Optimalisasi Kompetensi ASN Melalui Capacity Building yang Terukur dan Berkelanjutan

Untuk Seluruh SKPD Se-Indonesia

Penguatan kapasitas aparatur pemerintah merupakan fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, adaptif, dan mampu menjawab tantangan reformasi birokrasi. Tuntutan digitalisasi, percepatan pelayanan publik, serta implementasi nilai BerAKHLAK menjadikan peningkatan kompetensi ASN dan P3K sebagai kebutuhan yang tidak dapat ditunda.

Untuk menjawab kebutuhan tersebut, LINKPEMDA menghadirkan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Pemerintah Daerah (Capacity Building) yang dirancang secara komprehensif guna memperkuat kompetensi, perilaku kerja, serta kemampuan inovatif seluruh aparatur pemerintah daerah.

Pelatihan ini memberikan pemahaman mendalam terkait konsep capacity building, strategi peningkatan kinerja sektor publik, manajemen talenta ASN, serta kemampuan menyusun rencana tindak lanjut yang dapat diterapkan di perangkat daerah masing-masing. Peserta juga dibekali kemampuan membangun dinamika kelompok, kolaborasi kerja, serta pemahaman strategi inovasi daerah berbasis Revolusi Mental BerAKHLAK.

Program ini berlangsung selama 2 (dua) hari dengan total 20 JP, terdiri atas:

• Dinamika Kelompok & Pembentukan Persepsi (3 JP): pengantar, tujuan pelatihan, dan penguatan motivasi belajar.

• Konsep Capacity Building & Kinerja Sektor Publik (5 JP): landasan teoritis, kerangka kapasitas aparatur, dan peran strategis dalam reformasi birokrasi.

• Strategi Pengembangan Kapasitas SDM Aparatur Daerah (5 JP): model pengembangan kapasitas, manajemen talenta, dan kebijakan berbasis kinerja.

• Inovasi Daerah melalui Revolusi Mental BerAKHLAK (5 JP): penguatan integritas, profesionalitas, dan budaya kerja aparatur.

• Pembulatan & Rencana Tindak Lanjut (2 JP): penyusunan rencana implementatif sesuai kebutuhan SKPD.

Pelatihan dapat diikuti oleh seluruh ASN, P3K, pejabat struktural, pejabat fungsional, serta staf pelaksana dari SKPD se-Indonesia. Metode pelaksanaan fleksibel: tatap muka, in-house training, atau online/Zoom Meeting.

Biaya kontribusi: Rp 3.500.000 per peserta, termasuk modul, sertifikat resmi, serta fasilitas pelatihan (khusus pelaksanaan tatap muka: makan siang & coffee break).

Melalui program Capacity Building ini, LINKPEMDA berkomitmen mendukung pemerintah daerah dalam menciptakan aparatur yang unggul, berintegritas, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.

Informasi & Pendaftaran Resmi

🌐 Website: www.linkpemda.com
📩 Email: info@linkpemda.com
📱 WhatsApp: +62 813-8766-6605 (Andi Hasan Lamba)

Bimtek BRIGE Pangan 2025: Peningkatan Kapasitas Aparatur Daerah dalam Pengelolaan Sistem Pangan

LINK PEMDA menyelenggarakan Bimtek BRIGE Pangan: Optimalisasi Tahun 2025 untuk meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah dan pengelola BUMD pangan. Kegiatan ini bertujuan memperkuat pengelolaan stok, distribusi, dan pelaporan pangan berbasis sistem BRIGE Pangan, sekaligus mendukung pengambilan keputusan berbasis data dan koordinasi antarinstansi.

Materi & Metode Pelatihan

Materi yang diberikan meliputi:

• Pengenalan BRIGE Pangan: konsep, tujuan, dan manfaat

• Manajemen Inventaris Pangan: pencatatan, monitoring, pengendalian stok

• Optimalisasi Distribusi Pangan: strategi efisiensi dan penyaluran tepat sasaran

• Pelaporan & Analisis Data Pangan: dashboard, laporan, rekomendasi kebijakan

• Studi Kasus & Simulasi: praktik langsung di lingkungan peserta

Metode: Presentasi interaktif, diskusi kelompok, simulasi sistem, dan tanya jawab.

Sasaran Peserta

• Aparatur pemerintah daerah (Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perindustrian & Perdagangan)

• Pengelola BUMD pangan

• Petugas gudang/logistik pangan

• Stakeholder terkait lainnya

Waktu, Tempat & Narasumber

• Durasi: 2 hari

• Waktu & Tempat: Fleksibel, sesuai permintaan peserta, offline (hotel/aula) atau online (Zoom/Hybrid)

• Narasumber: Praktisi & Ahli Ketahanan Pangan Nasional, Pengelola BRIGE Pangan Berpengalaman, Akademisi terkait manajemen pangan

Biaya & Kontribusi Peserta

Rp 3.500.000 – 4.000.000 / peserta (tergantung paket fasilitas, materi cetak, sertifikat, konsumsi, dan akomodasi).

Hasil yang Diharapkan

• Peserta mampu mengelola sistem BRIGE Pangan secara optimal

• Terbentuk strategi distribusi pangan berbasis data

• Tersedianya laporan rekomendasi peningkatan pengelolaan pangan di daerah

• Sertifikat resmi sebagai bukti kompetensi

Dasar Hukum & Regulasi

• UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan

• PP No. 17 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Sistem Informasi Pangan Daerah

• Peraturan Menteri Pertanian / Perdagangan terkait distribusi pangan

• Instruksi Presiden tentang Ketahanan Pangan Nasional

Penawaran Resmi

Sehubungan dengan program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah, LINK PEMDA menawarkan Bimtek BRIGE Pangan: Optimalisasi Tahun 2025.

Manfaat bagi peserta:

• Mengelola sistem BRIGE Pangan secara optimal

• Memantau stok dan distribusi pangan tepat sasaran

• Mendapatkan sertifikat resmi

Kontak Pendaftaran:
WhatsApp: +62 813-8766-6605 (Andi Hasan Lamba)
Website: www.linkpemda.com

Penutup

Demikian penyampaian Bimtek “BRIGE Pangan: Optimalisasi Tahun 2025”. Kegiatan ini diharapkan memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah dan stakeholder terkait, sehingga pengelolaan pangan di daerah dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan berbasis data.

Partisipasi dan dukungan Bapak/Ibu/Saudara sangat kami harapkan agar tujuan peningkatan ketahanan pangan di tingkat daerah tercapai secara optimal.

Program Pelatihan dan Pengembangan SDM Pemerintah Daerah Tahun 2026

BIDANG PELATIHAN & PENGEMBANGAN LINKPEMDA – 2026

Peningkatan Kapasitas ASN • Pemerintah Daerah • Desa • RSUD • BUMD

LINKPEMDA sebagai lembaga di bawah pembinaan KEMENDAGRI (Ditjen Politik & PUM) menyediakan layanan pelatihan nasional untuk mendukung peningkatan kompetensi aparatur berbasis regulasi terbaru 2025–2026. Seluruh program disusun aplikatif, mudah diterapkan, dan relevan dengan kebutuhan OPD, Kecamatan, Kelurahan, Puskesmas, RSUD, dan Pemerintah Desa.

📌 1. Bidang Pengadaan Barang/Jasa (PBJ)

(Perpres 46 Tahun 2025 – e-Katalog – e-Purchasing)

• Pemahaman Perpres terbaru

• Penyusunan RUP & manajemen paket

• Tender/Non Tender

• Audit PBJ & pemeriksaan BPK

📌 2. Bidang Keuangan Daerah & SIPD RI

• SIPD RI Perencanaan – Keuangan

• Penatausahaan, penganggaran, pelaporan

• Persiapan pemeriksaan BPK akhir tahun

📌 3. Bidang BLUD & RSUD

• Penyusunan RBA / Bisnis Plan

• Akuntabilitas dan audit kinerja BLUD

• Peningkatan layanan & efisiensi keuangan

📌 4. Bidang Manajemen ASN & TPP

(Permendagri 15 Tahun 2024)

• Manajemen kinerja ASN

• Penetapan TPP berbasis SKP & IKU

• Penguatan budaya kerja & disiplin ASN

📌 5. Bidang Perencanaan Daerah

• RPJPD 2025–2045

• RPJMD, RKPD, Renstra, Renja

• Sinkronisasi dokumen perencanaan

📌 6. Bidang Desa & Pembangunan Desa

• Penyusunan RAB Desa

• Keuangan Desa & Siskeudes

• Tata kelola BUMDes

• Pelayanan publik desa

📌 7. Bidang Reformasi Birokrasi & Pelayanan Publik

• SAKIP (Perencanaan Kinerja – Pengukuran – Evaluasi)

• RB & Zona Integritas

• Standar Pelayanan Publik (SPP)

• Inovasi pelayanan

📌 Pola Pelatihan

✔ Kelas Nasional (Jakarta, Bandung, Bali, Yogyakarta)
✔ Online / Zoom Meeting
✔ In House Training di OPD/Desa
✔ Coaching Clinic penyusunan dokumen

📌 Narasumber Nasional

KEMENDAGRI • LKPP • KemenPAN RB • BPKP • Kementerian Desa • Praktisi Senior

📌 Hubungi & Daftar

📞 0813-8766-6605 (Bapak Andi Hasan Lamba)
🌐 www.linkpemda.com

Dalam rangka penutupan tahun anggaran dan peningkatan akuntabilitas pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), pemerintah daerah perlu memastikan bahwa proses penyusunan laporan serta rekonsiliasi data aset dilakukan secara tepat, tertib, dan sesuai dengan regulasi terbaru.
Melalui kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Akhir Tahun: Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) & Rekonsiliasi SIMDA BMD/SIPD-BMD, aparatur diharapkan mampu menyusun laporan BMD yang valid, melakukan rekonsiliasi aset dengan data keuangan, serta menyiapkan bahan untuk penyusunan LKPD Tahun Anggaran 2025.

Tujuan Kegiatan

1. Meningkatkan kemampuan aparatur dalam penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) akhir tahun.

2. Menyelaraskan data antara aplikasi SIMDA BMD dan SIPD-BMD untuk mendukung laporan keuangan daerah.

3. Menyediakan pedoman praktis dalam proses inventarisasi, rekonsiliasi, dan pelaporan aset daerah.

4. Mendukung penyusunan LKPD Tahun 2026 yang akurat dan sesuai standar akuntansi pemerintahan.

Sasaran Peserta

• Pejabat/Pengelola Barang Daerah

• Kepala Subbag Keuangan dan Aset

• Pejabat Penatausahaan Barang (PPB) dan Pengurus Barang

• Operator SIMDA BMD/SIPD-BMD

• ASN terkait pengelolaan aset dan keuangan daerah

Materi Pokok

• Ketentuan terbaru penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (LBMD)

• Tata cara rekonsiliasi antara SIMDA BMD dan SIPD-BMD

• Penatausahaan, inventarisasi, dan pelaporan aset tetap

• Strategi penyelesaian permasalahan data aset menjelang penutupan tahun anggaran

Dasar Hukum

• Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah

• Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

• PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Output Kegiatan

• Sertifikat 16 JP

• Modul dan bahan ajar pelatihan

• Pemahaman teknis tentang penyusunan LBMD dan rekonsiliasi aset

• Sinkronisasi data aset untuk mendukung LKPD Tahun 2026

Penyelenggara

Lembaga Informasi dan Kajian Pemerintahan Daerah (LINKPEMDA)
Sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam peningkatan kapasitas aparatur dan tata kelola keuangan daerah berbasis sistem informasi.

Menjelang akhir tahun anggaran, pelaksanaan penatausahaan dan pertanggungjawaban belanja daerah menjadi tahapan krusial dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Banyaknya transaksi keuangan yang harus diselesaikan menuntut ketelitian dan pemahaman teknis yang baik dari para Bendahara SKPD dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD).
Untuk itu, melalui kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penatausahaan & Pertanggungjawaban Belanja Akhir Tahun, aparatur diharapkan mampu melaksanakan proses penatausahaan, verifikasi, dan pelaporan keuangan secara tertib, akurat, dan sesuai ketentuan.

Tujuan Kegiatan

1. Meningkatkan kompetensi Bendahara dan PPK-SKPD dalam pengelolaan keuangan menjelang penutupan tahun anggaran.

2. Memahami prosedur penatausahaan dan pertanggungjawaban belanja sesuai regulasi terbaru.

3. Menyusun laporan pertanggungjawaban bendahara yang akuntabel untuk mendukung penyusunan LKPD.

4. Mengoptimalkan pelaksanaan anggaran agar sesuai dengan prinsip efisiensi dan kepatuhan.

Sasaran Peserta

• Bendahara Pengeluaran / Penerimaan SKPD

• Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD)

• Kasubbag Keuangan / Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

• Staf administrasi keuangan dan pelaporan

Materi Pokok

• Ketentuan terbaru penatausahaan dan pelaporan belanja daerah

• Prosedur pertanggungjawaban dan pengesahan SPJ akhir tahun

• Rekonsiliasi data keuangan dengan BUD dan SIPD-RI

• Strategi penyusunan laporan keuangan SKPD yang akurat dan tepat waktu

Dasar Hukum

• PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

• Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

• Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah

Output Kegiatan

• Sertifikat 16 JP

• Modul dan bahan ajar pelatihan

• Pemahaman praktis penyusunan pertanggungjawaban belanja akhir tahun

• Tersusunnya laporan keuangan SKPD yang valid dan siap audit

Penyelenggara

Lembaga Informasi dan Kajian Pemerintahan Daerah (LINKPEMDA)
Sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam peningkatan kapasitas aparatur di bidang keuangan, akuntabilitas, dan pelaporan keuangan daerah.