Jakarta, 24 April 2026 – Dalam rangka meningkatkan pemahaman aparatur terhadap kebijakan terbaru di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah, Badan Pengelola Keuangan Aceh mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Perpres 46 Tahun 2025 dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2026 yang diselenggarakan di Hotel H! Senen, Jakarta, pada 24 April 2026.
Kegiatan ini diikuti oleh unsur aparatur dari Badan Pengelola Keuangan Aceh, termasuk pejabat dan staf pelaksana, salah satunya dengan jabatan Pengadministrasi Perkantoran, sebagai bagian dari upaya penguatan kapasitas sumber daya manusia dalam mendukung tata kelola pengadaan yang profesional, efektif, transparan, dan akuntabel.
Bimbingan teknis ini membahas secara komprehensif substansi Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025, yang menjadi regulasi terbaru dalam sistem pengadaan barang/jasa pemerintah. Materi yang disampaikan mencakup perubahan kebijakan strategis, mekanisme pelaksanaan pengadaan, penguatan peran UKPBJ, pemanfaatan e-katalog, digitalisasi proses pengadaan, serta langkah mitigasi risiko dan pengawasan pelaksanaan kontrak.
Narasumber menjelaskan bahwa implementasi regulasi terbaru ini menjadi langkah penting dalam mendorong efisiensi belanja pemerintah, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, pemberdayaan UMKM, serta percepatan pembangunan melalui sistem pengadaan yang lebih adaptif dan berintegritas. Oleh karena itu, setiap perangkat daerah diharapkan mampu memahami perubahan regulasi agar pelaksanaan program berjalan tepat sasaran dan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Peserta kegiatan juga mendapatkan kesempatan berdiskusi langsung terkait berbagai tantangan yang sering dihadapi di lapangan, mulai dari penyusunan spesifikasi teknis, perencanaan kebutuhan, proses pemilihan penyedia, hingga administrasi kontrak dan pertanggungjawaban anggaran. Melalui forum ini, peserta memperoleh solusi praktis yang dapat diterapkan di instansi masing-masing.
Perwakilan peserta menyampaikan bahwa kegiatan ini sangat bermanfaat dalam menambah wawasan serta meningkatkan kesiapan aparatur dalam menghadapi perubahan regulasi pengadaan barang/jasa. Dengan pemahaman yang lebih baik, diharapkan proses pengadaan di lingkungan Badan Pengelola Keuangan Aceh dapat berjalan semakin tertib, efisien, dan memberikan nilai manfaat maksimal bagi masyarakat.
Selain kegiatan tersebut, tersedia pula program penawaran Bimbingan Teknis lanjutan bagi seluruh Dinas, Badan, Kantor, Kecamatan, Rumah Sakit Daerah, BUMD, serta perangkat daerah lainnya dengan berbagai tema strategis Tahun 2026, antara lain:
Program bimtek lanjutan ini dirancang untuk membantu seluruh instansi pemerintah meningkatkan kapasitas aparatur sesuai kebutuhan masing-masing sektor kerja, baik dilaksanakan secara tatap muka, in house training, maupun pendampingan khusus.
Melalui partisipasi dalam kegiatan ini, Badan Pengelola Keuangan Aceh menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kompetensi aparatur, memperkuat tata kelola keuangan daerah, serta mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang modern, bersih, dan akuntabel sesuai arah kebijakan nasional tahun 2026.
Informasi & Pendaftaran
📱 WhatsApp: 0813-8766-6605
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com
