Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJ) merupakan instrumen strategis dalam mendukung pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik. Memasuki Tahun 2026, pemerintah daerah dituntut untuk semakin memperkuat tata kelola PBJ yang efisien, transparan, akuntabel, serta patuh terhadap regulasi terbaru.

Panduan teknis ini disusun sebagai acuan bagi SKPD/OPD dalam memahami dan mengimplementasikan kebijakan PBJ secara tepat, guna meminimalkan risiko kesalahan administrasi, potensi permasalahan hukum, serta temuan pemeriksaan.

Ruang Lingkup Panduan Teknis PBJ 2026

Panduan teknis ini mencakup tahapan utama pengadaan barang/jasa pemerintah, yaitu:

1. Perencanaan Pengadaan

• Penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP)

• Kesesuaian perencanaan PBJ dengan dokumen perencanaan dan penganggaran

• Penetapan metode pengadaan yang tepat

• Penganggaran dan penjadwalan pengadaan

2. Persiapan Pengadaan

• Penetapan PA/KPA, PPK, Pejabat Pengadaan, dan Pokja

• Penyusunan spesifikasi teknis/KAK

• Penyusunan HPS secara akuntabel

• Penyiapan dokumen pemilihan

3. Pelaksanaan Pengadaan

• Pelaksanaan pemilihan penyedia

• Pengadaan melalui e-Katalog dan e-Purchasing

• Evaluasi penawaran dan penetapan penyedia

• Penandatanganan kontrak

4. Pelaksanaan Kontrak

• Pengendalian pelaksanaan kontrak

• Perubahan kontrak dan adendum

• Pengawasan mutu, waktu, dan biaya

• Serah terima hasil pekerjaan

5. Pengendalian, Monitoring, dan Evaluasi

• Pengendalian internal PBJ

• Dokumentasi dan administrasi pengadaan

• Mitigasi risiko dan pencegahan permasalahan hukum

• Kesiapan menghadapi audit dan pemeriksaan

Tantangan PBJ Pemerintah Daerah Tahun 2026

• Dinamika perubahan kebijakan dan regulasi PBJ

• Tingginya risiko kesalahan prosedur

• Optimalisasi pemanfaatan sistem pengadaan elektronik

• Peningkatan pengawasan dan potensi temuan pemeriksaan

• Keterbatasan pemahaman teknis aparatur PBJ

Tujuan 

• Meningkatkan pemahaman aparatur terhadap implementasi PBJ terbaru Tahun 2026

• Memperkuat kemampuan teknis pelaku PBJ di lingkungan SKPD/OPD

• Mengurangi risiko administrasi dan permasalahan hukum PBJ

• Mendorong PBJ yang profesional, transparan, dan akuntabel

PENAWARAN BIMBINGAN TEKNIS NASIONAL

Judul Kegiatan

Bimbingan Teknis Nasional
“Panduan Teknis Implementasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJ) Terbaru Tahun 2026”

Materi Bimbingan Teknis

1. Kebijakan dan Regulasi PBJ Pemerintah Terbaru Tahun 2026

2. Perencanaan Pengadaan dan Penyusunan RUP

3. Tugas dan Tanggung Jawab PA, KPA, PPK, Pejabat Pengadaan, dan Pokja

4. Penyusunan Spesifikasi Teknis dan HPS

5. Pelaksanaan PBJ melalui e-Katalog dan e-Purchasing

6. Pengendalian Kontrak dan Manajemen Risiko PBJ

7. Pencegahan Permasalahan Hukum dan Temuan Pemeriksaan

8. Studi Kasus dan Best Practice PBJ Pemerintah Daerah

👥 Sasaran Peserta

• PA/KPA

• PPK

• Pejabat Pengadaan

• Pokja Pemilihan

• PPTK

• Aparatur SKPD/OPD terkait PBJ

Metode Pelaksanaan

• Pemaparan kebijakan dan teknis

• Diskusi permasalahan nyata

• Studi kasus PBJ

• Tanya jawab dan rekomendasi teknis

JADWAL PELAKSANAAN

Periode: Januari – Desember 2026
Durasi: 2 hari per sesi
Format: Tatap muka & Online (Zoom)

📍 Lokasi:
Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Makassar, Lombok

Pilihan Paket & Kontribusi Peserta

PEMBAYARAN

Pembayaran dapat dilakukan:

• On the spot saat registrasi

• Atau transfer ke:

Bank BRI
No. Rekening: 0424-01-000925-30-7
A.n.: LINKPEMDA

FASILITAS PESERTA

✔ Akomodasi (Paket A & B)
✔ Sertifikat Bimbingan Teknis
✔ Modul & Makalah
✔ Seminar Kit
✔ Konsumsi & Coffee Break
✔ Rekaman & E-Modul (Peserta Online)

KONTAK RESMI

📱 WhatsApp: +62 813-8766-6605
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com