Dalam rangka meningkatkan kepatuhan perpajakan pemerintah, transparansi pengelolaan keuangan negara, serta mendukung transformasi digital Direktorat Jenderal Pajak, pemerintah menerapkan pembaruan mekanisme pemotongan, pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak melalui CoreTax Administration System (CoreTax).

Pembaruan ini merupakan respons terhadap:

• integrasi sistem perpajakan nasional,
• penataan ulang proses bisnis pemungutan PPh dan PPN pemerintah,
• standardisasi dokumen perpajakan melalui PPh Unifikasi,
• percepatan digitalisasi transaksi belanja pemerintah,
• kebutuhan peningkatan akuntabilitas bendahara dan pejabat pengelola keuangan.

CoreTax 2026 menjadi fondasi baru bagi instansi pemerintah dalam melaksanakan kewajiban perpajakan yang lebih akurat, terstandar, dan terdokumentasi secara digital. Panduan teknis ini disusun untuk memberikan langkah implementasi CoreTax di pemerintah daerah serta memastikan pemotongan, pemungutan, dan pelaporan pajak berjalan sesuai ketentuan DJP.

TUJUAN

Panduan teknis CoreTax 2026 bertujuan untuk:

1. Menjelaskan pembaruan mekanisme perpajakan pemerintah melalui CoreTax.

2. Memberikan arahan teknis pemotongan, pemungutan, dan pelaporan pajak oleh bendahara.

3. Memahami penerapan PPh Unifikasi (21/22/23/4(2)).

4. Menstandarkan prosedur pemungutan PPN Pemerintah.

5. Meminimalkan kesalahan perhitungan dan pelaporan pajak.

6. Menjadi acuan pelaksanaan Bimtek dan E-Learning CoreTax bagi OPD.

LANDASAN HUKUM

• UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP)

• Peraturan Pemerintah sebagai turunan pelaksanaan UU HPP

• PMK tentang Tata Cara Pemotongan dan Pemungutan Pajak oleh Instansi Pemerintah

• PER-DJP tentang CoreTax Administration System

• PER-DJP tentang Bukti Potong Unifikasi

• Ketentuan tentang Bendahara Pemerintah

• SPIP – Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

POKOK PEMBARUAN CORETAX 2026

1. Penerapan Bukti Potong Unifikasi

• Menggabungkan PPh 21, 22, 23, dan PPh Final 4(2) dalam satu format digital.

• Bukti potong terbit otomatis tanpa unggah manual.

• Data langsung terhubung dengan SPT Masa.

2. PPN Pemerintah Terintegrasi

• Bukti pungut PPN Pemerintah dalam satu sistem digital.

• Perhitungan otomatis tarif 11%.

• Pengawasan belanja BKP/JKP lebih ketat.

3. Digitalisasi Pelaporan Pajak

CoreTax menyediakan:

• input transaksi terstandardisasi,

• otomatisasi penghitungan PPh dan PPN,

• integrasi e-Billing,

• validasi & rekonsiliasi otomatis dengan DJP.

4. Integrasi dengan Sistem Pemerintah

• Sinkronisasi data belanja dengan SIPD-RI dan e-Office.

• Pelaporan pajak lebih cepat, akurat, dan on-time.

DAMPAK PENERAPAN CORETAX 2026 TERHADAP PEMDA

1. Sistem Perpajakan Pemerintah

• Alur pemotongan dan pemungutan lebih terstruktur.

• Digitalisasi bukti potong dan e-Billing.

• Eliminasi entri ganda dan kesalahan manual.

2. Pelaporan Pajak

• SPT Masa PPh Unifikasi dan PPN Pemerintah lebih lengkap.

• Validasi otomatis oleh DJP.

• Risiko keterlambatan menurun.

3. Audit & Pemeriksaan

Fokus pemeriksaan meliputi:

• kesesuaian bukti potong,

• akurasi pemungutan PPN,

• ketepatan waktu penyetoran,

• rekonsiliasi pajak–belanja.

4. SDM Pemerintah Daerah

Kompetensi wajib:

• pemahaman Unifikasi,

• input dan validasi CoreTax,

• rekonsiliasi pajak,

• pengelolaan bukti digital.

LANGKAH IMPLEMENTASI CORETAX DI PEMDA

1. Pembentukan Tim Perpajakan Pemerintah

Terdiri dari:

• Bendahara Pengeluaran,

• Bendahara Penerimaan,

• PPK/PPTK,

• Operator CoreTax,

• Inspektorat Daerah.

2. Penyesuaian SOP

SOP yang wajib diperbarui:

• SOP pemotongan & pemungutan,

• SOP PPh Unifikasi,

• SOP PPN Pemerintah,

• SOP penyetoran & pelaporan,

• SOP rekonsiliasi pajak–belanja.

3. Pemetaan Transaksi

• Klasifikasi objek pajak,

• Identifikasi tarif,

• Pemetaan transaksi belanja OPD.

4. Pelatihan Teknis (Bimtek)

Meliputi:

• pemahaman regulasi,

• simulasi perhitungan pajak,

• input & validasi CoreTax,

• penyusunan e-Billing,

• pelaporan SPT Masa.

5. Pilot Project CoreTax

Difokuskan pada:

• OPD belanja besar,

• OPD dengan banyak vendor,

• OPD dengan kontribusi pajak tinggi.

6. Implementasi Penuh

Didukung oleh:

• audit internal,

• rekonsiliasi bulanan,

• pengawasan Inspektorat.

RISIKO & STRATEGI MITIGASI

Risiko:

• kesalahan perhitungan pajak,

• bukti potong tidak valid,

• keterlambatan setor/lapor,

• SDM kurang paham sistem,

• transaksi tidak sinkron SIPD-RI.

Mitigasi:

• pelatihan rutin,

• pendampingan teknis,

• SOP terstandar,

• rekonsiliasi berkala,

• validasi dokumen digital.

KESIMPULAN

CoreTax 2026 merupakan sistem perpajakan modern yang wajib diterapkan oleh seluruh instansi pemerintah. Panduan ini membantu pemerintah daerah meningkatkan akurasi pemotongan, pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak, sekaligus mengurangi risiko temuan pemeriksaan.

Implementasi CoreTax memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan perpajakan di seluruh OPD.

📌 PENAWARAN BIMBINGAN TEKNIS (BIMTEK) CORETAX 2026

Tema

“Implementasi CoreTax 2026: Pemotongan, Pemungutan, dan Pelaporan PPh Unifikasi & PPN Pemerintah Daerah”

Durasi

2 Hari Materi Teknis

Materi Inti

• Regulasi perpajakan pemerintah

• PPh Unifikasi (21/22/23/4(2))

• PPN Pemerintah 11%

• Simulasi perhitungan pajak

• Praktik input & validasi CoreTax

• Penyusunan SPT Masa

• Penerbitan bukti potong digital

• Rekonsiliasi pajak–belanja

• Penyusunan SOP perpajakan pemerintah

Output Peserta

• Sertifikat

• Modul CoreTax

• Format SOP

• Contoh kasus & jurnal

• Template SPT

• Pendampingan pascakegiatan

PAKET BIAYA

Paket A – Single Room

Hotel single room, konsumsi lengkap, modul pelatihan
Rp 5.500.000/peserta

Paket B – Twin Share

Hotel twin share, konsumsi lengkap, modul pelatihan
Rp 5.000.000/peserta

Paket C – Non Akomodasi

Konsumsi kegiatan, modul pelatihan
Rp 4.000.000/peserta

SASARAN PESERTA

• Bendahara Pengeluaran

• PPK/PPTK

• Pengelola Keuangan OPD

• Operator CoreTax

• Inspektorat Daerah

• BPKAD

LOKASI PELAKSANAAN

Jakarta • Bandung • Yogyakarta • Surabaya • Bali • Medan • Makassar • Lombok
(Lokasi dapat disesuaikan)

PENDAFTARAN

📞 WhatsApp: +62 813-8766-6605
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com