Implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Penguatan Kode Etik dan Kode Perilaku ASN, serta Strategi Pembinaan Disiplin untuk Mewujudkan Birokrasi yang Profesional, Berintegritas, Akuntabel, Adaptif, dan Berorientasi Pelayanan Publik

Dalam rangka mewujudkan birokrasi yang profesional, berintegritas, akuntabel, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik, pemerintah daerah dituntut untuk memperkuat tata kelola Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui penerapan disiplin yang konsisten, penegakan kode etik dan kode perilaku, serta pembinaan pegawai yang berkelanjutan. Disiplin ASN merupakan salah satu fondasi utama dalam menciptakan pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan, dan mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat.

Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak hanya ditentukan oleh tersedianya sumber daya manusia yang kompeten, tetapi juga oleh tingkat kepatuhan ASN terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, etika profesi, serta tanggung jawab dalam melaksanakan tugas jabatan. ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan masyarakat, dan perekat persatuan bangsa memiliki kewajiban untuk menjaga integritas, profesionalisme, netralitas, serta menjunjung tinggi nilai-nilai dasar ASN dalam setiap pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan publik.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara semakin memperkuat arah kebijakan reformasi birokrasi melalui penerapan sistem merit, peningkatan kompetensi ASN, penguatan manajemen kinerja, serta pembentukan budaya kerja yang adaptif dan berorientasi pada hasil. Sejalan dengan kebijakan tersebut, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menjadi pedoman utama dalam pembinaan, pemeriksaan, penjatuhan hukuman disiplin, serta upaya pencegahan terhadap berbagai bentuk pelanggaran disiplin ASN di lingkungan instansi pemerintah.

Di sisi lain, pelaksanaan reformasi birokrasi dan transformasi digital pemerintahan menghadirkan tantangan baru dalam pengelolaan disiplin ASN. Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), pemanfaatan media sosial, pola kerja yang semakin fleksibel, serta meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang cepat, transparan, dan akuntabel menuntut ASN untuk senantiasa menjaga profesionalisme, integritas, serta kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

Selain penegakan hukum disiplin, pemerintah daerah perlu mengedepankan langkah-langkah preventif melalui pembinaan yang berkesinambungan, penguatan budaya organisasi, peningkatan kapasitas pejabat pengelola kepegawaian, optimalisasi peran atasan langsung, pengawasan internal oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), serta internalisasi nilai-nilai ASN BerAKHLAK sebagai budaya kerja di seluruh perangkat daerah. Pendekatan preventif tersebut diyakini lebih efektif dalam membangun budaya disiplin dibandingkan hanya mengedepankan pemberian sanksi.

Namun demikian, dalam implementasinya masih banyak pemerintah daerah yang menghadapi berbagai tantangan, antara lain:

⚠ Masih terjadinya pelanggaran disiplin ASN baik kategori ringan, sedang, maupun berat.

⚠ Belum optimalnya implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

⚠ Masih rendahnya pemahaman ASN mengenai hak, kewajiban, larangan, serta sanksi disiplin.

⚠ Belum optimalnya pembinaan disiplin oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), Pejabat yang Berwenang (PyB), dan atasan langsung.

⚠ Masih lemahnya penerapan kode etik, kode perilaku, dan budaya kerja ASN BerAKHLAK.

⚠ Masih terjadinya penyalahgunaan wewenang, benturan kepentingan, serta pelanggaran etika dalam pelaksanaan tugas.

⚠ Belum optimalnya pengawasan internal dalam mencegah pelanggaran disiplin ASN.

⚠ Meningkatnya risiko pelanggaran disiplin melalui pemanfaatan media sosial dan teknologi informasi.

⚠ Belum terintegrasinya pembinaan disiplin ASN dengan sistem manajemen kinerja dan reformasi birokrasi.

⚠ Belum tersusunnya strategi pembinaan dan pencegahan pelanggaran disiplin ASN yang sistematis, terukur, dan berkelanjutan.

⚠ Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang profesional, transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik penyimpangan.

Melalui kegiatan Bimbingan Teknis Nasional ini diharapkan aparatur pemerintah daerah mampu meningkatkan kapasitas dalam pembinaan dan penegakan disiplin ASN, memahami implementasi regulasi terbaru di bidang kepegawaian, memperkuat budaya integritas dan profesionalisme, serta menyusun strategi pencegahan pelanggaran disiplin yang efektif guna mendukung terwujudnya birokrasi pemerintah daerah yang modern, bersih, melayani, dan berdaya saing.

DASAR HUKUM

• Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

• Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya.

• Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

• Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

• Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

• Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil beserta perubahannya.

• Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

• Peraturan Presiden mengenai Grand Design Reformasi Birokrasi serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan manajemen ASN, disiplin pegawai, kode etik, kode perilaku, dan reformasi birokrasi.

URGENSI PELAKSANAAN

BIMTEK ini penting dilaksanakan karena:

⚠ Penguatan disiplin ASN menjadi salah satu prioritas dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi Nasional.

⚠ Implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 membutuhkan kesiapan kelembagaan dan SDM ASN di daerah.

⚠ Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 harus dilaksanakan secara konsisten di seluruh instansi pemerintah.

⚠ Masih ditemukannya berbagai bentuk pelanggaran disiplin ASN yang berdampak pada menurunnya kualitas pelayanan publik.

⚠ Penguatan kode etik dan kode perilaku ASN menjadi kebutuhan dalam membangun budaya organisasi yang profesional.

⚠ Digitalisasi pemerintahan memerlukan peningkatan integritas, akuntabilitas, dan kedisiplinan ASN.

⚠ Pentingnya optimalisasi peran atasan langsung, PPK, PyB, dan APIP dalam pembinaan disiplin ASN.

⚠ Perlunya strategi pencegahan pelanggaran disiplin yang sistematis, adaptif, dan berkelanjutan.

⚠ Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang berkualitas, transparan, dan bebas penyimpangan.

⚠ Perlunya penguatan budaya kerja ASN BerAKHLAK dalam mendukung terwujudnya birokrasi yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik.

TUJUAN KEGIATAN

✔ Memahami kebijakan nasional pembinaan dan penegakan disiplin ASN berdasarkan peraturan perundang-undangan terbaru.

✔ Memahami implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dalam penguatan manajemen ASN.

✔ Memahami implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

✔ Meningkatkan pemahaman mengenai hak, kewajiban, larangan, kode etik, dan kode perilaku ASN.

✔ Meningkatkan kemampuan dalam melakukan pembinaan, pengawasan, dan penegakan disiplin ASN.

✔ Memperkuat budaya kerja ASN BerAKHLAK, profesionalisme, dan integritas di lingkungan pemerintah daerah.

✔ Meningkatkan kemampuan dalam mencegah benturan kepentingan, penyalahgunaan wewenang, dan pelanggaran etika ASN.

✔ Meningkatkan kapasitas pejabat pengelola kepegawaian dalam pemeriksaan dan penjatuhan hukuman disiplin sesuai ketentuan.

✔ Menyusun strategi pembinaan dan pencegahan pelanggaran disiplin ASN secara sistematis dan berkelanjutan.

✔ Mendukung keberhasilan Reformasi Birokrasi, Sistem Merit, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

SASARAN PESERTA

• Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi/Kabupaten/Kota.

• Badan Kepegawaian Daerah (BKD).

• Sekretariat Daerah.

• Inspektorat Daerah.

• Bagian Organisasi.

• Bagian Hukum.

• Bagian Kepegawaian pada Perangkat Daerah.

• Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).

• Pejabat yang Berwenang (PyB).

• Atasan Langsung ASN.

• Tim Reformasi Birokrasi.

• Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

• Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

• Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah lainnya yang terkait.

MATERI BIMTEK

Modul 1

Kebijakan Nasional Penguatan Disiplin ASN dan Reformasi Birokrasi Menuju Birokrasi Profesional, Berintegritas, dan Berorientasi Pelayanan Publik.

Modul 2

Implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dalam Penguatan Manajemen ASN Berbasis Sistem Merit.

Modul 3

Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Modul 4

Hak, Kewajiban, Larangan, serta Jenis Pelanggaran dan Hukuman Disiplin ASN.

Modul 5

Strategi Pencegahan Pelanggaran Disiplin ASN melalui Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Internal.

Modul 6

Penguatan Kode Etik, Kode Perilaku, dan Budaya Kerja ASN BerAKHLAK.

Modul 7

Peran Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), Pejabat yang Berwenang (PyB), dan Atasan Langsung dalam Pembinaan Disiplin ASN.

Modul 8

Teknik Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Disiplin ASN dan Penyusunan Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

Modul 9

Mekanisme Penjatuhan Hukuman Disiplin ASN Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Modul 10

Strategi Penguatan Integritas ASN dan Pencegahan Benturan Kepentingan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Modul 11

Optimalisasi Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam Pencegahan Pelanggaran Disiplin ASN.

Modul 12

Etika ASN dalam Pemanfaatan Media Sosial, Teknologi Informasi, dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Modul 13

Penerapan Manajemen Kinerja ASN sebagai Instrumen Penguatan Disiplin dan Akuntabilitas Organisasi.

Modul 14

Strategi Membangun Budaya Organisasi yang Disiplin, Profesional, Adaptif, dan Berintegritas.

Modul 15

Manajemen Risiko dalam Pencegahan Pelanggaran Disiplin ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Modul 16

Penyusunan Program Pembinaan, Monitoring, Evaluasi, dan Roadmap Penguatan Disiplin ASN Tahun 2026–2030.

Modul 17

Best Practice Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Membangun Budaya Disiplin ASN.

Modul 18

Workshop Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pembinaan dan Penanganan Pelanggaran Disiplin ASN.

Modul 19

Studi Kasus Penanganan Pelanggaran Disiplin ASN dan Penyelesaian Permasalahan Kepegawaian.

Modul 20

Coaching Clinic dan Konsultasi Permasalahan Disiplin ASN serta Penyusunan Rencana Tindak Lanjut (RTL) Penguatan Disiplin ASN.

METODE PELAKSANAAN

✅ Ceramah Interaktif

✅ Workshop Penyusunan Dokumen Pembinaan Disiplin ASN

✅ Simulasi Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Disiplin ASN

✅ Studi Kasus Penanganan Pelanggaran Disiplin ASN

✅ Focus Group Discussion (FGD)

✅ Coaching Clinic

✅ Konsultasi dan Pendampingan

OUTPUT PESERTA

✔ Memahami kebijakan terbaru mengenai pembinaan dan penegakan disiplin ASN.

✔ Memahami implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

✔ Memahami implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

✔ Mampu mengidentifikasi potensi pelanggaran disiplin ASN di lingkungan kerja.

✔ Mampu melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan penegakan disiplin ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

✔ Mampu menyusun mekanisme pencegahan pelanggaran disiplin ASN berbasis manajemen risiko.

✔ Mampu menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pembinaan dan penanganan pelanggaran disiplin ASN.

✔ Mampu memperkuat penerapan kode etik, kode perilaku, dan budaya kerja ASN BerAKHLAK.

✔ Mampu menyusun Roadmap Penguatan Disiplin ASN yang terukur dan berkelanjutan.

✔ Mendukung terwujudnya birokrasi yang profesional, berintegritas, akuntabel, adaptif, serta berorientasi pada pelayanan publik.

BIAYA KEGIATAN

⭐ Paket Menginap (Single Room) : Rp 5.500.000

⭐ Paket Menginap (Twin Sharing) : Rp 5.000.000

⭐ Paket Non Menginap : Rp 4.000.000

FASILITAS PESERTA

✔ Sertifikat BIMTEK Nasional.

✔ Modul Pelatihan Lengkap.

✔ Softcopy Materi.

✔ Seminar Kit.

✔ Konsultasi Pasca Pelatihan.

✔ Coffee Break dan Makan Siang.

✔ Dokumentasi Kegiatan.

INFORMASI & PENDAFTARAN

📞 WhatsApp : 0813-8766-6605

🌐 Website : https://linkpemda.com

📧 Email : info@linkpemda.com

PENUTUP

Bimbingan Teknis Nasional Strategi Mencegah Pelanggaran Disiplin ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2026 merupakan salah satu langkah strategis dalam mendukung penguatan tata kelola pemerintahan yang profesional, berintegritas, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Melalui peningkatan pemahaman terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, serta penguatan kode etik, kode perilaku, dan budaya kerja ASN BerAKHLAK, pemerintah daerah diharapkan mampu membangun sistem pembinaan disiplin yang efektif, konsisten, dan berkelanjutan.

Melalui kegiatan ini diharapkan setiap pemerintah daerah mampu memperkuat kapasitas aparatur dalam mencegah pelanggaran disiplin ASN, meningkatkan kualitas manajemen kepegawaian, memperkuat integritas organisasi, meminimalkan risiko penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta mewujudkan birokrasi yang profesional, bersih, melayani, adaptif, dan mampu memberikan pelayanan publik yang semakin berkualitas sesuai dengan arah kebijakan Reformasi Birokrasi Nasional.

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan daerah yang mandiri, maju, berdaya saing, dan berkelanjutan, pemerintah daerah dituntut untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber utama pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah, dan pelayanan publik kepada masyarakat.

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu indikator keberhasilan pemerintah daerah dalam membangun kemandirian fiskal dan mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat. Semakin tinggi kontribusi PAD terhadap APBD, semakin besar kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) telah membawa perubahan mendasar dalam tata kelola pajak daerah dan retribusi daerah. Salah satu kebijakan strategis yang menjadi instrumen penguatan PAD adalah penerapan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang memberikan ruang fiskal lebih besar bagi pemerintah kabupaten/kota untuk meningkatkan penerimaan daerah.

Selain itu, perkembangan teknologi informasi dan transformasi digital pemerintahan mendorong pemerintah daerah untuk melakukan digitalisasi pendapatan daerah melalui integrasi data perpajakan, elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD), pemanfaatan big data, penguatan pengawasan penerimaan daerah, serta peningkatan kepatuhan wajib pajak guna meminimalisir kebocoran penerimaan daerah.

Namun demikian, dalam implementasinya masih banyak pemerintah daerah yang menghadapi berbagai tantangan, antara lain:

⚠ Rendahnya tingkat kemandirian fiskal daerah

⚠ Tingginya ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat

⚠ Belum optimalnya implementasi Opsen PKB dan Opsen BBNKB

⚠ Belum maksimalnya penggalian potensi pajak daerah dan retribusi daerah

⚠ Rendahnya kepatuhan wajib pajak daerah

⚠ Tingginya tunggakan pajak daerah

⚠ Belum optimalnya digitalisasi sistem pengelolaan pendapatan daerah

⚠ Belum terintegrasinya basis data perpajakan daerah

⚠ Masih terdapat potensi kebocoran penerimaan daerah

⚠ Belum tersusunnya roadmap peningkatan PAD yang terukur dan berkelanjutan

⚠ Tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik yang semakin tinggi

Melalui kegiatan Bimbingan Teknis Nasional ini diharapkan aparatur pemerintah daerah mampu meningkatkan kapasitas dalam pengelolaan pendapatan daerah, mengoptimalkan potensi PAD, memperkuat kemandirian dan ketahanan fiskal daerah serta mendukung pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik yang berkualitas.

DASAR HUKUM

• Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

• Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

• Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

• Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

• Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

• Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

• Peraturan Menteri Dalam Negeri terkait Pengelolaan Keuangan Daerah

• Ketentuan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan PAD dan fiskal daerah

URGENSI PELAKSANAAN

BIMTEK ini penting dilaksanakan karena:

⚠ Peningkatan PAD menjadi prioritas seluruh pemerintah daerah

⚠ Implementasi UU HKPD membutuhkan kesiapan kelembagaan dan SDM daerah

⚠ Opsen PKB dan Opsen BBNKB menjadi sumber pendapatan baru yang harus dioptimalkan

⚠ Banyak daerah masih memiliki tingkat kemandirian fiskal yang rendah

⚠ Digitalisasi pendapatan daerah menjadi kebutuhan dalam era transformasi digital pemerintahan

⚠ Tingginya potensi kebocoran penerimaan daerah

⚠ Pentingnya peningkatan kepatuhan wajib pajak daerah

⚠ Perlunya strategi penguatan ketahanan fiskal daerah menghadapi ketidakpastian ekonomi

⚠ Meningkatnya tuntutan kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah

⚠ Perlunya roadmap peningkatan PAD yang berkelanjutan

TUJUAN KEGIATAN

✔ Memahami implementasi UU HKPD dalam pengelolaan PAD

✔ Memahami mekanisme Opsen PKB dan Opsen BBNKB

✔ Meningkatkan kemampuan identifikasi potensi PAD

✔ Meningkatkan kemampuan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah

✔ Memahami strategi digitalisasi pendapatan daerah

✔ Meningkatkan kepatuhan wajib pajak daerah

✔ Mengoptimalkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah

✔ Menyusun roadmap peningkatan PAD yang berkelanjutan

✔ Memperkuat kemandirian fiskal daerah

✔ Memperkuat ketahanan fiskal daerah

✔ Mendukung pembiayaan pembangunan daerah

✔ Meningkatkan kualitas pelayanan publik

SASARAN PESERTA

• Bapenda Provinsi/Kabupaten/Kota

• BPKAD Provinsi/Kabupaten/Kota

• Bappeda Provinsi/Kabupaten/Kota

• Sekretariat Daerah

• Inspektorat Daerah

• Bagian Perekonomian

• Bagian Hukum

• Pengelola Pajak Daerah

• Pengelola Retribusi Daerah

• Tim Optimalisasi PAD

• Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah

• Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD)

• BUMD

• BLUD

• Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

MATERI BIMTEK

Modul 1

Kebijakan Nasional Penguatan PAD dan Kemandirian Fiskal Daerah Pasca UU HKPD

Modul 2

Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Modul 3

Strategi Optimalisasi Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Modul 4

Strategi Optimalisasi Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Modul 5

Strategi Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah

Modul 6

Optimalisasi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)

Modul 7

Optimalisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Modul 8

Strategi Optimalisasi Retribusi Daerah Berdasarkan Regulasi Terbaru

Modul 9

Teknik Pemetaan Potensi Pendapatan Daerah Berbasis Data dan Teknologi Informasi

Modul 10

Digitalisasi Pendapatan Daerah dan Integrasi Sistem Pajak Daerah

Modul 11

Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Dalam Mendukung Peningkatan PAD

Modul 12

Pemanfaatan Big Data dan Dashboard Pendapatan Daerah Untuk Pengambilan Keputusan

Modul 13

Strategi Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Daerah

Modul 14

Pengawasan dan Pengendalian Penerimaan Daerah Untuk Meminimalisir Kebocoran PAD

Modul 15

Strategi Peningkatan Rasio Kemandirian Fiskal Daerah dan Pengurangan Ketergantungan Terhadap Dana Transfer Pusat

Modul 16

Penyusunan Roadmap Peningkatan PAD dan Ketahanan Fiskal Daerah Tahun 2026–2030

Modul 17

Best Practice Pemerintah Daerah Dalam Optimalisasi PAD dan Penguatan Fiskal Daerah

Modul 18

Workshop Penyusunan Strategi Peningkatan PAD Berbasis Potensi Unggulan Daerah

Modul 19

Studi Kasus Daerah Berprestasi Dalam Peningkatan PAD

Modul 20

Coaching Clinic dan Konsultasi Permasalahan Pendapatan Daerah

METODE PELAKSANAAN

✅ Ceramah Interaktif

✅ Workshop Penyusunan Dokumen

✅ Simulasi Pemetaan Potensi PAD

✅ Studi Kasus Daerah

✅ Focus Group Discussion (FGD)

✅ Coaching Clinic

✅ Konsultasi dan Pendampingan

OUTPUT PESERTA

✔ Memahami kebijakan terbaru pengelolaan PAD

✔ Memahami implementasi Opsen PKB dan Opsen BBNKB

✔ Mampu mengidentifikasi potensi PAD daerah

✔ Mampu menyusun strategi peningkatan PAD

✔ Mampu memanfaatkan digitalisasi pendapatan daerah

✔ Mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak

✔ Mampu menyusun roadmap peningkatan PAD

✔ Mampu memperkuat kemandirian fiskal daerah

✔ Mampu memperkuat ketahanan fiskal daerah

✔ Mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik

BIAYA KEGIATAN

⭐ Paket Menginap (Single Room) : Rp 5.500.000

⭐ Paket Menginap (Twin Sharing) : Rp 5.000.000

⭐ Paket Non Menginap : Rp 4.000.000

FASILITAS PESERTA

✔ Sertifikat BIMTEK Nasional

✔ Modul Pelatihan Lengkap

✔ Softcopy Materi

✔ Seminar Kit

✔ Konsultasi Pasca Pelatihan

✔ Coffee Break dan Makan Siang

✔ Dokumentasi Kegiatan

INFORMASI & PENDAFTARAN

📞 WhatsApp : 0813-8766-6605

🌐 Website : https://linkpemda.com

📧 Email : info@linkpemda.com

PENUTUP

Bimbingan Teknis Nasional Strategi Peningkatan PAD Melalui Optimalisasi Opsen PKB dan BBNKB, Digitalisasi Pendapatan Daerah serta Penguatan Kemandirian dan Ketahanan Fiskal Daerah merupakan langkah strategis dalam memperkuat kapasitas fiskal pemerintah daerah, meningkatkan efektivitas pengelolaan pendapatan daerah, serta mendukung pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik yang berkelanjutan.

Melalui kegiatan ini diharapkan pemerintah daerah mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah secara signifikan, memperkuat ketahanan fiskal daerah, mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pusat, serta mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang profesional, transparan, akuntabel dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Strategi Pengamanan Aset Strategis, Optimalisasi Idling Asset dan Penyelesaian Sengketa Barang Milik Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 7 Tahun 2024

Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) merupakan salah satu aspek fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memiliki nilai strategis dalam mendukung pelayanan publik, pembangunan daerah, serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Aset daerah yang terdiri dari tanah, bangunan, jalan, irigasi, jaringan, kendaraan dinas, peralatan dan aset lainnya merupakan kekayaan daerah yang wajib dikelola secara profesional, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Seiring meningkatnya nilai aset yang dimiliki pemerintah daerah, berbagai tantangan dalam pengelolaan aset juga semakin kompleks. Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) setiap tahun masih menunjukkan berbagai permasalahan terkait Barang Milik Daerah, seperti aset yang belum bersertifikat, aset yang tidak didukung dokumen kepemilikan yang lengkap, aset yang dikuasai pihak ketiga, aset yang belum dimanfaatkan secara optimal (Idling Asset), aset yang tidak diketahui keberadaannya, serta sengketa hukum yang berpotensi menimbulkan kerugian daerah.

Permasalahan tersebut tidak hanya berdampak terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, tetapi juga menghambat optimalisasi pemanfaatan aset sebagai sumber penerimaan daerah. Bahkan dalam banyak kasus, lemahnya pengamanan aset menyebabkan hilangnya hak kepemilikan pemerintah daerah atas aset strategis yang bernilai tinggi.

Dalam rangka memperkuat tata kelola Barang Milik Daerah, pemerintah daerah perlu melaksanakan Legal Audit Aset Daerah sebagai instrumen untuk melakukan pemeriksaan, penilaian dan verifikasi legalitas aset secara menyeluruh. Legal Audit bertujuan memastikan seluruh aset daerah memiliki status hukum yang jelas, dokumen kepemilikan yang lengkap, perlindungan hukum yang memadai, serta terbebas dari berbagai risiko sengketa di masa mendatang.

Selain Legal Audit, pemerintah daerah juga dituntut mampu melakukan pengamanan aset strategis secara administratif, fisik dan hukum, sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah yang belum produktif agar dapat memberikan nilai tambah ekonomi dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Melalui pelaksanaan Bimbingan Teknis Nasional Legal Audit Aset Daerah, Pengamanan Aset Strategis, Optimalisasi Idling Asset dan Penyelesaian Sengketa Barang Milik Daerah (BMD), diharapkan aparatur pemerintah daerah mampu memperkuat pengelolaan aset daerah yang profesional, meningkatkan kepastian hukum aset, mengurangi potensi kerugian daerah, memperbaiki kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, serta mewujudkan tata kelola kekayaan daerah yang produktif dan berkelanjutan.

DASAR HUKUM

• Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

• Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

• Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

• Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

• Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

• Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

• Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

• Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

• Peraturan Menteri ATR/BPN terkait Sertifikasi Tanah Pemerintah

• Ketentuan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan Pengelolaan Barang Milik Daerah

URGENSI PELAKSANAAN

BIMTEK ini penting dilaksanakan karena:

⚠ Masih tingginya jumlah aset daerah yang belum memiliki kepastian hukum

⚠ Banyak aset daerah belum bersertifikat dan berpotensi menimbulkan sengketa

⚠ Tingginya temuan BPK terkait pengelolaan Barang Milik Daerah

⚠ Masih banyak aset daerah yang tidak dimanfaatkan secara optimal (Idling Asset)

⚠ Rendahnya kontribusi aset daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

⚠ Tingginya risiko penguasaan aset daerah oleh pihak ketiga

⚠ Belum optimalnya pelaksanaan Legal Audit Aset Daerah pada pemerintah daerah

⚠ Pentingnya pengamanan aset strategis untuk mencegah kerugian daerah

⚠ Meningkatnya tuntutan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan aset daerah

⚠ Perlunya peningkatan kapasitas SDM pengelola aset dalam menghadapi permasalahan hukum aset daerah

TUJUAN KEGIATAN

Kegiatan ini bertujuan untuk:

✔ Memahami regulasi terbaru pengelolaan Barang Milik Daerah berdasarkan Permendagri Nomor 7 Tahun 2024

✔ Memahami konsep Legal Audit Aset Daerah secara komprehensif

✔ Meningkatkan kemampuan identifikasi risiko hukum aset daerah

✔ Memahami strategi pengamanan aset strategis daerah

✔ Memahami tata cara inventarisasi, verifikasi dan validasi aset daerah

✔ Memahami teknik penyelesaian sengketa Barang Milik Daerah

✔ Meningkatkan kemampuan optimalisasi pemanfaatan aset daerah

✔ Mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

✔ Mengurangi potensi kerugian daerah akibat permasalahan aset

✔ Mewujudkan tata kelola aset daerah yang profesional dan akuntabel

SASARAN PESERTA

• BPKAD Provinsi/Kabupaten/Kota

• Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah

• Pengurus Barang

• Pengelola Barang

• Pejabat Penatausahaan Barang

• Sekretariat Daerah

• Bagian Hukum

• Inspektorat Daerah

• Bappeda

• Badan Pendapatan Daerah

• Auditor APIP

• BUMD

• BLUD

• Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

MATERI BIMTEK

Modul 1

Kebijakan Nasional Pengelolaan Barang Milik Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 7 Tahun 2024

Modul 2

Konsep Legal Audit Aset Daerah dan Penguatan Tata Kelola Barang Milik Daerah

Modul 3

Teknik Inventarisasi, Rekonsiliasi, Verifikasi dan Validasi Data Barang Milik Daerah

Modul 4

Legal Due Diligence dan Pemeriksaan Dokumen Kepemilikan Aset Daerah

Modul 5

Identifikasi Risiko Hukum, Risiko Kepemilikan dan Risiko Pemanfaatan Aset Daerah

Modul 6

Penyusunan Peta Risiko Hukum dan Strategi Mitigasi Risiko Barang Milik Daerah

Modul 7

Strategi Pengamanan Administratif, Pengamanan Fisik dan Pengamanan Hukum Aset Strategis Pemerintah Daerah

Modul 8

Sertifikasi Tanah Pemerintah Daerah dan Strategi Pencegahan Sengketa Pertanahan

Modul 9

Penanganan Aset Daerah yang Dikuasai Pihak Ketiga dan Upaya Penyelamatan Aset Daerah

Modul 10

Optimalisasi Idling Asset (Aset Menganggur) untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Modul 11

Pemanfaatan Barang Milik Daerah melalui Sewa, Pinjam Pakai, Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), Bangun Guna Serah (BGS) dan Bangun Serah Guna (BSG)

Modul 12

Penyelesaian Sengketa Barang Milik Daerah Melalui Jalur Non Litigasi, Mediasi dan Negosiasi

Modul 13

Penyelesaian Sengketa Barang Milik Daerah Melalui Jalur Litigasi dan Pendampingan Hukum

Modul 14

Strategi Menghadapi Pemeriksaan BPK dan Tindak Lanjut Temuan Pengelolaan Barang Milik Daerah

Modul 15

Best Practice Pemerintah Daerah dalam Penyelamatan dan Optimalisasi Aset Daerah

Modul 16

Penyusunan Roadmap Penyelamatan dan Optimalisasi Aset Daerah Tahun 2027–2030

Modul 17

Workshop Penyusunan Dokumen Legal Audit Aset Daerah dan Rencana Aksi Pengamanan Aset Strategis

Modul 18

Studi Kasus Sengketa Tanah Pemerintah Daerah, Aset Dikuasai Pihak Ketiga dan Penyelesaian Temuan BPK

Modul 19

Penyusunan Action Plan Legal Audit dan Pengamanan Aset Strategis Pemerintah Daerah

Modul 20

Coaching Clinic dan Konsultasi Permasalahan Pengelolaan Barang Milik Daerah

METODE PELAKSANAAN

✅ Ceramah Interaktif

✅ Workshop Penyusunan Dokumen

✅ Simulasi Legal Audit Aset Daerah

✅ Studi Kasus Temuan BPK

✅ Studi Kasus Sengketa Aset Daerah

✅ Focus Group Discussion (FGD)

✅ Coaching Clinic

✅ Konsultasi dan Pendampingan

OUTPUT PESERTA

✔ Memahami regulasi terbaru pengelolaan Barang Milik Daerah

✔ Memahami konsep dan implementasi Legal Audit Aset Daerah

✔ Mampu mengidentifikasi risiko hukum aset daerah

✔ Mampu melakukan inventarisasi dan verifikasi legalitas aset

✔ Mampu menyusun strategi pengamanan aset strategis

✔ Mampu menyusun Roadmap Penyelamatan Aset Daerah

✔ Mampu mengoptimalkan aset daerah untuk peningkatan PAD

✔ Mampu menyelesaikan permasalahan dan sengketa Barang Milik Daerah

✔ Mendukung penyelesaian temuan BPK terkait aset daerah

✔ Mendukung terwujudnya tata kelola aset daerah yang profesional, transparan dan akuntabel

BIAYA KEGIATAN

⭐ Paket Menginap (Single Room) : Rp 5.500.000

⭐ Paket Menginap (Twin Sharing) : Rp 5.000.000

⭐ Paket Non Menginap : Rp 4.000.000

FASILITAS PESERTA

✔ Sertifikat BIMTEK Nasional

✔ Modul Pelatihan Lengkap

✔ Softcopy Materi

✔ Seminar Kit

✔ Konsultasi Pasca Pelatihan

✔ Coffee Break dan Makan Siang

✔ Dokumentasi Kegiatan

INFORMASI & PENDAFTARAN

📞 WhatsApp : 0813-8766-6605

🌐 Website : https://linkpemda.com

📧 Email : info@linkpemda.com

PENUTUP

Bimbingan Teknis Nasional Legal Audit Aset Daerah, Pengamanan Aset Strategis, Optimalisasi Idling Asset dan Penyelesaian Sengketa Barang Milik Daerah (BMD) merupakan langkah strategis dalam memperkuat tata kelola kekayaan daerah yang profesional, akuntabel dan berorientasi pada peningkatan nilai manfaat aset daerah.

Melalui kegiatan ini diharapkan pemerintah daerah mampu meningkatkan kepastian hukum aset, memperkuat pengamanan aset strategis, meminimalkan risiko sengketa, mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah yang belum produktif, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel dan berdaya saing.

LINKPEMDA siap menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam mewujudkan pengelolaan aset daerah yang aman, produktif, bernilai tambah dan berkelanjutan.

BIMBINGAN TEKNIS NASIONAL IMPLEMENTASI SPIP TERINTEGRASI, MANAJEMEN RISIKO, PENYUSUNAN REGISTER RISIKO DAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP) UNTUK MENINGKATKAN MATURITAS SPIP, KAPABILITAS APIP, SAKIP DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2026

Strategi Penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Budaya Manajemen Risiko dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Efektif, Efisien, Transparan, Akuntabel dan Berintegritas

Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah menjadi salah satu agenda prioritas nasional dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang profesional, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada hasil. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah dituntut mampu membangun sistem pengendalian intern yang efektif sekaligus menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi pada seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan instrumen strategis yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset daerah, serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seiring dengan berkembangnya paradigma tata kelola pemerintahan modern, implementasi SPIP saat ini diarahkan pada pendekatan SPIP Terintegrasi yang menghubungkan pengendalian intern, manajemen risiko, perencanaan pembangunan, penganggaran, pelaksanaan program, pengawasan, dan evaluasi kinerja secara menyeluruh.

Dalam konteks tersebut, manajemen risiko menjadi instrumen penting untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi dan mengendalikan berbagai risiko yang berpotensi menghambat pencapaian sasaran pembangunan daerah, target kinerja perangkat daerah, kualitas pelayanan publik maupun efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

Salah satu komponen utama dalam penerapan manajemen risiko adalah penyusunan Register Risiko yang memuat identifikasi risiko, analisis risiko, tingkat risiko, pengendalian yang tersedia, rencana mitigasi risiko, serta penanggung jawab pengelolaan risiko. Selain itu, penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) menjadi langkah strategis dalam memastikan bahwa setiap risiko dapat dikendalikan secara efektif melalui tindakan mitigasi yang terukur dan berkelanjutan.

Implementasi SPIP Terintegrasi, Manajemen Risiko, Register Risiko dan RTP juga menjadi indikator penting dalam peningkatan Maturitas SPIP, Kapabilitas APIP, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Reformasi Birokrasi, Zona Integritas, serta berbagai program penguatan tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Namun demikian, dalam praktiknya masih banyak pemerintah daerah menghadapi berbagai tantangan, antara lain:

✔ Belum optimalnya implementasi SPIP Terintegrasi pada seluruh perangkat daerah

✔ Belum terintegrasinya manajemen risiko dalam proses perencanaan, penganggaran dan pengukuran kinerja

✔ Belum tersusunnya Register Risiko secara sistematis dan berkelanjutan

✔ Belum optimalnya penyusunan dan pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian (RTP)

✔ Rendahnya pemahaman aparatur mengenai manajemen risiko pemerintahan

✔ Belum terbangunnya budaya sadar risiko pada seluruh unit kerja

✔ Keterbatasan SDM yang memiliki kompetensi di bidang SPIP dan manajemen risiko

✔ Belum optimalnya pemanfaatan hasil analisis risiko dalam pengambilan keputusan

✔ Tingginya risiko kegagalan program, kegiatan dan pencapaian target kinerja

✔ Tuntutan peningkatan nilai Maturitas SPIP, Kapabilitas APIP, Reformasi Birokrasi dan SAKIP

Oleh karena itu, diperlukan kegiatan Bimbingan Teknis Nasional Implementasi SPIP Terintegrasi, Manajemen Risiko, Penyusunan Register Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) sebagai sarana peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam memperkuat pengendalian intern, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

DASAR HUKUM

• Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

• Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

• Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara

• Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

• Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

• Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional

• Peraturan BPKP Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Risiko pada Pemerintah Daerah

• Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Daerah

• Peraturan Menteri PANRB terkait Reformasi Birokrasi

• Peraturan Menteri PANRB terkait Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

• Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan SPIP, Manajemen Risiko dan Tata Kelola Pemerintahan Daerah

URGENSI PELAKSANAAN

BIMTEK ini penting dilaksanakan karena:

⚠ Peningkatan Maturitas SPIP menjadi salah satu indikator penting tata kelola pemerintahan daerah

⚠ Kapabilitas APIP memerlukan dukungan implementasi manajemen risiko yang efektif

⚠ Setiap perangkat daerah perlu memiliki Register Risiko dan RTP yang berkualitas

⚠ Manajemen Risiko harus terintegrasi dengan perencanaan, penganggaran dan pengukuran kinerja

⚠ Reformasi Birokrasi dan SAKIP membutuhkan penguatan pengendalian intern yang berkelanjutan

⚠ Risiko kegagalan program dan kegiatan pemerintah daerah perlu dimitigasi sejak tahap perencanaan

⚠ Pengambilan keputusan organisasi harus didukung analisis risiko yang memadai

⚠ Meningkatnya tuntutan transparansi, akuntabilitas dan integritas penyelenggaraan pemerintahan

TUJUAN KEGIATAN

Kegiatan ini bertujuan untuk:

✔ Memahami kebijakan nasional mengenai SPIP Terintegrasi dan Manajemen Risiko

✔ Memahami konsep, prinsip dan tahapan implementasi SPIP Terintegrasi

✔ Meningkatkan kemampuan identifikasi, analisis dan evaluasi risiko organisasi

✔ Memahami teknik penyusunan Register Risiko perangkat daerah

✔ Memahami teknik penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP)

✔ Mengintegrasikan manajemen risiko ke dalam perencanaan dan penganggaran daerah

✔ Meningkatkan kualitas pengendalian intern pemerintah daerah

✔ Mendukung peningkatan nilai Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP

✔ Mendukung implementasi Reformasi Birokrasi dan SAKIP

✔ Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel

SASARAN PESERTA

• Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota

• Sekretariat Daerah

• Bappeda Provinsi/Kabupaten/Kota

• BPKAD Provinsi/Kabupaten/Kota

• Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM

• Bagian Organisasi

• Bagian Hukum

• Bagian Pembangunan

• Auditor APIP

• Tim SPIP

• Tim Reformasi Birokrasi

• Tim SAKIP

• Unit Pengelola Risiko

• Unit Pengendalian Gratifikasi

• Pejabat Administrator dan Pengawas

• Pejabat Perencana

• Pengelola Program dan Kegiatan

• BLUD

• BUMD

• Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

MATERI BIMTEK

Modul 1 — Kebijakan Nasional Penguatan SPIP Terintegrasi dan Manajemen Risiko Tahun 2026

Modul 2 — Konsep Dasar SPIP Terintegrasi dan Hubungannya dengan Maturitas SPIP

Modul 3 — Implementasi Manajemen Risiko pada Pemerintah Daerah

Modul 4 — Teknik Identifikasi Risiko Strategis, Operasional, Keuangan dan Kepatuhan

Modul 5 — Analisis Risiko, Penilaian Risiko dan Penyusunan Peta Risiko (Risk Map)

Modul 6 — Teknik Penyusunan Register Risiko Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah

Modul 7 — Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) dan Strategi Mitigasi Risiko

Modul 8 — Integrasi Manajemen Risiko ke dalam RKPD, Renja OPD, RKA-SKPD dan APBD

Modul 9 — Strategi Peningkatan Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP

Modul 10 — Integrasi SPIP dengan Reformasi Birokrasi, SAKIP dan Zona Integritas

Modul 11 — Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Implementasi Manajemen Risiko

Modul 12 — Workshop Penyusunan Register Risiko dan RTP Pemerintah Daerah

Modul 13 — Studi Kasus Implementasi SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Daerah

Modul 14 — Coaching Clinic dan Konsultasi Permasalahan SPIP dan Manajemen Risiko

METODE PELAKSANAAN

✅ Ceramah Interaktif

✅ Workshop Penyusunan Dokumen

✅ Studi Kasus Pemerintah Daerah

✅ Simulasi Penyusunan Register Risiko

✅ Focus Group Discussion (FGD)

✅ Coaching Clinic

✅ Konsultasi dan Pendampingan

OUTPUT PESERTA

✔ Memahami regulasi terbaru mengenai SPIP Terintegrasi dan Manajemen Risiko

✔ Mampu melakukan identifikasi dan analisis risiko organisasi

✔ Mampu menyusun Register Risiko secara sistematis

✔ Mampu menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP)

✔ Mampu mengintegrasikan manajemen risiko dalam dokumen perencanaan dan penganggaran

✔ Mendukung peningkatan nilai Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP

✔ Memperkuat implementasi Reformasi Birokrasi dan SAKIP

✔ Mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan akuntabel

BIAYA KEGIATAN

⭐ Paket Menginap (Single Room) : Rp 5.500.000

⭐ Paket Menginap (Twin Sharing) : Rp 5.000.000

⭐ Paket Non Menginap : Rp 4.000.000

FASILITAS PESERTA

✔ Sertifikat BIMTEK Nasional

✔ Modul Pelatihan Lengkap

✔ Softcopy Materi

✔ Seminar Kit

✔ Konsultasi Pasca Pelatihan

✔ Coffee Break dan Makan Siang

✔ Dokumentasi Kegiatan

PENUTUP

Bimbingan Teknis Nasional Implementasi SPIP Terintegrasi, Manajemen Risiko, Penyusunan Register Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah yang berbasis risiko, berorientasi hasil, dan berintegritas.

Melalui kegiatan ini diharapkan pemerintah daerah mampu memperkuat sistem pengendalian intern, meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko, meningkatkan nilai Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP, serta mendukung keberhasilan Reformasi Birokrasi dan SAKIP secara berkelanjutan.

LINKPEMDA Indonesia siap menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas aparatur serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, akuntabel dan berdaya saing.

INFORMASI & PENDAFTARAN

📞 WhatsApp : 0813-8766-6605

🌐 Website : https://linkpemda.com

📧 Email : info@linkpemda.com