Integrasi Belanja Wajib | SIPD-RI | Penganggaran Daerah | Kesenjangan Fiskal | Standar Pelayanan Minimal | Reformasi Tata Kelola

Penyusunan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 memasuki era baru melalui penerapan SIPD-RI yang semakin terintegrasi, bersifat mandatory, dan berbasis data sektoral. Pemerintah daerah dituntut untuk memastikan:

✔ perencanaan
✔ penganggaran
✔ belanja wajib
✔ sinkronisasi indikator
✔ serta pemenuhan kebutuhan layanan publik

berjalan dalam satu kerangka integratif sesuai regulasi terbaru.

Pada praktiknya, masih banyak tantangan yang dihadapi daerah, seperti:

⚠ ketidakterpaduan antara Renja – SIPD – KUA-PPAS
⚠ kesalahan klasifikasi belanja wajib
⚠ lemahnya analisis standar pelayanan minimal (SPM)
⚠ dokumen KUA-PPAS tidak menggambarkan kebutuhan riil
⚠ ketidaksesuaian pagu indikatif dan struktur program
⚠ rendahnya kesiapan data sektoral untuk Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur

Untuk menjawab kebutuhan tersebut, Bimbingan Teknis Implementasi Strategis SIPD-RI KUA-PPAS 2027 disusun komprehensif dan langsung aplikatif, sehingga perangkat daerah dapat menyusun dokumen penganggaran tahun 2027 dengan tepat, presisi, dan sesuai ketentuan nasional.

🧱 DASAR HUKUM

Bimtek ini mengacu pada regulasi terbaru, antara lain:

• UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah
• PP No. 12/2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
• Permendagri tentang SIPD-RI (regulasi terbaru)
• Permendagri tentang Penyusunan APBD Tahun 2027
• Peraturan SPM Pendidikan & Kesehatan
• Perpres/Permen Analisis Standar Belanja
• Perpres Reformasi Birokrasi Tematik Layanan Publik
• Kebijakan nasional transformasi digital pemerintahan

🎯 TUJUAN BIMBINGAN TEKNIS

1. Meningkatkan kapasitas OPD dalam memahami mekanisme SIPD-RI

• Struktur data penganggaran
• Mekanisme sinkronisasi Renja – SIPD – KUA-PPAS
• Identifikasi isu fiskal daerah

2. Memperkuat kompetensi penyusunan KUA-PPAS 2027

• Penyusunan kebijakan umum anggaran
• Analisis ekonomi, kerangka pendapatan & belanja
• Penyusunan PPAS berdasarkan prioritas & mandatory spending

3. Mengintegrasikan Belanja Wajib Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur

• Perhitungan belanja mandatory sesuai regulasi
• Pendekatan kebutuhan layanan (need-based budgeting)
• Pemetaan gap layanan publik

4. Menjamin ketepatan penganggaran berbasis data

• Konsistensi program–kegiatan–subkegiatan
• Pemanfaatan data SPM dan capaian kinerja
• Optimalisasi SIPD-RI sebagai alat pengendali fiskal

5. Menghasilkan draft KUA-PPAS yang siap finalisasi

Peserta akan menyusun:
📄 Draft struktur KUA
📄 Penyusunan PPAS 2027
📄 Matriks mandatory spending
📄 Analisis kebutuhan layanan prioritas

🔥 URGENSI KEGIATAN

Kegiatan ini sangat penting mengingat:

⚠ Banyak daerah belum mampu memetakan belanja wajib sesuai aturan
⚠ Masih terjadi selisih data antara Renja–RKPD–SIPD–KUA-PPAS
⚠ Penyusunan KUA-PPAS masih normatif, tidak berbasis analisis
⚠ Penggunaan SIPD-RI belum optimal dalam menetapkan pagu
⚠ Pengalokasian anggaran belum menggambarkan kebutuhan layanan
⚠ Pemerintah pusat memperketat evaluasi APBD 2027

Dengan mengikuti bimtek ini, OPD akan memiliki standar terbaru penyusunan KUA-PPAS yang lebih kuat, presisi, dan sesuai sistem nasional.

📘 AGENDA & MATERI BIMTEK (2 HARI PENUH)

📌 Hari Pertama

📘 Modul 1 — Kebijakan Nasional Penganggaran 2027 & SIPD-RI

Materi inti:
• Arah kebijakan penganggaran nasional 2027
• Mandatory spending: 20% pendidikan, 10% kesehatan, 40% infrastruktur dasar
• Mekanisme penatausahaan SIPD-RI
• Sinkronisasi Renja → RKPD → KUA-PPAS
• Penerapan SPM sebagai basis belanja

Output:
Peserta memahami arsitektur kebijakan fiskal 2027.

📘 Modul 2 — Penyusunan KUA 2027 Berbasis Data

Materi:
• Struktur KUA terbaru
• Analisis kondisi ekonomi daerah
• Proyeksi pendapatan & belanja
• Analisis fiskal & ruang fiskal
• Standar biaya & standar satuan harga

Output:
Draft KUA 2027 yang sistematis & evidence-based.

📘 Modul 3 — Integrasi Renja–SIPD-RI dalam Penetapan Pagu

Fokus materi:
✔ Alur penetapan pagu indikatif
✔ Pemaketan program & kegiatan prioritas
✔ Penyelesaian konflik data antar OPD
✔ Penetapan kebutuhan belanja berdasarkan indikator SPM
✔ Validasi data Renja → SIPD → KUA-PPAS

Output:
Pagu indikatif sesuai SIPD-RI tanpa selisih data.

📌 Hari Kedua

📘 Modul 4 — Penyusunan PPAS 2027 & Integrasi Belanja Wajib

Materi teknis premium:
• Penyusunan prioritas anggaran
• Perhitungan belanja wajib:
– Pendidikan (20%)
– Kesehatan (10%)
– Infrastruktur dasar
• Matriks kesenjangan kebutuhan layanan
• Konversi kebutuhan layanan → struktur PPAS

Output:
Matriks belanja wajib siap lampiran PPAS 2027.

📘 Modul 5 — Workshop Penyusunan Dokumen KUA-PPAS

Setiap peserta menghasilkan:

📄 Draft KUA 2027 lengkap
📄 Draft PPAS 2027
📄 Matriks belanja wajib terintegrasi
📄 Matriks sinkronisasi Renja–SIPD–KUA-PPAS

Pendampingan langkah demi langkah oleh fasilitator nasional.

📘 Modul 6 — Pengendalian Kualitas & Finalisasi

Fokus:
• Validasi konsistensi data
• Cek logika struktural & fiskal
• Eliminasi risiko selisih angka
• Verifikasi berbasis SIPD-RI
• Persiapan pembahasan TAPD & Banggar

Output:
Dokumen siap finalisasi dan siap dibahas.

👥 TARGET PESERTA

• TAPD
• BAPPEDA
• BPKAD
• Dinas Pendidikan
• Dinas Kesehatan
• Dinas PUPR / Infrastruktur
• Penyusun Renja–RKPD
• Operator SIPD-RI
• Penyusun KUA-PPAS
• Pejabat perencana dan teknis penganggaran

🎤 NARASUMBER

• Kementerian Dalam Negeri – SIPD-RI
• Kementerian Keuangan – Kebijakan Fiskal
• BAPPENAS – Perencanaan & SPM
• KemenPANRB – Integrasi kinerja
• Praktisi & Konsultan Penganggaran Nasional

📅 JADWAL PELAKSANAAN

Durasi: 2 hari penuh
Metode Pelaksanaan:
✓ Tatap Muka
✓ In-House Training
✓ Daring / Online

Lokasi: seluruh kota besar Indonesia.

💰 PAKET BIAYA KEGIATAN

Paket A – Single Room

Rp 5.500.000 / peserta

Paket B – Twin Share

Rp 5.000.000 / peserta

Paket C – Non Akomodasi

Rp 4.000.000 / peserta

Sudah termasuk:
✔ Sertifikat
✔ Modul lengkap
✔ Template premium KUA-PPAS 2027
✔ Contoh dokumen belanja wajib
✔ Konsumsi & coffee break
✔ Narasumber nasional

🏁 PENUTUP

Bimbingan Teknis ini disusun sebagai solusi strategis nasional untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran daerah tahun 2027 melalui:

✔ SIPD-RI yang terintegrasi
✔ Penguatan logika fiskal
✔ Belanja wajib berbasis kebutuhan
✔ Dokumen KUA-PPAS yang presisi dan dapat diuji

Dengan mengikuti pelatihan ini, perangkat daerah akan mampu menyusun dokumen penganggaran yang:

✨ profesional
✨ konsisten
✨ berbasis data
✨ memenuhi standar evaluasi pusat
✨ dan meningkatkan kinerja layanan publik daerah.

📞 INFORMASI & PENDAFTARAN

WhatsApp: +62 813-8766-6605
Website: www.linkpemda.com
Email: info@linkpemda.com

(Integrated Planning | Performance Measurement | Data-Driven Reporting | SIPD-RI | SAKIP | Reformasi Birokrasi )

Perubahan kebijakan perencanaan dan penguatan akuntabilitas kinerja pemerintah tahun 2026 menuntut seluruh OPD untuk mampu menyusun dokumen Renja dan LAKIP secara terintegrasi, selaras, dan berbasis data.

Dokumen perencanaan dan pelaporan harus dapat menggambarkan kesinambungan antara:

✔ Perencanaan (Renja)
✔ Penganggaran (SIPD-RI)
✔ Pengukuran (IKU/IKD/Program/Kegiatan/Subkegiatan)
✔ Pelaporan kinerja (LAKIP)
✔ Monitoring & Evaluasi

Di berbagai daerah, masih ditemukan permasalahan seperti ketidaksinkronan indikator, kelemahan data dukung, kesalahan logika perencanaan, hingga lemahnya penyusunan LAKIP.

Untuk itu, Bimbingan Teknis Penyusunan Renja & LAKIP Terintegrasi 2026 ini disusun sangat komprehensif, sistematis, dan aplikatif, sehingga OPD dapat langsung menerapkannya dalam penyusunan dokumen resmi tahun 2026.

DASAR HUKUM

Bimtek ini berpedoman pada:

• UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

• PP No. 8 Tahun 2008 dan Permendagri terkait perencanaan & pembangunan daerah

• PermenPAN RB tentang SAKIP

• Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang SIPD-RI

• Perpres Reformasi Birokrasi Tematik 2025–2029

• Peraturan mengenai evaluasi perencanaan dan pelaporan kinerja

• Kebijakan nasional penguatan tata kelola kinerja

TUJUAN KEGIATAN

Bimtek ini bertujuan untuk:

🎯 1. Meningkatkan kompetensi OPD dalam menyusun Renja 2026

• Penyelarasan RPJMD – Renstra – Renja
• Penyusunan Program/Kegiatan/Subkegiatan
• Penyusunan indikator kinerja yang SMART
• Penentuan target dan rumus perhitungan

🎯 2. Memperkuat kemampuan penyusunan LAKIP 2026

• Pengukuran capaian kinerja
• Analisis capaian target
• Penyusunan rekomendasi strategis

🎯 3. Mendorong integrasi penuh Renja–SIPD–LAKIP

• Penyusunan perencanaan berbasis data
• Konsistensi dokumen perencanaan–penganggaran
• Sinkronisasi IKU–IKD–IKP–SIPD

🎯 4. Menjamin OPD memahami tata cara Monev kinerja

• Pengumpulan data
• Monev triwulan
• Evaluasi kinerja OPD

URGENSI KEGIATAN

Kegiatan ini menjadi penting karena:

⚠ Banyak OPD belum memahami integrasi Renja–LAKIP
⚠ Indikator tidak berfungsi sebagai alat ukur kinerja
⚠ Data dukung lemah dan tidak konsisten
⚠ Kualitas Renja memengaruhi kualitas anggaran
⚠ LAKIP menentukan nilai SAKIP OPD
⚠ Kinerja OPD menjadi dasar pengambilan keputusan kepala daerah

Dengan Bimtek ini, OPD mendapatkan standar teknis terbaru dan pendampingan aplikatif.

AGENDA & MATERI BIMBINGAN TEKNIS

Hari Pertama

📘 Modul 1 — Kebijakan Nasional Perencanaan & SAKIP 2026

Materi:

• Kebijakan perencanaan dan penguatan SAKIP terbaru

• Hubungan RPJMD – Renstra – Renja – RKA – LAKIP

• Struktur kinerja (IKU, IKD, IKK, Program, Subkegiatan)

• Penyebab rendahnya nilai SAKIP OPD

• Strategi memperkuat perencanaan & kinerja 2026

📘 Modul 2 — Penyusunan Renja 2026 yang Benar & Terintegrasi

Fokus materi:

• Alur penyusunan Renja 2026

• Penyusunan Program/Kegiatan/Subkegiatan

• Penyusunan indikator kinerja (SMART & relevan)

• Penetapan target berbasis data

• Integrasi Renja dengan SIPD-RI

• Output Renja yang siap diunggah

Disertai template premium Renja 2026 siap pakai.

Hari Kedua

📘 Modul 3 — Penyusunan LAKIP 2026 Berbasis Data & Analisis

Materi teknis:

• Struktur LAKIP terbaru

• Penyusunan capaian kinerja

• Teknik analisis capaian indikator

• Penyusunan narasi evaluasi

• Penyusunan rekomendasi perbaikan

• Matriks kinerja: input – output – outcome

Disertai contoh LAKIP OPD nilai A.

📘 Modul 4 — Integrasi Renja – SIPD – Penganggaran – LAKIP

Fokus materi:

✔ Sinkronisasi indikator di semua level dokumen
✔ Integrasi target Renja dengan data SIPD
✔ Teknik menghindari ketidaksesuaian perencanaan
✔ Mekanisme Monev Triwulan
✔ Penyusunan Matriks Konsistensi

📘 Modul 5 — Workshop Penyusunan Dokumen

Setiap peserta akan menghasilkan:

📄 Draft Renja 2026
📄 Matriks Indikator Kinerja
📄 Draft LAKIP 2026 (Bab I–III)
📄 Matriks integrasi Renja–SIPD–LAKIP

Pendampingan langsung oleh fasilitator nasional.

TARGET PESERTA

• BAPPEDA

• Inspektorat

• Bagian Organisasi

• Perencana OPD

• Penyusun Renja

• Penyusun LAKIP

• Operator SIPD-RI

• Pejabat fungsional perencana

NARASUMBER

• Kementerian PANRB (Bidang SAKIP)

• Kementerian Dalam Negeri (SIPD-RI)

• BAPPENAS (Perencanaan & Indikator)

• Inspektorat Ahli Madya/Utama

• Konsultan Perencanaan & Kinerja Nasional

JADWAL PELAKSANAAN

Durasi: 2 hari penuh
Metode:
✓ Tatap Muka
✓ In House Training
✓ Daring / Online

Lokasi fleksibel di seluruh kota besar Indonesia.

PAKET BIAYA KEGIATAN

Paket A – Single Room

Rp 5.500.000 / peserta

Paket B – Twin Share

Rp 5.000.000 / peserta

Paket C – Non Akomodasi

Rp 4.000.000 / peserta

Sudah termasuk:

✔ Sertifikat
✔ Materi lengkap & e-book Renja–LAKIP 2026
✔ Template premium Renja & LAKIP
✔ Konsumsi & coffee break
✔ Narasumber nasional
✔ Ruang pelatihan & fasilitas

PENUTUP

Bimtek ini dirancang sebagai solusi strategis untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaporan kinerja OPD pada tahun 2026.

Dengan mengikuti kegiatan ini, OPD akan mampu:

✔ Menyusun Renja yang akurat & selaras dengan anggaran
✔ Menyusun LAKIP berstandar nasional
✔ Mengintegrasikan perencanaan–pengukuran–pelaporan
✔ Meningkatkan nilai SAKIP OPD secara signifikan

INFORMASI & PENDAFTARAN

📞 WhatsApp: +62 813-8766-6605
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com

(Digital Talent Mapping | Digital Skill Upskilling | SPBE | Layanan Publik Digital | AI Tools for Government)

Dalam rangka mendukung percepatan transformasi digital pemerintah serta peningkatan kualitas SDM aparatur, Tahun 2026 menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah untuk melakukan transformasi tenaga Non-ASN menjadi Digital Talent yang kompeten, adaptif, dan mampu menjalankan layanan publik berbasis digital.

Tingginya ketergantungan Pemda terhadap tenaga Non-ASN, dibarengi dengan kebijakan efisiensi dan penataan SDM, menuntut adanya peningkatan kapasitas yang terstruktur, terukur, dan sesuai tuntutan era digital. Non-ASN yang sebelumnya dominan pada pekerjaan administratif kini harus diarahkan untuk:

• Menguasai keterampilan digital dasar–menengah
• Mendukung implementasi SPBE
• Mengoperasikan layanan publik digital
• Menggunakan aplikasi pemerintahan: SIPD, SRIKANDI, SP4N-LAPOR, PPID, DSS, AI Tools, dan lainnya
• Mengelola data dan dokumen digital
• Beradaptasi dengan sistem kerja berbasis teknologi

Namun pada tataran implementasi daerah, masih ditemui berbagai kendala seperti rendahnya literasi digital, belum adanya standar kompetensi, kurangnya skema transformasi SDM, serta belum tersedianya roadmap Digital Talent tingkat OPD.

Oleh karena itu diperlukan Bimbingan Teknis Transformasi Non-ASN menjadi Digital Talent 2026, untuk membekali pemerintah daerah dalam menyiapkan SDM digital yang kompeten dan sesuai tuntutan nasional.

DASAR HUKUM

Pelaksanaan kegiatan ini didasarkan pada:

• Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

• Peraturan Presiden tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

• Perpres Reformasi Birokrasi Tematik Digital 2025–2029

• Kebijakan Nasional Transformasi Digital Pemerintahan

• Permendagri tentang Peningkatan Kapasitas Aparatur

• Peraturan terkait penataan SDM Non-ASN

• Arahan Presiden mengenai peningkatan kompetensi ASN & Non-ASN berbasis digital

TUJUAN KEGIATAN

Kegiatan ini bertujuan untuk:

• Meningkatkan kompetensi digital tenaga Non-ASN

• Menguatkan kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan publik digital

• Meningkatkan kemampuan administrasi digital, pengelolaan data, dan dokumen

• Meningkatkan literasi digital keamanan siber (cyber awareness)

• Menyusun Roadmap Digital Talent tingkat OPD

• Mendukung percepatan SPBE dan transformasi SDM pemerintah daerah

URGENSI KEGIATAN

Kegiatan ini menjadi sangat penting karena:

• Tuntutan transformasi digital semakin tinggi

• Peran Non-ASN sangat strategis dalam operasional layanan publik

• Rendahnya literasi digital tenaga Non-ASN di berbagai daerah

• Belum adanya standar kompetensi digital SDM

• Kebutuhan penguatan implementasi SPBE di seluruh OPD

• Efisiensi dan modernisasi tata kelola pemerintahan

AGENDA KEGIATAN & MATERI BAHASAN

Hari Pertama

Modul 1 — Kebijakan Nasional Transformasi Digital & Penguatan SDM Non-ASN 2026

Materi yang dibahas:

• Kebijakan transformasi digital nasional

• Kondisi dan peran Non-ASN dalam digitalisasi pemerintahan

• Standar kompetensi Digital Talent (Basic–Intermediate)

• Peran Diskominfo, BKPSDM, dan OPD pengguna

• Tantangan dan strategi peningkatan SDM digital daerah

• Studi kasus Digital Talent sukses di berbagai daerah

Hari Kedua

Modul 2 — Penguatan Kompetensi Digital Non-ASN

Materi teknis yang dibahas:

• Keterampilan Office Profesional (Word, Excel, PowerPoint lanjutan)

• Administrasi digital & pengelolaan dokumen (SRIKANDI)

• Manajemen Data Dasar

• Pengoperasian layanan publik digital (SP4N-LAPOR, PPID, dll)

• Cyber Awareness: keamanan data dan perangkat

Modul 3 — AI Tools & Penyusunan Roadmap Digital Talent OPD

Materi teknis dan aplikasi:

• Pemanfaatan AI untuk pekerjaan ASN & Non-ASN

• Otomatisasi tugas harian menggunakan tools digital

• Penyusunan Roadmap Digital Talent OPD

• Penetapan peran non-ASN berbasis kompetensi digital

• Monitoring dan evaluasi pencapaian digital talent

• Penyusunan rencana tindak lanjut OPD

TARGET / SASARAN PESERTA

• BKPSDM / Bagian Kepegawaian

• Diskominfo

• Bagian Organisasi

• Sekretariat Daerah

• Seluruh OPD pengguna tenaga Non-ASN

• Operator aplikasi layanan digital

• Tenaga Non-ASN administrasi

• SDM pendukung layanan publik

NARASUMBER

• Kementerian PANRB

• Kementerian Dalam Negeri

• Kementerian Komunikasi & Informatika

• BSSN

• Praktisi Transformasi Digital

• Akademisi & Konsultan SPBE

JADWAL PELAKSANAAN

Durasi Kegiatan:
2 (dua) hari

Metode Pelaksanaan:

• Tatap Muka (Offline)

• In House Training

• Online / Daring

LOKASI PELAKSANAAN

Jakarta • Bandung • Yogyakarta • Surabaya • Bali
Medan • Makassar • Lombok • Semarang

Lokasi dapat disesuaikan dengan kebutuhan instansi.

PAKET BIAYA KEGIATAN

Paket A – Single Room

Rp 5.500.000 / peserta

Paket B – Twin Share

Rp 5.000.000 / peserta

Paket C – Non Akomodasi

Rp 4.000.000 / peserta

✔ Sudah termasuk:

• Sertifikat

• Materi lengkap

• Modul & e-book Digital Talent 2026

• Konsumsi & coffee break

• Narasumber nasional

• Ruang pelatihan & fasilitas lainnya

PENUTUP

Demikian penawaran kegiatan Bimbingan Teknis ini kami sampaikan.
Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi solusi strategis dalam meningkatkan kompetensi tenaga Non-ASN sehingga mampu mendukung percepatan transformasi digital pemerintah daerah tahun 2026.

Partisipasi aktif instansi Saudara akan menjadi langkah penting dalam mewujudkan SDM pemerintah yang adaptif, modern, dan berdaya saing.

INFORMASI & PENDAFTARAN

📞 WhatsApp: +62 813-8766-6605
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com

(Perpres 3/2026 | Pendataan NIK | Rencana Intervensi | Pelaporan Nasional)

Dalam rangka mendukung percepatan pembangunan sumber daya manusia serta meningkatkan akses pendidikan yang merata di seluruh wilayah Indonesia, penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) menjadi salah satu prioritas strategis pemerintah pada Tahun 2026.

Keberadaan ATS yang masih cukup tinggi di berbagai daerah menunjukkan adanya tantangan dalam aspek akses pendidikan, kondisi sosial ekonomi, serta tata kelola data dan pelayanan publik. Hal ini berdampak langsung terhadap rendahnya Angka Partisipasi Sekolah (APS), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta kualitas SDM di masa depan.

Melalui Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2026 tentang Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah, pemerintah menegaskan pentingnya penanganan ATS secara terpadu melalui pendekatan berbasis data, lintas sektor, dan intervensi yang tepat sasaran.

Pada tahun 2026, pemerintah daerah dituntut untuk mampu:

• Melakukan pendataan ATS berbasis NIK (by name by address)
• Melaksanakan verifikasi dan validasi lapangan (verval)
• Menyusun rencana intervensi per anak (individual approach)
• Melakukan pelaporan berbasis data terintegrasi

Namun dalam implementasinya, masih banyak kendala yang dihadapi, seperti ketidaksinkronan data, keterbatasan SDM, lemahnya koordinasi lintas OPD, serta belum optimalnya sistem pelaporan ATS.

Kondisi ini menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah melalui kegiatan Bimbingan Teknis agar pelaksanaan penanganan ATS dapat berjalan lebih efektif, sistematis, dan sesuai dengan kebijakan nasional tahun 2026.

DASAR HUKUM

Dasar hukum pelaksanaan kegiatan ini antara lain:

• Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2026 tentang Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah

• Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

• Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

• Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan

• Permendikbudristek terkait pendataan dan layanan pendidikan

• Peraturan Menteri Sosial terkait perlindungan anak dan DTKS

• Kebijakan nasional terkait peningkatan akses pendidikan dan penurunan ATS tahun 2026

TUJUAN KEGIATAN

Kegiatan ini bertujuan untuk:

• Meningkatkan pemahaman ASN terhadap kebijakan Perpres 3 Tahun 2026

• Meningkatkan kompetensi dalam pendataan ATS berbasis NIK

• Meningkatkan kemampuan verifikasi dan validasi data lapangan

• Menyusun rencana intervensi ATS secara tepat sasaran

• Meningkatkan kualitas pelaporan ATS berbasis data

• Memperkuat koordinasi lintas OPD dalam penanganan ATS

URGENSI KEGIATAN

Kegiatan ini menjadi penting karena:

• Masih tingginya jumlah Anak Tidak Sekolah di berbagai daerah

• Data ATS belum terintegrasi antar instansi

• Lemahnya verifikasi dan validasi data lapangan

• Intervensi program belum berbasis kebutuhan individu anak

• Belum adanya sistem pelaporan ATS yang standar dan terukur

• Adanya kebijakan baru Perpres 3 Tahun 2026 yang wajib diimplementasikan

• Tuntutan peningkatan kualitas SDM dan capaian IPM daerah

AGENDA KEGIATAN & MATERI BAHASAN

Hari Pertama

Modul 1 – Kebijakan Nasional & Strategi Penanganan ATS 2026

Materi yang akan dibahas:

• Kebijakan Perpres Nomor 3 Tahun 2026

• Gambaran nasional dan daerah terkait ATS

• Permasalahan umum penanganan ATS

• Strategi percepatan penurunan ATS

• Peran pemerintah daerah dalam implementasi ATS

• Integrasi program pendidikan dan sosial

• Studi kasus penanganan ATS di daerah

Hari Kedua

Modul 2 – Pendataan ATS Berbasis NIK & Verifikasi Lapangan

Materi teknis yang dibahas:

• Metode pendataan ATS by name by address (BNBA)

• Integrasi data (Dapodik, DTKS, Dukcapil)

• Teknik verifikasi dan validasi lapangan (verval)

• Penyusunan instrumen pendataan ATS

• Klasifikasi ATS (ekonomi, sosial, akses, dll)

• Penyusunan database ATS tingkat daerah

Modul 3 – Rencana Intervensi & Pelaporan Nasional ATS

Materi yang akan dibahas:

• Penyusunan rencana intervensi per anak (Individual Action Plan)

• Intervensi pendidikan formal dan nonformal

• Program bantuan sosial untuk ATS

• Pelibatan lintas OPD dalam intervensi

• Penyusunan laporan ATS bulanan dan triwulan

• Dashboard monitoring ATS

• Evaluasi capaian penanganan ATS

TARGET / SASARAN PESERTA

• Dinas Pendidikan

• Dinas Sosial

• Bappeda

• Dinas Dukcapil

• Kecamatan & Desa/Kelurahan

• Inspektorat Daerah

• OPD terkait layanan sosial dan pendidikan

• Operator data pendidikan

• ASN di seluruh unit kerja terkait

NARASUMBER

• Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

• Kementerian Sosial Republik Indonesia

• Kementerian Dalam Negeri

• Bappenas

• Praktisi pendidikan dan kebijakan sosial

• Akademisi dan tenaga ahli penanganan ATS

JADWAL PELAKSANAAN

Durasi Kegiatan:
2 (dua) hari

Metode Pelaksanaan:

• Tatap Muka (Offline)

• In House Training

• Online / Daring

LOKASI PELAKSANAAN

Jakarta • Bandung • Yogyakarta • Surabaya • Bali • Medan • Makassar • Lombok

Lokasi dapat disesuaikan dengan kebutuhan instansi.

PILIHAN PAKET KEGIATAN

• Paket Reguler Nasional

• In House Training

• Pendampingan Pendataan ATS

• Pendampingan Intervensi Program

• Konsultasi Teknis ATS Daerah

• Penyusunan Dashboard ATS

PENUTUP

Demikian penawaran kegiatan Bimbingan Teknis ini kami sampaikan. Diharapkan kegiatan ini dapat menjadi solusi strategis dalam meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam menangani Anak Tidak Sekolah secara efektif, terukur, dan sesuai kebijakan nasional.

Partisipasi aktif pemerintah daerah merupakan langkah penting dalam mewujudkan pemerataan akses pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

INFORMASI DAN PENDAFTARAN

📞 WhatsApp: +62 813-8766-6605
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com