Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) membutuhkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang transparan, terukur, dan berorientasi pada hasil. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan kewajiban setiap instansi pemerintah untuk menilai capaian sasaran strategis, efektivitas program, dan akuntabilitas penggunaan anggaran.

Melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) SAKIP & LAKIP 2025, pemerintah daerah (Pemda), OPD, dan ASN akan memperoleh pemahaman regulasi terbaru, teknik penyusunan laporan kinerja, serta strategi meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja instansi.

Dasar Hukum

Pelaksanaan Bimtek ini merujuk pada regulasi terbaru, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

4. Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

5. Regulasi teknis terbaru terkait penyusunan SAKIP dan LAKIP 2025 dari KemenPANRB dan Bappenas.

Maksud dan Tujuan

1. Memberikan pemahaman kepada ASN dan OPD mengenai konsep, regulasi, dan implementasi SAKIP & LAKIP.

2. Melatih peserta dalam penyusunan Laporan Kinerja (LAKIP) sesuai pedoman terbaru.

3. Meningkatkan akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi kinerja instansi pemerintah.

4. Menyediakan forum diskusi dan sharing best practice antar pemerintah daerah.

Materi Bimtek

1. Kebijakan terbaru Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 2025.

2. Teknik penyusunan Perjanjian Kinerja (PK), Indikator Kinerja Utama (IKU), dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK).

3. Panduan lengkap penyusunan Laporan Kinerja (LAKIP) instansi pemerintah.

4. Evaluasi akuntabilitas kinerja berbasis regulasi terbaru KemenPANRB.

5. Strategi meningkatkan nilai SAKIP Pemda melalui inovasi tata kelola kinerja.

Peserta Bimtek

• Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintah daerah.

• Kepala OPD, pejabat struktural, dan pejabat fungsional perencana.

• Tim penyusun perencanaan, penganggaran, serta penyusun laporan kinerja.

Output yang Diharapkan

1. Peserta mampu memahami regulasi terbaru terkait SAKIP & LAKIP 2025.

2. Peserta dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sesuai standar.

3. Peningkatan nilai SAKIP di lingkungan pemerintah daerah.

4. Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang transparan dan profesional.

Penutup

Melalui Bimtek Nasional SAKIP & LAKIP 2025, diharapkan pemerintah daerah semakin siap menghadapi tuntutan akuntabilitas publik, pengukuran kinerja, serta peningkatan kualitas pelayanan masyarakat. Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Pelatihan Aparatur Daerah: RPJMD & RKPD sebagai Instrumen Utama Perencanaan Pembangunan
Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan pembangunan yang selaras dengan RPJMN, RKPD Nasional, serta regulasi terbaru Kemendagri.

Seiring dengan terbitnya Permendagri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2026 dan ketentuan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diperlukan peningkatan kapasitas aparatur dalam penyusunan dokumen perencanaan agar konsisten, akuntabel, dan terintegrasi dengan penganggaran (APBD).

Bimtek ini menjadi solusi untuk memperkuat pemahaman teknis dan penyelarasan RPJMD dan RKPD sesuai regulasi terbaru.

Tujuan

1. Memahami kerangka regulasi penyusunan RPJMD dan RKPD terbaru.

2. Meningkatkan kemampuan teknis ASN/OPD dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah.

3. Mengintegrasikan dokumen perencanaan dengan penganggaran (APBD) sesuai Permendagri.

4. Memberikan template, format, dan studi kasus RPJMD & RKPD.

Materi Utama

1. Kerangka Hukum Penyusunan RPJMD & RKPD

   • UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

   • UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

   • UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah

2. Pedoman Penyusunan RPJMD 2025–2029

   • Prinsip, tahapan, dan penyelarasan dengan RPJMN

   • Integrasi indikator kinerja & visi-misi kepala daerah

3. Pedoman Penyusunan RKPD 2026

   • Berdasarkan Permendagri No. 10 Tahun 2025

   • Keterkaitan dengan APBD & evaluasi pembangunan daerah

4. Studi Kasus & Workshop

   • Penyusunan draft bab RPJMD dan RKPD dengan template resmi

   • Simulasi evaluasi konsistensi rencana & anggaran

Peserta Sasaran

• Sekretaris Daerah & Kepala Bappeda

• Kepala OPD & Bagian Perencanaan

• BPKAD & Bagian Keuangan Daerah

• Inspektorat/SPI terkait pengawasan pembangunan

Dasar Hukum

1. Permendagri Nomor 10 Tahun 2025 — Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2026.

2. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 — Tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan perda RPJPD dan RPJMD, serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

3. Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 — Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 — Pemerintahan Daerah.

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 — Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 — Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah.

Metode Pelaksanaan

• Pemaparan regulasi & kebijakan terbaru

• Diskusi dan studi kasus

• Workshop teknis penyusunan RPJMD & RKPD

• Pre-test & post-test peningkatan kompetensi

Output yang Diharapkan

• Peserta memahami regulasi terbaru penyusunan RPJMD & RKPD.

• Tersedianya template dokumen RPJMD & RKPD yang siap digunakan.

• Peningkatan kualitas dokumen perencanaan daerah yang lebih akuntabel dan terukur.

Tata kelola pemerintahan daerah tahun 2025 menghadapi tantangan besar: regulasi baru, tuntutan transparansi, dan akuntabilitas publik. Pemerintah daerah perlu memperkuat sistem perencanaan, pengawasan, dan pelaporan agar selaras dengan regulasi terbaru, termasuk Permendagri Nomor 2 Tahun 2025, Permendagri 15 Tahun 2024, dan Permendagri 10 Tahun 2025.

Melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) Tata Kelola Pemerintahan Daerah 2025, LINKPEMDA menghadirkan solusi praktis untuk OPD, Inspektorat, dan pejabat daerah dalam meningkatkan kapasitas pengelolaan pemerintahan sesuai aturan terkini.

🎯 Tujuan Bimtek

• Memberikan pemahaman regulasi terbaru tata kelola pemerintahan daerah.

• Melatih kemampuan menyusun RKPD & APBD sesuai pedoman resmi Kemendagri.

• Menguatkan pembinaan dan pengawasan internal melalui ITKPD.

• Menyediakan template & rekomendasi implementasi tata kelola.

📚 Materi Utama

1. Kerangka Hukum & Regulasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah
   (UU 1/2022, Permendagri 2/2025, Perpres Reformasi Birokrasi).

2. Perencanaan Daerah (RKPD & APBD)
   Berdasarkan Permendagri 10/2025 dan 15/2024.

3. Pembinaan & Pengawasan Pemerintahan Daerah
   Strategi, mekanisme, dan praktik ITKPD.

4. Studi Kasus & Workshop
   Penyusunan rencana tindak lanjut & evaluasi kinerja OPD.

👥 Peserta Sasaran

• Sekretaris Daerah, Kepala OPD, BPKAD.

• Bagian Hukum, Perencanaan, & Keuangan Daerah.

• Inspektorat & SPI.

• ASN terkait pengawasan, evaluasi, dan pelaporan.

🏛️ Dasar Hukum Bimtek

1. Permendagri Nomor 2 Tahun 2025 — Perencanaan, Pembinaan, dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

2. Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 — Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025.

3. Permendagri Nomor 10 Tahun 2025 — Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2026.

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 — Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 — Grand Design Reformasi Birokrasi 2010–2025.

6. Dokumen ITKPD & Evaluasi Nasional Kemendagri/BSKDN.

📅 Jadwal & Lokasi

📍 Jakarta, Bandung, Yogyakarta (atau sesuai permintaan instansi)
📆 Durasi: 1–2 Hari (Fleksibel sesuai kebutuhan OPD)

📝 Fasilitas Peserta

• Modul & bahan ajar (hardcopy + softcopy).

• Sertifikat resmi Bimtek.

• Coffee break & lunch.

• Dokumentasi & laporan hasil Bimtek.

Transformasi birokrasi menuju Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) mendorong instansi pemerintah untuk melakukan percepatan digitalisasi tata naskah dinas. Surat masuk dan arsip elektronik harus dikelola secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Sebagai tindak lanjut kebijakan tersebut, Pemerintah bersama Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Kementerian PANRB, Kementerian Kominfo, dan BSSN telah mengembangkan aplikasi SRIKANDI (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi) sebagai aplikasi umum nasional di bidang kearsipan dinamis.

Namun dalam praktiknya, masih banyak ASN di pemerintah daerah yang belum memahami secara menyeluruh tata cara pengelolaan surat masuk, disposisi, dan tata naskah dinas melalui aplikasi SRIKANDI. Oleh sebab itu, diperlukan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Surat Masuk Berbasis SRIKANDI agar implementasi dapat berjalan optimal.

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

5. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE.

6. Keputusan Menteri PANRB Nomor 679 Tahun 2020 tentang Penetapan Aplikasi SRIKANDI sebagai Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis.

7. Surat Edaran Bersama 4 Lembaga Tahun 2020 (ANRI, KemenPANRB, Kominfo, dan BSSN) tentang Implementasi Aplikasi SRIKANDI.

8. Peraturan ANRI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI).

9. Peraturan ANRI Nomor 8 Tahun 2022 tentang Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan ANRI.

10. Peraturan ANRI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Klasifikasi Arsip di Lingkungan ANRI.

11. Peraturan ANRI Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Kearsipan.

TUJUAN KEGIATAN

1. Memberikan pemahaman regulasi dan kebijakan terbaru tentang tata naskah dinas berbasis elektronik.

2. Membekali ASN dengan keterampilan teknis dalam mengelola surat masuk dan arsip digital melalui aplikasi SRIKANDI.

3. Mendukung percepatan implementasi SPBE di pemerintah daerah.

4. Menumbuhkan budaya kerja modern, efektif, transparan, dan akuntabel dalam pengelolaan arsip.

MATERI BIMTEK

1. Kebijakan Nasional tentang SPBE dan Digitalisasi Kearsipan.

2. Tata Naskah Dinas dan Manajemen Arsip sesuai regulasi terbaru.

3. Pengenalan dan fitur utama Aplikasi SRIKANDI.

4. Pengelolaan Surat Masuk dan Disposisi secara elektronik.

5. Integrasi klasifikasi arsip & jadwal retensi arsip sesuai regulasi terbaru (ANRI 8 & 9/2022).

6. Praktik langsung penggunaan aplikasi SRIKANDI (hands-on practice).

7. Studi kasus implementasi di daerah.

SASARAN PESERTA

• Pejabat struktural,

• Arsiparis,

• Staf Tata Usaha,

• Operator Aplikasi SRIKANDI,

• ASN yang bertugas di bidang persuratan dan kearsipan pada pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota.

METODE PELAKSANAAN

1. Ceramah interaktif untuk regulasi dan kebijakan.

2. Diskusi dan tanya jawab mendalami implementasi daerah.

3. Praktik/Simulasi langsung penggunaan aplikasi SRIKANDI.

4. Studi kasus berbasis pengalaman lapangan.

WAKTU DAN TEMPAT

Jadwal pelaksanaan mengikuti agenda LINKPEMDA atau menyesuaikan kebutuhan instansi 

NARASUMBER / INSTRUKTUR

• Perwakilan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).

• Kementerian PANRB / Kementerian Kominfo.

• Praktisi dan konsultan tata naskah dinas elektronik & aplikasi SRIKANDI.

PENYELENGGARA

Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah (LINKPEMDA)
Di bawah binaan Kementerian Dalam Negeri RI
Alamat:  Bekasi, Jawa Barat – Indonesia
Website: www.linkpemda.com
Email: info@linkpemda.com
Kontak: +62 813-8766-6605 (Bapak Andi Hasan Lamba)

X. PENUTUP

Melalui kegiatan Bimtek ini diharapkan aparatur pemerintah daerah mampu menerapkan tata naskah dinas berbasis digital secara optimal melalui aplikasi SRIKANDI, sehingga tercapai tata kelola pemerintahan yang lebih modern, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai tuntutan reformasi birokrasi.

Aparatur Sipil Negara (ASN) dituntut untuk memiliki kompetensi yang tinggi, adaptif terhadap perubahan, serta mampu mengelola pemerintahan, keuangan, dan pelayanan publik secara efektif, efisien, serta akuntabel.

Perkembangan regulasi terbaru dan percepatan transformasi digital menuntut ASN untuk menguasai keterampilan teknis maupun manajerial dalam:

1. Tata kelola pemerintahan yang sesuai regulasi.

2. Pengelolaan keuangan daerah berbasis akuntabilitas dan transparansi.

3. Penerapan digitalisasi layanan publik yang mendukung prinsip good governance.

Bimtek ini hadir untuk menjawab kebutuhan ASN lintas sektor dalam memahami regulasi terkini serta penerapan teknologi digital yang mendukung reformasi birokrasi menuju pemerintahan modern.

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

7. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

8. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

9. PermenPAN-RB Nomor 11 Tahun 2024 tentang Jabatan Pelaksana ASN.

10. Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit Jabatan Fungsional.

TUJUAN

1. Meningkatkan kompetensi ASN dalam memahami dan mengimplementasikan regulasi terbaru.

2. Mendorong tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berbasis kinerja.

3. Mengoptimalkan pemanfaatan digitalisasi (SPBE, e-Gov, SIPD, e-Katalog, Satu Data Indonesia).

4. Mendukung reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

MATERI BIMTEK

1. Kebijakan Nasional Peningkatan Kompetensi ASN sesuai UU No. 5 Tahun 2014 & Regulasi Turunannya.

2. Tata Kelola Pemerintahan Modern berbasis regulasi & digitalisasi.

3. Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai Permendagri No. 77 Tahun 2020.

4. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sesuai Perpres No. 46 Tahun 2025.

5. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) & Satu Data Indonesia.

6. Digitalisasi Pelayanan Publik berbasis teknologi informasi.

7. Strategi Good Governance, Transparansi, dan Akuntabilitas ASN.

SASARAN PESERTA

• Pejabat Struktural (Eselon II, III, IV).

• Pejabat Fungsional ASN.

• Bendahara, PPK, PPTK, dan staf pengelola keuangan.

• ASN dari OPD, BPKAD, Bappeda, Inspektorat, RSUD/BLUD, dan lembaga terkait.

METODE

• Ceramah Interaktif.

• Diskusi & Tanya Jawab.

• Studi Kasus & Simulasi.

• Pendampingan Teknis.

WAKTU & TEMPAT

Waktu : Disesuaikan (2–3 hari kerja).
Tempat : Hotel / Ruang Diklat / Online Hybrid.

NARASUMBER

• Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

• Kementerian PANRB.

• Lembaga Administrasi Negara (LAN).

• Badan Kepegawaian Negara (BKN).

• Akademisi & Praktisi Tata Kelola Pemerintahan Digital.

PENYELENGGARA

Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah (LINK PEMDA)
📍 Bekasi, Jawa Barat – Indonesia
🌐 www.linkpemda.com | ✉️ info@linkpemda.com | 📱 WA: +62 813-8766-6605

Bimtek ini fokus pada mitigasi, kesiapsiagaan, dan koordinasi penanganan bencana di tingkat pemerintah daerah.

Tujuan:

• Meningkatkan kemampuan mitigasi dan respon bencana.

• Memastikan koordinasi penanggulangan bencana efektif.

• Meningkatkan keselamatan masyarakat dan infrastruktur.

Sasaran Peserta:
Pejabat dan staf BPBD, petugas lapangan, serta tim koordinasi penanggulangan bencana.

Materi Inti:

• Manajemen risiko dan mitigasi bencana

• Strategi koordinasi dan tanggap darurat

• Penanganan korban dan logistik bencana

• Simulasi dan evaluasi kesiapsiagaan

Fasilitas:
Modul lengkap, sertifikat resmi (online + barcode), dokumentasi kegiatan, konsultasi pasca-diklat

Bimtek ini membekali aparatur kemampuan pengelolaan informasi publik, teknologi informasi, dan komunikasi digital pemerintah.

Tujuan:

• Meningkatkan efektivitas komunikasi dan pelayanan publik.

• Mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi di instansi.

• Memastikan keterbukaan informasi dan keamanan data.

Sasaran Peserta:
Pejabat dan staf Dinas Kominfo, pengelola website dan media digital pemerintah, analis data.

Materi Inti:

• Manajemen informasi publik

• Pengelolaan media digital pemerintah

• Keamanan data dan sistem TI

• Strategi komunikasi publik efektif

Fasilitas:
Modul lengkap, sertifikat resmi (online + barcode), dokumentasi kegiatan, konsultasi pasca-diklat

Bimtek ini menyiapkan aparatur untuk mengelola destinasi wisata, promosi, dan meningkatkan kualitas pelayanan wisatawan.

Tujuan:

• Meningkatkan kompetensi manajemen pariwisata.

• Mengoptimalkan promosi dan pengembangan destinasi.

• Meningkatkan kualitas pelayanan bagi wisatawan.

Sasaran Peserta:
Pejabat dan staf Dinas Pariwisata, pengelola destinasi wisata, dan promotor wisata.

Materi Inti:

• Strategi pengembangan destinasi wisata

• Promosi dan branding pariwisata daerah

• Manajemen layanan wisatawan

• Pengelolaan event dan kegiatan pariwisata

Fasilitas:
Modul lengkap, sertifikat resmi (online + barcode), dokumentasi kegiatan, konsultasi pasca-diklat

Bimtek ini membekali aparatur kemampuan mengelola lingkungan hidup, mitigasi dampak, dan program konservasi alam sesuai regulasi terbaru.

Tujuan:

• Meningkatkan kemampuan pengelolaan lingkungan hidup.

• Memastikan pelaksanaan program konservasi sesuai peraturan.

• Mengurangi dampak negatif pembangunan terhadap lingkungan.

Sasaran Peserta:
Pejabat dan staf Dinas Lingkungan Hidup, pengelola program konservasi, dan teknisi lingkungan.

Materi Inti:

• Manajemen sampah dan limbah

• Pengawasan kualitas udara dan air

• Program konservasi dan mitigasi lingkungan

• Strategi pengelolaan sumber daya alam

Fasilitas:
Modul lengkap, sertifikat resmi (online + barcode), dokumentasi kegiatan, konsultasi pasca-diklat

Bimtek ini dirancang untuk aparatur yang menangani manajemen transportasi, keselamatan jalan, dan pengembangan moda transportasi di wilayahnya.

Tujuan:

• Memahami manajemen transportasi publik.

• Meningkatkan keselamatan dan pelayanan transportasi.

• Mengoptimalkan pengawasan moda transportasi.

Sasaran Peserta:
Pejabat dan staf Dinas Perhubungan, pengawas transportasi, dan perencana transportasi.

Materi Inti:

• Manajemen transportasi darat, laut, dan udara

• Strategi keselamatan dan keamanan transportasi

• Perencanaan dan pengembangan moda transportasi

• Integrasi transportasi dalam pembangunan wilayah

Fasilitas:
Modul lengkap, sertifikat resmi (online + barcode), dokumentasi kegiatan, konsultasi pasca-diklat

Bimtek ini fokus pada pengelolaan program kesejahteraan masyarakat, bantuan sosial, dan pelayanan perlindungan sosial di pemerintah daerah.

Tujuan:

• Memahami regulasi sosial terbaru.

• Mengelola program kesejahteraan dan bantuan sosial secara efektif.

• Meningkatkan kualitas layanan masyarakat.

Sasaran Peserta:
Pejabat dan staf Dinas Sosial, pengelola bantuan sosial, dan program perlindungan masyarakat.

Materi Inti:

• Pengelolaan program bantuan sosial

• Evaluasi efektivitas program sosial

• Integrasi data penerima manfaat

• Mitigasi dan penanganan masalah sosial

Fasilitas:
Modul lengkap, sertifikat resmi (online + barcode), dokumentasi kegiatan, konsultasi pasca-diklat

Bimtek ini membekali aparatur dengan kemampuan merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi pembangunan infrastruktur publik sesuai regulasi terbaru. Fokus pada pembangunan jalan, jembatan, drainase, dan fasilitas umum.

Tujuan:

• Meningkatkan kompetensi teknis aparatur PUPR.

• Menerapkan regulasi pembangunan secara profesional.

• Mengoptimalkan perencanaan dan pengawasan proyek.

Sasaran Peserta:
Pejabat dan staf teknis PUPR, perencana kota, dan tenaga pengelola proyek infrastruktur.

Materi Inti:

• Perencanaan dan pengawasan proyek infrastruktur

• Pengelolaan anggaran PUPR sesuai regulasi

• Strategi pengadaan barang/jasa konstruksi

• Pemeliharaan dan manajemen aset publik

Fasilitas:
Modul lengkap, sertifikat resmi (online + barcode), dokumentasi kegiatan, konsultasi pasca-diklat