Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) kini menjadi pilar penting dalam penyediaan layanan kesehatan, pelayanan publik teknis, dan pengelolaan unit layanan strategis. Pada tahun 2026, tantangan BLUD semakin kompleks: mulai dari penyusunan RBA yang berbasis kinerja, penguatan tata kelola keuangan, hingga peningkatan efektivitas pendapatan layanan.

Untuk memastikan BLUD tetap kompetitif, transparan, dan selaras dengan regulasi terbaru, aparatur pengelola BLUD membutuhkan peningkatan kapasitas yang terarah dan aplikatif. LINKPEMDA menghadirkan modul komprehensif yang telah digunakan oleh RSUD, Puskesmas, UPTD, dan berbagai BLUD lain di seluruh Indonesia.

Bahasan Utama Pelatihan

• Penyusunan RBA 2026 Berbasis Kinerja
  Metode perencanaan BLUD, formulasi target layanan, serta penentuan kebutuhan anggaran.

• Penyusunan Perkada Penganggaran BLUD
  Penyusunan regulasi internal untuk dasar penganggaran, penetapan tarif, dan mekanisme fleksibilitas.

• Penatausahaan & Pelaporan Keuangan BLUD
  Siklus akuntansi BLUD, pencatatan, laporan keuangan, serta korelasi dengan SAPD & regulasi terbaru.

• Audit Internal & Audit Kinerja BLUD
  Penguatan fungsi SPI, audit berbasis risiko, dan evaluasi mutu tata kelola BLUD.

• Strategi Peningkatan Pendapatan Layanan
  Optimalisasi sumber pendapatan, inovasi layanan, dan efisiensi biaya operasional.

Penawaran Resmi – Bimtek BLUD 2026 (LINKPEMDA)

Kami mengundang instansi Bapak/Ibu untuk mengikuti pelatihan BLUD yang dirancang khusus untuk memberikan pemahaman teknis sekaligus praktik penyusunan dokumen secara langsung.

📍 Tempat: Hotel berbintang / Onsite (dapat disesuaikan)
📅 Periode: Januari – Desember 2026
📞 Informasi & Registrasi: 0813-8766-6605 (Andi Hasan Lamba)

Keunggulan Pelatihan BLUD LINKPEMDA

• Menggunakan regulasi teknis terbaru Permendagri, Buku Standar BLUD, dan kebijakan penganggaran 2026.

• Narasumber dari Kemendagri, Kemenkes, auditor internal, dan praktisi BLUD.

• Termasuk template RBA, dokumen Perkada BLUD, format pelaporan, dan contoh audit.

• Metode kelas interaktif, studi kasus RSUD/UPTD, dan praktik penyusunan dokumen.

• Sertifikat 32 JP terdaftar dan dapat digunakan untuk pengembangan kompetensi pegawai.