Optimalisasi PAD, BLUD, TPP ASN, dan Transformasi Layanan Publik Digital

Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah (LINKPEMDA) menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Nasional Tahun 2026 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di seluruh Indonesia.
Kegiatan ini dirancang sebagai program peningkatan kapasitas aparatur yang komprehensif, aplikatif, dan berbasis regulasi nasional terbaru, guna menjawab tantangan tata kelola pemerintahan, keuangan daerah, pelayanan publik, serta transformasi digital pemerintahan.

Bimtek Nasional 2026 menjadi sarana strategis bagi pemerintah daerah untuk menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah, meningkatkan kinerja aparatur, serta mewujudkan pemerintahan yang profesional, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

Tujuan Penyelenggaraan Bimtek

1. Meningkatkan kapasitas ASN dan OPD dalam pengelolaan keuangan daerah, manajemen ASN, dan pelayanan publik berbasis kinerja.

2. Memastikan implementasi regulasi nasional terbaru Tahun 2026, termasuk Permendagri, Perpres, PP, dan kebijakan teknis lintas sektor.

3. Mendorong transformasi digital pemerintahan melalui penerapan e-Government, SIPD, SIKD, dan sistem layanan publik terintegrasi.

4. Menyediakan panduan praktis, studi kasus, dan template siap pakai yang dapat langsung diterapkan di instansi peserta.

5. Menguatkan prinsip good governance dan reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah daerah.

Materi Prioritas Bimtek Nasional 2026

1. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

• Strategi peningkatan PAD berbasis data dan potensi daerah

• Sinkronisasi perencanaan APBD, penganggaran, dan evaluasi kinerja

• Digitalisasi pajak dan retribusi daerah
  Dasar hukum: UU Pemerintahan Daerah, PP & Permendagri pengelolaan keuangan terbaru

2. Pengelolaan BLUD RSUD & Penyusunan RBA

• Penyusunan dan evaluasi Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA)

• Tata kelola keuangan BLUD berbasis kinerja dan layanan

• Pemanfaatan e-Katalog dalam pengadaan BLUD
  Dasar hukum: PP BLUD & Permendagri teknis BLUD terbaru

3. Implementasi TPP ASN Tahun 2026

• Penyusunan dasar hukum TPP ASN (Perkada/Perda)

• Perhitungan TPP berbasis beban kerja, kinerja, dan disiplin

• Integrasi TPP dengan SIPD dan sistem kepegawaian
  Dasar hukum: Permendagri terbaru tentang TPP ASN & sistem merit

4. Layanan Publik Digital & Digitalisasi Pemerintahan Desa

• Implementasi e-Government dan SPBE

• Integrasi sistem informasi layanan publik

• Digitalisasi layanan desa dan OPD

• Peningkatan kualitas pelayanan berbasis teknologi

5. Standar Harga Satuan Regional (SHSR) Terbaru

• Implementasi SHSR sebagai acuan perencanaan dan pengadaan

• Pencegahan pemborosan dan temuan audit

• Sinkronisasi SHSR dengan SIPD dan PBJ
  Dasar hukum: Peraturan Presiden terbaru tentang SHSR

6. Green Government & Net Zero Emission (NZE)

• Konsep pemerintahan ramah lingkungan

• Integrasi kebijakan pembangunan berkelanjutan

• Dukungan pemerintah daerah menuju target NZE nasional

7. Tata Kelola Pemerintahan & Reformasi Birokrasi

• Penyusunan peta proses bisnis instansi

• Penguatan SAKIP dan akuntabilitas kinerja

• Efisiensi organisasi dan layanan publik

8. Manajemen ASN & Kepemimpinan Pemerintahan

• Latsar CPNS

• Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA)

• Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP)

• Managing for Organizational Transformation (MOT)

9. Pengelolaan Pajak & Retribusi Daerah

• Optimalisasi PAD melalui pajak dan retribusi

• Monitoring dan analisis data penerimaan daerah

• Strategi peningkatan kepatuhan wajib pajak

10. Puskesmas & Layanan Kesehatan Primer

• Penerapan Rekam Medis Elektronik (RME)

• Integrasi Layanan Primer (ILP)

• Manajemen keuangan dan layanan Puskesmas

Metode Pelaksanaan

• Hybrid (Tatap Muka & Daring) – Fleksibel dan menjangkau seluruh Indonesia

• Interaktif & Praktis – Diskusi, studi kasus, simulasi, dan evaluasi

• Modul Lengkap & Template Dokumen – Siap diterapkan di instansi

• Sertifikat Resmi Nasional – Dapat digunakan sebagai bukti peningkatan kompetensi ASN

Sasaran Peserta

• ASN dan pejabat OPD Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota

• BPKAD, BKD/BKPSDM, Bappeda, Inspektorat

• Pengelola BLUD RSUD & Puskesmas

• Pejabat Pengadaan dan Tim PBJ

• Aparatur desa dan OPD teknis terkait

Keunggulan LINKPEMDA

✅ Lembaga resmi dan terdaftar di Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum)
✅ Narasumber berpengalaman dari unsur kementerian, praktisi, dan profesional
✅ Materi selalu update regulasi 2026
✅ Pendampingan pasca-bimtek untuk implementasi di instansi
✅ Sertifikat resmi & dapat diverifikasi

Informasi & Pendaftaran Resmi

🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com
📱 WhatsApp: +62 813-8766-6605