Bimbingan Teknis peningkatan kompetensi bendahara dalam penatausahaan keuangan melalui sipd ri

Strategi Peningkatan Kompetensi Bendahara dalam Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang Akuntabel, Efektif, dan Terintegrasi Digital melalui SIPD RI

Dalam era transformasi digital pemerintahan dan reformasi pengelolaan keuangan daerah, bendahara pemerintah daerah dituntut untuk memiliki kompetensi yang profesional, adaptif, dan mampu memahami implementasi regulasi keuangan terbaru secara tepat dan terintegrasi melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI).

Sejalan dengan kebijakan nasional terkait digitalisasi tata kelola keuangan daerah, penerapan SIPD RI menjadi instrumen utama dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel.

Namun dalam praktik pelaksanaannya, masih banyak ditemukan berbagai kendala dan permasalahan, antara lain:

✔ Kesalahan penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan
✔ Ketidaksesuaian administrasi dengan regulasi terbaru
✔ Kendala implementasi SIPD RI dalam proses keuangan daerah
✔ Risiko temuan pemeriksaan terkait administrasi bendahara
✔ Keterlambatan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan
✔ Minimnya pemahaman teknis penggunaan SIPD RI secara optimal

Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas aparatur melalui kegiatan Bimbingan Teknis yang fokus pada penguatan kompetensi bendahara daerah berbasis SIPD RI dan regulasi keuangan terbaru tahun 2026 secara komprehensif, aplikatif, dan sesuai kebutuhan pemerintah daerah.

DASAR HUKUM

• UUD 1945
• UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
• UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
• UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
• PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
• Permendagri No. 77 Tahun 2020
• Kebijakan Implementasi SIPD RI
• Regulasi terbaru pengelolaan keuangan daerah tahun 2026

URGENSI PELAKSANAAN

Bimtek ini penting karena:

⚠ Tingginya risiko kesalahan administrasi bendahara
⚠ Masih lemahnya pemahaman implementasi SIPD RI
⚠ Kompleksitas regulasi keuangan daerah yang terus berkembang
⚠ Tingginya temuan audit terkait pertanggungjawaban keuangan
⚠ Kebutuhan peningkatan kompetensi bendahara secara berkelanjutan

TUJUAN KEGIATAN

Kegiatan ini bertujuan untuk:

✔ Meningkatkan kompetensi bendahara daerah dalam pengelolaan keuangan
✔ Memahami implementasi SIPD RI secara optimal
✔ Meminimalisir kesalahan administrasi dan pertanggungjawaban
✔ Meningkatkan akuntabilitas tata kelola keuangan daerah
✔ Memahami regulasi keuangan terbaru tahun 2026
✔ Mendukung efektivitas dan efisiensi pengelolaan APBD

SASARAN PESERTA

• Bendahara Pengeluaran
• Bendahara Penerimaan
• BPKAD / BKAD
• PPK / PPTK
• Pengelola Keuangan OPD
• Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)
• Sekretariat Daerah
• Seluruh OPD Pemerintah Daerah

MATERI BIMTEK 

Modul 1 — Kebijakan Nasional Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2026

• Arah kebijakan nasional pengelolaan keuangan
• Reformasi tata kelola keuangan daerah
• Penguatan akuntabilitas keuangan pemerintah

Output: Pemahaman kebijakan strategis nasional

Modul 2 — Regulasi Bendahara dan Pengelolaan Keuangan Daerah

• Tugas dan tanggung jawab bendahara
• Regulasi terbaru pengelolaan keuangan
• Risiko hukum administrasi bendahara

Output: Pemahaman regulasi bendahara

Modul 3 — Implementasi SIPD RI dalam Penatausahaan Keuangan

• Konsep dan mekanisme SIPD RI
• Alur penatausahaan keuangan berbasis SIPD
• Integrasi administrasi keuangan daerah

Output: Pemahaman teknis SIPD RI

Modul 4 — Penatausahaan Keuangan Bendahara melalui SIPD RI

• Penginputan administrasi keuangan
• Pengelolaan bukti transaksi
• Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran

Output: Administrasi bendahara yang tertib

Modul 5 — Pertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan Bendahara

• Penyusunan laporan pertanggungjawaban
• Rekonsiliasi keuangan
• Penyelesaian administrasi keuangan

Output: Laporan bendahara yang akuntabel

Modul 6 — Pencegahan Temuan Audit dan Risiko Administrasi

• Temuan umum pemeriksaan BPK
• Risiko kesalahan administrasi bendahara
• Strategi mitigasi dan pengendalian internal

Output: Minim risiko pemeriksaan

Modul 7 — Optimalisasi Penggunaan SIPD RI

• Solusi kendala implementasi SIPD
• Strategi percepatan administrasi keuangan
• Efektivitas pengelolaan data keuangan

Output: Optimalisasi penggunaan SIPD

Modul 8 — Studi Kasus dan Best Practice

• Studi kasus pengelolaan keuangan daerah
• Analisis permasalahan nyata
• Solusi implementatif lapangan

Output: Pemahaman praktis dan aplikatif

Modul 9 — Workshop Praktik SIPD RI

• Simulasi penatausahaan keuangan
• Praktik administrasi bendahara
• Review hasil peserta

Output: Dokumen administrasi siap diterapkan

METODE PELAKSANAAN

✅ Ceramah Interaktif
✅ Diskusi & Studi Kasus
✅ Workshop Praktik
✅ Simulasi SIPD RI
✅ Coaching Clinic

AGENDA KEGIATAN (2 HARI EFEKTIF)

Hari Pertama

08.00 – 09.00 Registrasi
09.00 – 10.30 Kebijakan & Regulasi
10.30 – 12.00 Modul 1 & 2
13.00 – 14.30 Modul 3 & 4
14.30 – 16.00 Diskusi & Simulasi

Hari Kedua

08.30 – 10.00 Modul 5 & 6
10.00 – 12.00 Modul 7
13.00 – 15.00 Modul 8
15.00 – 16.30 Workshop & Penutupan

OUTPUT PESERTA

✔ Pemahaman implementasi SIPD RI
✔ Kemampuan penatausahaan keuangan daerah
✔ Administrasi bendahara yang tertib dan akuntabel
✔ Strategi pencegahan temuan audit
✔ Peningkatan kompetensi pengelolaan keuangan daerah

FASILITAS PESERTA

✔ Sertifikat
✔ Modul pelatihan lengkap
✔ Softcopy materi
✔ Konsultasi pasca pelatihan
✔ Seminar kit
✔ Konsumsi (offline)

BIAYA KEGIATAN

Paket A — Single Room — Rp 5.500.000
Paket B — Twin Share — Rp 5.000.000
Paket C — Non Akomodasi — Rp 4.000.000

PENUTUP

Bimtek ini dirancang untuk membantu pemerintah daerah dalam:

✔ Meningkatkan kompetensi bendahara daerah
✔ Memperkuat implementasi SIPD RI
✔ Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan
✔ Meminimalisir kesalahan administrasi dan temuan audit
✔ Mendukung tata kelola keuangan daerah yang efektif dan modern

LINKPEMDA siap menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam penguatan kapasitas aparatur dan peningkatan kualitas tata kelola keuangan daerah secara berkelanjutan.

INFORMASI & PENDAFTARAN

📞 WhatsApp: 0813-8766-6605
🌐 Website LINKPEMDA
📧 Email: info@linkpemda.com

Panduan Lengkap Transformasi Administrasi Kampus Berbasis Digital, Otomatisasi, dan Smart Campus

Strategi Terpadu Peningkatan Kompetensi Tenaga Kependidikan Menuju Tata Kelola Perguruan Tinggi yang Profesional, Efisien, dan Berbasis Teknologi Modern

📢 AKSES INFORMASI RESMI

👉 Lihat Jadwal Bimtek Terbaru 2026
👉 Website Resmi: www.linkpemda.com

Transformasi pendidikan tinggi di era digital menuntut perguruan tinggi untuk mampu menghadirkan layanan administrasi yang cepat, akurat, transparan, dan terintegrasi. Perkembangan menuju Digital 5.0 (Society 5.0) menekankan kolaborasi antara manusia dan teknologi dalam menciptakan sistem kerja yang cerdas, efisien, dan adaptif.

Dalam praktiknya, masih banyak tenaga kependidikan menghadapi berbagai tantangan, antara lain:

• Proses administrasi yang masih manual dan kurang efisien

• Rendahnya penguasaan aplikasi perkantoran digital

• Belum optimalnya pemanfaatan sistem informasi kampus

• Minimnya integrasi data antar unit kerja

• Kurangnya pemahaman terhadap konsep Smart Campus

👉 Kondisi ini menuntut peningkatan kompetensi secara terarah, sistematis, dan aplikatif.

🚀 SOLUSI STRATEGIS

Sebagai upaya peningkatan kapasitas SDM perguruan tinggi, LINK PEMDA menghadirkan:

🎯 Program Bimtek 2026

Keterampilan Administratif & Teknologi Digital 5.0

Program ini dirancang secara:
✔ Komprehensif
✔ Praktis & aplikatif
✔ Berbasis kebutuhan riil perguruan tinggi
✔ Mengikuti perkembangan teknologi terbaru

🎯 TUJUAN PROGRAM

Program ini bertujuan untuk:

• Meningkatkan kompetensi administratif berbasis digital

• Mengoptimalkan penggunaan aplikasi perkantoran modern

• Mendorong transformasi layanan akademik berbasis teknologi

• Meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja

• Mempersiapkan SDM menuju ekosistem Smart Campus 5.0

⚠️ MENGAPA PROGRAM INI SANGAT PENTING?

• Digitalisasi perguruan tinggi menjadi kebutuhan utama

• Tuntutan layanan akademik semakin cepat & berbasis sistem

• Kompetensi digital tenaga kependidikan belum merata

• Persaingan kualitas layanan antar perguruan tinggi semakin tinggi

• Teknologi Digital 5.0 menjadi standar baru tata kelola

👉 Bimtek ini bukan sekadar pelatihan, tetapi investasi strategis bagi kemajuan institusi.

📢 INFO TERBARU 2026

Program ini mengacu pada:

• Kebijakan transformasi digital pendidikan tinggi

• Implementasi sistem informasi akademik terintegrasi

• Pemanfaatan AI dan automasi dalam administrasi

• Standar pelayanan akademik berbasis teknologi

👉 Lihat jadwal terbaru & amankan kuota sekarang!

📚 MATERI BIMTEK 

1. Administrasi Modern Perguruan Tinggi

• Prinsip administrasi efektif & digital

• Digitalisasi arsip & dokumen

• Standar layanan administrasi kampus

2. Aplikasi Perkantoran & Automasi

• Microsoft Office & Google Workspace

• Automasi dokumen & workflow kerja

• Pengelolaan data & laporan digital

3. Teknologi Digital 5.0 & Smart Campus

• Konsep Society 5.0

• Pemanfaatan AI dalam administrasi

• Integrasi sistem informasi kampus

4. Keamanan Data & Etika Digital

• Perlindungan data institusi

• Cyber security dasar

• Etika penggunaan teknologi

5. Pelayanan Prima Berbasis Digital

• Transformasi layanan akademik

• Komunikasi efektif di era digital

• Peningkatan kualitas layanan

6. Studi Kasus & Best Practice

• Benchmark kampus unggulan

• Simulasi penerapan sistem digital

• Problem solving berbasis kasus nyata

🗓️ JADWAL & MATERI PEMBAHASAN BIMTEK

🟦 HARI PERTAMA

⏰ 09.00 – 12.00 WIB

• Absensi & Pembukaan

• Konsep Dasar Administrasi Modern

• Transformasi Digital & Society 5.0

• Pengelolaan Dokumen Digital (E-Office)

⏰ 12.00 – 13.00 WIB

Istirahat, Sholat & Makan Siang

⏰ 13.00 – 16.00 WIB

• Aplikasi Perkantoran Digital

• Sistem Informasi Manajemen Perguruan Tinggi

• Pengolahan & Analisis Data

⏰ 16.00 – 16.30 WIB

Penutup Hari Pertama

🟩 HARI KEDUA

⏰ 09.00 – 12.00 WIB

• Keamanan Informasi & Data

• Layanan Administrasi Berbasis Digital

• Etika Digital & Profesionalisme

• Praktik & Studi Kasus

⏰ 12.00 – 13.00 WIB

Istirahat, Sholat & Makan Siang

⏰ 13.00 – 16.00 WIB

Evaluasi Materi & Diskusi

⏰ 16.00 – 16.30 WIB

Penutupan & Penyerahan Sertifikat

👥 PESERTA YANG DIREKOMENDASIKAN

• Tenaga Kependidikan (Tendik)

• Staf Administrasi Akademik

• Operator Sistem Informasi

• Bagian Keuangan & Kepegawaian

• Unit Layanan Mahasiswa

• Seluruh unit administrasi perguruan tinggi

🧭 METODE PELAKSANAAN

• Tatap Muka (Offline Training)

• In House Training (Custom Instansi)

• Pelatihan Daring (Zoom Meeting)

• Praktik langsung (Hands-On)

• Studi kasus & simulasi

📍 LOKASI PELAKSANAAN

Jakarta | Bandung | Yogyakarta | Surabaya | Bali | Makassar | Lombok

📌 Lokasi dapat disesuaikan dengan kebutuhan instansi

📞 INFORMASI & PENDAFTARAN

📱 WA/HP: 0813-8766-6605
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com

🏢 TENTANG PENYELENGGARA

LINK PEMDA merupakan lembaga profesional yang berfokus pada pengembangan kapasitas SDM pemerintah dan institusi pendidikan melalui program pelatihan nasional yang:

✔ Sistematis
✔ Aplikatif
✔ Berbasis kebutuhan riil
✔ Didukung tenaga ahli & praktisi berpengalaman

Dengan komitmen mendorong terwujudnya tata kelola institusi yang:
✔ Profesional
✔ Transparan
✔ Akuntabel
✔ Berbasis kinerja & teknologi
👉 Lihat Jadwal Terbaru & Amankan Kuota Sekarang!

Transformasi Sinkronisasi RPJMD, RKPD, dan APBD Berbasis Outcome untuk Mendorong Efisiensi Anggaran dan Peningkatan Kinerja Pembangunan Daerah

Dalam upaya mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel, pemerintah daerah dituntut untuk tidak hanya berfokus pada penyerapan anggaran, tetapi juga pada kualitas belanja dan dampak nyata terhadap pembangunan daerah.

Sejalan dengan arah kebijakan nasional, pendekatan penganggaran berbasis kinerja (performance & outcome-based budgeting) menjadi prioritas utama dalam memastikan bahwa setiap rupiah belanja daerah memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Namun dalam praktiknya, masih banyak ditemukan permasalahan, antara lain:

✔ Ketidaksinkronan antara RPJMD, RKPD, dan APBD
✔ Belanja daerah belum sepenuhnya berbasis outcome
✔ Rendahnya efektivitas program dan kegiatan
✔ Indikator kinerja belum terukur secara tepat
✔ Tingginya belanja rutin dibanding belanja produktif
✔ Temuan audit terkait efisiensi dan efektivitas belanja

Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas aparatur melalui kegiatan Bimbingan Teknis yang fokus pada Analisis Kinerja Belanja Daerah (Spending Review) secara komprehensif dan aplikatif.

DASAR HUKUM

• UUD 1945
• UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
• UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
• UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
• PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
• Permendagri No. 77 Tahun 2020
• Kebijakan nasional terkait penganggaran berbasis kinerja
• Pedoman evaluasi kinerja pembangunan daerah

URGENSI PELAKSANAAN

Bimtek ini penting karena:

⚠ Masih tingginya ketidakefisienan belanja daerah
⚠ Program belum sepenuhnya berorientasi hasil (outcome)
⚠ Keterbatasan kemampuan analisis kinerja belanja
⚠ Tingginya koreksi dalam pembahasan anggaran
⚠ Temuan audit terkait efektivitas belanja

TUJUAN KEGIATAN

Kegiatan ini bertujuan untuk:

✔ Meningkatkan pemahaman aparatur dalam analisis kinerja belanja
✔ Mengoptimalkan sinkronisasi RPJMD, RKPD, dan APBD
✔ Mendorong implementasi outcome-based budgeting
✔ Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran
✔ Meminimalisir pemborosan dan duplikasi program
✔ Meningkatkan kualitas kinerja pembangunan daerah

SASARAN PESERTA

• Bappeda / Bapperida
• BPKAD / BKAD
• Inspektorat
• Sekretariat Daerah
• Seluruh OPD
• Pejabat Perencana
• PPK / PPTK
• Tim TAPD

MATERI BIMTEK (STRUKTUR PROFESIONAL)

Modul 1 — Kebijakan Nasional Pengelolaan Keuangan dan Belanja Daerah 2026

• Arah kebijakan fiskal nasional & daerah

• Reformasi pengelolaan keuangan

• Prinsip value for money

Output: Pemahaman kebijakan strategis nasional

Modul 2 — Konsep Analisis Kinerja Belanja (Spending Review)

• Definisi dan tujuan spending review

• Pendekatan efisiensi, efektivitas, dan ekonomi

• Metodologi analisis belanja

Output: Pemahaman metode analisis belanja

Modul 3 — Integrasi RPJMD, RKPD, dan APBD

• Keterkaitan dokumen perencanaan dan penganggaran

• Sinkronisasi program dan kegiatan

• Konsistensi kebijakan daerah

Output: Sinkronisasi dokumen daerah

Modul 4 — Penganggaran Berbasis Outcome

• Perbedaan output vs outcome

• Penyusunan indikator kinerja

• Pengukuran keberhasilan program

Output: Indikator kinerja berbasis outcome

Modul 5 — Analisis Efektivitas dan Efisiensi Belanja

• Evaluasi program dan kegiatan

• Identifikasi pemborosan anggaran

• Optimalisasi alokasi belanja

Output: Rekomendasi efisiensi belanja

Modul 6 — Teknik Evaluasi Kinerja Program Daerah

• Analisis capaian kinerja

• Perbandingan target vs realisasi

• Penilaian dampak program

Output: Evaluasi program berbasis data

Modul 7 — Penyusunan Rekomendasi Spending Review

• Penyusunan laporan analisis

• Strategi perbaikan program

• Re-alokasi anggaran

Output: Dokumen rekomendasi kebijakan

Modul 8 — Pencegahan Inefisiensi dan Temuan Audit

• Temuan umum BPK terkait belanja

• Risiko ketidakefisienan

• Strategi mitigasi

Output: Minim temuan pemeriksaan

Modul 9 — Studi Kasus dan Best Practice

• Studi kasus daerah

• Analisis permasalahan nyata

• Solusi implementatif

Output: Pemahaman praktis lapangan

Modul 10 — Workshop Praktik

• Simulasi analisis belanja

• Penyusunan rekomendasi

• Review hasil peserta

Output: Dokumen siap diterapkan

METODE PELAKSANAAN

✅ Ceramah Interaktif
✅ Diskusi & Studi Kasus
✅ Workshop Praktik
✅ Simulasi
✅ Coaching Clinic

AGENDA KEGIATAN (2 HARI EFEKTIF)

Hari Pertama

08.00 – 09.00 Registrasi
09.00 – 10.30 Kebijakan & Konsep
10.30 – 12.00 Modul 1 & 2
13.00 – 14.30 Modul 3 & 4
14.30 – 16.00 Diskusi

Hari Kedua

08.30 – 10.00 Modul 5 & 6
10.00 – 12.00 Modul 7
13.00 – 15.00 Modul 8 & 9
15.00 – 16.30 Workshop & Penutupan

OUTPUT PESERTA

✔ Pemahaman analisis kinerja belanja
✔ Dokumen rekomendasi efisiensi anggaran
✔ Indikator kinerja berbasis outcome
✔ Strategi optimalisasi belanja daerah

FASILITAS PESERTA

✔ Sertifikat Nasional
✔ Modul pelatihan lengkap
✔ Softcopy materi
✔ Konsultasi pasca pelatihan
✔ Seminar kit
✔ Konsumsi (offline)

BIAYA KEGIATAN

Paket A — Single Room — Rp 5.500.000
Paket B — Twin Share — Rp 5.000.000
Paket C — Non Akomodasi — Rp 4.000.000

PENUTUP

Bimtek ini dirancang untuk membantu pemerintah daerah dalam:

✔ Meningkatkan kualitas belanja daerah
✔ Mewujudkan efisiensi dan efektivitas anggaran
✔ Mengoptimalkan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran
✔ Meningkatkan kinerja pembangunan daerah

LINKPEMDA siap menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam penguatan kapasitas aparatur dan peningkatan kualitas tata kelola keuangan daerah secara berkelanjutan.

INFORMASI & PENDAFTARAN

📞 WhatsApp: 0813-8766-6605
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com

Strategi Standarisasi Proses Kerja, Peningkatan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Optimalisasi Pelayanan Publik yang Cepat, Profesional, Transparan, dan Akuntabel

SOP Layanan Publik | Reformasi Birokrasi | Standar Pelayanan | Kinerja OPD | Kecamatan | Kelurahan | RSUD | Puskesmas | MPP | Pelayanan Prima | Digitalisasi Layanan | Zona Integritas | SPBE

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, setiap instansi pemerintah dituntut memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) Layanan Publik yang jelas, terukur, mudah dipahami, dan mampu menjamin konsistensi pelayanan.

SOP merupakan instrumen penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang profesional, mempercepat proses layanan, meningkatkan disiplin kerja aparatur, serta meminimalkan kesalahan administrasi dan keluhan masyarakat.

Namun dalam praktiknya, masih banyak instansi pemerintah menghadapi berbagai kendala, antara lain:

✔ SOP belum sesuai kondisi riil lapangan
✔ Proses layanan masih lambat dan berbelit
✔ Belum ada standar waktu pelayanan yang jelas
✔ SOP belum terintegrasi dengan digitalisasi layanan
✔ Pegawai belum memahami alur kerja baku
✔ Tumpang tindih tugas antar unit kerja
✔ Banyak keluhan masyarakat terhadap pelayanan
✔ SOP tidak pernah diperbarui
✔ Belum sinkron dengan reformasi birokrasi dan SPBE
✔ Tidak adanya monitoring pelaksanaan SOP

Melalui Bimbingan Teknis Penyusunan SOP Layanan Publik Tahun 2026, peserta akan memperoleh pemahaman komprehensif, praktik terbaik, studi kasus implementatif, serta strategi penyusunan SOP modern yang efektif dan aplikatif sesuai kebutuhan instansi pemerintah.

🧱 DASAR HUKUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN

Peraturan Pemerintah tentang Reformasi Birokrasi dan SPBE

PermenPANRB tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan

Peraturan terkait Standar Pelayanan Publik yang berlaku

Ketentuan pengawasan internal pemerintah dan peningkatan kualitas layanan publik

🎯 TUJUAN BIMTEK

Meningkatkan kapasitas aparatur dalam penyusunan SOP layanan publik

Menciptakan pelayanan cepat, tepat, dan terukur

Menyusun SOP yang sesuai kebutuhan unit kerja

Meningkatkan disiplin dan produktivitas pegawai

Mengurangi keluhan dan hambatan pelayanan masyarakat

Mendorong reformasi birokrasi dan tata kelola modern

Meningkatkan kinerja instansi pemerintah secara berkelanjutan

📘 MATERI BIMTEK

Modul 1 — Kebijakan Nasional Pelayanan Publik Tahun 2026

Arah kebijakan pelayanan publik nasional

Peran SOP dalam peningkatan kinerja instansi

Tantangan pelayanan publik era digital

Modul 2 — Konsep dan Prinsip Penyusunan SOP

Pengertian SOP layanan publik

Jenis SOP administrasi dan teknis

Prinsip SOP efektif dan sederhana

Modul 3 — Teknik Penyusunan SOP Layanan Publik

Identifikasi proses kerja

Pemetaan alur layanan

Penentuan standar waktu dan output kerja

Modul 4 — Penyusunan Flowchart dan Format SOP

Diagram alur kerja pelayanan

Format SOP modern dan mudah dipahami

Dokumentasi SOP instansi

Modul 5 — SOP Berbasis Digitalisasi Pelayanan

Integrasi SOP dengan aplikasi layanan

SOP online dan pelayanan elektronik

Penyesuaian dengan SPBE

Modul 6 — SOP untuk Peningkatan Kinerja Pegawai

Pembagian tugas jelas dan terukur

Indikator kinerja berbasis SOP

Evaluasi produktivitas pegawai

Modul 7 — Monitoring dan Evaluasi SOP

Pengawasan implementasi SOP

Review berkala SOP

Perbaikan berkelanjutan

Modul 8 — SOP dan Kepuasan Masyarakat

Pengurangan antrean dan keterlambatan

Pelayanan ramah dan profesional

Manajemen pengaduan masyarakat

Modul 9 — Studi Kasus Praktik Instansi Pemerintah

SOP pelayanan kecamatan

SOP perizinan DPMPTSP

SOP layanan rumah sakit / puskesmas

SOP administrasi OPD

Modul 10 — Klinik Penyusunan SOP Peserta

Penyusunan SOP instansi masing-masing

Review draft SOP peserta

Tanya jawab teknis implementasi

📅 AGENDA BIMTEK (2 HARI EFEKTIF)

HARI PERTAMA

08.00 – 09.00 Registrasi Peserta

09.00 – 10.30 Modul 1 dan Modul 2

10.30 – 12.00 Modul 3

12.00 – 13.00 ISHOMA

13.00 – 15.00 Modul 4 dan Modul 5

15.00 – 16.30 Diskusi dan Studi Kasus

HARI KEDUA

08.30 – 10.00 Modul 6

10.00 – 11.30 Modul 7

11.30 – 12.30 ISHOMA

12.30 – 14.00 Modul 8

14.00 – 15.30 Modul 9

15.30 – 16.30 Modul 10 dan Penutupan

💰 BIAYA KEGIATAN

Paket A – Single Room : Rp 5.500.000 / Peserta

Paket B – Twin Share : Rp 5.000.000 / Peserta

Paket C – Non Akomodasi : Rp 4.000.000 / Peserta

🎁 FASILITAS PESERTA

✔ Penginapan hotel 4 hari 3 malam

✔ Sertifikat resmi

✔ Modul pelatihan premium

✔ Softcopy regulasi terbaru

✔ Template SOP Layanan Publik

✔ Template Flowchart SOP

✔ Seminar kit

✔ Konsumsi dan coffee break

✔ Konsultasi narasumber

👥 TARGET PESERTA

Sekretariat Daerah

Bagian Organisasi

Bagian Umum

Kecamatan / Kelurahan

DPMPTSP

RSUD / Puskesmas

Inspektorat

BPKAD / BKAD

Dinas Pendidikan

Dinas Kesehatan

Seluruh OPD Pelayanan Publik

🎤 NARASUMBER

Kementerian PANRB

Kementerian Dalam Negeri

Ombudsman RI

Praktisi Pelayanan Publik Nasional

Akademisi Administrasi Negara

Konsultan Reformasi Birokrasi

🏁 PENUTUP

Bimtek ini dirancang agar instansi pemerintah mampu:

✔ Menyusun SOP layanan publik profesional

✔ Mempercepat proses pelayanan masyarakat

✔ Meningkatkan disiplin dan kinerja pegawai

✔ Mengurangi keluhan dan hambatan layanan

✔ Mendukung reformasi birokrasi modern

✔ Menjadi instansi pemerintah yang dipercaya masyarakat

Linkpemda siap menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam penguatan kapasitas aparatur dan peningkatan kualitas pelayanan publik berkelanjutan.

📞 INFORMASI & PENDAFTARAN

📱 WhatsApp : 0813-8766-6605

🌐 Website : www.linkpemda.com

📧 Email : info@linkpemda.com

Strategi Penguatan Kepatuhan Pajak, Tata Kelola Keuangan, dan Optimalisasi Layanan Publik BLUD yang Profesional, Modern, dan Akuntabel

Perpajakan BLUD | Keuangan BLUD | RSUD | Puskesmas BLUD | Pendidikan BLUD | Bendahara BLUD | PPh 21 | PPh 23 | PPN | e-Bupot | SPT Masa | Audit Pajak | Tata Kelola BLUD

Dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan serta profesionalisme pelayanan publik, Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dituntut mampu menjalankan sistem pengelolaan keuangan yang fleksibel namun tetap akuntabel, transparan, efisien, dan taat terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku.

Sebagai unit layanan pemerintah daerah yang bergerak di sektor strategis seperti Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), Puskesmas BLUD, laboratorium kesehatan, perguruan tinggi daerah, sekolah vokasi, balai pelatihan, serta unit layanan lainnya, BLUD memiliki karakteristik transaksi yang kompleks dan dinamis sehingga membutuhkan pemahaman perpajakan yang tepat.

Namun dalam praktiknya, masih banyak BLUD menghadapi berbagai kendala, antara lain:

✔ Belum memahami status perpajakan BLUD secara tepat
✔ Keraguan dalam pemotongan PPh Pasal 21, 22, 23, dan 4 ayat (2)
✔ Kesalahan perlakuan PPN atas jasa layanan dan pengadaan
✔ Administrasi perpajakan belum tertib
✔ Keterlambatan setor dan lapor pajak
✔ Belum optimal penggunaan e-Bupot dan sistem digital pajak
✔ Risiko sanksi administrasi dan temuan audit
✔ Sinkronisasi pajak dengan laporan keuangan belum maksimal
✔ SDM bendahara dan pengelola keuangan masih terbatas
✔ Belum adanya SOP perpajakan internal BLUD

Melalui Bimbingan Teknis Aspek Perpajakan BLUD Tahun 2026, peserta akan memperoleh pemahaman komprehensif, praktik terbaik, studi kasus nyata, serta solusi implementatif untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan tata kelola keuangan BLUD secara efektif.

🧱 DASAR HUKUM

• Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

• Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)

• Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh)

• Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

• Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah

• Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

• PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

• Ketentuan mengenai BLUD sesuai regulasi pemerintah yang berlaku

• Peraturan Direktorat Jenderal Pajak terkait e-Bupot, e-Faktur, dan pelaporan pajak elektronik

🎯 TUJUAN BIMTEK

1. Meningkatkan kapasitas SDM BLUD dalam bidang perpajakan

2. Memahami kewajiban pajak BLUD secara tepat dan aplikatif

3. Mengurangi kesalahan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak

4. Memperkuat sinkronisasi pajak dengan laporan keuangan

5. Menyusun SOP perpajakan internal BLUD

6. Mendorong tata kelola layanan publik yang profesional

📘 MATERI BIMTEK

Modul 1 — Kebijakan Nasional BLUD dan Aspek Perpajakan Tahun 2026

• Posisi BLUD dalam sistem pemerintahan daerah

• Fleksibilitas keuangan dan tanggung jawab perpajakan

• Tantangan terbaru perpajakan BLUD

Modul 2 — Status Pajak dan Administrasi NPWP BLUD

• NPWP BLUD dan administrasi perpajakan

• Kewajiban registrasi dan data perpajakan

• Hubungan BLUD dengan OPD induk

Modul 3 — PPh Pasal 21, 22, 23 dan PPh Final

• Pajak honorarium pegawai/nonpegawai

• Pajak jasa dokter, narasumber, konsultan

• Pajak sewa, jasa, dan pengadaan barang

Modul 4 — PPN atas Transaksi BLUD

• Objek dan non objek PPN

• PPN pengadaan barang/jasa

• Perlakuan PPN jasa tertentu

Modul 5 — Penyetoran dan Pelaporan Pajak

• Kode billing

• e-Bupot Unifikasi

• SPT Masa

• Jadwal setor dan lapor pajak

Modul 6 — Sinkronisasi Pajak dan Laporan Keuangan

• Rekonsiliasi pajak dan pembukuan

• Pajak dalam laporan keuangan BLUD

• Koreksi kesalahan pencatatan

Modul 7 — Audit Pajak dan Mitigasi Risiko

• Persiapan pemeriksaan pajak

• Dokumen pendukung wajib

• Strategi pencegahan sanksi

Modul 8 — SOP Perpajakan Internal BLUD

• Alur kerja bendahara

• Checklist pajak bulanan

• Pengawasan internal

Modul 9 — Studi Kasus Praktik BLUD

• Pajak jasa dokter spesialis

• Pajak pengadaan obat

• Pajak katering pasien

• Pajak kerja sama parkir/kantin

Modul 10 — Klinik Konsultasi Peserta

• Pembahasan masalah peserta

• Simulasi transaksi perpajakan

• Tanya jawab teknis

📅 AGENDA BIMTEK (2 HARI EFEKTIF)

HARI PERTAMA

08.00 – 09.00 Registrasi Peserta
09.00 – 10.30 Modul 1 dan Modul 2
10.30 – 12.00 Modul 3
12.00 – 13.00 ISHOMA
13.00 – 15.00 Modul 4 dan Modul 5
15.00 – 16.30 Diskusi dan Studi Kasus

HARI KEDUA

08.30 – 10.00 Modul 6
10.00 – 11.30 Modul 7
11.30 – 12.30 ISHOMA
12.30 – 14.00 Modul 8
14.00 – 15.30 Modul 9
15.30 – 16.30 Modul 10 dan Penutupan

💰 BIAYA KEGIATAN

Paket A – Single Room : Rp 5.500.000 / Peserta
Paket B – Twin Share : Rp 5.000.000 / Peserta
Paket C – Non Akomodasi : Rp 4.000.000 / Peserta

🎁 FASILITAS PESERTA

✔ Penginapan hotel 4 hari 3 malam
✔ Sertifikat resmi
✔ Modul pelatihan premium
✔ Softcopy regulasi terbaru
✔ Template SOP Pajak BLUD
✔ Template Rekonsiliasi Pajak
✔ Seminar kit
✔ Konsumsi dan coffee break
✔ Konsultasi narasumber

👥 TARGET PESERTA

• Direktur RSUD / Manajemen Rumah Sakit Daerah

• Kepala Puskesmas BLUD

• Bendahara dan Pejabat Keuangan BLUD

• Bagian Akuntansi / SPI / Auditor Internal

• BPKAD / BKAD

• Inspektorat Daerah

• Dinas Kesehatan

• Dinas Pendidikan dan Unit Layanan Pendidikan Berstatus / Calon BLUD

• Perguruan Tinggi Daerah / BLUD Pendidikan

• OPD terkait pengelolaan BLUD

🎤 NARASUMBER

• Direktorat Jenderal Pajak

• Kementerian Dalam Negeri

• BPKP / Auditor Pemerintah

• Praktisi BLUD Nasional

• Akademisi Perpajakan

• Konsultan Keuangan Daerah

🏁 PENUTUP

Bimtek ini dirancang agar BLUD mampu:

✔ Patuh pajak tanpa keraguan
✔ Mengelola keuangan secara profesional
✔ Mengurangi risiko sanksi dan temuan audit
✔ Menata administrasi modern dan tertib
✔ Mendukung peningkatan layanan publik
✔ Menjadi BLUD yang sehat, mandiri, dan terpercaya

Linkpemda siap menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam penguatan kapasitas BLUD dan peningkatan tata kelola pelayanan publik berkelanjutan.

📞 INFORMASI & PENDAFTARAN

📱 WhatsApp : 0813-8766-6605
🌐 Website : www.linkpemda.com
📧 Email : info@linkpemda.com

Untuk Peningkatan Kinerja, Akuntabilitas, dan Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Penguatan Sistem Pengendalian Program, Evaluasi Capaian Kinerja, Pelaporan Realisasi Kegiatan, serta Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Modern dan Akuntabel

Monitoring OPD | Evaluasi Kinerja | Pelaporan Program | Akuntabilitas | SAKIP | SPBE | Realisasi Anggaran | Indikator Kinerja | RPJMD | RKPD | Pemerintahan Efektif

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, profesional, dan akuntabel, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib melaksanakan sistem monitoring, evaluasi, dan pelaporan program/kegiatan secara berkala, terukur, dan berorientasi hasil.

Monitoring dan evaluasi merupakan instrumen strategis untuk memastikan setiap program pemerintah berjalan sesuai target, tepat waktu, tepat sasaran, serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara pelaporan yang berkualitas menjadi dasar pengambilan keputusan pimpinan daerah, pengendalian anggaran, serta pertanggungjawaban kinerja kepada publik.

Namun dalam implementasinya, masih banyak OPD menghadapi berbagai kendala, antara lain:

✔ Monitoring kegiatan belum berbasis indikator kinerja
✔ Evaluasi program masih bersifat administratif
✔ Data realisasi fisik dan keuangan belum sinkron
✔ Pelaporan OPD terlambat dan kurang akurat
✔ Rendahnya pemanfaatan hasil evaluasi untuk kebijakan
✔ Koordinasi antar bidang belum optimal
✔ Dokumen capaian kinerja belum tertib
✔ Nilai SAKIP daerah belum maksimal
✔ Pengawasan internal belum efektif
✔ Sistem digital monitoring belum terintegrasi

Melalui bimtek ini, peserta akan memperoleh pemahaman komprehensif, strategi implementasi, praktik terbaik, serta solusi teknis dalam pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan program/kegiatan OPD sesuai kebijakan terbaru Tahun 2026.

🧱 DASAR HUKUM

Bimtek ini mengacu pada regulasi terbaru:

• UUD 1945
• UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
• UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
• UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
• PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
• PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
• PermenPANRB tentang SAKIP terbaru
• Permendagri tentang Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah
• Regulasi SIPD RI dan SPBE terbaru Tahun 2026

🔥 URGENSI PELAKSANAAN

Bimtek ini sangat penting karena:

⚠ Tahun 2026 fokus nasional pada penguatan akuntabilitas daerah
⚠ OPD dituntut bekerja berbasis target dan hasil nyata
⚠ Pelaporan realisasi kegiatan harus cepat dan akurat
⚠ Nilai SAKIP menjadi indikator utama reformasi birokrasi
⚠ Kepala daerah membutuhkan data monev untuk kebijakan cepat
⚠ Serapan anggaran harus selaras dengan capaian program
⚠ Pengawasan internal menuntut dokumen lengkap dan tertib
⚠ Digitalisasi monitoring menjadi kebutuhan mendesak

Dengan mengikuti bimtek ini, peserta akan memperoleh:

✔ Sistem monitoring kegiatan yang efektif
✔ Teknik evaluasi berbasis output dan outcome
✔ Strategi peningkatan kinerja OPD
✔ Format pelaporan cepat, tepat, dan akurat
✔ Peningkatan nilai SAKIP dan akuntabilitas
✔ Integrasi data fisik dan keuangan
✔ Pengendalian program prioritas daerah

🎯 TUJUAN BIMTEK

Meningkatkan kapasitas aparatur dalam monitoring dan evaluasi program OPD

Mewujudkan pelaporan kegiatan yang akurat dan akuntabel

Meningkatkan efektivitas pelaksanaan program pemerintah daerah

Mendorong budaya kerja berbasis kinerja dan hasil

Memperkuat pengambilan keputusan berbasis data

Mendukung peningkatan nilai SAKIP dan reformasi birokrasi

📘 MATERI BIMTEK

Modul 1 — Kebijakan Nasional Monitoring dan Evaluasi Tahun 2026

• Arah kebijakan nasional penguatan kinerja daerah
• Posisi monev dalam siklus pembangunan
• Peran pimpinan OPD dalam pengendalian program

Output: Pemahaman strategis monev daerah

Modul 2 — Penyusunan Indikator Kinerja Program/Kegiatan

• Indikator output, outcome, benefit
• Target kinerja OPD
• Cascading kinerja perangkat daerah

Output: Indikator terukur dan relevan

Modul 3 — Teknik Monitoring Realisasi Fisik dan Keuangan

• Monitoring bulanan dan triwulan
• Sinkronisasi progres fisik & keuangan
• Early warning system keterlambatan kegiatan

Output: Monitoring tepat waktu

Modul 4 — Evaluasi Program dan Analisis Capaian

• Analisis gap target vs realisasi
• Identifikasi hambatan pelaksanaan
• Rekomendasi percepatan program

Output: Evaluasi berbasis solusi

Modul 5 — Pelaporan Program/Kegiatan OPD

• Format laporan bulanan/triwulan
• Laporan realisasi kegiatan
• Penyajian data naratif dan statistik

Output: Laporan profesional

Modul 6 — Penguatan Akuntabilitas Kinerja dan SAKIP

• Keterkaitan monev dengan SAKIP
• LKjIP dan evaluasi kinerja
• Strategi peningkatan nilai akuntabilitas

Output: Akuntabilitas meningkat

Modul 7 — Digitalisasi Monitoring dan Dashboard Kinerja

• Pemanfaatan SIPD RI
• Dashboard monitoring OPD
• Integrasi data elektronik

Output: Sistem monitoring modern

Modul 8 — Koordinasi dan Pengendalian Program Prioritas

• Rapat evaluasi efektif
• Sinkronisasi lintas bidang
• Pengendalian program strategis daerah

Output: Koordinasi kuat

Modul 9 — Studi Kasus Permasalahan OPD

• Kegiatan terlambat
• Serapan rendah
• Target tidak tercapai
• Solusi percepatan

Output: Solusi implementatif

Modul 10 — Workshop Praktik Implementasi

• Simulasi laporan OPD
• Simulasi evaluasi triwulan
• Klinik konsultasi peserta

Output: Dokumen siap pakai

📅 AGENDA BIMTEK (2 HARI EFEKTIF)

HARI PERTAMA

08.00 – 09.00 Registrasi & Coffee Break
09.00 – 09.30 Pembukaan
09.30 – 10.30 Kebijakan Nasional Monitoring OPD
10.30 – 12.00 Modul 1 & 2
12.00 – 13.00 ISHOMA
13.00 – 14.30 Modul 3
14.30 – 16.00 Modul 4
16.00 – 16.30 Diskusi

HARI KEDUA

08.30 – 10.00 Modul 5
10.00 – 11.30 Modul 6
11.30 – 12.30 ISHOMA
12.30 – 14.00 Modul 7
14.00 – 15.00 Modul 8 & 9
15.00 – 16.00 Workshop Praktik
16.00 – 16.30 Penutupan

💰 BIAYA KEGIATAN

Paket A — Single Room — Rp 5.500.000
Paket B — Twin Share — Rp 5.000.000
Paket C — Non Akomodasi — Rp 4.000.000

🎁 FASILITAS PESERTA

✔ Penginapan hotel 4 hari 3 malam
✔ Sertifikat resmi
✔ Modul pelatihan premium
✔ Softcopy regulasi terbaru
✔ Template laporan monitoring OPD
✔ Template evaluasi triwulan
✔ Template dashboard kinerja
✔ Tas & seminar kit
✔ Konsumsi & coffee break
✔ Narasumber nasional berkompeten

👥 TARGET PESERTA

• Sekretariat Daerah
• Bappeda
• BPKAD / BKAD
• Inspektorat
• Seluruh OPD
• Bagian Program / Perencanaan
• Kecamatan / Kelurahan
• RSUD / BLUD
• BUMD
• Pejabat Perencana dan Evaluasi

🎤 NARASUMBER

• Kementerian Dalam Negeri
• Kementerian PANRB
• Bappenas / Praktisi Perencanaan
• Auditor Pemerintah
• Akademisi
• Konsultan SAKIP
• Praktisi Tata Kelola Pemerintahan

🏁 PENUTUP

Bimtek ini dirancang untuk memastikan Pemerintah Daerah mampu:

✔ Melaksanakan monitoring program secara tepat waktu
✔ Mengevaluasi capaian kinerja secara objektif
✔ Menyusun laporan kegiatan profesional
✔ Mempercepat realisasi program dan anggaran
✔ Meningkatkan nilai SAKIP dan akuntabilitas daerah
✔ Mewujudkan pemerintahan daerah yang efektif dan modern

Linkpemda siap menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam peningkatan kapasitas aparatur serta penguatan tata kelola pemerintahan berkelanjutan.

📞 INFORMASI & PENDAFTARAN

📱 WhatsApp: 0813-8766-6605
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com

Penguatan Manajemen ASN Berbasis Kompetensi, Kinerja, Profesionalisme, serta Keterbukaan Informasi Publik yang Akuntabel dan Modern

Sistem Merit | ASN Profesional | Manajemen Talenta | Kinerja ASN | Reformasi Birokrasi | KIP | PPID | Informasi Publik | Pelayanan Publik | SPBE | Akuntabilitas Pemerintah

Dalam rangka mewujudkan birokrasi yang profesional, netral, kompeten, dan berintegritas, pemerintah daerah wajib menerapkan Sistem Merit dalam manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) serta memperkuat Tata Kelola Informasi Publik sesuai prinsip keterbukaan, transparansi, dan pelayanan prima kepada masyarakat.

Sistem Merit merupakan kebijakan dan manajemen ASN yang didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil tanpa diskriminasi, intervensi politik, maupun praktik non-profesional.

Di sisi lain, keterbukaan informasi publik menjadi fondasi pemerintahan modern agar masyarakat memperoleh akses informasi yang cepat, tepat, sederhana, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Namun dalam pelaksanaannya, masih banyak instansi menghadapi berbagai kendala, antara lain:

✔ Penempatan ASN belum sepenuhnya berbasis kompetensi
✔ Mutasi/promosi belum terukur dan objektif
✔ Belum optimalnya manajemen talenta ASN
✔ Nilai indeks Sistem Merit masih rendah
✔ PPID belum berjalan efektif
✔ Pelayanan permohonan informasi masih lambat
✔ Sengketa informasi publik meningkat
✔ Dokumentasi dan klasifikasi informasi belum tertib
✔ Kurangnya integrasi digitalisasi layanan informasi publik

Melalui bimtek ini, peserta akan memperoleh pemahaman menyeluruh, strategi implementasi, serta praktik terbaik dalam penerapan Sistem Merit dan Tata Kelola Informasi Publik sesuai regulasi terbaru Tahun 2026.

🧱 DASAR HUKUM

Bimtek ini mengacu pada regulasi terbaru:

• UUD 1945
• UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN
• UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
• UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
• PP No. 11 Tahun 2017 jo PP No. 17 Tahun 2020 tentang Manajemen PNS
• Peraturan KASN tentang Sistem Merit
• Peraturan Komisi Informasi tentang Standar Layanan Informasi Publik
• PermenPANRB tentang Reformasi Birokrasi
• Regulasi SPBE dan digitalisasi pemerintahan terbaru

🔥 URGENSI PELAKSANAAN

Bimtek ini sangat penting karena:

⚠ Penilaian Sistem Merit menjadi indikator nasional reformasi birokrasi
⚠ Masih banyak daerah belum optimal dalam promosi jabatan berbasis kompetensi
⚠ Perlunya ASN unggul dan adaptif menghadapi transformasi digital
⚠ Tingginya permintaan masyarakat terhadap keterbukaan informasi
⚠ Sengketa informasi publik dapat merugikan citra pemerintah
⚠ PPID perlu diperkuat agar layanan informasi lebih profesional

Dengan mengikuti bimtek ini, peserta akan memperoleh:

✔ Strategi peningkatan indeks Sistem Merit
✔ Tata kelola mutasi/promosi berbasis objektivitas
✔ Sistem manajemen talenta ASN modern
✔ Penguatan kelembagaan PPID
✔ Tata cara pelayanan informasi publik cepat dan tepat
✔ Pencegahan sengketa informasi publik
✔ Integrasi digital layanan informasi pemerintah

🎯 TUJUAN BIMTEK

Meningkatkan kapasitas aparatur dalam implementasi Sistem Merit

Mewujudkan manajemen ASN berbasis kompetensi dan kinerja

Meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik

Memperkuat transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah

Mendukung reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan modern

📘 MATERI BIMTEK

Modul 1 — Kebijakan Nasional Sistem Merit Tahun 2026

• Konsep dasar Sistem Merit
• Arah kebijakan nasional ASN
• Peran kepala daerah dan BKPSDM

Output: Pemahaman dasar Sistem Merit

Modul 2 — Penempatan ASN Berbasis Kompetensi

• Analisis jabatan dan beban kerja
• Kompetensi teknis, manajerial, sosial kultural
• Penempatan tepat orang tepat jabatan

Output: Struktur ASN profesional

Modul 3 — Promosi, Mutasi dan Rotasi Objektif

• Mekanisme promosi jabatan terbuka
• Uji kompetensi dan rekam jejak
• Pencegahan conflict of interest

Output: Sistem promosi transparan

Modul 4 — Manajemen Talenta ASN

• Talent pool
• Succession planning
• Pengembangan karier ASN unggul

Output: Talent management modern

Modul 5 — Penilaian Kinerja ASN

• SKP terbaru
• Indikator kinerja individu
• Reward and punishment

Output: Sistem kinerja terukur

Modul 6 — Tata Kelola Informasi Publik

• Jenis informasi publik
• Informasi berkala, serta merta, setiap saat
• Informasi yang dikecualikan

Output: Klasifikasi informasi tertib

Modul 7 — Penguatan PPID dan Pelayanan Informasi

• Struktur PPID Utama dan Pembantu
• SOP layanan permohonan informasi
• Penyelesaian keberatan informasi

Output: PPID profesional

Modul 8 — Digitalisasi Layanan Informasi Publik

• Website keterbukaan informasi
• E-PPID
• Arsip digital dan dokumentasi

Output: Layanan publik modern

Modul 9 — Pencegahan Sengketa Informasi

• Sengketa yang sering terjadi
• Strategi mediasi dan penyelesaian
• Kepatuhan regulasi KIP

Output: Minim sengketa informasi

Modul 10 — Workshop Praktik Implementasi

• Simulasi indeks Sistem Merit
• Simulasi pelayanan permohonan informasi
• Klinik konsultasi peserta

Output: Dokumen siap diterapkan

📅 AGENDA BIMTEK (2 HARI EFEKTIF)

HARI PERTAMA

08.00 – 09.00 Registrasi & Coffee Break
09.00 – 09.30 Pembukaan
09.30 – 10.30 Kebijakan Nasional Sistem Merit
10.30 – 12.00 Modul 1 & 2
12.00 – 13.00 ISHOMA
13.00 – 14.30 Modul 3 (Promosi & Mutasi)
14.30 – 16.00 Modul 4 (Manajemen Talenta)
16.00 – 16.30 Diskusi

HARI KEDUA

08.30 – 10.00 Modul 5 (Kinerja ASN)
10.00 – 11.30 Modul 6 (Informasi Publik)
11.30 – 12.30 ISHOMA
12.30 – 14.00 Modul 7 (PPID)
14.00 – 15.00 Modul 8 & 9
15.00 – 16.00 Workshop Praktik
16.00 – 16.30 Penutupan

💰 BIAYA KEGIATAN

Paket A — Single Room — Rp 5.500.000
Paket B — Twin Share — Rp 5.000.000
Paket C — Non Akomodasi — Rp 4.000.000

🎁 FASILITAS PESERTA

✔ Penginapan hotel 4 hari 3 malam
✔ Sertifikat resmi
✔ Modul pelatihan premium
✔ Softcopy regulasi terbaru
✔ Template SOP PPID
✔ Template Dokumen Sistem Merit
✔ Tas & seminar kit
✔ Konsumsi & coffee break
✔ Narasumber nasional berkompeten

👥 TARGET PESERTA

• BKPSDM / BKD
• Bagian Organisasi
• Diskominfo
• Sekretariat Daerah
• Inspektorat
• Seluruh OPD
• PPID Utama / PPID Pembantu
• Camat / Lurah
• RSUD / BLUD
• BUMD terkait

🎤 NARASUMBER

• Kementerian PANRB
• BKN Republik Indonesia
• KASN / Praktisi ASN
• Komisi Informasi
• Kemendagri
• Akademisi
• Konsultan Reformasi Birokrasi

🏁 PENUTUP

Bimtek ini dirancang untuk memastikan Pemerintah Daerah mampu:

✔ Menerapkan Sistem Merit secara nyata dan terukur
✔ Menempatkan ASN berdasarkan kompetensi
✔ Meningkatkan kualitas promosi dan mutasi jabatan
✔ Mengelola talenta ASN masa depan
✔ Menyelenggarakan layanan informasi publik profesional
✔ Meningkatkan transparansi dan kepercayaan masyarakat

Linkpemda siap menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam peningkatan kapasitas aparatur dan penguatan reformasi birokrasi secara berkelanjutan.

📞 INFORMASI & PENDAFTARAN

📱 WhatsApp: 0813-8766-6605
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com

Mewujudkan Kepemimpinan Sekolah yang Profesional, Adaptif, Berintegritas, dan Berorientasi Mutu Pendidikan

Kepala Sekolah | Manajemen Sekolah | Administrasi Pendidikan | Supervisi Akademik | Kepemimpinan Pendidikan | Kurikulum | Tata Kelola Sekolah | Mutu Pendidikan

Dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan nasional, kepala sekolah memiliki peran strategis sebagai pemimpin pembelajaran, manajer satuan pendidikan, penggerak budaya sekolah, serta penanggung jawab tata kelola administrasi sekolah yang efektif dan akuntabel.

Kepala sekolah tidak hanya bertugas mengelola kegiatan operasional sekolah, tetapi juga harus mampu memimpin transformasi pendidikan, meningkatkan mutu pembelajaran, membangun kolaborasi dengan guru dan masyarakat, serta memastikan administrasi sekolah berjalan tertib sesuai regulasi.

Sejalan dengan arah kebijakan pendidikan nasional, penguatan kompetensi kepala sekolah menjadi faktor utama dalam peningkatan mutu sekolah, profesionalisme guru, serta capaian peserta didik.

Namun dalam praktiknya, masih terdapat berbagai tantangan, antara lain:

✔ Administrasi sekolah belum tertata optimal
✔ Kepala sekolah belum maksimal dalam kepemimpinan pembelajaran
✔ Supervisi akademik belum berjalan efektif
✔ Perencanaan program sekolah belum berbasis data
✔ Pengelolaan SDM guru dan tenaga kependidikan masih lemah
✔ Pemanfaatan digitalisasi administrasi sekolah belum optimal
✔ Akuntabilitas laporan dan dokumentasi sekolah masih rendah

Melalui bimtek ini, peserta akan memperoleh pemahaman komprehensif mengenai kepemimpinan kepala sekolah, tata kelola administrasi modern, serta strategi peningkatan mutu sekolah secara berkelanjutan.

🧱 DASAR HUKUM

Bimtek ini mengacu pada regulasi terbaru:

• UUD 1945
• UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
• UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
• UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
• PP tentang Standar Nasional Pendidikan
• Permendikbud terkait Kepala Sekolah dan Pengelolaan Sekolah
• Kebijakan Kurikulum Nasional dan transformasi pendidikan terbaru

🔥 URGENSI PELAKSANAAN

Bimtek ini sangat penting karena:

⚠ Kepala sekolah dituntut menjadi pemimpin perubahan
⚠ Tata kelola administrasi sekolah harus semakin akuntabel
⚠ Supervisi guru dan peningkatan mutu belajar perlu diperkuat
⚠ Sekolah harus adaptif terhadap digitalisasi
⚠ Banyak sekolah belum memiliki manajemen berbasis data
⚠ Perlunya peningkatan profesionalisme pimpinan sekolah

Dengan mengikuti bimtek ini, peserta akan memperoleh:

✔ Penguatan kompetensi kepemimpinan kepala sekolah
✔ Sistem administrasi sekolah yang tertib dan modern
✔ Strategi supervisi akademik efektif
✔ Teknik penyusunan program sekolah berbasis mutu
✔ Model transformasi digital administrasi sekolah
✔ Template dokumen administrasi siap pakai

🎯 TUJUAN BIMTEK

Meningkatkan kompetensi manajerial kepala sekolah

Memperkuat tata kelola administrasi sekolah

Meningkatkan mutu layanan pendidikan di sekolah

Mendorong kepemimpinan pembelajaran yang efektif

Mewujudkan sekolah yang profesional, transparan, dan berprestasi

📘 MATERI BIMTEK

Modul 1 — Peran Strategis Kepala Sekolah Tahun 2026

• Kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran
• Kepala sekolah sebagai manajer sekolah
• Tantangan kepemimpinan pendidikan modern

Output: Pemahaman peran strategis kepala sekolah

Modul 2 — Kompetensi Manajerial Kepala Sekolah

• Perencanaan program sekolah
• Pengorganisasian sumber daya sekolah
• Pengambilan keputusan efektif

Output: Kompetensi manajerial meningkat

Modul 3 — Tata Kelola Administrasi Sekolah

• Administrasi umum sekolah
• Administrasi guru dan tenaga kependidikan
• Arsip dan dokumentasi sekolah

Output: Sistem administrasi tertib

Modul 4 — Supervisi Akademik dan Kinerja Guru

• Teknik supervisi pembelajaran
• Evaluasi kinerja guru
• Pendampingan peningkatan mutu mengajar

Output: Supervisi berjalan efektif

Modul 5 — Perencanaan Berbasis Data dan Mutu

• Analisis rapor pendidikan
• Penyusunan RKAS dan program sekolah
• Target peningkatan mutu sekolah

Output: Program sekolah berbasis data

Modul 6 — Kepemimpinan Karakter dan Budaya Sekolah

• Budaya kerja positif
• Disiplin dan integritas warga sekolah
• Sekolah ramah anak dan inklusif

Output: Budaya sekolah unggul

Modul 7 — Digitalisasi Administrasi Sekolah

• Pemanfaatan aplikasi sekolah
• Arsip digital dan surat menyurat elektronik
• Dashboard monitoring sekolah

Output: Administrasi digital modern

Modul 8 — Akuntabilitas dan Pelaporan Sekolah

• Laporan kegiatan sekolah
• Transparansi penggunaan anggaran
• Pertanggungjawaban program sekolah

Output: Laporan sekolah akuntabel

Modul 9 — Studi Kasus dan Best Practice

• Sekolah berprestasi nasional
• Inovasi kepala sekolah sukses
• Solusi atas kendala lapangan

Output: Pemahaman praktis

Modul 10 — Workshop Praktik

• Penyusunan rencana kerja sekolah
• Simulasi supervisi akademik
• Klinik konsultasi kepala sekolah

Output: Dokumen siap diterapkan

📅 AGENDA BIMTEK (2 HARI EFEKTIF)

HARI PERTAMA

08.00 – 09.00 Registrasi & Coffee Break
09.00 – 09.30 Pembukaan
09.30 – 10.30 Kebijakan Pendidikan dan Peran Kepala Sekolah
10.30 – 12.00 Modul 1 & 2
12.00 – 13.00 ISHOMA
13.00 – 14.30 Modul 3 (Administrasi Sekolah)
14.30 – 16.00 Modul 4 (Supervisi Akademik)
16.00 – 16.30 Diskusi

HARI KEDUA

08.30 – 10.00 Modul 5 (Perencanaan Berbasis Data)
10.00 – 11.30 Modul 6 (Budaya Sekolah)
11.30 – 12.30 ISHOMA
12.30 – 14.00 Modul 7 (Digitalisasi Sekolah)
14.00 – 15.00 Modul 8 & 9
15.00 – 16.00 Workshop Praktik
16.00 – 16.30 Penutupan

💰 BIAYA KEGIATAN

Paket A — Single Room — Rp 5.500.000
Paket B — Twin Share — Rp 5.000.000
Paket C — Non Akomodasi — Rp 4.000.000

🎁 FASILITAS PESERTA

✔ Penginapan hotel 4 hari 3 malam
✔ Sertifikat resmi
✔ Modul pelatihan premium
✔ Template administrasi sekolah
✔ Template supervisi akademik
✔ Tas & seminar kit
✔ Konsumsi & coffee break
✔ Narasumber nasional berkompeten

👥 TARGET PESERTA

• Kepala Sekolah SD/SMP/SMA/SMK
• Wakil Kepala Sekolah
• Pengawas Sekolah
• Dinas Pendidikan
• Ketua Yayasan Pendidikan
• Tata Usaha Sekolah
• Koordinator Pendidikan Kecamatan
• Tenaga Kependidikan

🎤 NARASUMBER

• Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
• Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota
• Praktisi Manajemen Pendidikan
• Pengawas Sekolah Senior
• Akademisi Pendidikan
• Konsultan Tata Kelola Sekolah

🏁 PENUTUP

Bimtek ini dirancang untuk memastikan kepala sekolah mampu:

✔ Menjadi pemimpin sekolah yang profesional
✔ Mengelola administrasi sekolah secara modern
✔ Meningkatkan kualitas guru dan pembelajaran
✔ Menyusun program sekolah berbasis data
✔ Membangun budaya sekolah unggul
✔ Mewujudkan mutu pendidikan berkelanjutan

Linkpemda siap menjadi mitra strategis dalam peningkatan kapasitas kepala sekolah dan penguatan tata kelola pendidikan Indonesia secara berkelanjutan.

📞 INFORMASI & PENDAFTARAN

📱 WhatsApp: 0813-8766-6605
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com

Penguatan Tata Kelola Kas Daerah yang Efektif, Akuntabel, Tertib Administrasi, dan Sesuai Regulasi Terbaru

Kas Daerah | SP2D | UP/GU/TU | Bendahara Pengeluaran | Penatausahaan Keuangan | Pertanggungjawaban Bendahara | SIPD RI | Akuntabilitas Keuangan

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, pemerintah daerah wajib memastikan pengelolaan kas daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kas daerah merupakan pusat pengelolaan arus penerimaan dan pengeluaran daerah yang berperan strategis dalam menjamin kelancaran pelaksanaan APBD, pembayaran kegiatan perangkat daerah, serta menjaga stabilitas fiskal daerah.

Salah satu aspek penting dalam pengelolaan keuangan daerah adalah proses penerbitan SP2D, mekanisme UP/GU/TU, serta tertib administrasi dan pertanggungjawaban bendahara.

Namun dalam pelaksanaannya, masih banyak daerah menghadapi berbagai kendala, antara lain:

✔ Keterlambatan penerbitan SP2D
✔ Kesalahan administrasi pengajuan GU/TU
✔ Penumpukan kas dan rendahnya cash flow planning
✔ Ketidaksesuaian bukti pertanggungjawaban bendahara
✔ Temuan audit terkait penatausahaan keuangan
✔ Pemahaman regulasi bendahara masih belum merata
✔ Kendala penggunaan SIPD RI dalam proses pembayaran

Melalui bimtek ini, peserta akan memperoleh pemahaman menyeluruh dan praktik terbaik mengenai tata kelola kas daerah, mekanisme pembayaran daerah, serta sistem pertanggungjawaban bendahara sesuai regulasi terbaru.

🧱 DASAR HUKUM

Bimtek ini mengacu pada regulasi terbaru:

• UUD 1945
• UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
• UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
• PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
• Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
• Peraturan terkait SIPD RI dan sistem keuangan daerah
• Ketentuan pemeriksaan BPK dan pengawasan APIP

🔥 URGENSI PELAKSANAAN

Bimtek ini sangat penting karena:

⚠ Masih banyak kesalahan administrasi bendahara
⚠ Keterlambatan pembayaran kegiatan OPD
⚠ Pengelolaan kas belum berbasis perencanaan cash flow
⚠ Tingginya temuan audit pertanggungjawaban belanja
⚠ Bendahara belum memahami update regulasi terbaru
⚠ Perlunya sinkronisasi sistem manual dengan SIPD RI

Dengan mengikuti bimtek ini, peserta akan memperoleh:

✔ Pemahaman komprehensif pengelolaan kas daerah
✔ Strategi percepatan penerbitan SP2D
✔ Tata cara UP/GU/TU yang benar
✔ Teknik penyusunan LPJ bendahara yang rapi
✔ Pencegahan temuan pemeriksaan BPK/Inspektorat
✔ Template administrasi bendahara siap pakai

🎯 TUJUAN BIMTEK

Meningkatkan kompetensi aparatur pengelola keuangan daerah

Mewujudkan tata kelola kas daerah yang sehat dan efisien

Meningkatkan kualitas administrasi bendahara

Meminimalisir kesalahan pembayaran dan pertanggungjawaban

Mendukung pengelolaan keuangan daerah berbasis akuntabilitas

📘 MATERI BIMTEK

Modul 1 — Kebijakan Pengelolaan Kas Daerah Tahun 2026

• Prinsip pengelolaan kas daerah
• Peran BUD, PPKD, dan OPD
• Sinkronisasi kas dengan APBD

Output: Pemahaman dasar pengelolaan kas

Modul 2 — Manajemen Arus Kas dan Cash Flow Daerah

• Perencanaan kebutuhan kas daerah
• Proyeksi penerimaan dan pengeluaran
• Strategi menjaga likuiditas kas

Output: Sistem cash flow efektif

Modul 3 — Tata Cara Penerbitan SP2D

• Jenis-jenis SP2D
• Proses verifikasi SPM sampai SP2D
• Percepatan layanan pembayaran daerah

Output: Proses SP2D cepat dan tepat

Modul 4 — Mekanisme UP, GU, TU dan LS

• Pengajuan Uang Persediaan
• Ganti Uang Persediaan
• Tambahan Uang Persediaan
• Pembayaran Langsung

Output: Pemahaman sistem pembayaran lengkap

Modul 5 — Tugas dan Tanggung Jawab Bendahara

• Bendahara pengeluaran
• Bendahara penerimaan
• Wewenang dan tanggung jawab hukum

Output: Pemahaman peran bendahara

Modul 6 — Pertanggungjawaban Bendahara

• Penyusunan LPJ bendahara
• Rekonsiliasi buku kas umum
• Kelengkapan bukti transaksi

Output: LPJ bendahara siap audit

Modul 7 — Penatausahaan dalam SIPD RI

• Input transaksi bendahara
• Integrasi pembayaran dengan SIPD
• Solusi error umum SIPD RI

Output: Penguasaan teknis aplikasi

Modul 8 — Pencegahan Temuan Audit

• Temuan umum BPK terkait bendahara
• Kesalahan administrasi yang sering terjadi
• Langkah pencegahan dan mitigasi

Output: Minim temuan pemeriksaan

Modul 9 — Studi Kasus Lapangan

• Kasus keterlambatan GU/TU
• Kesalahan bukti belanja
• Solusi penatausahaan bendahara

Output: Pemahaman praktis lapangan

Modul 10 — Workshop Praktik

• Simulasi SP2D
• Penyusunan LPJ bendahara
• Klinik konsultasi peserta

Output: Dokumen siap diterapkan

📅 AGENDA BIMTEK (2 HARI EFEKTIF)

HARI PERTAMA

08.00 – 09.00 Registrasi & Coffee Break
09.00 – 09.30 Pembukaan
09.30 – 10.30 Kebijakan Pengelolaan Kas Daerah
10.30 – 12.00 Modul 1 & 2
12.00 – 13.00 ISHOMA
13.00 – 14.30 Modul 3 (SP2D)
14.30 – 16.00 Modul 4 (UP/GU/TU/LS)
16.00 – 16.30 Diskusi

HARI KEDUA

08.30 – 10.00 Modul 5 (Peran Bendahara)
10.00 – 11.30 Modul 6 (LPJ Bendahara)
11.30 – 12.30 ISHOMA
12.30 – 14.00 Modul 7 (SIPD RI)
14.00 – 15.00 Modul 8 & 9
15.00 – 16.00 Workshop Praktik
16.00 – 16.30 Penutupan

💰 BIAYA KEGIATAN

Paket A — Single Room — Rp 5.500.000
Paket B — Twin Share — Rp 5.000.000
Paket C — Non Akomodasi — Rp 4.000.000

🎁 FASILITAS PESERTA

✔ Penginapan hotel 4 hari 3 malam
✔ Sertifikat resmi
✔ Modul pelatihan premium
✔ Template LPJ Bendahara
✔ Template Administrasi GU/TU/SP2D
✔ Tas & seminar kit
✔ Konsumsi & coffee break
✔ Narasumber nasional berkompeten

👥 TARGET PESERTA

• BPKAD / BPKPD
• Badan Keuangan Daerah
• Bendahara Pengeluaran OPD
• Bendahara Penerimaan
• PPK-SKPD
• PPTK
• Sekretariat Daerah
• Inspektorat
• Seluruh OPD terkait

🎤 NARASUMBER

• Kementerian Dalam Negeri
• Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah
• Praktisi Pengelolaan Keuangan Daerah
• Auditor Pemerintah
• Akademisi
• Konsultan Keuangan Publik

🏁 PENUTUP

Bimtek ini dirancang untuk memastikan Pemerintah Daerah mampu:

✔ Mengelola kas daerah secara efektif dan sehat
✔ Mempercepat proses pembayaran SP2D
✔ Menjalankan mekanisme UP/GU/TU secara benar
✔ Menyusun LPJ bendahara yang tertib
✔ Mengurangi temuan audit keuangan daerah
✔ Meningkatkan profesionalisme aparatur pengelola keuangan

Linkpemda siap menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam peningkatan kapasitas aparatur dan penguatan tata kelola keuangan daerah secara berkelanjutan.

📞 INFORMASI & PENDAFTARAN

📱 WhatsApp: 0813-8766-6605
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com

Penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik untuk Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Efektif, Terintegrasi, dan Berorientasi Pelayanan Publik

SPBE | Digitalisasi Pemerintahan | Smart Government | Integrasi Sistem | Pelayanan Publik Digital | Tata Kelola TI | Reformasi Birokrasi

Dalam rangka mendorong transformasi digital pemerintahan, pemerintah daerah dituntut untuk mengimplementasikan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) secara terintegrasi, efektif, dan berkelanjutan.

SPBE bukan sekadar penggunaan aplikasi, tetapi merupakan transformasi menyeluruh dalam tata kelola pemerintahan, yang mencakup perencanaan, penganggaran, pelayanan publik, serta pengelolaan data dan informasi secara digital.

Sejalan dengan kebijakan nasional dari Kementerian PAN-RB, implementasi SPBE menjadi indikator utama dalam peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik.

Namun dalam praktiknya, masih terdapat berbagai tantangan, antara lain:

✔ Rendahnya nilai indeks SPBE di banyak daerah
✔ Aplikasi antar OPD belum terintegrasi
✔ Duplikasi sistem dan pemborosan anggaran TI
✔ Keterbatasan SDM digital
✔ Belum optimalnya layanan publik berbasis elektronik
✔ Lemahnya tata kelola dan keamanan informasi

Melalui implementasi SPBE yang terstruktur dan terintegrasi, pemerintah daerah dapat:

✔ Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik
✔ Mengintegrasikan sistem dan data antar OPD
✔ Mengurangi biaya operasional dan duplikasi aplikasi
✔ Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas
✔ Mendorong terwujudnya smart government

🧱 DASAR HUKUM

Bimtek ini mengacu pada regulasi terbaru:

• UUD 1945
• UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
• Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE
• PermenPAN-RB terkait evaluasi SPBE
• Kebijakan transformasi digital nasional
• Arsitektur SPBE Nasional

🔥 URGENSI PELAKSANAAN

Bimtek ini sangat penting karena:

⚠ Banyak daerah belum memahami implementasi SPBE secara utuh
⚠ Nilai indeks SPBE masih rendah
⚠ Sistem aplikasi belum terintegrasi
⚠ Pengelolaan data masih terfragmentasi
⚠ Layanan publik digital belum optimal
⚠ Tingginya risiko keamanan informasi

Dengan mengikuti bimtek ini, peserta akan memperoleh:

✔ Pemahaman komprehensif SPBE
✔ Strategi peningkatan indeks SPBE
✔ Model integrasi sistem pemerintahan
✔ Template roadmap SPBE daerah
✔ Strategi digitalisasi layanan publik

🎯 TUJUAN BIMTEK

Meningkatkan pemahaman ASN terkait implementasi SPBE

Mendorong transformasi digital pemerintahan daerah

Meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis elektronik

Mewujudkan integrasi sistem dan data antar OPD

Meningkatkan nilai indeks SPBE daerah

📘 MATERI BIMTEK

Modul 1 — Kebijakan Nasional SPBE & Transformasi Digital

• Arah kebijakan SPBE nasional
• Reformasi birokrasi digital
• Peran SPBE dalam tata kelola pemerintahan

Output: Pemahaman kebijakan SPBE

Modul 2 — Arsitektur SPBE dan Tata Kelola TI

• Domain SPBE (kebijakan, tata kelola, layanan)
• Arsitektur SPBE nasional & daerah
• Tata kelola teknologi informasi

Output: Kerangka implementasi SPBE

Modul 3 — Integrasi Sistem dan Aplikasi Pemerintah Daerah

• Integrasi aplikasi antar OPD
• Interoperabilitas sistem
• Single data & single sign-on

Output: Sistem terintegrasi

Modul 4 — Digitalisasi Layanan Publik

• Transformasi layanan manual ke digital
• E-government & pelayanan berbasis elektronik
• Standar layanan publik digital

Output: Layanan publik digital

Modul 5 — Manajemen Data dan Informasi Pemerintah

• Satu data Indonesia
• Pengelolaan data sektoral
• Dashboard dan analitik data

Output: Data terkelola dengan baik

Modul 6 — Keamanan Informasi dan Siber Pemerintah

• Keamanan sistem informasi
• Perlindungan data pemerintah
• Manajemen risiko TI

Output: Sistem aman dan terlindungi

Modul 7 — Evaluasi Indeks SPBE

• Indikator penilaian SPBE
• Strategi peningkatan nilai SPBE
• Simulasi evaluasi

Output: Peningkatan nilai SPBE

Modul 8 — Roadmap dan Strategi Implementasi SPBE

• Penyusunan roadmap SPBE daerah
• Tahapan implementasi
• Monitoring dan evaluasi

Output: Roadmap SPBE siap pakai

Modul 9 — Studi Kasus & Best Practice

• Studi kasus daerah sukses
• Evaluasi implementasi SPBE
• Solusi atas kendala lapangan

Output: Pemahaman praktis

Modul 10 — Workshop Praktik

• Penyusunan roadmap SPBE
• Simulasi integrasi sistem
• Klinik konsultasi OPD

Output: Dokumen implementasi siap digunakan

📅 AGENDA BIMTEK (2 HARI EFEKTIF)

HARI PERTAMA

08.00 – 09.00 Registrasi & Coffee Break
09.00 – 09.30 Pembukaan
09.30 – 10.30 Kebijakan SPBE
10.30 – 12.00 Modul 1 & 2
12.00 – 13.00 ISHOMA
13.00 – 14.30 Modul 3 (Integrasi Sistem)
14.30 – 16.00 Modul 4 (Digitalisasi Layanan)
16.00 – 16.30 Diskusi

HARI KEDUA

08.30 – 10.00 Modul 5 (Manajemen Data)
10.00 – 11.30 Modul 6 (Keamanan Informasi)
11.30 – 12.30 ISHOMA
12.30 – 14.00 Modul 7 (Evaluasi SPBE)
14.00 – 15.00 Modul 8 & 9
15.00 – 16.00 Workshop Praktik
16.00 – 16.30 Penutupan

💰 BIAYA KEGIATAN

Paket A — Single Room — Rp 5.500.000
Paket B — Twin Share — Rp 5.000.000
Paket C — Non Akomodasi — Rp 4.000.000

🎁 FASILITAS PESERTA

✔ Penginapan hotel 4 hari 3 malam
✔ Sertifikat resmi
✔ Modul pelatihan premium
✔ Template roadmap SPBE
✔ Template evaluasi indeks SPBE
✔ Tas & seminar kit
✔ Konsumsi & coffee break
✔ Narasumber nasional berkompeten

👥 TARGET PESERTA

• Dinas Kominfo
• Bappeda / Bapperida
• BPKAD
• Inspektorat
• Seluruh OPD
• Tim IT Pemerintah Daerah
• Pengelola Data & Sistem Informasi

🎤 NARASUMBER

• Kementerian PAN-RB
• Kementerian Komunikasi dan Informatika
• Bappenas
• Praktisi IT Pemerintahan
• Konsultan SPBE Nasional
• Akademisi

🏁 PENUTUP

Bimtek ini dirancang untuk memastikan Pemerintah Daerah mampu:

✔ Mengimplementasikan SPBE secara terintegrasi
✔ Meningkatkan kualitas layanan publik digital
✔ Meningkatkan nilai indeks SPBE daerah
✔ Mewujudkan tata kelola pemerintahan modern
✔ Mendukung transformasi digital nasional

Linkpemda siap menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam mendukung transformasi digital dan peningkatan kapasitas aparatur secara berkelanjutan.

📞 INFORMASI & PENDAFTARAN

📱 WhatsApp: 0813-8766-6605
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com

SIPD RI | KUA-PPAS | Penganggaran Daerah | Keuangan Daerah | SHS & ASB | Akuntabilitas APBD | Tata Kelola Pemerintahan

Dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berbasis kinerja, pemerintah daerah dituntut untuk mampu menyusun dokumen penganggaran secara profesional, terukur, dan sesuai dengan kebijakan nasional.

Penyusunan RKA-SKPD dan APBD Tahun 2027 merupakan tahapan strategis dalam siklus keuangan daerah yang menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.

Sebagai turunan dari RKPD dan Renja OPD, RKA-SKPD harus mampu menerjemahkan perencanaan ke dalam struktur anggaran yang efisien, tepat sasaran, dan memiliki indikator kinerja yang jelas.

Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat berbagai tantangan, antara lain:

✔ Ketidaksinkronan antara RKPD, Renja OPD, dan RKA-SKPD
✔ Penyusunan anggaran belum sepenuhnya berbasis kinerja
✔ Kesalahan dalam klasifikasi dan nomenklatur belanja
✔ Ketidaktepatan dalam penentuan SHS dan ASB
✔ Minimnya pemahaman teknis penggunaan SIPD RI
✔ Tingginya potensi temuan audit (APIP & BPK)

Sejalan dengan kebijakan nasional dan digitalisasi melalui SIPD RI, penyusunan anggaran daerah harus dilakukan secara sistematis, terintegrasi, dan berbasis kinerja.

Melalui pendekatan penganggaran berbasis kinerja, pemerintah daerah dapat:

✔ Menyusun anggaran yang terukur dan tepat sasaran
✔ Meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja daerah
✔ Memastikan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran
✔ Meningkatkan kualitas output dan outcome pembangunan
✔ Meminimalisir temuan audit dan kesalahan administrasi

🧱 DASAR HUKUM

Bimtek ini mengacu pada regulasi terbaru:

• UUD 1945
• UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
• PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
• Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
• Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah
• Kebijakan penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027
• Ketentuan terkait SIPD RI

🔥 URGENSI PELAKSANAAN

Bimtek ini sangat penting karena:

⚠ Banyak OPD belum memahami penyusunan RKA berbasis kinerja
⚠ Sinkronisasi perencanaan dan penganggaran masih lemah
⚠ Tingginya revisi anggaran dalam proses APBD
⚠ Kesalahan kodefikasi dan struktur belanja masih sering terjadi
⚠ Potensi temuan audit keuangan daerah masih tinggi

Dengan mengikuti bimtek ini, peserta akan memperoleh:

✔ Pemahaman komprehensif penyusunan RKA-SKPD & APBD
✔ Kemampuan teknis penganggaran berbasis kinerja
✔ Template RKA-SKPD, KUA-PPAS, dan APBD
✔ Strategi sinkronisasi perencanaan & penganggaran
✔ Peningkatan akuntabilitas dan kualitas anggaran

🎯 TUJUAN BIMTEK

Meningkatkan pemahaman ASN terkait penganggaran daerah Tahun 2027

Meningkatkan kemampuan teknis penyusunan RKA-SKPD

Mewujudkan sinkronisasi RKPD, Renja OPD, dan APBD

Mengurangi kesalahan administrasi dan revisi anggaran

Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah

📘 MATERI BIMTEK 

Modul 1 — Kebijakan Penganggaran Daerah

• Arah kebijakan nasional 2027
• Prinsip penganggaran berbasis kinerja
• Peran APBD dalam pembangunan
Output: Pemahaman kebijakan penganggaran

Modul 2 — Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah

• Permendagri 77 Tahun 2020
• Siklus APBD
• Kewenangan dan peran OPD
Output: Pemahaman regulasi keuangan

Modul 3 — Penyusunan KUA–PPAS

• Tahapan KUA–PPAS
• Penentuan plafon anggaran
• Sinkronisasi prioritas daerah
Output: Dokumen KUA–PPAS yang tepat

Modul 4 — Penyusunan RKA-SKPD Berbasis Kinerja

• Penyusunan program & kegiatan
• Indikator kinerja dan target
• Penyusunan anggaran berbasis output
Output: RKA-SKPD berkualitas

Modul 5 — Standar Harga Satuan & ASB

• Penyusunan SHS
• Analisis Standar Belanja
• Pengendalian kewajaran anggaran
Output: Anggaran realistis & efisien

Modul 6 — Klasifikasi & Nomenklatur Anggaran

• Kodefikasi akun belanja
• Struktur APBD terbaru
• Penyesuaian nomenklatur
Output: Anggaran sesuai standar

Modul 7 — Implementasi SIPD RI

• Input RKA di SIPD
• Integrasi data perencanaan & penganggaran
• Validasi dan finalisasi
Output: Penguasaan teknis SIPD

Modul 8 — Strategi Menghindari Temuan Audit

• Temuan audit yang sering terjadi
• Kesalahan fatal dalam penganggaran
• Sistem pengendalian internal
Output: Penganggaran aman audit

Modul 9 — Studi Kasus & Best Practice

• Contoh kasus nyata daerah
• Evaluasi dokumen RKA
• Solusi implementatif
Output: Pemahaman praktis

Modul 10 — Workshop Praktik

• Simulasi penyusunan RKA-SKPD
• Review dokumen peserta
• Penyempurnaan anggaran
Output: Hasil siap diterapkan

📅 AGENDA BIMTEK (2 HARI EFEKTIF)

HARI PERTAMA

08.00 – 09.00 Registrasi & Coffee Break
09.00 – 09.30 Pembukaan
09.30 – 10.30 Kebijakan Penganggaran
10.30 – 12.00 Modul 1 & 2
12.00 – 13.00 ISHOMA
13.00 – 14.30 Modul 3 (KUA–PPAS)
14.30 – 16.00 Modul 4 (RKA-SKPD)
16.00 – 16.30 Diskusi

HARI KEDUA

08.30 – 10.00 Modul 5 (SHS & ASB)
10.00 – 11.30 Modul 6 (Nomenklatur)
11.30 – 12.30 ISHOMA
12.30 – 14.00 Modul 7 (SIPD RI)
14.00 – 15.00 Modul 8 & 9
15.00 – 16.00 Workshop Praktik
16.00 – 16.30 Penutupan

💰 BIAYA KEGIATAN

Paket A — Single Room — Rp 5.500.000
Paket B — Twin Share — Rp 5.000.000
Paket C — Non Akomodasi — Rp 4.000.000

🎁 FASILITAS PESERTA

✔ Penginapan hotel 4 hari 3 malam
✔ Sertifikat resmi
✔ Modul pelatihan premium
✔ Template RKA-SKPD, KUA-PPAS & APBD
✔ Template SHS & ASB
✔ Tas & seminar kit
✔ Konsumsi & coffee break
✔ Narasumber nasional berkompeten

👥 TARGET PESERTA

• BPKAD / BKAD
• Bappeda / Bapperida
• Inspektorat Daerah
• Seluruh OPD
• Pejabat Penatausahaan Keuangan
• Bendahara Pengeluaran
• Tim Penyusun RKA-SKPD

🎤 NARASUMBER

• Kementerian Dalam Negeri
• Kementerian Keuangan
• Bappenas
• Praktisi keuangan daerah
• Auditor APIP / BPK
• Akademisi

🏁 PENUTUP

Bimtek ini dirancang untuk memastikan Pemerintah Daerah mampu:

✔ Menyusun RKA-SKPD secara tepat dan berbasis kinerja
✔ Mengoptimalkan kualitas APBD Tahun 2027
✔ Meminimalisir kesalahan dan temuan audit
✔ Mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel
✔ Mendukung pembangunan daerah yang efektif dan berkelanjutan

LINKPEMDA siap menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas aparatur serta kualitas pengelolaan keuangan daerah secara profesional dan berkelanjutan.

📞 INFORMASI & PENDAFTARAN

📱 WhatsApp: 0813-8766-6605
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com

Manajemen Risiko Hibah | Hibah Daerah | Pengelolaan Keuangan Daerah | SOPD | SPIP | Hibah Barang & Uang | Sarana Prasarana Olahraga | Akuntabilitas Hibah | Tata Kelola Pemerintahan

Dalam rangka meningkatkan tata kelola hibah daerah yang transparan, akuntabel, dan tepat sasaran, pemerintah daerah dituntut untuk mampu mengelola proses pengajuan hibah secara profesional dan berbasis risiko.

Hibah yang berasal dari pemerintah desa maupun organisasi masyarakat, baik dalam bentuk uang, barang, maupun sarana dan prasarana olahraga kepada SOPD, merupakan bagian penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Namun demikian, pengelolaan hibah seringkali menghadapi berbagai potensi risiko, seperti:

✔ Ketidaksesuaian proposal dengan kebutuhan daerah
✔ Risiko penyalahgunaan atau tidak tepat sasaran
✔ Lemahnya verifikasi dan evaluasi proposal hibah
✔ Kurangnya dokumentasi dan pertanggungjawaban
✔ Tidak optimalnya pemanfaatan sarana dan prasarana

Sejalan dengan penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), penerapan manajemen risiko dalam setiap tahapan pengelolaan hibah menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa proses berjalan efektif, efisien, dan sesuai regulasi.

Melalui pendekatan manajemen risiko, pemerintah daerah dapat:

✔ Mengidentifikasi potensi risiko sejak tahap pengajuan
✔ Menyusun strategi mitigasi yang tepat
✔ Meningkatkan kualitas seleksi penerima hibah
✔ Memastikan akuntabilitas penggunaan hibah
✔ Meminimalisir temuan audit (APIP & BPK)

🧱 DASAR HUKUM

Bimtek ini mengacu pada regulasi terbaru:

• UUD 1945
• UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
• PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
• Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
• Kebijakan SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah)
• Peraturan terkait hibah daerah & barang milik daerah

🔥 URGENSI PELAKSANAAN

Bimtek ini penting karena:

⚠ Banyak OPD belum memahami manajemen risiko dalam hibah
⚠ Proses verifikasi hibah masih bersifat administratif, belum berbasis risiko
⚠ Potensi temuan audit pada pengelolaan hibah masih tinggi
⚠ Hibah sarana prasarana sering tidak optimal pemanfaatannya
⚠ Kurangnya standar dokumen dan evaluasi hibah

Dengan mengikuti bimtek ini, peserta akan memperoleh:

✔ Pemahaman manajemen risiko hibah secara komprehensif
✔ Kemampuan menyusun dan mengevaluasi proposal hibah
✔ Template dokumen hibah berbasis risiko
✔ Strategi mitigasi risiko pengelolaan hibah
✔ Peningkatan akuntabilitas dan transparansi hibah

🎯 TUJUAN BIMTEK

Meningkatkan pemahaman ASN terkait pengelolaan hibah berbasis risiko

Meningkatkan kemampuan teknis dalam proses pengajuan dan evaluasi hibah

Meminimalisir risiko penyimpangan dan ketidaktepatan hibah

Meningkatkan kualitas pengelolaan hibah daerah

Mendukung tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan

📘 MATERI BIMTEK (STRUKTUR PROFESIONAL)

Modul 1 — Kebijakan Hibah Daerah

• Konsep hibah daerah
• Peran hibah dalam pembangunan
• Kebijakan nasional terkait hibah
Output: Pemahaman dasar hibah daerah

Modul 2 — Regulasi Pengelolaan Hibah

• Permendagri 77 Tahun 2020
• Mekanisme hibah barang & uang
• Ketentuan hibah dari desa & organisasi
Output: Pemahaman regulasi hibah

Modul 3 — Manajemen Risiko Hibah

• Identifikasi risiko hibah
• Analisis dan pemetaan risiko
• Penyusunan mitigasi risiko
Output: Kemampuan analisis risiko hibah

Modul 4 — Mekanisme Pengajuan Hibah

• Penyusunan proposal hibah
• Persyaratan administrasi
• Standar kelayakan hibah
Output: Proposal hibah yang berkualitas

Modul 5 — Verifikasi & Evaluasi Hibah

• Teknik evaluasi proposal
• Uji kelayakan hibah
• Penilaian berbasis risiko
Output: Kemampuan evaluasi hibah

Modul 6 — Hibah Sarana & Prasarana Olahraga

• Pengelolaan hibah fasilitas olahraga
• Standar pemanfaatan dan pengawasan
• Risiko dalam hibah fisik
Output: Pengelolaan hibah sarpras optimal

Modul 7 — Monitoring & Pelaporan Hibah

• Sistem monitoring hibah
• Penyusunan laporan
• Pertanggungjawaban hibah
Output: Laporan hibah akuntabel

Modul 8 — Studi Kasus & Best Practice

• Kasus nyata di daerah
• Temuan audit hibah
• Solusi implementatif
Output: Pemahaman praktis

Modul 9 — Workshop Praktik

• Simulasi penilaian proposal hibah
• Penyusunan peta risiko
• Review dokumen peserta
Output: Hasil praktik siap diterapkan

📅 AGENDA BIMTEK (2 HARI EFEKTIF)

HARI PERTAMA

08.00 – 09.00 Registrasi & Coffee Break
09.00 – 09.30 Pembukaan
09.30 – 10.30 Kebijakan Hibah
10.30 – 12.00 Modul 1 & 2
12.00 – 13.00 ISHOMA
13.00 – 14.30 Modul 3 (Manajemen Risiko)
14.30 – 16.00 Modul 4 (Pengajuan Hibah)
16.00 – 16.30 Diskusi

HARI KEDUA

08.30 – 10.00 Modul 5 (Evaluasi Hibah)
10.00 – 11.30 Modul 6 (Sarpras Olahraga)
11.30 – 12.30 ISHOMA
12.30 – 14.30 Modul 7 & 8
14.30 – 16.00 Workshop Praktik
16.00 – 16.30 Penutupan

💰 BIAYA KEGIATAN

Paket A — Single Room — Rp 5.500.000
Paket B — Twin Share — Rp 5.000.000
Paket C — Non Akomodasi — Rp 4.000.000

🎁 FASILITAS PESERTA

✔ Penginapan hotel 4 hari 3 malam
✔ Sertifikat resmi
✔ Modul pelatihan premium
✔ Template dokumen hibah & manajemen risiko
✔ Tas & seminar kit
✔ Konsumsi & coffee break
✔ Narasumber nasional berkompeten

👥 TARGET PESERTA

• Bappeda / Bapperida
• BPKAD
• Inspektorat Daerah
• Dinas Pemuda dan Olahraga
• Bagian Kesra
• Seluruh OPD terkait
• Pemerintah Desa/Kelurahan

🎤 NARASUMBER

• Kementerian Dalam Negeri
• Bappenas
• Praktisi keuangan daerah
• Auditor APIP / BPK
• Akademisi

🏁 PENUTUP

Bimtek ini dirancang untuk memastikan Pemerintah Daerah mampu:

✔ Mengelola hibah secara profesional dan berbasis risiko
✔ Meminimalisir potensi penyimpangan dan temuan audit
✔ Meningkatkan efektivitas pemanfaatan hibah
✔ Mewujudkan tata kelola hibah yang transparan dan akuntabel

LINKPEMDA siap menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam penguatan kapasitas aparatur serta peningkatan kualitas tata kelola keuangan dan hibah daerah.

📞 INFORMASI & PENDAFTARAN

WhatsApp: 0813-8766-6605
Website: www.linkpemda.com
Email: info@linkpemda.com