Meningkatkan Pengelolaan Aset Pemerintah Daerah yang Efektif, Akuntabel, dan Berbasis Digital
Bimbingan Teknis (Bimtek) Barang Milik Daerah (BMD) Tahun 2026 merupakan kegiatan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam rangka memperkuat pengelolaan aset daerah secara efisien, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan regulasi terbaru.
Barang Milik Daerah adalah seluruh barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun berasal dari perolehan lainnya yang sah, seperti tanah, gedung dan bangunan, kendaraan dinas, peralatan dan mesin, serta sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
Memasuki tahun 2026, pengelolaan BMD menghadapi tantangan yang semakin kompleks, antara lain tuntutan akuntabilitas publik, peningkatan kualitas laporan keuangan daerah, optimalisasi pemanfaatan aset, serta percepatan digitalisasi sistem pengelolaan aset. Oleh karena itu, aparatur pemerintah daerah dituntut untuk memiliki pemahaman dan keterampilan yang memadai dalam mengelola BMD secara profesional dan bertanggung jawab.
Urgensi Pengelolaan Barang Milik Daerah Tahun 2026
Pengelolaan Barang Milik Daerah yang baik merupakan salah satu faktor kunci dalam:
Mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)
Menjaga dan mengamankan aset daerah dari penyalahgunaan
Meningkatkan efisiensi penggunaan aset untuk pelayanan publik
Mendukung peningkatan kualitas laporan keuangan daerah
Melalui Bimtek ini, diharapkan aparatur yang terlibat dalam pengelolaan BMD mampu memahami kebijakan, prosedur, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan aset daerah secara terpadu.
Regulasi Pengelolaan Barang Milik Daerah
Pengelolaan Barang Milik Daerah dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah beserta peraturan pelaksanaannya
Kebijakan dan regulasi teknis pengelolaan aset daerah yang berlaku hingga tahun 2026
Prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, meliputi transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi
Pemahaman terhadap regulasi ini menjadi dasar penting agar pengelolaan BMD dapat dilaksanakan secara tertib administrasi, tertib hukum, dan tertib pengelolaan.
Materi yang Dibahas dalam Bimtek Barang Milik Daerah Tahun 2026
1. Dasar Hukum dan Kebijakan Pengelolaan BMD
Kerangka regulasi pengelolaan Barang Milik Daerah
Tugas dan tanggung jawab pengelola, pengguna, dan kuasa pengguna barang
Sinkronisasi pengelolaan BMD dengan pengelolaan keuangan daerah
2. Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah
Inventarisasi dan penatausahaan BMD
Pengadaan, penggunaan, pemeliharaan, dan pengamanan aset
Pemanfaatan, pemindahtanganan, dan penghapusan BMD
3. Pencatatan dan Pelaporan Barang Milik Daerah
Penyusunan Kartu Inventaris Barang (KIB)
Penyusunan laporan BMD sebagai bagian dari laporan keuangan daerah
Keterkaitan pengelolaan BMD dengan penyusunan laporan keuangan berbasis akrual
4. Pemanfaatan dan Pengamanan Barang Milik Daerah
Optimalisasi pemanfaatan aset daerah
Strategi pengamanan fisik, administrasi, dan hukum terhadap BMD
Pencegahan penyalahgunaan dan kehilangan aset daerah
5. Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pengelolaan BMD
Penerapan sistem informasi dan aplikasi pengelolaan aset daerah
Integrasi data BMD dengan sistem keuangan daerah
Dukungan digitalisasi dalam pencatatan, pemantauan, dan pelaporan aset
Manfaat Bimbingan Teknis
Melalui Bimbingan Teknis Barang Milik Daerah Tahun 2026 ini, peserta diharapkan mampu:
Mengelola Barang Milik Daerah secara tertib, efisien, dan akuntabel
Meminimalkan risiko penyalahgunaan dan kehilangan aset daerah
Meningkatkan kualitas penatausahaan dan pelaporan BMD
Mendukung peningkatan kualitas laporan keuangan dan opini audit BPK
Mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah untuk mendukung pelayanan publik dan pembangunan daerah
Bimbingan Teknis Barang Milik Daerah Tahun 2026 merupakan langkah strategis dalam memperkuat pengelolaan aset pemerintah daerah agar lebih profesional, transparan, dan berbasis teknologi. Dengan pengelolaan BMD yang baik, pemerintah daerah diharapkan mampu mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan, mengurangi pemborosan, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
