Beranda
Jadwal
Materi
Artikel
Profile

Strategi SKPD Menghadapi Evaluasi Kinerja & Reformasi Birokrasi Tahun 2026

Evaluasi kinerja dan Reformasi Birokrasi (RB) bukan lagi sekadar kewajiban administratif bagi SKPD, tetapi telah menjadi alat utama penilaian kualitas tata kelola pemerintahan daerah. Memasuki tahun 2026, pemerintah pusat semakin menekankan keterkaitan antara kinerja organisasi, hasil program, dan manfaat nyata bagi masyarakat.

Banyak SKPD menghadapi tantangan serius bukan karena tidak bekerja, melainkan karena hasil kerja tidak tergambarkan secara sistematis, terukur, dan selaras dengan sasaran strategis daerah. Akibatnya, capaian kinerja rendah, nilai evaluasi RB stagnan, dan SKPD kesulitan menjelaskan kontribusinya terhadap tujuan pembangunan daerah.


Tantangan Nyata SKPD dalam Evaluasi Kinerja dan RB 2026

Beberapa permasalahan yang umum dihadapi SKPD antara lain:

  • Dokumen perencanaan dan kinerja disusun formalitas tanpa keterkaitan nyata

  • Indikator kinerja tidak mencerminkan hasil dan dampak program

  • Program berjalan, tetapi tidak mendukung sasaran strategis daerah

  • Pelaporan kinerja fokus pada aktivitas, bukan capaian

  • Kinerja individu ASN tidak terhubung dengan kinerja organisasi

  • Persiapan evaluasi SAKIP dan RB dilakukan mendadak

Kondisi ini menyebabkan SKPD lemah dalam pembuktian kinerja, meskipun secara administratif terlihat lengkap.


Mengapa Evaluasi Kinerja dan RB Tahun 2026 Semakin Krusial?

Tahun 2026 menjadi periode strategis karena:

  • Evaluasi SAKIP dan RB semakin berbasis hasil dan dampak

  • Integrasi perencanaan, penganggaran, dan kinerja semakin diperkuat

  • Kinerja SKPD berpengaruh langsung pada kinerja kepala daerah

  • Reformasi birokrasi menjadi tolok ukur profesionalisme ASN

Tanpa strategi yang tepat, SKPD berisiko tertinggal dalam pencapaian kinerja dan nilai RB, meskipun program dan anggaran berjalan.


Strategi Kunci SKPD Menghadapi Evaluasi Kinerja & RB 2026

SKPD perlu melakukan perubahan pendekatan melalui:

  • Penyelarasan sasaran strategis daerah dengan program dan kegiatan OPD

  • Penyusunan indikator kinerja yang relevan, terukur, dan berdampak

  • Penguatan hubungan antara kinerja organisasi dan kinerja individu ASN

  • Pengelolaan data kinerja yang konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan

  • Persiapan evaluasi kinerja yang sistematis, bukan insidental

Strategi tersebut membutuhkan pemahaman konseptual sekaligus keterampilan teknis agar dapat diterapkan secara efektif di lingkungan SKPD.


Penawaran Bimbingan Teknis Nasional

Judul Kegiatan

Bimbingan Teknis Nasional

“Strategi SKPD Menghadapi Evaluasi Kinerja dan Reformasi Birokrasi Tahun 2026”


Tujuan Kegiatan

Bimbingan Teknis ini bertujuan untuk:

  • Meningkatkan pemahaman SKPD terhadap kebijakan evaluasi kinerja dan RB

  • Memperkuat kemampuan SKPD dalam menyusun dan mengelola kinerja

  • Meningkatkan kualitas indikator dan pelaporan kinerja SKPD

  • Mendorong peningkatan nilai evaluasi SAKIP dan Reformasi Birokrasi


Materi Bimbingan Teknis

  • Arah Kebijakan Evaluasi Kinerja dan Reformasi Birokrasi Tahun 2026

  • Penyelarasan Sasaran Strategis Daerah dengan Kinerja SKPD

  • Penyusunan Indikator Kinerja Berbasis Hasil dan Dampak

  • Integrasi Kinerja Organisasi dan Kinerja Individu ASN

  • Kesalahan Umum SKPD dalam Evaluasi Kinerja dan RB

  • Strategi Menyusun Laporan Kinerja yang Substantif

  • Persiapan Menghadapi Evaluasi SAKIP dan Reformasi Birokrasi

  • Studi Kasus Evaluasi Kinerja SKPD


Sasaran Peserta

  • Kepala SKPD dan Sekretaris

  • Pejabat struktural dan fungsional

  • Tim perencana dan pengelola kinerja

  • ASN yang terlibat dalam penyusunan dan pelaporan kinerja


Metode Pelaksanaan

  • Pemaparan kebijakan dan regulasi

  • Diskusi permasalahan nyata SKPD

  • Studi kasus evaluasi kinerja

  • Praktik penyusunan indikator dan strategi kinerja


ADWAL PELAKSANAAN

Periode: Januari – Desember 2026
Durasi: 2 hari per sesi
Format: Tatap muka & Online (Zoom)

📍 Lokasi:
Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Makassar, Lombok


Pilihan Paket & Kontribusi Peserta

Paket

Keterangan

  Biaya

Paket  A

 Penginapan Single

   Rp 5.500.000

Paket  B

 Penginapan Twin Share

   Rp 5.000.000

Paket  C

 Non Akomodasi

   Rp 4.000.000

Paket  D

 Online via Zoom

   Rp 3.000.000


PEMBAYARAN

Pembayaran dapat dilakukan:

  • On the spot saat registrasi

  • Atau transfer ke:

Bank BRI
No. Rekening: 0424-01-000925-30-7
A.n.: LINKPEMDA


FASILITAS PESERTA

✔ Akomodasi (Paket A & B)
✔ Sertifikat Bimbingan Teknis
✔ Modul & Makalah
✔ Seminar Kit
✔ Konsumsi & Coffee Break
✔ Rekaman & E-Modul (Peserta Online)


KONTAK RESMI

📱 WhatsApp: +62 813-8766-6605
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com

Share :

Tingkatkan Skill Anda Bersama LINKPEMDA