Penguatan Tata Kelola Pemerintahan, Kelembagaan, Administrasi Pemerintahan, Koordinasi, Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

LINKPEMDA menyelenggarakan program Bimbingan Teknis (Bimtek) Pemerintahan & Tata Kelola Pemerintah Daerah Tahun 2027 sebagai sarana peningkatan kompetensi aparatur pemerintah daerah dalam memahami, melaksanakan dan mengembangkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Program ini dirancang secara praktis, aplikatif dan berbasis kebutuhan pemerintah daerah, dengan berbagai tema yang dapat dipilih dan disesuaikan dengan tugas, fungsi, kebutuhan organisasi serta permasalahan aktual dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

MATERI DAN PILIHAN TEMA BIMTEK PEMERINTAHAN & TATA KELOLA 2027

1. Bimtek Tata Kelola Pemerintahan Daerah

Membahas prinsip, mekanisme dan strategi membangun tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Pembahasan mencakup penguatan kelembagaan, proses kerja, koordinasi, pengawasan dan peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.

2. Bimtek Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Membahas prinsip dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembagian urusan pemerintahan, pelaksanaan kewenangan serta koordinasi antarperangkat daerah.

3. Bimtek Administrasi Pemerintahan Daerah

Membahas tata cara penyelenggaraan administrasi pemerintahan secara tertib, efektif dan akuntabel sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah.

4. Bimtek Penguatan Kelembagaan Pemerintah Daerah

Membahas strategi penguatan kelembagaan perangkat daerah agar struktur organisasi, tugas, fungsi, kewenangan dan proses kerja dapat berjalan secara efektif.

5. Bimtek Analisis dan Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah

Membahas teknik melakukan analisis terhadap struktur, tugas, fungsi, beban kerja dan efektivitas kelembagaan perangkat daerah serta strategi perbaikannya.

6. Bimtek Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Membahas strategi membangun koordinasi yang efektif antara kepala daerah, Sekretariat Daerah, perangkat daerah dan unit kerja lainnya dalam pelaksanaan program pemerintahan.

7. Bimtek Pembagian Urusan Pemerintahan dan Kewenangan Daerah

Membahas pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota serta implikasinya terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

8. Bimtek Penyusunan dan Penataan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemerintahan

Membahas teknik penyusunan, penataan, penerapan dan evaluasi SOP untuk menciptakan proses kerja pemerintahan yang lebih standar, efektif dan terukur.

9. Bimtek Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja

Membahas teknik penyusunan Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) sebagai dasar penataan organisasi, kebutuhan pegawai dan pembagian tugas.

10. Bimtek Penyusunan Peta Proses Bisnis Pemerintah Daerah

Membahas pemetaan proses bisnis organisasi untuk mengetahui hubungan antarproses, unit kerja dan output sehingga penyelenggaraan pemerintahan menjadi lebih terintegrasi.

11. Bimtek Manajemen Pemerintahan Daerah

Membahas konsep dan strategi manajemen pemerintahan yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, koordinasi, pengendalian dan evaluasi.

12. Bimtek Kepemimpinan Pemerintahan Daerah

Membahas penguatan kemampuan kepemimpinan pejabat pemerintah daerah dalam mengambil keputusan, mengelola organisasi, membangun koordinasi dan mendorong pencapaian tujuan organisasi.

13. Bimtek Pengambilan Keputusan bagi Pejabat Pemerintah Daerah

Membahas teknik pengambilan keputusan yang sistematis, objektif dan berbasis data dengan mempertimbangkan risiko, ketentuan yang berlaku dan kepentingan pelayanan masyarakat.

14. Bimtek Manajemen Konflik dalam Pemerintahan Daerah

Membahas identifikasi sumber konflik, teknik komunikasi, negosiasi dan strategi penyelesaian konflik dalam lingkungan pemerintahan.

15. Bimtek Komunikasi Pemerintahan

Membahas strategi komunikasi internal dan eksternal pemerintah daerah untuk meningkatkan koordinasi, penyampaian informasi, hubungan kelembagaan dan kepercayaan masyarakat.

16. Bimtek Pengelolaan Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah

Membahas pengelolaan administrasi perkantoran secara efektif, tertib dan profesional, termasuk tata naskah, pengarsipan, pelayanan administrasi dan koordinasi pekerjaan.

17. Bimtek Tata Naskah Dinas Pemerintah Daerah

Membahas prinsip dan tata cara penyusunan, pengelolaan dan penggunaan naskah dinas di lingkungan pemerintah daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

18. Bimtek Pengelolaan Arsip dan Dokumentasi Pemerintahan

Membahas pengelolaan arsip dan dokumentasi pemerintahan mulai dari penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, penyimpanan hingga penyusutan arsip.

19. Bimtek Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Membahas mekanisme pengawasan penyelenggaraan pemerintahan serta strategi meningkatkan kepatuhan, efektivitas program dan akuntabilitas perangkat daerah.

20. Bimtek Penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Membahas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) untuk meningkatkan efektivitas kegiatan, keandalan pelaporan, pengamanan aset serta kepatuhan terhadap ketentuan.

21. Bimtek Manajemen Risiko Pemerintah Daerah

Membahas proses identifikasi, analisis, evaluasi dan pengendalian risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Materi diarahkan untuk membantu perangkat daerah mengantisipasi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi.

22. Bimtek Good Governance Pemerintah Daerah

Membahas penerapan prinsip good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui penguatan transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas dan kepatuhan.

23. Bimtek Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel

Membahas strategi membangun pemerintahan yang bersih melalui penguatan integritas, pengendalian internal, transparansi, akuntabilitas dan pencegahan penyimpangan.

24. Bimtek Integritas dan Etika Pemerintahan

Membahas penguatan integritas dan etika aparatur dalam menjalankan tugas pemerintahan serta membangun budaya kerja yang profesional dan bertanggung jawab.

25. Bimtek Pencegahan Korupsi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Membahas identifikasi risiko korupsi serta strategi pencegahan melalui penguatan tata kelola, pengendalian internal, transparansi dan integritas aparatur.

26. Bimtek Pengelolaan Pengaduan Pemerintahan

Membahas mekanisme penerimaan, pencatatan, verifikasi, penanganan, penyelesaian dan pelaporan pengaduan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

27. Bimtek Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan

Membahas mekanisme monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pemerintah daerah untuk mengetahui capaian, hambatan dan kebutuhan perbaikan.

28. Bimtek Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)

Membahas proses penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), pengumpulan data, penyajian informasi kinerja serta pemenuhan ketentuan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

29. Bimtek Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)

Membahas pemahaman dan proses evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah serta strategi meningkatkan kualitas capaian kinerja pemerintah daerah.

30. Bimtek Inovasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Membahas strategi mengembangkan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, kualitas pelayanan dan penyelesaian permasalahan daerah.

TUJUAN BIMTEK

Program Bimtek Pemerintahan & Tata Kelola Pemerintah Daerah Tahun 2027 bertujuan untuk:

• Meningkatkan pemahaman aparatur terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

• Meningkatkan kompetensi aparatur dalam tata kelola pemerintahan.

• Memperkuat kelembagaan perangkat daerah.

• Meningkatkan efektivitas koordinasi antarperangkat daerah.

• Meningkatkan kualitas administrasi pemerintahan.

• Meningkatkan kemampuan penyusunan SOP dan proses bisnis.

• Meningkatkan kemampuan dalam penyusunan Anjab dan ABK.

• Memperkuat kemampuan kepemimpinan dan pengambilan keputusan.

• Meningkatkan kualitas komunikasi pemerintahan.

• Memperkuat pengawasan dan pengendalian internal.

• Meningkatkan penerapan SPIP dan manajemen risiko.

• Mendorong penerapan prinsip good governance.

• Memperkuat integritas dan etika aparatur.

• Mencegah potensi penyimpangan dan korupsi.

• Meningkatkan kualitas pengelolaan pengaduan masyarakat.

• Meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi pemerintahan.

• Meningkatkan kualitas penyusunan LPPD dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan.

• Mendorong inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

PESERTA BIMTEK

Program Bimtek ini diperuntukkan bagi:

• Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

• Sekretaris Daerah

• Asisten Sekretariat Daerah

• Kepala OPD/SKPD

• Sekretaris OPD/SKPD

• Kepala Bagian

• Camat

• Lurah

• Pejabat struktural dan fungsional

• Pejabat/staf bidang pemerintahan

• Bagian Organisasi

• Bagian Pemerintahan

• Inspektorat/APIP

• Pengelola administrasi pemerintahan

• Pengelola SOP dan proses bisnis

• Pengelola pengaduan masyarakat

• Aparatur pemerintah daerah lainnya yang terkait dengan tata kelola pemerintahan

METODE PELAKSANAAN

Bimtek dilaksanakan dengan pendekatan interaktif, aplikatif dan berbasis studi kasus, meliputi:

Pemaparan Materi

Pembahasan konsep, kebijakan, regulasi dan praktik tata kelola pemerintahan daerah.

Studi Kasus

Pembahasan berbagai permasalahan aktual dalam penyelenggaraan pemerintahan dan tata kelola organisasi.

Diskusi dan Tanya Jawab

Peserta dapat menyampaikan pertanyaan dan permasalahan sesuai kondisi masing-masing pemerintah daerah.

Simulasi dan Praktik

Pembahasan contoh penyusunan SOP, proses bisnis, Anjab/ABK, pengelolaan risiko, pengaduan dan evaluasi pemerintahan.

Evaluasi

Penguatan pemahaman peserta terhadap materi yang telah disampaikan.

PILIHAN PELAKSANAAN

BIMTEK TATAP MUKA

Pelaksanaan secara langsung bersama narasumber dan peserta dengan suasana pembelajaran yang interaktif dan aplikatif.

BIMTEK ONLINE

Pelaksanaan secara daring sehingga dapat diikuti peserta dari lokasi masing-masing.

IN-HOUSE TRAINING

Pelaksanaan khusus untuk Pemerintah Daerah/OPD dengan materi yang dapat disesuaikan berdasarkan kebutuhan, bidang tugas dan permasalahan tata kelola pemerintahan yang dihadapi instansi.

OUTPUT BIMTEK

Setelah mengikuti kegiatan, peserta diharapkan memiliki pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pemerintahan dan tata kelola pemerintah daerah serta mampu menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

Peserta diharapkan mampu:

• memahami prinsip penyelenggaraan pemerintahan daerah;

• memperkuat tata kelola organisasi;

• meningkatkan efektivitas kelembagaan;

• meningkatkan kualitas administrasi pemerintahan;

• menyusun SOP dan proses bisnis secara lebih baik;

• memahami Anjab dan ABK;

• meningkatkan kemampuan koordinasi dan kepemimpinan;

• meningkatkan kualitas pengambilan keputusan;

• memperkuat pengawasan dan pengendalian internal;

• menerapkan manajemen risiko;

• memperkuat integritas dan etika pemerintahan;

• meningkatkan pencegahan korupsi;

• meningkatkan pengelolaan pengaduan;

• meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi;

• meningkatkan kualitas LPPD dan EPPD;

• serta mendorong inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pembahasan dapat dikembangkan sesuai kebutuhan instansi melalui pendalaman regulasi, studi kasus, simulasi, praktik dan pembahasan permasalahan aktual pemerintahan dan tata kelola pemerintah daerah.

DASAR DAN REFERENSI KEBIJAKAN

Materi Bimtek disusun dengan memperhatikan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah yang berlaku pada saat pelaksanaan kegiatan, antara lain:

• Peraturan perundang-undangan mengenai Pemerintahan Daerah.

• Ketentuan mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah.

• Ketentuan mengenai administrasi pemerintahan.

• Ketentuan mengenai kelembagaan perangkat daerah.

• Ketentuan mengenai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

• Ketentuan mengenai manajemen risiko pemerintah.

• Ketentuan mengenai tata naskah dinas.

• Ketentuan mengenai pengelolaan arsip pemerintahan.

• Ketentuan mengenai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).

• Ketentuan mengenai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD).

• Ketentuan mengenai inovasi pemerintahan daerah.

• Ketentuan dan kebijakan lainnya yang berkaitan dengan pemerintahan dan tata kelola daerah.

Materi dan dasar hukum dapat diperbarui sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat pelaksanaan kegiatan.

INFORMASI MATERI DAN JADWAL

Untuk mendapatkan informasi lengkap mengenai 30 tema Bimtek Pemerintahan & Tata Kelola Pemerintah Daerah, jadwal, pilihan pelaksanaan dan program pelatihan lainnya, silakan menghubungi LINKPEMDA.

Website:
http://linkpemda.com

WhatsApp:
081387666605

KONSULTASI & PENDAFTARAN

LINKPEMDA siap membantu Pemerintah Daerah dan OPD dalam menentukan tema Bimtek yang sesuai dengan kebutuhan organisasi, bidang tugas dan permasalahan pemerintahan serta tata kelola yang dihadapi.

LINKPEMDA
Pusat Informasi, Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Pemerintah Daerah