Perkembangan Artificial Intelligence (AI) pada tahun 2026 semakin masif dan mulai menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan modern. AI tidak hanya digunakan di sektor swasta, tetapi juga telah dimanfaatkan dalam berbagai aspek pemerintahan, mulai dari administrasi perkantoran, pengelolaan data, analisis kebijakan, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik.
Bimbingan Teknis (Bimtek) Pemanfaatan AI untuk ASN Tahun 2026 dirancang untuk membekali Aparatur Sipil Negara dengan pemahaman konseptual dan keterampilan praktis dalam memanfaatkan teknologi AI secara aman, etis, dan sesuai regulasi, guna mendukung transformasi digital pemerintahan dan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Tujuan Pelatihan
Bimtek Pemanfaatan AI untuk ASN Tahun 2026 bertujuan untuk:
Meningkatkan pemahaman ASN terhadap konsep, prinsip, dan potensi pemanfaatan AI dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Mengembangkan keterampilan praktis ASN dalam menggunakan teknologi AI untuk mendukung tugas administrasi, analisis data, dan pelayanan publik.
Mendorong percepatan transformasi digital ASN yang adaptif terhadap perkembangan teknologi.
Memastikan pemanfaatan AI dilakukan secara etis, bertanggung jawab, dan sesuai regulasi yang berlaku.
Materi yang Dibahas
1. Pengenalan Artificial Intelligence dan Machine Learning
Konsep dasar AI dan Machine Learning
Perkembangan dan tren AI di sektor pemerintahan
Peluang dan tantangan penerapan AI bagi ASN
2. Pemanfaatan AI dalam Administrasi dan Manajemen Data
AI untuk otomasi administrasi perkantoran
Pengelolaan dan analisis data berbasis AI
Pemanfaatan AI untuk pengambilan keputusan berbasis data
3. AI untuk Pelayanan Publik
Pemanfaatan AI dalam peningkatan kualitas layanan publik
Chatbot dan asisten virtual untuk pelayanan masyarakat
Integrasi AI dengan sistem pemerintahan digital
4. Studi Kasus Implementasi AI di OPD
Praktik baik penerapan AI di instansi pemerintah
Analisis studi kasus implementasi AI di OPD
Identifikasi peluang penerapan AI di unit kerja masing-masing
5. Etika, Keamanan, dan Regulasi Penggunaan AI
Prinsip etika dalam penggunaan AI di sektor publik
Perlindungan data dan keamanan informasi
Kepatuhan terhadap regulasi pemanfaatan teknologi digital
Sasaran Peserta
Bimtek ini ditujukan bagi:
Aparatur Sipil Negara (ASN)
Pejabat pengelola data dan informasi
Tim IT dan pengelola SPBE di OPD
Pejabat fungsional yang terlibat dalam transformasi digital
Dasar Hukum
Pelaksanaan Bimtek Pemanfaatan AI untuk ASN Tahun 2026 berlandaskan pada:
Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)
Peraturan Presiden tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
Peraturan Menteri PANRB tentang transformasi digital dan pengembangan kompetensi ASN
Kebijakan nasional terkait transformasi digital pemerintahan
Manfaat Pelatihan
Setelah mengikuti Bimtek ini, peserta diharapkan mampu:
Memanfaatkan AI untuk meningkatkan efisiensi kerja ASN
Mengoptimalkan pengelolaan data dan informasi pemerintahan
Meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi
Mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat
Menjadi bagian dari ASN yang adaptif, inovatif, dan siap menghadapi tantangan digital
Transformasi ASN dimulai dari penguasaan teknologi digital.
Melalui Bimtek Pemanfaatan AI untuk ASN Tahun 2026, ASN diharapkan mampu berperan aktif dalam mewujudkan pemerintahan yang modern, efisien, dan berbasis data. Ikuti Bimtek ini dan jadilah bagian dari ASN masa depan yang profesional dan berdaya saing di era digital.
LINKPEMDA menyelenggarakan Bimtek Nasional E-Governance & Smart City yang dirancang khusus untuk membantu pemerintah daerah bertransformasi menuju tata kelola modern berbasis teknologi.
Dalam pelatihan ini, peserta akan mempelajari strategi digitalisasi pemerintahan, pemanfaatan teknologi dalam pelayanan publik, pengelolaan big data, hingga keamanan siber. Dengan materi yang komprehensif dan narasumber ahli nasional, Bimtek ini sangat relevan untuk OPD yang ingin membangun kota cerdas dan meningkatkan kualitas layanan publik.
Manfaat yang diperoleh:
Memahami kebijakan dan regulasi E-Governance & Smart City.
Menyusun roadmap transformasi digital daerah.
Meningkatkan keterampilan ASN dalam mengelola sistem informasi pemerintahan.
Mendorong kolaborasi antar-OPD melalui platform digital terintegrasi.
📅 Jadwal Pelatihan: Tersedia setiap bulan di berbagai kota.
📍 Lokasi: Jakarta, Bali, Yogyakarta, atau inhouse di daerah.
📞 Kontak Pendaftaran: WhatsApp 0813-8766-6605 (Bapak Andi Hasan Lamba).
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 merupakan penyempurnaan dari kebijakan sebelumnya yang mengatur sistem perizinan berusaha berbasis risiko. Regulasi ini menjadi turunan dari UU Cipta Kerja dan menjadi dasar hukum utama dalam pelaksanaan perizinan usaha melalui Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA).
Melalui sistem OSS-RBA, pelaku usaha cukup melakukan pendaftaran secara daring, dan perizinan diberikan berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha: rendah, menengah, atau tinggi.
🎯 Tujuan Bimtek:
Memberikan pemahaman menyeluruh tentang isi dan implementasi PP No. 28 Tahun 2025
Melatih ASN daerah dalam menggunakan sistem OSS-RBA secara efektif
Meningkatkan koordinasi lintas OPD dalam pelayanan perizinan
Mendorong percepatan investasi dan kemudahan berusaha di daerah
📚 Materi Bimtek Meliputi:
Pemahaman PP No. 28 Tahun 2025 dan prinsip Risk-Based Licensing
Struktur OSS-RBA terbaru: Hak akses, penggunaan, dan troubleshooting
Klasifikasi risiko usaha dan dokumen persyaratan
Peran DPMPTSP dan sektor teknis dalam OSS-RBA
Strategi integrasi pelayanan perizinan daerah dengan pusat
Simulasi penggunaan OSS-RBA dan studi kasus sukses
👥 Sasaran Peserta:
Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
OPD teknis terkait sektor usaha (Perdagangan, Kesehatan, Lingkungan, dll.)
Bagian Hukum dan Bagian Perekonomian Setda
Camat dan Lurah sebagai perpanjangan tangan pelayanan publik
Seluruh ASN yang terlibat dalam pelayanan perizinan dan investasi
📌 Dasar Hukum Pelaksanaan:
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko
PP Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perizinan Berbasis Risiko (Revisi)
Peraturan BKPM dan Permendagri terkait pelaksanaan OSS-RBA
🏛️ Keunggulan Bimtek LINK PEMDA:
✅ Narasumber dari Kementerian Investasi/BKPM dan Kemendagri
✅ Sertifikat Nasional Resmi & Terdaftar
✅ Materi lengkap sesuai regulasi terbaru
✅ Dokumentasi digital & pendampingan teknis OSS-RBA
✅ Tersedia versi online dan offline (tatap muka)
📆 Jadwal & Pendaftaran Terdekat:
📍 Lokasi: Jakarta, Bandung, Surabaya, Yogyakarta
🗓️ Jadwal: Agustus – Desember 2025
📩 Link Pendaftaran: https://linkpemda.com/pendaftaran
📞 Narahubung: Bapak Andi Hasan Lamba ( 081387666605)
📧 Email: info@linkpemda.com
Setda Kabupaten Kepulauan Tanimbar Ikuti Bimtek Nasional Pengelolaan Keuangan Daerah Menggunakan SIPD
Jakarta, 16 Juli 2025 — Dalam rangka meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah di bidang pengelolaan keuangan, Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Kepulauan Tanimbar telah mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan Daerah Menggunakan SIPD. Kegiatan ini berlangsung pada tanggal 16–17 Juli 2025, berlokasi di Yello Hotel Harmoni, Jakarta.
Kegiatan Bimtek ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman para aparatur pemerintah daerah terhadap tata kelola keuangan berbasis sistem elektronik, khususnya Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Sistem ini menjadi instrumen penting dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
Peserta dari Setda Kabupaten Kepulauan Tanimbar bersama peserta dari berbagai daerah lainnya memperoleh materi yang komprehensif mengenai proses pelaksanaan anggaran, penatausahaan, serta penyusunan dan pelaporan keuangan daerah secara digital melalui SIPD. Materi disampaikan langsung oleh para narasumber yang berkompeten dari kementerian terkait dan para praktisi di bidang keuangan daerah.
Selain materi teknis, kegiatan ini juga menjadi ajang diskusi dan berbagi pengalaman antarinstansi daerah dalam mengimplementasikan SIPD secara optimal sesuai dengan regulasi terbaru.
Sebagai bentuk dokumentasi dan pertanggungjawaban kegiatan, peserta menerima sertifikat pelatihan, kwitansi keikutsertaan, dan melakukan registrasi resmi pada tanggal 16 Juli 2025.
Dengan mengikuti kegiatan ini, diharapkan aparatur di lingkungan Setda Kabupaten Kepulauan Tanimbar dapat semakin profesional dalam mengelola keuangan daerah yang efektif, efisien, serta sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Labuan Bajo, 13 Juli 2025 —
Dalam rangka mendukung transformasi layanan kesehatan primer berbasis digital serta meningkatkan wawasan aparatur kesehatan terhadap praktik terbaik di lapangan, Pemerintah Kabupaten Tebo menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) bertema “Optimalisasi Peran Puskesmas dalam Penerapan Rekam Medis Elektronik (RME) dan Integrasi Layanan Primer (ILP)” yang dirangkaikan dengan kegiatan Kaji Tiru ke UPTD Puskesmas Labuan Bajo.
Kegiatan ini berlangsung dari tanggal 11 hingga 13 Juli 2025 bertempat di Hotel Palm Bajo, Labuan Bajo – Nusa Tenggara Timur, dengan diikuti oleh para Kepala Puskesmas, pejabat Dinas Kesehatan, serta tenaga teknis dari Kabupaten Tebo.
Pada hari pertama dan kedua, peserta mendapatkan materi intensif mengenai:
Kebijakan nasional terkait digitalisasi layanan primer dari Kementerian Kesehatan RI,
Standar teknis dan manajerial penerapan Rekam Medis Elektronik (RME),
Strategi pelaksanaan Integrasi Layanan Primer (ILP) di tingkat fasilitas kesehatan dasar,
Simulasi aplikasi sistem RME dan integrasi data pasien.
Hari ketiga kegiatan dilanjutkan dengan kunjungan kaji tiru ke UPTD Puskesmas Labuan Bajo, sebuah fasilitas kesehatan yang telah berhasil mengimplementasikan sistem RME secara efektif dan menjadi percontohan nasional. Dalam kunjungan ini, peserta melakukan observasi langsung terhadap sistem pencatatan elektronik, alur pelayanan terintegrasi, serta pengelolaan data dan pelaporan digital.
Kegiatan kaji tiru ini menjadi bagian penting dalam pembelajaran lapangan dan pemahaman praktik baik (best practices) penerapan digitalisasi layanan primer. Para peserta juga berdialog langsung dengan manajemen dan tenaga medis Puskesmas Labuan Bajo mengenai tantangan dan strategi implementasi.
“Kami sangat terbantu dengan kegiatan ini, terutama saat menyaksikan langsung proses pelayanan berbasis RME di Labuan Bajo. Ini menjadi inspirasi konkret untuk diterapkan di Puskesmas kami,” ujar salah satu peserta.
Di akhir kegiatan, seluruh peserta memperoleh sertifikat keikutsertaan dan menyusun rencana tindak lanjut penerapan RME dan ILP di masing-masing wilayah kerja.
Kegiatan ini terselenggara atas dukungan Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah (LINK PEMDA) sebagai mitra pelatihan pemerintah daerah dalam penguatan kapasitas SDM kesehatan dan pelayanan publik.
🖋️ Reporter: Tim Dokumentasi LINK PEMDA
📍 Lokasi: Hotel Palm Bajo & UPTD Puskesmas Labuan Bajo, NTT
📆 Tanggal: 11–13 Juli 2025
🌐 www.linkpemda.com | 📲 WA: +62 813-8766-6605
