DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TAHUN 2026

Bendahara Pemerintah Daerah memiliki peran strategis sekaligus posisi paling rawan risiko dalam pengelolaan keuangan daerah. Memasuki tahun 2026, tuntutan akuntabilitas, transparansi, serta kepatuhan terhadap regulasi keuangan daerah semakin meningkat, seiring dengan penguatan pengawasan oleh APIP dan BPK.

Dalam praktiknya, banyak permasalahan bendahara tidak bersumber dari unsur kesengajaan, melainkan akibat ketidaktepatan prosedur, lemahnya pemahaman risiko, serta kesalahan dalam pertanggungjawaban keuangan. Oleh karena itu, bendahara membutuhkan strategi yang tepat agar dapat menjalankan tugas secara profesional, aman, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tantangan Bendahara Pemerintah Tahun 2026

Beberapa tantangan utama yang dihadapi bendahara pemerintah daerah pada tahun 2026 antara lain:

• Risiko hukum dan administrasi atas pengelolaan kas

• Kesalahan dalam pengelolaan UP, GU, TU, dan LS

• Pertanggungjawaban SPJ yang lengkap secara administrasi tetapi lemah secara substansi

• Risiko perpajakan bendahara yang sering terabaikan

• Ketidaksinkronan data SIPD dengan dokumen fisik

• Tekanan perintah atasan yang berpotensi menimbulkan pelanggaran

Tanpa strategi yang aman dan terukur, bendahara berpotensi menjadi pihak yang paling terdampak apabila terjadi temuan pemeriksaan.

Strategi Aman Bendahara dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

Strategi aman bendahara tidak hanya berfokus pada kelengkapan dokumen, tetapi juga mencakup:

1. Pemahaman risiko pribadi bendahara dalam setiap transaksi

2. Pengelolaan kas yang tertib, terkontrol, dan terdokumentasi

3. Pertanggungjawaban keuangan berbasis kewajaran dan kepatuhan

4. Penguasaan tanggung jawab perpajakan bendahara

5. Hubungan kerja yang jelas antara bendahara, PPK, dan PPTK

6. Kesiapan menghadapi pemeriksaan dan penyelesaian temuan

Strategi tersebut perlu dipahami dan dilatih secara sistematis melalui bimbingan teknis yang aplikatif.

Penawaran Bimbingan Teknis Nasional

Judul Kegiatan

Bimbingan Teknis Nasional
“Strategi Aman Bendahara dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2026”

Tujuan Kegiatan

Bimbingan Teknis ini bertujuan untuk:

• Meningkatkan pemahaman bendahara terhadap risiko hukum dan administrasi

• Membekali bendahara dengan strategi pengelolaan kas yang aman

• Meningkatkan kualitas pertanggungjawaban keuangan bendahara

• Memperkuat kesiapan bendahara dalam menghadapi pemeriksaan APIP dan BPK

Materi Bimbingan Teknis

1. Manajemen Risiko Pribadi Bendahara Pemerintah

2. Pengelolaan Kas UP, GU, TU, dan LS yang Aman dan Tertib

3. Pertanggungjawaban Bendahara Berbasis Substansi

4. Kesalahan Bendahara yang Sering Menjadi Temuan BPK

5. Hubungan Tugas dan Tanggung Jawab Bendahara dengan PPK dan PPTK

6. Tanggung Jawab Perpajakan Bendahara Pemerintah

7. Sinkronisasi SIPD dengan Dokumen Pertanggungjawaban

8. Strategi Menghadapi dan Menyelesaikan Temuan Pemeriksaan

9. Etika dan Integritas Bendahara dalam Pelaksanaan Tugas

Sasaran Peserta

• Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan

• Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)

• PPTK dan staf pengelola keuangan OPD

• Kuasa BUD dan pejabat terkait

Metode Pelaksanaan

• Pemaparan materi regulatif dan praktik terbaik

• Studi kasus nyata pengelolaan keuangan bendahara

• Diskusi interaktif dan tanya jawab

• Simulasi penyelesaian permasalahan bendahara

JADWAL PELAKSANAAN

Periode: Januari – Desember 2026
Durasi: 2 hari per sesi
Format: Tatap muka & Online (Zoom)

📍 Lokasi:
Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Makassar, Lombok

Pilihan Paket & Kontribusi Peserta

PEMBAYARAN

Pembayaran dapat dilakukan:

• On the spot saat registrasi

• Atau transfer ke:

Bank BRI
No. Rekening: 0424-01-000925-30-7
A.n.: LINKPEMDA

FASILITAS PESERTA

✔ Akomodasi (Paket A & B)
✔ Sertifikat Bimbingan Teknis
✔ Modul & Makalah
✔ Seminar Kit
✔ Konsumsi & Coffee Break
✔ Rekaman & E-Modul (Peserta Online)

KONTAK RESMI

📱 WhatsApp: +62 813-8766-6605
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com