Evaluasi kinerja dan Reformasi Birokrasi (RB) bukan lagi sekadar kewajiban administratif bagi SKPD, tetapi telah menjadi alat utama penilaian kualitas tata kelola pemerintahan daerah. Memasuki tahun 2026, pemerintah pusat semakin menekankan keterkaitan antara kinerja organisasi, hasil program, dan manfaat nyata bagi masyarakat.

Banyak SKPD menghadapi tantangan serius bukan karena tidak bekerja, melainkan karena hasil kerja tidak tergambarkan secara sistematis, terukur, dan selaras dengan sasaran strategis daerah. Akibatnya, capaian kinerja rendah, nilai evaluasi RB stagnan, dan SKPD kesulitan menjelaskan kontribusinya terhadap tujuan pembangunan daerah.

Tantangan Nyata SKPD dalam Evaluasi Kinerja dan RB 2026

Beberapa permasalahan yang umum dihadapi SKPD antara lain:

• Dokumen perencanaan dan kinerja disusun formalitas tanpa keterkaitan nyata

• Indikator kinerja tidak mencerminkan hasil dan dampak program

• Program berjalan, tetapi tidak mendukung sasaran strategis daerah

• Pelaporan kinerja fokus pada aktivitas, bukan capaian

• Kinerja individu ASN tidak terhubung dengan kinerja organisasi

• Persiapan evaluasi SAKIP dan RB dilakukan mendadak

Kondisi ini menyebabkan SKPD lemah dalam pembuktian kinerja, meskipun secara administratif terlihat lengkap.

Mengapa Evaluasi Kinerja dan RB Tahun 2026 Semakin Krusial?

Tahun 2026 menjadi periode strategis karena:

• Evaluasi SAKIP dan RB semakin berbasis hasil dan dampak

• Integrasi perencanaan, penganggaran, dan kinerja semakin diperkuat

• Kinerja SKPD berpengaruh langsung pada kinerja kepala daerah

• Reformasi birokrasi menjadi tolok ukur profesionalisme ASN

Tanpa strategi yang tepat, SKPD berisiko tertinggal dalam pencapaian kinerja dan nilai RB, meskipun program dan anggaran berjalan.

Strategi Kunci SKPD Menghadapi Evaluasi Kinerja & RB 2026

SKPD perlu melakukan perubahan pendekatan melalui:

• Penyelarasan sasaran strategis daerah dengan program dan kegiatan OPD

• Penyusunan indikator kinerja yang relevan, terukur, dan berdampak

• Penguatan hubungan antara kinerja organisasi dan kinerja individu ASN

• Pengelolaan data kinerja yang konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan

• Persiapan evaluasi kinerja yang sistematis, bukan insidental

Strategi tersebut membutuhkan pemahaman konseptual sekaligus keterampilan teknis agar dapat diterapkan secara efektif di lingkungan SKPD.

Penawaran Bimbingan Teknis Nasional

Judul Kegiatan

Bimbingan Teknis Nasional

“Strategi SKPD Menghadapi Evaluasi Kinerja dan Reformasi Birokrasi Tahun 2026”

Tujuan Kegiatan

Bimbingan Teknis ini bertujuan untuk:

• Meningkatkan pemahaman SKPD terhadap kebijakan evaluasi kinerja dan RB

• Memperkuat kemampuan SKPD dalam menyusun dan mengelola kinerja

• Meningkatkan kualitas indikator dan pelaporan kinerja SKPD

• Mendorong peningkatan nilai evaluasi SAKIP dan Reformasi Birokrasi

Materi Bimbingan Teknis

• Arah Kebijakan Evaluasi Kinerja dan Reformasi Birokrasi Tahun 2026

• Penyelarasan Sasaran Strategis Daerah dengan Kinerja SKPD

• Penyusunan Indikator Kinerja Berbasis Hasil dan Dampak

• Integrasi Kinerja Organisasi dan Kinerja Individu ASN

• Kesalahan Umum SKPD dalam Evaluasi Kinerja dan RB

• Strategi Menyusun Laporan Kinerja yang Substantif

• Persiapan Menghadapi Evaluasi SAKIP dan Reformasi Birokrasi

• Studi Kasus Evaluasi Kinerja SKPD

Sasaran Peserta

• Kepala SKPD dan Sekretaris

• Pejabat struktural dan fungsional

• Tim perencana dan pengelola kinerja

• ASN yang terlibat dalam penyusunan dan pelaporan kinerja

Metode Pelaksanaan

• Pemaparan kebijakan dan regulasi

• Diskusi permasalahan nyata SKPD

• Studi kasus evaluasi kinerja

• Praktik penyusunan indikator dan strategi kinerja

ADWAL PELAKSANAAN

Periode: Januari – Desember 2026
Durasi: 2 hari per sesi
Format: Tatap muka & Online (Zoom)

📍 Lokasi:
Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Makassar, Lombok

Pilihan Paket & Kontribusi Peserta

PEMBAYARAN

Pembayaran dapat dilakukan:

• On the spot saat registrasi

• Atau transfer ke:

Bank BRI
No. Rekening: 0424-01-000925-30-7
A.n.: LINKPEMDA

FASILITAS PESERTA

✔ Akomodasi (Paket A & B)
✔ Sertifikat Bimbingan Teknis
✔ Modul & Makalah
✔ Seminar Kit
✔ Konsumsi & Coffee Break
✔ Rekaman & E-Modul (Peserta Online)

KONTAK RESMI

📱 WhatsApp: +62 813-8766-6605
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com

Strategi Aman Bendahara OPD Menghadapi Audit APIP dan BPK 2026

Banyak bendahara pemerintah daerah terjerat masalah administrasi bahkan hukum bukan karena niat menyimpang, melainkan akibat lemahnya sistem pengendalian internal dalam pengelolaan keuangan OPD. Memasuki tahun 2026, pola pemeriksaan APIP dan BPK semakin bergeser dari sekadar kelengkapan dokumen menuju uji kepatuhan sistem, alur kewenangan, dan pengendalian risiko.

Dalam praktiknya, bendahara sering menjadi pihak yang paling disorot ketika terjadi kesalahan transaksi, ketidaksesuaian pengadaan, atau perbedaan data SIPD dengan dokumen fisik. Padahal, banyak kesalahan tersebut bersumber dari ketidaktegasan sistem kerja, lemahnya pembagian peran, dan minimnya pengendalian internal di tingkat OPD.

Oleh karena itu, penguatan pengendalian internal bendahara menjadi kebutuhan mendesak agar bendahara tidak lagi bekerja secara reaktif, tetapi aman secara sistemik.

Mengapa Pengendalian Internal Bendahara Sangat Krusial di Tahun 2026?

Beberapa kondisi nyata yang sering terjadi di OPD antara lain:

• Bendahara bekerja sendirian tanpa sistem kontrol berlapis

• Transaksi dilakukan berdasarkan kebiasaan, bukan SOP tertulis

• Bukti transaksi lengkap, tetapi alur kewenangan lemah

• Bendahara menerima perintah lisan yang berisiko hukum

• Tidak ada mitigasi risiko atas kesalahan pengadaan dan pembayaran

• Bendahara menjadi pihak pertama yang dimintai pertanggungjawaban

Tanpa pengendalian internal yang kuat, bendahara selalu berada di posisi paling rawan, meskipun tidak menikmati manfaat dari kebijakan yang diambil.

Pendekatan Baru: Bendahara Aman Karena Sistem, Bukan Sekadar Dokumen

Pengelolaan keuangan daerah tahun 2026 menuntut bendahara untuk:

• Memahami batas kewenangan dan tanggung jawab pribadi

• Membangun alur kerja yang terdokumentasi dan terkontrol

• Mengelola risiko transaksi sebelum terjadi masalah

• Memastikan setiap pembayaran memiliki dasar kewenangan yang jelas

• Siap menghadapi audit berbasis risiko dan pengendalian internal

Pendekatan ini tidak cukup dipahami secara teori, tetapi harus dilatih melalui bimbingan teknis yang aplikatif dan berbasis kasus nyata OPD.

PENAWARAN BIMBINGAN TEKNIS NASIONAL

Judul Kegiatan

Bimbingan Teknis Nasional
“Penguatan Pengendalian Internal Bendahara OPD untuk Pencegahan Risiko Keuangan Daerah Tahun 2026”

Tujuan Kegiatan

Bimtek ini bertujuan untuk:

• Meningkatkan pemahaman bendahara tentang pengendalian internal keuangan OPD

• Membekali bendahara dengan strategi kerja yang aman secara sistem

• Mengurangi risiko temuan bendahara dalam pemeriksaan APIP dan BPK

• Memperjelas batas tanggung jawab bendahara, PPK, dan PPTK

• Membangun pola kerja bendahara yang profesional dan terlindungi

Materi Bimbingan Teknis

• Konsep Pengendalian Internal Bendahara Pemerintah Daerah

• Pemetaan Risiko Bendahara dalam Siklus Keuangan OPD

• Sistem Kerja Bendahara yang Aman dan Terkontrol

• Kesalahan Sistemik yang Sering Menjadi Temuan Pemeriksaan

• Hubungan Pengendalian Internal antara Bendahara, PPK, dan PPTK

• Pengendalian Pembayaran dalam Kegiatan dan Pengadaan

• Dokumentasi Transaksi Berbasis Alur dan Kewenangan

• Strategi Bendahara Menghadapi Audit Berbasis Risiko

• Studi Kasus Nyata Permasalahan Bendahara OPD

Sasaran Peserta

• Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan

• Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)

• PPTK dan staf pengelola keuangan OPD

• Pejabat pengelola kegiatan dan keuangan daerah

Metode Pelaksanaan

• Pemaparan regulasi dan praktik terbaik

• Studi kasus nyata pengelolaan keuangan OPD

• Diskusi interaktif permasalahan bendahara

• Simulasi pengendalian internal bendahara

JADWAL PELAKSANAAN

Periode: Januari – Desember 2026
Durasi: 2 hari per sesi
Format: Tatap muka & Online (Zoom)

📍 Lokasi:
Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Makassar, Lombok

Pilihan Paket & Kontribusi Peserta

PEMBAYARAN

Pembayaran dapat dilakukan:

• On the spot saat registrasi

• Atau transfer ke:

Bank BRI
No. Rekening: 0424-01-000925-30-7
A.n.: LINKPEMDA

FASILITAS PESERTA

✔ Akomodasi (Paket A & B)
✔ Sertifikat Bimbingan Teknis
✔ Modul & Makalah
✔ Seminar Kit
✔ Konsumsi & Coffee Break
✔ Rekaman & E-Modul (Peserta Online)

KONTAK RESMI

📱 WhatsApp: +62 813-8766-6605
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com

Bendahara Pemerintah Daerah memiliki peran penting dalam siklus Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJ), khususnya pada tahap pembayaran dan pertanggungjawaban keuangan. Meskipun bendahara tidak terlibat langsung dalam proses pemilihan penyedia, namun dalam praktik pemeriksaan, bendahara sering menjadi pihak yang ikut dimintai pertanggungjawaban atas permasalahan PBJ.

Memasuki Tahun Anggaran 2026, pengawasan terhadap PBJ semakin diperketat melalui pemeriksaan BPK dan pengawasan APIP yang fokus pada kesesuaian pembayaran, kelengkapan dokumen, serta kepatuhan terhadap ketentuan kontrak dan perpajakan. Kondisi ini menuntut bendahara untuk memiliki pemahaman yang utuh mengenai batas kewenangan, tanggung jawab, dan risiko jabatan dalam PBJ.

Dalam banyak kasus, keterlibatan bendahara dalam temuan PBJ bukan disebabkan unsur kesengajaan, melainkan akibat lemahnya verifikasi dokumen, kesalahan perlakuan pajak, serta ketidaktepatan prosedur pembayaran. Oleh karena itu, bendahara perlu dibekali pemahaman dan strategi yang tepat agar dapat menjalankan perannya secara aman, profesional, dan patuh regulasi.

Tantangan Bendahara dalam Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2026

Beberapa tantangan utama yang dihadapi bendahara pemerintah daerah dalam PBJ tahun 2026 antara lain:

• Ketidakjelasan batas kewenangan bendahara dalam proses PBJ

• Risiko pembayaran yang tidak sesuai kontrak atau progres pekerjaan

• Kesalahan verifikasi dokumen pengadaan sebelum pembayaran

• Risiko perpajakan pengadaan yang melekat pada bendahara

• Tekanan percepatan pembayaran tanpa kelengkapan administrasi

• Keterlibatan bendahara dalam temuan PBJ meskipun tidak terlibat proses pengadaan

• Ketidaksiapan menghadapi pemeriksaan PBJ oleh BPK dan APIP

Tanpa pemahaman dan strategi yang tepat, bendahara berpotensi menjadi pihak yang paling terdampak apabila terjadi temuan pemeriksaan PBJ.

Strategi Aman Bendahara dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Strategi aman bendahara dalam PBJ tidak hanya berfokus pada kelengkapan administrasi, tetapi juga mencakup:

• Pemahaman posisi dan batas tanggung jawab bendahara dalam PBJ

• Ketelitian dalam verifikasi dokumen pengadaan sebelum pembayaran

• Kepatuhan terhadap ketentuan kontrak dan progres pekerjaan

• Penguasaan kewajiban perpajakan dalam transaksi PBJ

• Koordinasi yang jelas antara bendahara, PPK, dan PPTK

• Kesiapan menghadapi pemeriksaan dan klarifikasi PBJ

Strategi tersebut perlu dipahami dan dilatih secara sistematis melalui bimbingan teknis yang aplikatif dan berbasis praktik pemeriksaan.

Penawaran Bimbingan Teknis Nasional

Judul Kegiatan

Bimbingan Teknis Nasional
“Peran Bendahara dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2026”

Tujuan Kegiatan

Bimbingan Teknis ini bertujuan untuk:

• Meningkatkan pemahaman bendahara terhadap peran dan risiko dalam PBJ

• Membekali bendahara dengan strategi aman dalam proses pembayaran pengadaan

• Meminimalkan kesalahan bendahara yang berpotensi menjadi temuan PBJ

• Meningkatkan kesiapan bendahara menghadapi pemeriksaan BPK dan APIP

Materi Bimbingan Teknis

• Kedudukan dan Peran Bendahara dalam Siklus PBJ

• Batas Kewenangan dan Tanggung Jawab Bendahara dalam Pengadaan

• Verifikasi Dokumen Pengadaan Sebelum Pembayaran

• Kesalahan Bendahara dalam PBJ yang Sering Menjadi Temuan

• Perlakuan Pajak Pengadaan dan Risiko bagi Bendahara

• Hubungan Kerja Bendahara dengan PPK dan PPTK dalam PBJ

• Strategi Aman Bendahara Menghadapi Pemeriksaan PBJ

• Studi Kasus Temuan PBJ dan Langkah Pencegahannya

• Etika dan Integritas Bendahara dalam Pengelolaan PBJ

Sasaran Peserta

• Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan

• Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)

• PPTK dan staf pengelola keuangan OPD

• Pejabat/staf yang terlibat dalam pembayaran PBJ

Metode Pelaksanaan

• Pemaparan materi regulatif dan praktik terbaik

• Studi kasus nyata temuan PBJ

• Diskusi interaktif dan tanya jawab

• Simulasi verifikasi dan pembayaran PBJ

JADWAL PELAKSANAAN

Periode: Januari – Desember 2026
Durasi: 2 hari per sesi
Format: Tatap muka & Online (Zoom)

📍 Lokasi:
Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Makassar, Lombok

Pilihan Paket & Kontribusi Peserta

PEMBAYARAN

Pembayaran dapat dilakukan:

• On the spot saat registrasi

• Atau transfer ke:

Bank BRI
No. Rekening: 0424-01-000925-30-7
A.n.: LINKPEMDA

FASILITAS PESERTA

✔ Akomodasi (Paket A & B)
✔ Sertifikat Bimbingan Teknis
✔ Modul & Makalah
✔ Seminar Kit
✔ Konsumsi & Coffee Break
✔ Rekaman & E-Modul (Peserta Online)

KONTAK RESMI

📱 WhatsApp: +62 813-8766-6605
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com

Implementasi PP TUNAS di Pemerintah Daerah

Latar Belakang

Perkembangan teknologi digital yang semakin masif telah mendorong pemerintah daerah untuk memperluas layanan publik berbasis sistem elektronik. Di sisi lain, peningkatan akses digital juga membawa risiko baru, khususnya terhadap perlindungan anak di ruang digital.

Sebagai respons atas kondisi tersebut, pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Penyelenggara Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP TUNAS) yang mulai diimplementasikan secara efektif pada tahun 2026. Regulasi ini mengatur kewajiban perlindungan anak dalam penyelenggaraan sistem elektronik serta peran pemerintah, termasuk pemerintah daerah.

Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab strategis dalam memastikan layanan digital yang diselenggarakan aman, ramah anak, serta sejalan dengan kebijakan nasional perlindungan anak.

Ruang Lingkup Kebijakan PP TUNAS

PP TUNAS mengatur antara lain:

• Perlindungan anak dalam penggunaan sistem elektronik

• Kewajiban penyelenggara sistem elektronik

• Pengendalian konten dan akses digital ramah anak

• Peran pemerintah daerah dalam edukasi, pengawasan, dan kebijakan pendukung

Implementasi kebijakan ini membutuhkan kesiapan aparatur pemerintah daerah, baik dari sisi pemahaman regulasi maupun tata kelola teknis.

Tantangan Pemerintah Daerah Tahun 2026

Beberapa tantangan yang dihadapi pemerintah daerah antara lain:

• Penyesuaian layanan publik digital agar ramah anak

• Penguatan koordinasi lintas OPD

• Integrasi kebijakan perlindungan anak dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik

• Peningkatan literasi digital masyarakat

Implementasi PP TUNAS Tahun 2026 menuntut peran aktif pemerintah daerah dalam menciptakan ekosistem digital yang aman dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas aparatur menjadi langkah penting untuk mendukung kebijakan perlindungan anak di ruang digital.

PENAWARAN BIMTEK

Bimbingan Teknis Perlindungan Anak & Tata Kelola Digital Tahun 2026

(Implementasi PP TUNAS di Pemerintah Daerah)

Dalam rangka mendukung kesiapan pemerintah daerah dalam mengimplementasikan PP TUNAS sebagai kebijakan perlindungan anak di ruang digital tahun 2026, bersama ini LINKPEMDA menawarkan pelaksanaan:

Bimbingan Teknis Perlindungan Anak & Tata Kelola Digital Tahun 2026
(Implementasi PP TUNAS di Pemerintah Daerah)

Tujuan Kegiatan

Kegiatan bimtek ini bertujuan untuk:

• Meningkatkan pemahaman ASN terhadap substansi PP TUNAS

• Memberikan pemahaman teknis terkait peran dan kewenangan pemerintah daerah

• Mendukung penyelenggaraan layanan publik digital yang aman dan ramah anak

• Memperkuat tata kelola sistem elektronik di lingkungan pemerintah daerah

Materi Bimtek

Materi yang disampaikan meliputi:

• Kebijakan nasional perlindungan anak di ruang digital

• Substansi dan implementasi PP TUNAS

• Peran pemerintah daerah dalam pengawasan dan edukasi digital

• Tata kelola layanan publik berbasis sistem elektronik

• Sinkronisasi kebijakan perlindungan anak dengan regulasi terkait

Sasaran Peserta

• ASN Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota

• OPD terkait perlindungan anak dan layanan digital

• Dinas Kominfo, Dinas Pendidikan, dan OPD teknis lainnya

• Pengelola sistem informasi pemerintah daerah

JADWAL PELAKSANAAN

Periode: Januari – Desember 2026
Durasi: 2 hari per sesi
Format: Tatap muka & Online (Zoom)

📍 Lokasi:
Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Makassar, Lombok

Pilihan Paket & Kontribusi Peserta

PEMBAYARAN

Pembayaran dapat dilakukan:

• On the spot saat registrasi

• Atau transfer ke:

Bank BRI
No. Rekening: 0424-01-000925-30-7
A.n.: LINKPEMDA

FASILITAS PESERTA

✔ Akomodasi (Paket A & B)
✔ Sertifikat Bimbingan Teknis
✔ Modul & Makalah
✔ Seminar Kit
✔ Konsumsi & Coffee Break
✔ Rekaman & E-Modul (Peserta Online)

KONTAK RESMI

📱 WhatsApp: +62 813-8766-6605
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com

Tahun 2026 merupakan fase krusial dalam transformasi pengadaan barang/jasa pemerintah daerah. Penerapan e-Katalog versi 6 (V6) yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) telah menjadi kebutuhan wajib bagi seluruh aparatur pemerintah daerah yang terlibat dalam perencanaan, penganggaran, pengadaan, dan pelaporan keuangan.

Integrasi sistem ini tidak hanya bertujuan mempercepat proses pengadaan, tetapi juga memastikan kesesuaian antara perencanaan, anggaran, kontrak, pembayaran, dan pelaporan, sekaligus meminimalkan risiko kesalahan administrasi serta temuan pemeriksaan.

Sejalan dengan kebijakan nasional penguatan tata kelola dan digitalisasi pemerintahan, LINKPEMDA menyelenggarakan Bimbingan Teknis Nasional (BIMTEK WAJIB ASN 2026) sebagai upaya peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah agar mampu mengimplementasikan integrasi e-Katalog, SIPD, dan SAKTI secara tepat, patuh regulasi, dan aplikatif.

Tujuan Kegiatan

Bimbingan teknis ini bertujuan untuk:

• Meningkatkan pemahaman ASN terhadap integrasi e-Katalog V6 dengan SIPD dan SAKTI

• Memperkuat kompetensi teknis pelaksanaan e-Purchasing yang selaras dengan penganggaran daerah

• Mencegah kesalahan administrasi dan potensi temuan audit pengadaan

• Mendorong pengadaan barang/jasa yang transparan, efisien, dan akuntabel

• Mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah berbasis sistem terintegrasi

Materi Bimbingan Teknis

Materi disusun berbasis regulasi terbaru dan praktik lapangan, meliputi:

1. Kebijakan Nasional Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2026

2. Penerapan e-Katalog Versi 6 (V6) dalam e-Purchasing Pemerintah

3. Integrasi e-Katalog dengan SIPD Perencanaan dan Penganggaran

4. Integrasi e-Katalog dengan Sistem Keuangan (SAKTI)

5. Alur Transaksi Pengadaan dari Perencanaan hingga Pembayaran

6. Penatausahaan dan Pelaporan Pengadaan Terintegrasi

7. Pengendalian, Monitoring, dan Audit Pengadaan Pemerintah

8. Studi Kasus & Best Practice Implementasi di Pemerintah Daerah

9. Diskusi Teknis dan Solusi Permasalahan Lapangan

Sasaran Peserta

Bimtek ini wajib dan sangat direkomendasikan bagi:

• Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

• Pejabat Pengadaan dan Pokja Pemilihan

• Pengelola UKPBJ / ULP

• Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD)

• Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pembantu

• Perencana OPD dan Pengelola SIPD

• Auditor/APIP dan Pengawas Internal

• ASN yang terlibat dalam pengadaan dan keuangan daerah

(Sasaran peserta bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan kebutuhan instansi.)

Dasar Hukum

Pelaksanaan kegiatan ini berpedoman pada:

• UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

• Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

• Perpres Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Perpres PBJ

• Peraturan LKPP tentang Katalog Elektronik dan e-Purchasing

• Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

• Kebijakan nasional integrasi SIPD dan sistem keuangan pemerintah

Susunan Acara (2 Hari / 16 JP)

Hari Pertama

08.00 – 09.00 Registrasi & Pembukaan
09.00 – 10.30 Kebijakan PBJ & Transformasi Digital Pengadaan
10.30 – 11.00 Coffee Break
11.00 – 12.30 e-Katalog V6 & Mekanisme e-Purchasing
12.30 – 13.30 ISHOMA
13.30 – 15.00 Integrasi e-Katalog dengan SIPD & SAKTI
15.00 – 15.30 Coffee Break
15.30 – 17.00 Studi Kasus & Diskusi Teknis

Hari Kedua

08.30 – 09.00 Review Materi
09.00 – 10.30 Sinkronisasi Anggaran, Kontrak, dan Pembayaran
10.30 – 11.00 Coffee Break
11.00 – 12.30 Penatausahaan & Pelaporan Pengadaan Terintegrasi
12.30 – 13.30 ISHOMA
13.30 – 15.00 Best Practice & Pencegahan Temuan Audit
15.00 – 15.30 Coffee Break
15.30 – 16.30 Konsultasi Teknis & Penutup
16.30 Penyerahan Sertifikat

JADWAL PELAKSANAAN

Periode: Januari – Desember 2026
Durasi: 2 hari per sesi
Format: Tatap muka & Online (Zoom)

📍 Lokasi:
Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Makassar, Lombok

Pilihan Paket & Kontribusi Peserta

PEMBAYARAN

Pembayaran dapat dilakukan:

• On the spot saat registrasi

• Atau transfer ke:

Bank BRI
No. Rekening: 0424-01-000925-30-7
A.n.: LINKPEMDA

FASILITAS PESERTA

✔ Akomodasi (Paket A & B)
✔ Sertifikat Bimbingan Teknis
✔ Modul & Makalah
✔ Seminar Kit
✔ Konsumsi & Coffee Break
✔ Rekaman & E-Modul (Peserta Online)

KONTAK RESMI

📱 WhatsApp: +62 813-8766-6605
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com