SIPD RI | KUA-PPAS | Penganggaran Daerah | Keuangan Daerah | SHS & ASB | Akuntabilitas APBD | Tata Kelola Pemerintahan

Dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berbasis kinerja, pemerintah daerah dituntut untuk mampu menyusun dokumen penganggaran secara profesional, terukur, dan sesuai dengan kebijakan nasional.

Penyusunan RKA-SKPD dan APBD Tahun 2027 merupakan tahapan strategis dalam siklus keuangan daerah yang menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.

Sebagai turunan dari RKPD dan Renja OPD, RKA-SKPD harus mampu menerjemahkan perencanaan ke dalam struktur anggaran yang efisien, tepat sasaran, dan memiliki indikator kinerja yang jelas.

Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat berbagai tantangan, antara lain:

✔ Ketidaksinkronan antara RKPD, Renja OPD, dan RKA-SKPD
✔ Penyusunan anggaran belum sepenuhnya berbasis kinerja
✔ Kesalahan dalam klasifikasi dan nomenklatur belanja
✔ Ketidaktepatan dalam penentuan SHS dan ASB
✔ Minimnya pemahaman teknis penggunaan SIPD RI
✔ Tingginya potensi temuan audit (APIP & BPK)

Sejalan dengan kebijakan nasional dan digitalisasi melalui SIPD RI, penyusunan anggaran daerah harus dilakukan secara sistematis, terintegrasi, dan berbasis kinerja.

Melalui pendekatan penganggaran berbasis kinerja, pemerintah daerah dapat:

✔ Menyusun anggaran yang terukur dan tepat sasaran
✔ Meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja daerah
✔ Memastikan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran
✔ Meningkatkan kualitas output dan outcome pembangunan
✔ Meminimalisir temuan audit dan kesalahan administrasi

🧱 DASAR HUKUM

Bimtek ini mengacu pada regulasi terbaru:

• UUD 1945
• UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
• PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
• Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
• Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah
• Kebijakan penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027
• Ketentuan terkait SIPD RI

🔥 URGENSI PELAKSANAAN

Bimtek ini sangat penting karena:

⚠ Banyak OPD belum memahami penyusunan RKA berbasis kinerja
⚠ Sinkronisasi perencanaan dan penganggaran masih lemah
⚠ Tingginya revisi anggaran dalam proses APBD
⚠ Kesalahan kodefikasi dan struktur belanja masih sering terjadi
⚠ Potensi temuan audit keuangan daerah masih tinggi

Dengan mengikuti bimtek ini, peserta akan memperoleh:

✔ Pemahaman komprehensif penyusunan RKA-SKPD & APBD
✔ Kemampuan teknis penganggaran berbasis kinerja
✔ Template RKA-SKPD, KUA-PPAS, dan APBD
✔ Strategi sinkronisasi perencanaan & penganggaran
✔ Peningkatan akuntabilitas dan kualitas anggaran

🎯 TUJUAN BIMTEK

Meningkatkan pemahaman ASN terkait penganggaran daerah Tahun 2027

Meningkatkan kemampuan teknis penyusunan RKA-SKPD

Mewujudkan sinkronisasi RKPD, Renja OPD, dan APBD

Mengurangi kesalahan administrasi dan revisi anggaran

Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah

📘 MATERI BIMTEK 

Modul 1 — Kebijakan Penganggaran Daerah

• Arah kebijakan nasional 2027
• Prinsip penganggaran berbasis kinerja
• Peran APBD dalam pembangunan
Output: Pemahaman kebijakan penganggaran

Modul 2 — Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah

• Permendagri 77 Tahun 2020
• Siklus APBD
• Kewenangan dan peran OPD
Output: Pemahaman regulasi keuangan

Modul 3 — Penyusunan KUA–PPAS

• Tahapan KUA–PPAS
• Penentuan plafon anggaran
• Sinkronisasi prioritas daerah
Output: Dokumen KUA–PPAS yang tepat

Modul 4 — Penyusunan RKA-SKPD Berbasis Kinerja

• Penyusunan program & kegiatan
• Indikator kinerja dan target
• Penyusunan anggaran berbasis output
Output: RKA-SKPD berkualitas

Modul 5 — Standar Harga Satuan & ASB

• Penyusunan SHS
• Analisis Standar Belanja
• Pengendalian kewajaran anggaran
Output: Anggaran realistis & efisien

Modul 6 — Klasifikasi & Nomenklatur Anggaran

• Kodefikasi akun belanja
• Struktur APBD terbaru
• Penyesuaian nomenklatur
Output: Anggaran sesuai standar

Modul 7 — Implementasi SIPD RI

• Input RKA di SIPD
• Integrasi data perencanaan & penganggaran
• Validasi dan finalisasi
Output: Penguasaan teknis SIPD

Modul 8 — Strategi Menghindari Temuan Audit

• Temuan audit yang sering terjadi
• Kesalahan fatal dalam penganggaran
• Sistem pengendalian internal
Output: Penganggaran aman audit

Modul 9 — Studi Kasus & Best Practice

• Contoh kasus nyata daerah
• Evaluasi dokumen RKA
• Solusi implementatif
Output: Pemahaman praktis

Modul 10 — Workshop Praktik

• Simulasi penyusunan RKA-SKPD
• Review dokumen peserta
• Penyempurnaan anggaran
Output: Hasil siap diterapkan

📅 AGENDA BIMTEK (2 HARI EFEKTIF)

HARI PERTAMA

08.00 – 09.00 Registrasi & Coffee Break
09.00 – 09.30 Pembukaan
09.30 – 10.30 Kebijakan Penganggaran
10.30 – 12.00 Modul 1 & 2
12.00 – 13.00 ISHOMA
13.00 – 14.30 Modul 3 (KUA–PPAS)
14.30 – 16.00 Modul 4 (RKA-SKPD)
16.00 – 16.30 Diskusi

HARI KEDUA

08.30 – 10.00 Modul 5 (SHS & ASB)
10.00 – 11.30 Modul 6 (Nomenklatur)
11.30 – 12.30 ISHOMA
12.30 – 14.00 Modul 7 (SIPD RI)
14.00 – 15.00 Modul 8 & 9
15.00 – 16.00 Workshop Praktik
16.00 – 16.30 Penutupan

💰 BIAYA KEGIATAN

Paket A — Single Room — Rp 5.500.000
Paket B — Twin Share — Rp 5.000.000
Paket C — Non Akomodasi — Rp 4.000.000

🎁 FASILITAS PESERTA

✔ Penginapan hotel 4 hari 3 malam
✔ Sertifikat resmi
✔ Modul pelatihan premium
✔ Template RKA-SKPD, KUA-PPAS & APBD
✔ Template SHS & ASB
✔ Tas & seminar kit
✔ Konsumsi & coffee break
✔ Narasumber nasional berkompeten

👥 TARGET PESERTA

• BPKAD / BKAD
• Bappeda / Bapperida
• Inspektorat Daerah
• Seluruh OPD
• Pejabat Penatausahaan Keuangan
• Bendahara Pengeluaran
• Tim Penyusun RKA-SKPD

🎤 NARASUMBER

• Kementerian Dalam Negeri
• Kementerian Keuangan
• Bappenas
• Praktisi keuangan daerah
• Auditor APIP / BPK
• Akademisi

🏁 PENUTUP

Bimtek ini dirancang untuk memastikan Pemerintah Daerah mampu:

✔ Menyusun RKA-SKPD secara tepat dan berbasis kinerja
✔ Mengoptimalkan kualitas APBD Tahun 2027
✔ Meminimalisir kesalahan dan temuan audit
✔ Mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel
✔ Mendukung pembangunan daerah yang efektif dan berkelanjutan

LINKPEMDA siap menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas aparatur serta kualitas pengelolaan keuangan daerah secara profesional dan berkelanjutan.

📞 INFORMASI & PENDAFTARAN

📱 WhatsApp: 0813-8766-6605
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com