Memasuki tahun 2026, peran Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD/SKPD) semakin strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, transparan, dan berbasis digital. Pemerintah daerah dihadapkan pada berbagai tantangan utama, antara lain:

• Kebutuhan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berkelanjutan,

• Efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD),

• Penataan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN yang adil, objektif, dan berbasis kinerja,

• Transformasi layanan publik menuju pemerintahan digital melalui penerapan SPBE dan e-Government.

Sebagai mitra strategis pemerintah daerah sejak tahun 2016, LINKPEMDA menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) ASN & OPD Tahun 2026 dengan materi terkini, dasar hukum terbaru, serta pendekatan praktis dan aplikatif sesuai kebutuhan daerah.

Materi Utama Bimtek ASN & OPD 2026

1️⃣ Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

• Strategi peningkatan PAD melalui pajak dan retribusi daerah sesuai UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD).

• Implementasi sistem digitalisasi pajak daerah (e-PAD).

• Penguatan kapasitas BPKAD, OPD pengelola PAD, dan bendahara daerah.

📌 Dasar Hukum:

• UU Nomor 1 Tahun 2022 (HKPD)

• Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 (Pengelolaan Keuangan Daerah)

2️⃣ Pengelolaan BLUD yang Akuntabel dan Berbasis Kinerja

• Tata cara pembentukan, pengelolaan, dan evaluasi BLUD RSUD, Puskesmas, dan UPTD.

• Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) berbasis kinerja.

• Penerapan prinsip good governance dalam pengelolaan BLUD.

📌 Dasar Hukum:

• Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 (BLUD)

• PP Nomor 12 Tahun 2019 (Pengelolaan Keuangan Daerah)

3️⃣ Manajemen TPP ASN Tahun 2026

• Penataan TPP ASN berbasis kinerja, disiplin, dan capaian indikator organisasi.

• Integrasi TPP dengan Sistem Informasi Manajemen ASN (SIM-ASN).

• Sinkronisasi kebijakan TPP dengan UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN dan peraturan turunannya.

📌 Dasar Hukum:

• UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN

• PP Nomor 30 Tahun 2019 (Penilaian Kinerja ASN)

• Peraturan Menteri PANRB terkait manajemen ASN

4️⃣ Layanan Publik Digital & SPBE

• Implementasi SPBE sebagai fondasi transformasi layanan publik digital.

• Penerapan Mal Pelayanan Publik Digital.

• Penguatan sistem layanan publik terpadu berbasis aplikasi dan data.

📌 Dasar Hukum:

• UU Nomor 25 Tahun 2009 (Pelayanan Publik)

• Perpres Nomor 95 Tahun 2018 (SPBE)

• PermenPANRB Nomor 5 Tahun 2020 (Roadmap SPBE)

Manfaat Mengikuti Bimtek ASN & OPD 2026

• Meningkatkan kompetensi ASN dan OPD sesuai regulasi terbaru.

• Memberikan pemahaman praktis dan aplikatif melalui studi kasus daerah.

• Mendukung percepatan reformasi birokrasi dan transformasi digital.

• Mendapatkan sertifikat resmi sebagai bukti peningkatan kompetensi.

Peserta yang Direkomendasikan

• Kepala OPD / SKPD

• Sekretaris Daerah & Bappeda

• BPKAD & Inspektorat

• BKD / BKPSDM

• Bendahara & PPK / Pejabat Pengelola Keuangan

• Direktur RSUD / BLUD

Penawaran Bimtek Nasional 2026 – LINKPEMDA

📌 Fasilitas Peserta:

• Modul & materi lengkap

• Sertifikat resmi

• Konsultasi berkelanjutan pasca-bimtek

• Akomodasi & konsumsi (untuk kelas tatap muka)

📌 Pilihan Metode:

• Tatap Muka: Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Bali, Medan, Makassar

• Online: Zoom Meeting

• In-House Training: Disesuaikan kebutuhan instansi

📌 Kontak Pendaftaran:

📱 WhatsApp: 0813-8766-6605
🌐 Website: www.linkpemda.com

Kesimpulan

Tahun 2026 menjadi momentum penting bagi ASN dan OPD dalam memperkuat kinerja, transparansi, akuntabilitas, dan digitalisasi layanan publik. Melalui Bimtek ASN & OPD 2026 – LINKPEMDA, pemerintah daerah memperoleh solusi strategis untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan daerah selaras dengan regulasi terbaru dan tuntutan zaman.

👉 Segera daftarkan instansi Anda dan ikuti Bimtek Nasional 2026 bersama LINKPEMDA.