Tantangan Tata Kelola SKPD di Tahun 2026

Tahun 2026 menjadi fase penting bagi pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada hasil (outcome oriented government). Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dituntut untuk mampu menyusun perencanaan dan penganggaran yang selaras, melaksanakan program secara efektif, serta menyajikan laporan kinerja yang akuntabel dan berkualitas.

Berbagai hasil evaluasi menunjukkan bahwa tantangan yang masih dihadapi SKPD antara lain:

• Belum optimalnya penyelarasan dokumen perencanaan dan penganggaran;

• Indikator kinerja yang belum sepenuhnya terukur dan berorientasi hasil;

• Pemanfaatan data kinerja yang belum maksimal;

• Tuntutan peningkatan nilai SAKIP dan Reformasi Birokrasi.

Kondisi tersebut memerlukan penguatan kapasitas aparatur secara menyeluruh, lintas sektor, dan berkelanjutan.

Pentingnya Penguatan Tata Kelola Perangkat Daerah

Penguatan tata kelola perencanaan, penganggaran, dan kinerja bukan hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi merupakan instrumen strategis untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan SKPD memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Melalui peningkatan pemahaman terhadap siklus perencanaan dan penganggaran, penyusunan indikator kinerja yang tepat, serta penguatan akuntabilitas kinerja, SKPD diharapkan mampu:

• Meningkatkan kualitas kebijakan dan pelayanan publik;

• Mengoptimalkan penggunaan anggaran daerah;

• Mendukung pencapaian target pembangunan daerah;

• Memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

Penawaran Bimbingan Teknis Nasional Tahun 2026

Sehubungan dengan hal tersebut, LINK PEMDA (Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah) menawarkan kegiatan:

BIMBINGAN TEKNIS NASIONAL

Penguatan Tata Kelola Perencanaan, Penganggaran, dan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2026

Tujuan Kegiatan

1. Meningkatkan pemahaman aparatur perangkat daerah terhadap tata kelola perencanaan, penganggaran, dan kinerja.

2. Mendorong penyelarasan dokumen perencanaan perangkat daerah dengan anggaran dan kinerja.

3. Meningkatkan kualitas indikator dan target kinerja SKPD.

4. Memperkuat akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

5. Mendukung peningkatan nilai evaluasi SAKIP dan Reformasi Birokrasi.

Ruang Lingkup Materi

• Kebijakan Nasional Pembangunan dan Reformasi Birokrasi Tahun 2026

• Siklus Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah

• Penyelarasan Dokumen Perencanaan SKPD
  (RPJMD, Renstra, Renja, RKPD)

• Penyusunan Indikator Kinerja dan Target Kinerja Perangkat Daerah

• Penguatan Akuntabilitas dan Evaluasi Kinerja SKPD

• Penyusunan dan Penyajian Laporan Kinerja Perangkat Daerah

Sasaran Peserta

• Kepala SKPD

• Sekretaris SKPD

• Pejabat Administrator dan Pengawas

• Pejabat Perencana dan Penganggaran

• Tim SAKIP dan Reformasi Birokrasi

• Pejabat Fungsional dan Pelaksana

Metode Pelaksanaan

• Paparan kebijakan dan regulasi

• Diskusi interaktif

• Studi kasus dan praktik penyusunan

• Tanya jawab dan sharing pengalaman

Pelaksanaan dapat dilakukan secara tatap muka, daring, atau hybrid, sesuai kebutuhan pemerintah daerah.

Manfaat Bagi Peserta dan Instansi

• Peningkatan pemahaman dan kompetensi aparatur SKPD

• Penyelarasan perencanaan, anggaran, dan kinerja

• Peningkatan kualitas laporan kinerja perangkat daerah

• Dukungan nyata terhadap pencapaian target kinerja pemerintah daerah

Penutup

Melalui pelaksanaan Bimbingan Teknis Nasional Penguatan Tata Kelola Perencanaan, Penganggaran, dan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2026, diharapkan SKPD di seluruh Indonesia mampu meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah secara berkelanjutan dan berorientasi pada hasil.

LINK PEMDA siap menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam pengembangan kapasitas aparatur dan penguatan tata kelola pemerintahan.

Informasi & Pendaftaran

LINK PEMDA – Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com
📱 WhatsApp: 0813-8766-6605
📍 Bekasi – Jawa Barat