Mutu Klinis & Keselamatan Pasien (PMKP) 

4. Analisis Temuan Audit & Pelaporan

   • Klasifikasi temuan: Minor, Mayor, Observasi

   • Cara menyusun laporan audit yang jelas, objektif, dan konstruktif.

   • Teknik presentasi hasil audit ke manajemen Puskesmas.

5. Manajemen Risiko dan Rencana Tindak Lanjut

   • Identifikasi risiko dari temuan audit.

   • Strategi mitigasi risiko: tindakan korektif & preventif.

   • Membuat Corrective Action Plan (CAP) dan menyusunnya ke dalam program perbaikan.

6. Membangun Budaya Mutu Berkelanjutan

   • Bagaimana audit internal menjadi bagian dari siklus PDCA (Plan-Do-Check-Act).

   • Strategi penguatan kepemimpinan dan komitmen manajemen Puskesmas.

   • Pelibatan staf untuk meningkatkan kesadaran mutu dan keselamatan pasien.

7. Studi Kasus & Simulasi Audit

   • Simulasi audit internal di Puskesmas (kasus nyata).

   • Diskusi temuan audit & rencana CAP berdasarkan studi kasus.

   • Role-play wawancara dengan petugas Puskesmas.

Metode Pelatihan

• Presentasi interaktif dengan penjelasan materi teoritis.

• Diskusi kelompok untuk menggali tantangan nyata di Puskesmas peserta.

• Simulasi audit menggunakan instrumen audit internal berdasar 9 Bab.

• Latihan menyusun CAP (Corrective Action Plan) berdasarkan temuan audit simulasi.

• Evaluasi & refleksi: peserta menyusun rencana audit internal di Puskesmas masing-masing setelah pelatihan.

Sasaran Peserta

• Auditor internal yang bekerja di Puskesmas (manajemen mutu, kepala puskesmas, petugas mutu)

• Tim manajemen Puskesmas (kepala, wakil, manajer mutu)

• Staf yang terlibat dalam pelaporan mutu, manajemen risiko, dan keselamatan pasien

• Dinas Kesehatan daerah yang membina Puskesmas dan ingin memperkuat kapasitas audit internal mutu

Manfaat bagi Puskesmas & Dinas Kesehatan

1. Peningkatan mutu pelayanan: Audit internal berbasis standar akreditasi membantu mengidentifikasi celah mutu dan merancang perbaikan.

2. Efisiensi operasional: Dengan audit rutin, Puskesmas dapat memperbaiki proses yang tidak efisien atau berisiko tinggi.

3. Persiapan akreditasi eksternal: Audit internal yang baik akan memudahkan saat menghadapi survei akreditasi oleh lembaga eksternal.

4. Budaya mutu berkelanjutan: Melalui CAP dan manajemen risiko, Puskesmas dapat menciptakan siklus perbaikan terus-menerus.

5. Kepercayaan masyarakat: Puskesmas yang terakreditasi dan menerapkan sistem mutu yang baik akan meningkatkan citra dan kepercayaan masyarakat.

Di era kesehatan yang terus menuntut kualitas tinggi dan keselamatan pasien, Audit Internal Mutu (AMI) berbasis 9 Bab Akreditasi Puskesmas adalah alat strategis yang tak boleh diabaikan. Dengan mengikuti Bimtek ini, Puskesmas tidak hanya mempersiapkan diri untuk akreditasi eksternal, tetapi juga membangun pondasi manajemen mutu yang kuat untuk pelayanan jangka panjang.
Informasi & Pendaftaran Resmi

🌐 Website: www.linkpemda.com
📩 Email: info@linkpemda.com
📱 WhatsApp: +62 813-8766-6605 (Andi Hasan Lamba)