Pengelolaan keuangan daerah merupakan fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi kinerja. Memasuki Tahun Anggaran 2026, pemerintah daerah dihadapkan pada berbagai tantangan, mulai dari penyesuaian regulasi terbaru, penguatan akuntabilitas APBD, optimalisasi peran SIPD, hingga tuntutan peningkatan kualitas laporan keuangan daerah.

Sejalan dengan hal tersebut, LINKPEMDA (Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah) menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2026 sebagai program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah yang dirancang komprehensif, aplikatif, dan berbasis regulasi terbaru.

Bimtek ini ditujukan untuk membantu ASN dan OPD memahami secara menyeluruh proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tujuan dan Manfaat Bimtek

Melalui pelaksanaan Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah 2026, peserta diharapkan mampu:

• Memahami dan mengimplementasikan regulasi terbaru pengelolaan keuangan daerah Tahun 2026.

• Meningkatkan kompetensi ASN/OPD dalam penyusunan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban APBD.

• Mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang tertib administrasi, transparan, dan akuntabel.

• Meminimalkan risiko temuan audit BPK dan Inspektorat.

• Menjadi forum strategis berbagi pengalaman dan praktik terbaik antar pemerintah daerah.

Materi Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah 2026

Materi disusun berdasarkan kebutuhan riil pemerintah daerah dan perkembangan regulasi nasional, meliputi:

1. Kerangka Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2026

   • UU Pemerintahan Daerah dan turunannya

   • PP dan Permendagri terbaru terkait keuangan daerah

2. Perencanaan dan Penganggaran APBD

   • Sinkronisasi perencanaan dan penganggaran

   • Penguatan penganggaran berbasis kinerja

3. Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah

   • Tugas dan tanggung jawab PPK-SKPD, Bendahara, dan PA/KPA

   • Tata kelola belanja dan pendapatan daerah

4. Penyusunan dan Penyajian LKPD

   • Laporan keuangan berbasis akrual

   • Peningkatan kualitas LKPD dan opini BPK

5. Pengawasan Internal dan Pencegahan Temuan Audit

   • Peran Inspektorat dan APIP

   • Strategi mitigasi risiko dan pengendalian internal

6. Integrasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIPD-RI)

   • Implementasi SIPD dalam siklus keuangan daerah

   • Praktik teknis dan studi kasus daerah

Sasaran Peserta

Bimtek ini ditujukan bagi:

• Pejabat Struktural Pemerintah Daerah

• Kepala OPD dan Sekretaris OPD

• Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD)

• Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran

• Staf pengelola keuangan OPD

• Inspektorat dan unit pengawasan internal

Dasar Hukum Penyelenggaraan

Kegiatan ini diselenggarakan dengan berpedoman pada regulasi, antara lain:

• Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

• PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

• Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

• Regulasi dan kebijakan keuangan daerah terbaru Tahun 2025–2026

Skema Pelaksanaan

Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah 2026 dapat dilaksanakan melalui:

• Bimtek Nasional (Tatap Muka) di hotel berbintang

• In-House Training (IHT) di instansi/daerah

• Pelatihan Daring (Online/Zoom Meeting) sesuai kebutuhan daerah

Informasi Pendaftaran

📌 Penyelenggara:
Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah (LINKPEMDA)

📆 Tahun Pelaksanaan: 2026
📍 Lokasi: Hotel/Tempat Pelatihan atau In-House Training
📞 WhatsApp: +62 813-8766-6605 (Bapak Andi Hasan Lamba)
🌐 Website Resmi: www.linkpemda.com

Mengapa Memilih LINKPEMDA?

✅ Lembaga resmi dan terdaftar di Kemendagri
✅ Materi selalu update regulasi terbaru
✅ Narasumber berpengalaman dari kementerian/lembaga & praktisi
✅ Pendekatan praktis, aplikatif, dan berbasis kebutuhan daerah
✅ Sertifikat resmi dan dokumentasi lengkap