Penetapan Standar Harga Satuan Regional (SHSR) merupakan kebijakan nasional yang menjadi acuan utama dalam penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Penerapan SHSR menuntut pemerintah daerah untuk melakukan penyesuaian teknis terhadap dokumen penganggaran, khususnya Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), agar selaras dengan standar harga yang berlaku dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam praktiknya, banyak OPD masih menghadapi kendala dalam melakukan penyesuaian RKA dan DPA berbasis SHSR, mulai dari pemetaan komponen biaya, kesesuaian akun belanja, hingga penginputan dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Ketidaktepatan dalam penyesuaian ini berpotensi menimbulkan kesalahan administrasi, inefisiensi anggaran, serta risiko temuan pemeriksaan.

Bimbingan Teknis ini diselenggarakan untuk meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam memahami dan menerapkan teknis penyesuaian RKA dan DPA berbasis SHSR secara tepat, sistematis, dan patuh regulasi. Kegiatan ini sejalan dengan:

• Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

• Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

• Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Bimtek ini membekali peserta dengan pemahaman teknis, studi kasus, dan praktik terbaik dalam penyesuaian RKA dan DPA berbasis SHSR untuk mendukung pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel.

Ruang Lingkup Panduan Teknis Bimtek

Panduan teknis ini mencakup aspek utama penyesuaian RKA dan DPA berbasis SHSR, meliputi:

Kebijakan dan Konsep SHSR

• Kebijakan nasional Standar Harga Satuan Regional

• Fungsi SHSR dalam penganggaran daerah

• Keterkaitan SHSR dengan perencanaan dan pelaksanaan APBD

Teknis Penyesuaian RKA Berbasis SHSR

• Pemetaan komponen biaya sesuai SHSR

• Penyesuaian akun belanja dan rincian kegiatan

• Keselarasan RKA dengan standar harga dan output kegiatan

Teknis Penyesuaian DPA Berbasis SHSR

• Penyesuaian DPA pasca penetapan SHSR

• Konsistensi RKA dan DPA dalam pelaksanaan anggaran

• Pengendalian administrasi dokumen pelaksanaan anggaran

Implementasi dalam SIPD

• Penyesuaian RKA dan DPA pada SIPD

• Identifikasi kesalahan umum dalam penginputan

• Praktik terbaik penyesuaian data anggaran

Pengendalian dan Mitigasi Risiko

• Identifikasi potensi kesalahan administrasi

• Pencegahan risiko temuan pemeriksaan

• Studi kasus penyesuaian RKA dan DPA di daerah

Tantangan Penyesuaian RKA dan DPA Berbasis SHSR

• Dinamika kebijakan dan standar harga

• Keterbatasan pemahaman teknis aparatur

• Ketidaksinkronan perencanaan dan penganggaran

• Risiko kesalahan administrasi dan temuan pemeriksaan

Tujuan Kegiatan

• Meningkatkan pemahaman aparatur daerah terhadap kebijakan SHSR

• Memberikan pemahaman teknis penyesuaian RKA dan DPA berbasis SHSR

• Mendorong konsistensi dan akurasi dokumen penganggaran

• Meminimalkan kesalahan administrasi dan potensi temuan pemeriksaan

• Mendukung pengelolaan APBD yang patuh regulasi dan akuntabel

PENAWARAN BIMBINGAN TEKNIS NASIONAL

Judul Kegiatan

Bimbingan Teknis Nasional
“Teknis Penyesuaian RKA dan DPA Berbasis Standar Harga Satuan Regional (SHSR)”

Materi Bimbingan Teknis

• Kebijakan dan konsep SHSR dalam penganggaran daerah

• Mekanisme penyesuaian RKA berbasis SHSR

• Mekanisme penyesuaian DPA berbasis SHSR

• Implementasi penyesuaian RKA dan DPA dalam SIPD

• Identifikasi kesalahan umum dan solusi teknis

• Studi kasus dan praktik terbaik penyesuaian anggaran daerah

👥 Sasaran Peserta

• Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)

• Kepala BPKAD/Badan Keuangan Daerah

• Kepala OPD dan Sekretaris OPD

• Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-OPD)

• Pejabat Perencana dan Pengelola Anggaran

• Aparatur OPD terkait

Metode Pelaksanaan

• Pemaparan kebijakan dan teknis

• Diskusi permasalahan riil penganggaran daerah

• Workshop penyesuaian RKA dan DPA

• Tanya jawab dan rekomendasi teknis

JADWAL PELAKSANAAN

• Periode: Januari – Desember

• Durasi: 2 hari per sesi

• Format: Tatap Muka & Online (Zoom)

📍 Lokasi

Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Makassar, Lombok

Susunan Acara (2 Hari)

Hari Pertama

08.00 – 09.00 : Registrasi & Pembagian Materi
09.00 – 09.30 : Pembukaan
09.30 – 11.00 : Materi 1 – Kebijakan SHSR dan Dampaknya pada RKA
11.00 – 12.00 : Diskusi & Tanya Jawab
12.00 – 13.30 : Istirahat
13.30 – 15.00 : Materi 2 – Teknis Penyesuaian RKA Berbasis SHSR
15.00 – 16.00 : Workshop Penyesuaian RKA
16.00 – 16.30 : Penutupan Hari Pertama

Hari Kedua

08.30 – 10.00 : Materi 3 – Teknis Penyesuaian DPA Berbasis SHSR
10.00 – 10.30 : Coffee Break
10.30 – 12.00 : Workshop Penyesuaian DPA & SIPD
12.00 – 13.30 : Istirahat
13.30 – 15.00 : Materi 4 – Pengendalian & Mitigasi Risiko
15.00 – 15.45 : Studi Kasus & Best Practice
15.45 – 16.30 : Penutupan

Pilihan Paket & Kontribusi Peserta

PEMBAYARAN

Pembayaran dapat dilakukan:

• On the spot saat registrasi

• Atau transfer ke:

Bank BRI
No. Rekening: 0424-01-000925-30-7
A.n.: LINKPEMDA

FASILITAS PESERTA

✔ Akomodasi (Paket A & B)
✔ Sertifikat Bimbingan Teknis
✔ Modul & Makalah
✔ Seminar Kit
✔ Konsumsi & Coffee Break
✔ Rekaman & E-Modul (Peserta Online)

KONTAK RESMI

📱 WhatsApp: +62 813-8766-6605
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com

Pembangunan nasional yang berkelanjutan sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia dan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat, termasuk komunitas lokal. Kondisi demografi dan dinamika sosial ekonomi yang terus berkembang menuntut perhatian serius dari pemerintah di setiap tingkatan.

Bimtek ini diselenggarakan untuk meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah dan masyarakat dalam merespons tantangan kependudukan dan pemberdayaan komunitas secara proaktif. Kegiatan ini sejalan dengan:

• UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

• UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan

• Perpres No. 59 Tahun 2017 tentang SDGs

Bimtek ini membekali peserta dengan pengetahuan dan keterampilan terkini, fokus pada kebijakan kependudukan, metode pemberdayaan masyarakat, serta strategi kolaborasi efektif antara pemerintah dan komunitas.

Ruang Lingkup Panduan Teknis Bimtek 2026

Panduan teknis ini mencakup aspek utama pemberdayaan kependudukan dan komunitas lokal:

1. Kebijakan Strategis Kependudukan

   • Regulasi dan program nasional & daerah

   • Peran pemerintah dan komunitas dalam pembangunan berkelanjutan

2. Peran Komunitas Lokal dalam Pembangunan

   • Strategi pemberdayaan berbasis potensi lokal

   • Metode partisipatif untuk merancang program komunitas

3. Identifikasi Potensi, Tantangan, dan Kebutuhan

   • Analisis permasalahan sosial-ekonomi

   • Penentuan prioritas intervensi berbasis data

4. Perencanaan dan Evaluasi Program Pemberdayaan

   • Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD)

   • Monitoring, evaluasi, dan pelaporan program secara efektif

5. Sinergi dan Kolaborasi Antar Pemangku Kepentingan

   • Koordinasi pemerintah dengan komunitas lokal

   • Studi kasus dan berbagi praktik terbaik dari berbagai daerah

Tantangan Pemberdayaan Kependudukan & Komunitas Lokal 2026

• Perubahan regulasi dan kebijakan yang dinamis

• Keterbatasan kapasitas aparatur dan komunitas dalam perencanaan program

• Optimalisasi data kependudukan dan informasi komunitas

• Perlu kolaborasi efektif antar pemangku kepentingan

Tujuan

• Meningkatkan pemahaman aparatur dan komunitas lokal tentang kebijakan dan program kependudukan

• Mengembangkan keterampilan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pemberdayaan

• Mendorong koordinasi efektif antara pemerintah dan komunitas

• Merumuskan solusi adaptif atas tantangan lokal

PENAWARAN BIMBINGAN TEKNIS NASIONAL

Judul Kegiatan

Bimbingan Teknis Nasional “Pemberdayaan Kependudukan & Komunitas Lokal Tahun 2026”

Materi Bimbingan Teknis

• Kebijakan dan regulasi kependudukan terbaru

• Peran dan strategi pemberdayaan komunitas lokal

• Identifikasi potensi, tantangan, dan kebutuhan komunitas

• Perencanaan program berbasis partisipasi aktif

• Monitoring, evaluasi, dan pelaporan program efektif

• Sinergi dan kolaborasi pemerintah & komunitas

• Studi kasus dan praktik terbaik daerah

👥 Sasaran Peserta

• Kepala SKPD/OPD terkait

• Pejabat Pengelola Informasi & Evaluasi Program

• Perwakilan komunitas lokal dan tokoh masyarakat

• Staf perencana dan pejabat teknis lainnya

Metode Pelaksanaan

• Pemaparan kebijakan dan teknis

• Diskusi permasalahan nyata di instansi peserta

• Workshop perencanaan dan evaluasi program

• Tanya jawab dan rekomendasi teknis

JADWAL PELAKSANAAN

• Periode: Januari – Desember 2026

• Durasi: 2 hari per sesi

• Format: Tatap muka & Online (Zoom)

📍 Lokasi: Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Makassar, Lombok

Susunan Acara (2 Hari)

Hari Pertama:

• 08.00 – 09.00 : Pendaftaran & Pembagian Materi

• 09.00 – 09.30 : Pembukaan Resmi

• 09.30 – 11.00 : Materi 1 – Kebijakan Strategis Kependudukan

• 11.00 – 12.00 : Diskusi & Tanya Jawab

• 12.00 – 13.30 : Istirahat/Sholat/Makan Siang

• 13.30 – 15.00 : Materi 2 – Peran Komunitas Lokal

• 15.00 – 16.00 : Diskusi Kelompok & Workshop

• 16.00 – 16.30 : Penutupan Hari Pertama

Hari Kedua:

• 08.30 – 10.00 : Materi 3 – Identifikasi Potensi & Tantangan

• 10.00 – 10.30 : Rehat Kopi

• 10.30 – 12.00 : Workshop 1 – Perencanaan Program Berbasis Partisipasi

• 12.00 – 13.30 : Istirahat/Sholat/Makan Siang

• 13.30 – 15.00 : Materi 4 – Monitoring & Evaluasi Program

• 15.00 – 15.45 : Studi Kasus & Best Practice Sharing

• 15.45 – 16.30 : Workshop 2 – Penyusunan RAD & Penutupan

Pilihan Paket & Kontribusi Peserta

PEMBAYARAN

Pembayaran dapat dilakukan:

• On the spot saat registrasi

• Atau transfer ke:

Bank BRI
No. Rekening: 0424-01-000925-30-7
A.n.: LINKPEMDA

FASILITAS PESERTA

✔ Akomodasi (Paket A & B)
✔ Sertifikat Bimbingan Teknis
✔ Modul & Makalah
✔ Seminar Kit
✔ Konsumsi & Coffee Break
✔ Rekaman & E-Modul (Peserta Online)

KONTAK RESMI

📱 WhatsApp: +62 813-8766-6605
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com

Penguatan Fungsi Koordinasi, Asistensi Kebijakan, dan Pengendalian Kinerja Pemerintah Daerah Tahun 2026

Sekretariat Daerah (SETDA) memiliki peran yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. SETDA berfungsi sebagai penghubung utama antara Kepala Daerah dengan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sekaligus sebagai pusat koordinasi kebijakan, asistensi pimpinan, dan pengendalian kinerja pemerintah daerah.

Memasuki Tahun 2026, tuntutan terhadap efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah semakin meningkat. Kepala Daerah dituntut memastikan seluruh kebijakan dan program strategis dapat diimplementasikan secara terkoordinasi, tepat sasaran, serta berdampak nyata terhadap peningkatan kinerja daerah. Dalam konteks tersebut, optimalisasi peran SETDA menjadi faktor kunci keberhasilan kepemimpinan daerah.

Namun dalam praktiknya, SETDA masih sering menghadapi berbagai kendala. Koordinasi lintas OPD belum berjalan optimal, fungsi asistensi kebijakan masih bersifat administratif, serta pengendalian kinerja pemerintah daerah belum dilakukan secara sistematis. Kondisi ini menyebabkan SETDA kerap menjadi bottleneck dalam pelaksanaan kebijakan dan program strategis pemerintah daerah.

Tantangan Nyata SETDA Tahun 2026

• Koordinasi lintas OPD belum berjalan efektif dan terintegrasi

• Program strategis Kepala Daerah belum dikendalikan secara terpadu

• Fungsi asistensi kebijakan belum sepenuhnya berbasis data dan kinerja

• Monitoring dan evaluasi kinerja pemerintah daerah masih parsial

• Pengendalian kinerja makro daerah belum terintegrasi dengan SAKIP dan SPBE

Mengapa Optimalisasi Peran SETDA Tahun 2026 Sangat Krusial?

• Pemerintah daerah dituntut semakin akuntabel dan berorientasi hasil

• Kepala Daerah membutuhkan SETDA sebagai policy coordination and control center

• Evaluasi kinerja pemerintah daerah menekankan keterpaduan kebijakan dan kinerja

• Reformasi Birokrasi dan SAKIP menuntut pengendalian kinerja yang terukur

• Keberhasilan program strategis daerah sangat bergantung pada efektivitas SETDA

Strategi Kunci Optimalisasi Peran SETDA Tahun 2026

• Penguatan koordinasi lintas OPD berbasis program strategis pemerintah daerah

• Optimalisasi fungsi asistensi kebijakan kepada Kepala Daerah

• Pengendalian kinerja pemerintah daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan

• Monitoring dan evaluasi program strategis secara terstruktur

• Integrasi peran SETDA dengan SAKIP, SPBE, dan Reformasi Birokrasi

Penawaran Bimbingan Teknis Nasional

Judul Kegiatan

Bimbingan Teknis Nasional

“Optimalisasi Peran Sekretariat Daerah (SETDA) dalam Penguatan Koordinasi, Asistensi Kebijakan, dan Pengendalian Kinerja Pemerintah Daerah Tahun 2026”

Tujuan Kegiatan

Bimbingan Teknis ini bertujuan untuk:

• Memperkuat peran strategis SETDA dalam mendukung kepemimpinan Kepala Daerah

• Meningkatkan efektivitas koordinasi lintas OPD

• Mengoptimalkan fungsi asistensi kebijakan SETDA dalam pengambilan keputusan

• Memperkuat pengendalian kinerja pemerintah daerah dan program strategis

• Mengurangi hambatan birokrasi dalam implementasi kebijakan daerah

Materi Bimbingan Teknis

• Kedudukan dan Peran Strategis Sekretariat Daerah

• SETDA sebagai Pusat Koordinasi dan Pengendali Kebijakan Pemerintah Daerah

• Strategi Koordinasi Lintas OPD dalam Mendukung Program Strategis Daerah

• Fungsi Asistensi Kebijakan SETDA kepada Kepala Daerah

• Pengendalian Kinerja Pemerintah Daerah (Kinerja Makro Daerah)

• Monitoring dan Evaluasi Program Strategis Pemerintah Daerah

• Integrasi SETDA dengan SAKIP, SPBE, dan Reformasi Birokrasi

• Studi Kasus Optimalisasi Peran SETDA

👥 Sasaran Peserta

• Sekretaris Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota

• Asisten Sekretaris Daerah

• Kepala Biro dan Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah

• Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas pada Sekretariat Daerah

• Perencana serta pejabat teknis terkait di lingkungan Pemerintah Daerah

Metode Pelaksanaan

• Pemaparan kebijakan strategis pemerintahan daerah

• Diskusi permasalahan nyata lintas OPD

• Studi kasus program strategis pemerintah daerah

• Penyusunan rekomendasi penguatan peran SETDA

JADWAL PELAKSANAAN

Periode: Januari – Desember 2026
Durasi: 2 hari per sesi
Format: Tatap muka & Online (Zoom)

📍 Lokasi:
Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Makassar, Lombok

Pilihan Paket & Kontribusi Peserta

PEMBAYARAN

Pembayaran dapat dilakukan:

• On the spot saat registrasi

• Atau transfer ke:

Bank BRI
No. Rekening: 0424-01-000925-30-7
A.n.: LINKPEMDA

FASILITAS PESERTA

✔ Akomodasi (Paket A & B)
✔ Sertifikat Bimbingan Teknis
✔ Modul & Makalah
✔ Seminar Kit
✔ Konsumsi & Coffee Break
✔ Rekaman & E-Modul (Peserta Online)

KONTAK RESMI

📱 WhatsApp: +62 813-8766-6605
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com

Pelaporan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan merupakan tolok ukur utama kinerja pemerintahan daerah. Memasuki Tahun 2026, ASN dituntut memahami prinsip akuntansi berbasis akrual, rekonsiliasi transaksi keuangan, dan penyusunan laporan keuangan yang sesuai standar.

Namun dalam praktiknya, banyak SKPD masih menghadapi kesulitan dalam menyusun laporan keuangan yang tepat, lengkap, dan sesuai regulasi. Data transaksi belum sepenuhnya terintegrasi, penyesuaian jurnal sering terlambat, dan laporan belum menggambarkan kinerja keuangan secara utuh.

Akibatnya, evaluasi kinerja keuangan menjadi kurang akurat, akuntabilitas dipertanyakan, dan kontribusi SKPD terhadap pengelolaan keuangan daerah sulit dibuktikan secara objektif.

Tantangan Nyata SKPD dalam Laporan Keuangan 2026

• Transaksi keuangan belum dicatat berbasis akrual secara konsisten

• Rekonsiliasi kas dan aset daerah belum rutin dilakukan

• Laporan keuangan belum terintegrasi dengan SAKIP dan SIPD

• Kesalahan umum dalam pencatatan dan penyesuaian jurnal masih tinggi

• Evaluasi kinerja keuangan dilakukan mendadak tanpa persiapan sistematis

Mengapa Laporan Keuangan Daerah 2026 Semakin Krusial?

• Kebijakan nasional menekankan laporan keuangan berbasis akrual dan transparansi

• Evaluasi kinerja daerah menuntut kesesuaian antara laporan keuangan, realisasi anggaran, dan capaian kinerja

• Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah semakin diperketat

• Kinerja SKPD berpengaruh langsung terhadap nilai SAKIP dan kepercayaan publik

Strategi Kunci SKPD dalam Penyusunan Laporan Keuangan 2026

• Penerapan akuntansi berbasis akrual untuk seluruh transaksi keuangan

• Rekonsiliasi dan penyesuaian buku secara rutin dan akurat

• Penyusunan Laporan Keuangan Daerah yang sesuai standar dan terintegrasi

• Penguatan keterkaitan antara kinerja organisasi dan pengelolaan keuangan

• Pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah (SIPD/SIKD) secara maksimal

• Persiapan evaluasi keuangan dan laporan akuntabel secara sistematis

Penawaran Bimbingan Teknis Nasional

Judul Kegiatan

Bimbingan Teknis Nasional
“Penyusunan dan Analisis Laporan Keuangan Daerah Berbasis Akrual Tahun 2026”

Tujuan Kegiatan

Bimtek ini bertujuan untuk:

• Meningkatkan pemahaman ASN terhadap regulasi dan prinsip akuntansi berbasis akrual

• Memperkuat kemampuan SKPD dalam menyusun laporan keuangan yang akuntabel

• Mengurangi kesalahan umum dalam pencatatan, penyesuaian, dan rekonsiliasi

• Mendukung akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas pengelolaan keuangan

Materi Bimbingan Teknis

1. Kebijakan & Regulasi Akuntansi Pemerintahan Daerah 2026

2. Konsep dan Prinsip Akuntansi Berbasis Akrual

3. Penatausahaan Transaksi Keuangan dan Pencatatan Jurnal

4. Rekonsiliasi Kas, Aset, dan Penyesuaian Akuntansi

5. Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Berbasis Akrual

6. Kesalahan Umum dan Pencegahan

7. Studi Kasus Laporan Keuangan SKPD

Sasaran Peserta

• Kepala SKPD dan Sekretaris

• Bendahara dan staff keuangan OPD

• Tim perencana dan pengelola anggaran

• Tim pengelola laporan keuangan dan SAKIP

Metode Pelaksanaan

• Pemaparan kebijakan dan regulasi

• Diskusi masalah nyata SKPD

• Studi kasus dan simulasi penyusunan laporan

• Praktik penyusunan indikator dan rekonsiliasi keuangan

JADWAL PELAKSANAAN

Periode: Januari – Desember 2026
Durasi: 2 hari per sesi
Format: Tatap muka & Online (Zoom)

📍 Lokasi:
Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Makassar, Lombok

Pilihan Paket & Kontribusi Peserta

PEMBAYARAN

Pembayaran dapat dilakukan:

• On the spot saat registrasi

• Atau transfer ke:

Bank BRI
No. Rekening: 0424-01-000925-30-7
A.n.: LINKPEMDA

FASILITAS PESERTA

✔ Akomodasi (Paket A & B)
✔ Sertifikat Bimbingan Teknis
✔ Modul & Makalah
✔ Seminar Kit
✔ Konsumsi & Coffee Break
✔ Rekaman & E-Modul (Peserta Online)

KONTAK RESMI

📱 WhatsApp: +62 813-8766-6605
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com

Integrasi perencanaan, penganggaran, dan kinerja bukan lagi sekadar tuntutan regulasi, tetapi telah menjadi fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, akuntabel, dan berorientasi hasil. Memasuki Tahun 2026, pemerintah pusat semakin menekankan keselarasan antara dokumen perencanaan, alokasi anggaran, pelaksanaan program, hingga capaian kinerja yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Namun dalam praktiknya, banyak SKPD masih menghadapi kesenjangan antara perencanaan yang disusun, anggaran yang dialokasikan, dan kinerja yang dihasilkan. Program dan kegiatan berjalan, anggaran terserap, tetapi hasil dan manfaatnya belum tergambarkan secara utuh dalam sistem kinerja daerah.

Akibatnya, evaluasi kinerja menjadi lemah, efektivitas belanja dipertanyakan, dan kontribusi SKPD terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah sulit dibuktikan secara objektif.

Tantangan Nyata SKPD dalam Integrasi Perencanaan, Penganggaran, dan Kinerja 2026

Beberapa permasalahan yang umum dihadapi SKPD antara lain:

• Dokumen perencanaan, penganggaran, dan kinerja disusun terpisah tanpa keterkaitan yang kuat

• Sasaran strategis daerah belum sepenuhnya diterjemahkan ke dalam program dan kegiatan SKPD

• Indikator kinerja tidak selaras dengan output dan outcome anggaran

• Fokus pengelolaan masih pada penyerapan anggaran, bukan hasil dan dampak

• Kinerja individu ASN tidak terhubung dengan kinerja program dan organisasi

• Data kinerja dan data keuangan belum terintegrasi secara konsisten

• Persiapan evaluasi kinerja dan penganggaran berbasis kinerja dilakukan secara mendadak

Kondisi tersebut menyebabkan SKPD sulit menunjukkan efektivitas belanja dan kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Mengapa Integrasi Perencanaan, Penganggaran, dan Kinerja Tahun 2026 Semakin Krusial?

Tahun 2026 menjadi periode strategis karena:

• Kebijakan nasional semakin menekankan penganggaran berbasis kinerja dan hasil

• Evaluasi kinerja daerah mengaitkan perencanaan, anggaran, dan capaian kinerja secara utuh

• Kualitas belanja daerah menjadi indikator utama keberhasilan pembangunan

• Kinerja SKPD berpengaruh langsung terhadap kinerja kepala daerah

• Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah semakin diperketat

Tanpa strategi integrasi yang tepat, SKPD berisiko menghadapi penilaian kinerja yang rendah meskipun realisasi anggaran tinggi.

Strategi Kunci SKPD Menghadapi Integrasi Perencanaan, Penganggaran, dan Kinerja 2026

SKPD perlu melakukan perubahan pendekatan melalui:

• Penyelarasan visi, misi, dan sasaran strategis daerah ke dalam program dan kegiatan SKPD

• Penyusunan indikator kinerja yang terhubung langsung dengan output dan outcome anggaran

• Penguatan keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja

• Integrasi kinerja organisasi dengan kinerja individu ASN

• Pengelolaan data perencanaan, anggaran, dan kinerja yang konsisten dan akuntabel

• Persiapan evaluasi kinerja dan penganggaran berbasis kinerja secara sistematis

Strategi tersebut membutuhkan pemahaman kebijakan sekaligus kemampuan teknis agar dapat diterapkan secara efektif di lingkungan SKPD.

Penawaran Bimbingan Teknis Nasional

Judul Kegiatan

Bimbingan Teknis Nasional
“Strategi SKPD Menghadapi Integrasi Perencanaan, Penganggaran, dan Kinerja Tahun 2026”

Tujuan Kegiatan

Bimbingan Teknis ini bertujuan untuk:

• Meningkatkan pemahaman SKPD terhadap kebijakan integrasi perencanaan, penganggaran, dan kinerja

• Memperkuat kemampuan SKPD dalam menyusun dokumen perencanaan dan anggaran berbasis kinerja

• Meningkatkan kualitas indikator kinerja yang selaras dengan program dan anggaran

• Mendorong peningkatan efektivitas belanja dan capaian kinerja SKPD

Materi Bimbingan Teknis

• Arah Kebijakan Integrasi Perencanaan, Penganggaran, dan Kinerja Tahun 2026

• Penyelarasan RPJMD, Renstra, Renja dengan Program dan Kegiatan SKPD

• Penyusunan Indikator Kinerja Program dan Kegiatan Berbasis Outcome

• Penganggaran Berbasis Kinerja dan Manajemen Kinerja SKPD

• Integrasi Kinerja Organisasi dan Kinerja Individu ASN

• Kesalahan Umum SKPD dalam Integrasi Perencanaan dan Penganggaran

• Strategi Penyusunan Laporan Kinerja yang Selaras dengan Anggaran

• Studi Kasus Integrasi Perencanaan, Penganggaran, dan Kinerja SKPD

Sasaran Peserta

• Kepala SKPD dan Sekretaris

• Pejabat struktural dan fungsional

• Tim perencana dan pengelola anggaran

• Tim pengelola kinerja dan SAKIP

• ASN yang terlibat dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja

Metode Pelaksanaan

• Pemaparan kebijakan dan regulasi

• Diskusi permasalahan nyata SKPD

• Studi kasus integrasi perencanaan dan penganggaran

• Praktik penyusunan indikator dan strategi kinerja

JADWAL PELAKSANAAN

Periode: Januari – Desember 2026
Durasi: 2 hari per sesi
Format: Tatap muka & Online (Zoom)

📍 Lokasi:
Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Makassar, Lombok

Pilihan Paket & Kontribusi Peserta

PEMBAYARAN

Pembayaran dapat dilakukan:

• On the spot saat registrasi

• Atau transfer ke:

Bank BRI
No. Rekening: 0424-01-000925-30-7
A.n.: LINKPEMDA

FASILITAS PESERTA

✔ Akomodasi (Paket A & B)
✔ Sertifikat Bimbingan Teknis
✔ Modul & Makalah
✔ Seminar Kit
✔ Konsumsi & Coffee Break
✔ Rekaman & E-Modul (Peserta Online)

KONTAK RESMI

📱 WhatsApp: +62 813-8766-6605
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com