Dalam era transformasi digital nasional, pemerintah daerah dituntut membangun sistem komunikasi dan infrastruktur jaringan yang andalan, aman, dan terintegrasi untuk menunjang tata kelola berbasis Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memegang peran strategis dalam penyediaan jaringan komunikasi yang mendukung semua aspek layanan publik digital, pengelolaan data, pusat komando (command center), dan integrasi antar-OPD. Namun tantangan seperti keterbatasan SDM teknis, infrastruktur yang belum optimal, dan ancaman siber yang meningkat memerlukan peningkatan kapasitas secara menyeluruh.
Bimtek ini bertujuan untuk memperkuat kompetensi teknis dan strategis aparatur Dinas Kominfo dalam membangun dan mengamankan infrastruktur jaringan komunikasi sesuai kebijakan nasional SPBE dan perlindungan data.

DASAR HUKUM TERBARU

1. Perpres Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional

2. Peraturan BSSN No. 4 Tahun 2021 tentang Manajemen Pengamanan Informasi Lingkup Pemerintah

3. Permen Kominfo No. 10 Tahun 2021 tentang Tata Kelola Sistem Elektronik Pemerintah

4. UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

5. Permendagri No. 70 Tahun 2019 tentang SIPD

6. Permendagri No. 56 Tahun 2019 tentang Penerapan SPBE di Pemerintah Daerah

7. SE MenPAN-RB No. 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Implementasi SPBE dan Integrasi Infrastruktur Pemerintah Daerah

TUJUAN KEGIATAN

1. Meningkatkan kapasitas teknis SDM Kominfo dalam pengelolaan jaringan komunikasi pemerintah.

2. Mendorong penyusunan arsitektur jaringan sesuai kebijakan SPBE Nasional.

3. Menyusun strategi keamanan siber dan mitigasi risiko jaringan daerah.

4. Mewujudkan integrasi jaringan dan sistem layanan antar-OPD serta pusat data.

5. Mempersiapkan daerah terhadap regulasi perlindungan data dan interkoneksi nasional.

MATERI BIMTEK

1. Kebijakan Nasional SPBE dan Tata Kelola Infrastruktur TIK Pemerintah

2. Desain Arsitektur Jaringan Komunikasi dan Konektivitas Antar-OPD

3. Manajemen Infrastruktur: Monitoring, Uptime, dan Redundansi

4. Strategi Keamanan Jaringan dan Mitigasi Ancaman Siber

5. Zero Trust Security & Enkripsi Jaringan Pemerintah

6. Integrasi dengan Pusat Data Daerah (PDD), SIPD, dan Layanan Publik

7. Studi Kasus Penerapan Infrastruktur TIK Pemerintah yang Sukses

PESERTA YANG DITUJUKAN

• Kepala dan Sekretaris Dinas Kominfo

• Kabid TIK dan Infrastruktur

• Analis sistem, pengelola jaringan dan server

• Tim SPBE daerah, Admin Data Center, Helpdesk

METODE KEGIATAN

• Pemaparan Narasumber dan Diskusi Interaktif

• Simulasi Teknis dan Studi Kasus

• Penilaian dan Rencana Tindak Lanjut (RTL)

• Pemberian Sertifikat 

NARASUMBER

• Pejabat Kementerian Kominfo RI

• Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

• Kementerian Dalam Negeri (Pusdatin & Ditjen Bina Pemerintahan)

• Praktisi dan Konsultan Infrastruktur SPBE

  PENUTUP
  Melalui kegiatan Bimtek ini, Dinas Kominfo diharapkan dapat memperkuat posisi strategisnya dalam mendukung layanan publik digital yang aman dan terintegrasi. Kami dari LINK PEMDA, sebagai lembaga yang dibina Kementerian Dalam Negeri, siap menjadi mitra profesional Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kapasitas ASN dan pengembangan teknologi informasi pemerintahan.
  Bekasi, Mei 2025
  Hormat kami,
  LINK PEMDA