Pemerintah Daerah Didorong Memahami Implementasi PMK Nomor 22 Tahun 2026 Secara Efektif dan Akuntabel

Dalam rangka mendukung penguatan tata kelola keuangan daerah yang profesional, transparan dan akuntabel, LinkPemda kembali menyiapkan kegiatan BIMTEK Nasional Tahun 2026 dengan tema:

“Implementasi Pengelolaan, Penganggaran dan Pertanggungjawaban DBH CHT Berdasarkan PMK Nomor 22 Tahun 2026”

Kegiatan ini diselenggarakan sebagai bentuk dukungan terhadap pemerintah daerah dalam memahami implementasi kebijakan terbaru terkait Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) Tahun 2026 yang saat ini menjadi salah satu instrumen fiskal strategis dalam mendukung program prioritas pemerintah daerah.

Terbitnya PMK Nomor 22 Tahun 2026 membawa sejumlah perubahan penting terkait mekanisme penggunaan, penganggaran, pelaksanaan kegiatan, pelaporan hingga pertanggungjawaban DBH CHT yang wajib dipahami oleh seluruh perangkat daerah pengelola keuangan dan program terkait.

Pemerintah daerah saat ini menghadapi tuntutan peningkatan akuntabilitas pengelolaan dana transfer daerah, termasuk DBH CHT yang menjadi salah satu sumber pembiayaan strategis untuk mendukung pelayanan kesehatan, pembinaan lingkungan sosial, penegakan hukum, peningkatan kualitas bahan baku tembakau serta program prioritas daerah lainnya.

“Pengelolaan DBH CHT Tahun 2026 membutuhkan penguatan kapasitas aparatur daerah agar penggunaan anggaran semakin efektif, tepat sasaran dan akuntabel sesuai regulasi terbaru,” ujar tim penyelenggara LINKPEMDA.

Dalam implementasinya, masih banyak pemerintah daerah menghadapi berbagai tantangan, antara lain:

✔ Sinkronisasi program dengan regulasi terbaru
✔ Penyusunan kegiatan yang tepat sasaran
✔ Penguatan administrasi dan pelaporan kegiatan
✔ Mitigasi risiko temuan pemeriksaan BPK dan APIP
✔ Efektivitas penggunaan DBH CHT berbasis kinerja
✔ Pengendalian dan monitoring pelaksanaan kegiatan daerah
✔ Penyusunan dokumen pertanggungjawaban yang tertib dan akuntabel

Melalui kegiatan BIMTEK Nasional ini, pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan kualitas pengelolaan DBH CHT secara efektif, tepat sasaran serta sesuai prinsip tata kelola keuangan daerah yang profesional dan transparan.

BIMTEK Nasional ini akan membahas berbagai materi strategis, antara lain:

✔ Kebijakan Nasional DBH CHT Tahun 2026
✔ Pembahasan Lengkap PMK Nomor 22 Tahun 2026
✔ Strategi Penyusunan Program dan Kegiatan DBH CHT
✔ Tata Cara Penatausahaan dan Pertanggungjawaban
✔ Mitigasi Temuan Audit BPK dan APIP
✔ Workshop Penyusunan RKA dan Administrasi DBH CHT
✔ Studi Kasus dan Best Practice Pemerintah Daerah
✔ Strategi Penguatan Tata Kelola dan Pengawasan Program DBH CHT

Kegiatan ini sangat direkomendasikan bagi:

• BPKAD/BKAD;

• Bappeda;

• Inspektorat Daerah;

• Dinas Kesehatan;

• Dinas Pertanian/Perkebunan;

• Dinas Perindustrian dan Perdagangan;

• Bagian Perekonomian Setda;

• DPRD Komisi terkait;

• serta seluruh OPD pengelola DBH CHT di lingkungan pemerintah daerah.

Melalui kegiatan BIMTEK Nasional ini diharapkan pemerintah daerah mampu meningkatkan kualitas pengelolaan DBH CHT serta memperkuat tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel sesuai regulasi terbaru Tahun 2026.

Informasi lengkap materi BIMTEK dapat diakses melalui:

BIMTEK Implementasi Pengelolaan, Penganggaran dan Pertanggungjawaban DBH CHT Berdasarkan PMK Nomor 22 Tahun 2026

INFORMASI & PENDAFTARAN

📞 WhatsApp : 0813-8766-6605
🌐 Website : LINKPEMDA.com
📧 Email : info@linkpemda.com