Diselenggarakan oleh LINKPEMDA | 6 Desember 2025 | H! Hotel Senen, Jakarta

Jakarta — 6 Desember 2025. Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Samarinda menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis Penutupan Tahun Anggaran, Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), dan Penyelarasan Dokumen RENSTRA dengan Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang difasilitasi oleh Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah (LINKPEMDA).

Kegiatan Rencana akan berlangsung selama dua hari di H! Hotel Senen, Jakarta, diikuti oleh pejabat struktural, staf perencanaan, staf operator keuangan, serta tim pengelola program Diskominfo Kota Samarinda.

Tujuan dan Manfaat Pelatihan

Pelatihan ini dirancang untuk:

• Memperkuat kemampuan aparatur dalam penyusunan laporan keuangan akhir tahun.

• Menjamin proses penutupan tahun anggaran berjalan tertib, akurat, dan sesuai regulasi.

• Menyelaraskan dokumen perencanaan (RENSTRA) dengan indikator kinerja OPD.

• Mendorong peningkatan akuntabilitas dan kualitas laporan keuangan guna mendukung pencapaian opini WTP.

Rangkaian Kegiatan dan Pembahasan Materi

1. Proses Penutupan Tahun Anggaran 2025

Sesi awal membahas langkah teknis dan administratif dalam penutupan Tahun Anggaran, termasuk:

• Tahapan rekonsiliasi internal (keuangan–aset–perencanaan).

• Penyesuaian belanja dan pendapatan yang belum terdata.

• Proses verifikasi SPJ, GU/TU, dan pertanggungjawaban akhir tahun.

• Penyusunan jurnal penyesuaian akhir tahun.

• Mekanisme cut-off data pada aplikasi keuangan daerah.

Peserta diberikan contoh checklist penutupan tahun anggaran yang dapat diterapkan di masing-masing bidang untuk memastikan tidak ada data yang tertinggal pada akhir tahun.

2. Penyusunan LKPD Berbasis SAP dan Ketentuan Terbaru

Materi inti diarahkan pada penyusunan LKPD yang mengacu pada:

• Permendagri terbaru terkait pelaporan keuangan daerah

• Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual

• Mekanisme penyajian laporan:

  • Neraca

  • Laporan Operasional

  • Laporan Realisasi Anggaran

  • Laporan Perubahan Ekuitas

  • Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Peserta juga mempelajari teknik penyusunan dan penyelarasan CaLK untuk menggambarkan kinerja dan posisi keuangan secara komprehensif.

Pembahasan dilanjutkan pada:

• Penyamaan data antara SIMDA/SIPD dengan laporan manual.

• Konsolidasi laporan antarbidang.

• Teknik pemetaan akun belanja yang sering menjadi temuan BPK.

• Pengendalian internal (SPI) dalam proses penyusunan LKPD.

3. Rekonsiliasi Aset dan Penatausahaan BMD

Mengacu pada banyak temuan audit, narasumber memberikan fokus pembahasan pada:

• Penyelarasan data aset tetap dan persediaan.

• Pencatatan mutasi barang, penghapusan, serta pengadaan tahun berjalan.

• Penggunaan Kodefikasi BMD sesuai Permendagri 108/2016.

• Cara mempercepat proses inventarisasi menjelang akhir tahun.

Peserta mendapat simulasi penggunaan form rekonsiliasi aset untuk meminimalkan selisih data antara bidang teknis dan pengelola keuangan.

4. Penyelarasan Dokumen RENSTRA dengan Kinerja OPD

Bagian ini menjadi diskusi paling intens karena berhubungan langsung dengan kinerja dan pencapaian target Diskominfo. Materi mencakup:

• Prinsip penyusunan dan penyesuaian RENSTRA perangkat daerah.

• Penyelarasan indikator outcome dan output dengan program unggulan daerah.

• Penyusunan logical framework untuk memastikan program sesuai mandat fungsi OPD.

• Integrasi dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran (RKPD – KUA/PPAS – APBD).

• Penyusunan kinerja tahunan berbasis indikator SMART.

Narasumber memberikan contoh penyelarasan indikator Diskominfo khusus di bidang:

• Transformasi digital daerah

• Pengelolaan data dan informasi publik

• Infrastruktur TIK

• Penguatan layanan publik berbasis elektronik (SPBE)

5. Isu Strategis dan Best Practice Menghadapi Pemeriksaan BPK

Materi tambahan diberikan terkait:

• Jenis temuan yang paling sering terjadi pada OPD teknis seperti Diskominfo.

• Upaya pencegahan kesalahan pencatatan belanja TIK, langganan internet, pengadaan server, dan jasa layanan digital.

• Strategi mempertahankan Opini WTP melalui konsistensi data dan kepatuhan regulasi.

Diskusi Interaktif & Studi Kasus

Selama kegiatan, peserta aktif melakukan diskusi kelompok dan studi kasus seperti:

• Simulasi penyesuaian belanja akhir tahun.

• Penyusunan draft CaLK bidang Diskominfo.

• Review RENSTRA Diskominfo berdasarkan capaian tahun 2025.

Pendekatan ini membuat peserta lebih memahami penerapan nyata bukan hanya teori.

Dokumentasi dan Hasil Kegiatan

Di akhir kegiatan:

• Peserta menerima Sertifikat Pelatihan dari LINKPEMDA.

• Mendapatkan modul lengkap untuk implementasi di OPD.

• Menerima rekomendasi langkah perbaikan yang dapat langsung diterapkan.

• Mendapatkan akses pendampingan pascapelatihan bila diperlukan.

LINKPEMDA menyampaikan apresiasi atas antusiasme dan komitmen Diskominfo Kota Samarinda yang menunjukkan peningkatan signifikan dalam penguatan tata kelola keuangan dan perencanaan tahun 2025.

Penutup

Melalui bimtek ini, Diskominfo Kota Samarinda semakin siap menghadapi proses penutupan Tahun Anggaran 2025, penyusunan LKPD, dan penyesuaian dokumen perencanaan. LINKPEMDA berkomitmen untuk terus mendukung peningkatan kemampuan aparatur melalui pelatihan yang relevan, terstruktur, dan sesuai kebutuhan perangkat daerah.

Bimtek 2026: Pelatihan Pemerintah Daerah Terlengkap untuk Seluruh SKPD se-Indonesia

Tahun 2026 menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas aparatur, memperbaiki tata kelola pemerintahan, serta menyesuaikan sistem kerja dengan berbagai regulasi terbaru. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, LINKPEMDA menghadirkan Program Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Diklat Pemerintah Daerah 2026, yang dirancang khusus untuk seluruh SKPD se-Indonesia.

Program ini mencakup berbagai topik strategis seperti bimtek ASN 2026, pelatihan pemerintah daerah, bimtek keuangan daerah, bimtek SIPD-RI, bimtek PBJ, bimtek BLUD, hingga pelatihan resmi Kemendagri 2026 yang relevan dalam mendukung kinerja pemerintahan modern.

Dengan pendekatan praktis, studi kasus, serta pemateri ahli dari Kemendagri, BPKP, BKN, LKPP, dan berbagai kementerian teknis lainnya, Bimtek 2026 dari LINKPEMDA menjadi pilihan unggulan bagi instansi pemerintah yang membutuhkan peningkatan kompetensi aparatur secara tepat sasaran.

Program Unggulan dalam Bimtek 2026

✔ Bimtek 2026 (Umum)
✔ Diklat 2026 Aparatur Pemerintah Daerah
✔ Pelatihan Pemerintah Daerah 2026
✔ Bimtek ASN 2026
✔ Jadwal Bimtek Nasional 2026
✔ Pelatihan Resmi  2026
✔ Bimtek Seluruh SKPD se-Indonesia

Seluruh program dapat diselenggarakan Tatap Muka (Hotel Nasional), In-House di Kantor Instansi, maupun Full Online Meeting sesuai kebutuhan.

📢 Penawaran Resmi Bimtek 2026 – LINKPEMDA

Dengan hormat,
Dalam rangka meningkatkan kompetensi aparatur pemerintah daerah menghadapi tantangan regulasi dan transformasi tata kelola pemerintahan tahun 2026, LINKPEMDA (Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah) menawarkan Program Bimtek dan Pelatihan Pemerintah Daerah Tahun 2026 untuk seluruh SKPD se-Indonesia.

Kegiatan ini bertujuan untuk:

• Meningkatkan pemahaman aparatur terhadap kebijakan terbaru pemerintah pusat.

• Menguatkan kapasitas kelembagaan dalam bidang keuangan daerah, APBD, PBJ, BLUD, administrasi pemerintahan, dan pemerintahan digital.

• Mendukung peningkatan kinerja ASN melalui pelatihan yang terstandardisasi dan berorientasi hasil.

Kelebihan mengikuti Bimtek 2026 di LINKPEMDA:

⭐ Pemateri ahli dari Kemendagri, LKPP, BPKP, dan kementerian teknis lain
⭐ Materi update mengikuti regulasi terbaru 2026
⭐ Sertifikat resmi, modul lengkap, dan pendampingan pasca-pelatihan
⭐ Jadwal rutin setiap bulan dan dapat request In-House Training

Kami siap menjadi mitra strategis dalam pengembangan SDM aparatur di instansi Bapak/Ibu.

📞 Informasi & Pendaftaran

LINKPEMDA – Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah
Website: www.linkpemda.com
Email: info@linkpemda.com
WhatsApp Resmi: +62 813-8766-6605 (Bapak Andi Hasan Lamba)

BIMTEK KEUANGAN DAERAH 2026

Fokus: APBD – SIPD-RI – Penatausahaan – Permendagri Terbaru

Tahun 2026 menjadi momentum penting bagi Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuangan, transparansi anggaran, serta optimalisasi kinerja pengelolaan APBD. Perubahan kebijakan nasional, penyesuaian regulasi keuangan daerah, serta transformasi digital melalui SIPD-RI menuntut aparatur pengelola keuangan daerah untuk bekerja lebih profesional, tertib administrasi, dan akuntabel.

Dalam rangka menjawab tantangan tersebut, LINK PEMDA menyelenggarakan Paket Bimbingan Teknis Keuangan Daerah Tahun 2026 yang dirancang secara terintegrasi, berbasis regulasi terbaru, dan disesuaikan dengan kebutuhan seluruh SKPD/OPD.

🎯 Tema Bimtek Keuangan Daerah 2026 (Terintegrasi)

Paket Bimtek Keuangan Daerah 2026 mencakup beberapa tema utama berikut:

• Bimtek Keuangan Daerah 2026
  👉 https://www.linkpemda.com/bimtek-keuangan-daerah-2026

• Bimtek APBD 2026 (Perencanaan – Penganggaran – Pelaksanaan)
  👉 https://www.linkpemda.com/bimtek-apbd-2026

• Bimtek SIPD-RI 2026 (Perencanaan, Penganggaran, Penatausahaan)
  👉 https://www.linkpemda.com/bimtek-sipd-2026

• Bimtek Penatausahaan Keuangan SKPD / PPK / Bendahara
  👉 https://www.linkpemda.com/bimtek-penatausahaan-keuangan-daerah

• Bimtek Permendagri Terbaru Bidang Keuangan Daerah
  👉 https://www.linkpemda.com/bimtek-permendagri-keuangan-daerah

Seluruh tema Bimtek disusun secara terpadu dan diperkuat dengan best practice, studi kasus daerah, serta praktik teknis pengelolaan keuangan dan penggunaan SIPD-RI.

📚 Pokok Materi Bimtek Keuangan Daerah 2026

Materi Bimbingan Teknis Keuangan Daerah Tahun 2026 meliputi:

✔ Kerangka kebijakan dan regulasi pengelolaan keuangan daerah Tahun Anggaran 2026
✔ Penyusunan dan penjabaran APBD berbasis kinerja
✔ Penginputan perencanaan, penganggaran, dan penatausahaan melalui SIPD-RI
✔ Pengelolaan belanja operasi, belanja modal, dan belanja transfer
✔ Rekonsiliasi, pelaporan keuangan, dan dukungan audit internal
✔ Penguatan kompetensi PPK, Bendahara, dan operator SIPD-RI
✔ Update dan implikasi Permendagri terbaru di bidang keuangan daerah

👥 Sasaran Peserta

Bimbingan Teknis ini ditujukan kepada:

• Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD)

• Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan

• Operator SIPD-RI SKPD

• Kepala Bidang / Kepala Seksi Anggaran, Akuntansi, dan Perbendaharaan

• Inspektorat Daerah dan auditor internal

• Seluruh aparatur yang terlibat dalam pengelolaan APBD

📌 Penawaran Bimtek Keuangan Daerah & APBD Tahun 2026

LINK PEMDA membuka pendaftaran Bimtek Nasional Keuangan Daerah Tahun 2026 yang mencakup pengelolaan APBD, implementasi SIPD-RI, penatausahaan keuangan, serta pemutakhiran regulasi keuangan daerah.

Pelaksanaan Bimtek tersedia dalam beberapa metode:

• Tatap muka (hotel / kelas nasional)

• In-house training di daerah

• Daring (Zoom Meeting)

Peserta akan memperoleh:

• Materi dan modul lengkap

• Regulasi terbaru bidang keuangan daerah

• Sertifikat Bimtek

• Modul teknis SIPD-RI

• Pendampingan dan konsultasi teknis

📞 Pendaftaran & Informasi Resmi

📱 WhatsApp: 0813-8766-6605 (Bapak Andi Hasan Lamba)
🌐 Website: https://www.linkpemda.com

BIMTEK PERENCANAAN DAERAH 2026

Fokus: RKPD 2026, Renstra Daerah, SAKIP & Perencanaan Kinerja

Perencanaan pembangunan daerah tahun 2026 memasuki fase yang menuntut konsolidasi dokumen perencanaan, integrasi data, dan penguatan akuntabilitas kinerja. Pemerintah daerah wajib menyiapkan RKPD dan Renstra yang selaras dengan RPJMD, kebijakan nasional, serta kerangka ekonomi makro.

Tidak sedikit perangkat daerah yang masih menghadapi persoalan seperti sinkronisasi indikator kinerja, penyusunan pohon kinerja, konsistensi program dan kegiatan, serta penilaian SAKIP yang stagnan. LINKPEMDA merespons kebutuhan tersebut melalui Bimbingan Teknis Perencanaan Daerah 2026 yang dirancang untuk seluruh SKPD.

Ruang Lingkup Materi

✔ Penyusunan RKPD 2026 yang selaras dengan prioritas nasional
✔ Penyusunan Renstra Perangkat Daerah 2026–2031
✔ Perumusan indikator kinerja utama, kinerja program, dan kinerja kegiatan
✔ Penyusunan cascaded planning: RPJMD–Renstra–Renja
✔ Penguatan SAKIP dan perencanaan kinerja berbasis hasil
✔ Penyusunan pohon kinerja dan cascading perangkat daerah
✔ Evaluasi dan perbaikan dokumen berdasarkan regulasi terbaru

Sasaran Peserta

• Bappeda

• Inspektorat

• Seluruh OPD penyusun Renja/Renstra

• Pejabat perencana, analis kebijakan, dan pejabat fungsional perencana

• Tim SAKIP perangkat daerah

Penawaran Resmi Bimtek 2026

Penawaran Bimtek Perencanaan Daerah Tahun 2026
LINKPEMDA menyelenggarakan pelatihan terpadu RKPD 2026, Renstra daerah, dan SAKIP dengan pendekatan teknis, contoh dokumen, serta pendampingan dalam penyusunan indikator yang terukur dan selaras arah pembangunan nasional. Pelatihan dapat dilaksanakan klasikal hotel, in-house training, atau online.

Fasilitas Peserta: Sertifikat , softcopy regulasi terbaru, template dokumen, modul SAKIP, konsumsi, dan pendampingan pasca pelatihan.

Kontak Resmi Pendaftaran:
📞 WhatsApp: 0813-8766-6605 (Bapak Andi Hasan Lamba)
🌐 www.linkpemda.com

BIMTEK PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 2026

Fokus: PBJ Terbaru – E-Katalog – Penguatan UKPBJ

Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Pemerintah tahun 2026 terus diperkuat melalui regulasi baru, digitalisasi, transparansi proses, serta peningkatan profesionalisme SDM PBJ di seluruh K/L/PD. Tantangan seperti penyusunan perencanaan pengadaan, penggunaan fitur e-Katalog, konsolidasi, serta efektivitas UKPBJ menuntut peningkatan kapasitas aparatur secara terstruktur.

Menjawab kebutuhan tersebut, LINK PEMDA menghadirkan Bimbingan Teknis terpadu yang mencakup:

• Bimtek PBJ 2026

• Bimtek E-Katalog 2026

• Bimtek Penguatan UKPBJ 2026

Kegiatan ini memberikan pemahaman komplit terkait regulasi, sistem, praktik terbaik, hingga strategi efisiensi anggaran melalui pengadaan yang lebih cepat, akuntabel, dan bebas temuan.

Pokok Materi Pembahasan

✔ Update regulasi PBJ terbaru 2026 (perencanaan, persiapan, pemilihan, serah terima)
✔ Tata cara penggunaan E-Katalog Nasional & Lokal
✔ Strategi Konsolidasi Pengadaan & Efisiensi Belanja
✔ Penguatan kelembagaan UKPBJ
✔ Manajemen risiko dan pengendalian mutu pengadaan
✔ Pemecahan masalah umum dalam proses PBJ
✔ Simulasi dan studi kasus langsung

Sasaran Peserta

• Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

• Pejabat Pengadaan / Pokja Pemilihan

• Pengelola UKPBJ

• Admin dan operator e-Katalog

• Aparatur OPD pengguna anggaran

Penawaran Resmi Bimtek 2026

Penawaran Bimtek Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2026
LINK PEMDA membuka pendaftaran Bimtek Nasional PBJ 2026 dengan pendekatan praktis, studi kasus, serta pendampingan teknis. Pelatihan dapat diselenggarakan tatap muka di hotel, in-house di daerah, atau online Zoom.

Fasilitas Peserta:
Materi digital lengkap, softcopy regulasi terbaru, modul e-Katalog, sertifikat , konsumsi, dan pendampingan konsultatif.

Pendaftaran & Informasi:
📞 WhatsApp: 0813-8766-6605 (Bapak Andi Hasan Lamba)
🌐 Website: www.linkpemda.com