Transformasi digital pemerintahan merupakan salah satu agenda strategis nasional dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi informasi. Salah satu implementasinya adalah pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI) sebagai sistem informasi yang mendukung proses perencanaan pembangunan, penganggaran, penatausahaan keuangan daerah, pelaporan, serta pengelolaan informasi pemerintahan daerah secara terintegrasi.

Di sisi lain, banyak pemerintah daerah telah mengembangkan berbagai aplikasi pendukung, salah satunya aplikasi e-Monitoring dan Evaluasi (e-Monev) untuk memantau pelaksanaan program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja, realisasi fisik, dan realisasi keuangan pembangunan daerah. Agar data yang dikelola lebih akurat, konsisten, dan dapat dimanfaatkan secara optimal, diperlukan integrasi antara SIPD RI dengan aplikasi e-Monev melalui mekanisme interoperabilitas sistem, pemanfaatan Application Programming Interface (API), Web Service, serta penerapan arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Melalui Bimbingan Teknis ini, peserta akan memperoleh pemahaman komprehensif mengenai konsep, kebijakan, arsitektur sistem, penyusunan data mapping, perancangan integrasi, penyusunan kebutuhan teknis, hingga langkah-langkah persiapan implementasi integrasi aplikasi daerah dengan SIPD RI. Selain itu, peserta juga akan mendapatkan pendampingan dalam menyusun dokumen dan roadmap implementasi yang dapat dijadikan acuan di instansi masing-masing.

Bimbingan Teknis ini tidak membahas konfigurasi maupun akses langsung ke sistem SIPD RI, karena pelaksanaan integrasi pada lingkungan SIPD RI tetap mengikuti kebijakan, mekanisme, dan kewenangan Kementerian Dalam Negeri. Fokus kegiatan ini adalah membangun kesiapan pemerintah daerah dari aspek kebijakan, tata kelola, arsitektur sistem, dan kesiapan teknis sehingga proses integrasi dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Tujuan

Bimbingan Teknis ini bertujuan untuk:

• Meningkatkan pemahaman mengenai konsep integrasi SIPD RI dengan aplikasi e-Monev Pemerintah Daerah.

• Memahami prinsip interoperabilitas sistem informasi pemerintahan sesuai kebijakan SPBE.

• Memahami konsep API, Web Service, dan mekanisme pertukaran data antarsistem.

• Menyusun kebutuhan arsitektur integrasi aplikasi daerah.

• Menyusun data mapping antara SIPD RI dan aplikasi e-Monev.

• Meningkatkan kualitas tata kelola data pemerintahan daerah.

• Menyiapkan dokumen teknis dan roadmap implementasi integrasi.

• Mendukung penguatan monitoring pembangunan berbasis data yang akurat dan terintegrasi.

Sasaran Peserta

Bimbingan Teknis ini ditujukan bagi:

• Bappeda;

• Diskominfo;

• BPKAD;

• Inspektorat Daerah;

• Bagian Organisasi;

• Seluruh Perangkat Daerah (OPD);

• Tim SPBE;

• Tim Pengelola SIPD RI;

• Administrator SIPD RI;

• Administrator e-Monev;

• Pengembang Aplikasi Pemerintah Daerah;

• Programmer/Developer Pemerintah Daerah;

• Analis Sistem Informasi;

• Pejabat Perencana;

• PPK;

• PPTK; dan

• pihak lain yang terkait dengan pengembangan sistem informasi pemerintahan daerah.

Materi Bimbingan Teknis

Hari Pertama

Sesi I — Kebijakan Nasional Transformasi Digital Pemerintahan Daerah

• Kebijakan Nasional SPBE.

• Transformasi Digital Pemerintahan Daerah.

• Satu Data Indonesia.

• Peran SIPD RI dalam tata kelola pemerintahan daerah.

Sesi II — Memahami Arsitektur SIPD RI

• Struktur SIPD RI.

• Modul Perencanaan.

• Modul Penganggaran.

• Modul Penatausahaan.

• Modul Pelaporan.

• Hubungan SIPD RI dengan aplikasi daerah.

Sesi III — Konsep Integrasi Sistem Informasi Pemerintahan

• Interoperabilitas Sistem.

• Enterprise Architecture.

• API.

• Web Service.

• Middleware.

• Pertukaran Data Pemerintahan.

Sesi IV — Persiapan Arsitektur Integrasi

• Infrastruktur Server.

• Database.

• Keamanan Sistem.

• Jaringan.

• Kesiapan Infrastruktur Teknologi Informasi.

Hari Kedua

Sesi V — Perancangan API dan Web Service

• Struktur API.

• Endpoint.

• Request dan Response.

• JSON.

• Authentication.

• Token.

• Error Handling.

Sesi VI — Data Mapping dan Sinkronisasi Data

• Mapping Program.

• Mapping Kegiatan.

• Mapping Subkegiatan.

• Mapping OPD.

• Mapping Indikator.

• Mapping Target.

• Mapping Realisasi.

Sesi VII — Workshop Penyusunan Dokumen Persiapan Integrasi

• Penyusunan kebutuhan integrasi.

• Penyusunan arsitektur sistem.

• Penyusunan skema API.

• Penyusunan data mapping.

• Penyusunan checklist implementasi.

• Penyusunan roadmap integrasi.

Sesi VIII — Diskusi, Coaching Clinic, dan Rencana Tindak Lanjut

• Identifikasi kondisi aplikasi daerah.

• Diskusi kesiapan developer bersama Diskominfo.

• Penyusunan langkah tindak lanjut implementasi.

• Konsultasi kebutuhan teknis sebelum proses integrasi.

Hasil yang Diharapkan

Setelah mengikuti Bimbingan Teknis ini, peserta diharapkan mampu:

• Memahami konsep integrasi SIPD RI dengan aplikasi e-Monev.

• Menyusun kebutuhan arsitektur integrasi.

• Menyusun data mapping.

• Menyusun dokumen teknis implementasi.

• Menyiapkan roadmap integrasi.

• Meningkatkan kesiapan pemerintah daerah dalam mendukung interoperabilitas sistem informasi pemerintahan.

Catatan Penting

Bimbingan Teknis ini berfokus pada peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam memahami konsep, menyusun desain, dan mempersiapkan implementasi integrasi aplikasi e-Monev dengan SIPD RI. Pelaksanaan integrasi, akses terhadap layanan SIPD RI, konfigurasi pada sistem SIPD RI, maupun pemberian hak akses tetap mengikuti kebijakan, mekanisme, dan kewenangan Kementerian Dalam Negeri.

Materi Bimbingan Teknis Lainnya

LINKPEMDA menyediakan berbagai pilihan materi Bimbingan Teknis, Pendidikan dan Pelatihan, Workshop, Seminar Nasional, serta Pendampingan Teknis yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan instansi.

👉 Lihat Materi Lengkap:
http://linkpemda.com/materi

Jadwal Pelaksanaan Bimbingan Teknis

Jadwal Bimbingan Teknis Nasional diselenggarakan secara berkala dan dapat diikuti oleh Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMD, BLUD, Perguruan Tinggi, maupun instansi lainnya.

👉 Lihat Jadwal Terbaru:
http://linkpemda.com/jadwal

Panduan Teknis

Untuk memperdalam pemahaman mengenai implementasi integrasi SIPD RI dengan aplikasi e-Monev Pemerintah Daerah, LINKPEMDA juga menyediakan Panduan Teknis yang membahas aspek kebijakan, tata kelola, interoperabilitas, API, Web Service, data mapping, hingga praktik terbaik implementasi.

👉 Panduan Teknis: PANDUAN TEKNIS IMPLEMENTASI INTEGRASI SIPD RI DENGAN APLIKASI e-MONEV PEMERINTAH DAERAH MELALUI INTEROPERABILITAS, WEB SERVICE, API, DAN SPBE UNTUK MENDUKUNG MONITORING PEMBANGUNAN BERBASIS DATA

Informasi dan Pendaftaran

Bagi Kementerian, Lembaga, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kota, BUMD, BLUD, Perguruan Tinggi, maupun instansi pemerintah dan swasta yang berminat mengikuti Bimbingan Teknis (BIMTEK), Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT), Workshop, Seminar Nasional, Sosialisasi Regulasi, In House Training, maupun Pendampingan Teknis, dapat menghubungi:

📞 WhatsApp: 0813-8766-6605

🌐 Website: https://linkpemda.com

📧 Email: info@linkpemda.com

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional, transparan, akuntabel, inovatif, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemerintah daerah dituntut untuk terus memperkuat kapasitas fiskal daerah melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD merupakan salah satu sumber utama pembiayaan pembangunan daerah yang memiliki peran strategis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, peningkatan kualitas pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, penguatan daya saing daerah, serta pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

Kemandirian fiskal daerah menjadi indikator penting dalam menilai kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kebutuhan pembangunan secara mandiri tanpa ketergantungan yang berlebihan terhadap transfer dari pemerintah pusat. Daerah yang memiliki PAD yang kuat akan lebih fleksibel dalam merumuskan kebijakan pembangunan sesuai dengan karakteristik, kebutuhan, dan potensi daerah masing-masing. Oleh karena itu, peningkatan PAD menjadi salah satu prioritas nasional yang harus didukung oleh pengelolaan pajak daerah yang efektif, efisien, transparan, dan adaptif terhadap perkembangan regulasi maupun teknologi.

Reformasi hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) membawa perubahan mendasar dalam tata kelola keuangan daerah, khususnya pada pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah. Regulasi tersebut bertujuan menyederhanakan jenis pajak daerah, memperkuat basis penerimaan daerah, meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan, memperkuat koordinasi antarlevel pemerintahan, serta mendorong terciptanya sistem perpajakan daerah yang lebih adil, efisien, dan berkelanjutan.

Sebagai tindak lanjut implementasi UU HKPD, pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang memberikan pedoman teknis mengenai pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah. Salah satu kebijakan strategis yang diperkenalkan adalah penerapan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagai instrumen untuk memperkuat penerimaan pemerintah kabupaten/kota melalui mekanisme pembagian penerimaan pajak kendaraan bermotor.

Implementasi kebijakan opsen pajak memerlukan kesiapan pemerintah daerah dalam berbagai aspek, mulai dari penyesuaian regulasi daerah, penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, integrasi sistem informasi perpajakan, hingga penguatan koordinasi antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota. Tanpa dukungan tata kelola yang baik, kebijakan tersebut belum tentu memberikan hasil optimal terhadap peningkatan PAD.

Di sisi lain, perkembangan teknologi informasi telah mengubah paradigma pelayanan publik, termasuk dalam pengelolaan pajak daerah. Transformasi digital menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindari dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak, mempercepat proses administrasi, memperkuat transparansi, mengurangi biaya administrasi, serta meminimalkan potensi kebocoran penerimaan daerah. Oleh karena itu, digitalisasi pelayanan pajak daerah melalui pemanfaatan sistem elektronik, integrasi basis data, pembayaran non-tunai, dashboard monitoring, analisis data, dan pemanfaatan teknologi informasi menjadi bagian penting dalam modernisasi pengelolaan pajak daerah.

Selain digitalisasi, pemerintah daerah juga perlu memperkuat strategi penggalian potensi pajak daerah melalui pemetaan objek pajak, validasi data wajib pajak, intensifikasi dan ekstensifikasi pajak, pengembangan basis data perpajakan, serta pemanfaatan data lintas sektor. Pendekatan berbasis data (data driven policy) memungkinkan pemerintah daerah mengidentifikasi potensi penerimaan yang belum tergarap secara optimal serta menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran.

Meskipun berbagai regulasi dan kebijakan telah diterbitkan, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Banyak daerah masih memiliki tingkat kemandirian fiskal yang rendah, penerimaan PAD yang belum optimal, kepatuhan wajib pajak yang belum maksimal, sistem informasi perpajakan yang belum terintegrasi, serta koordinasi antarinstansi yang masih perlu diperkuat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa transformasi pengelolaan pajak daerah tidak hanya memerlukan perubahan regulasi, tetapi juga perubahan tata kelola, budaya kerja, kompetensi aparatur, dan pemanfaatan teknologi.

Dalam konteks tersebut, diperlukan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah melalui kegiatan Bimbingan Teknis (BIMTEK) Nasional yang komprehensif, aplikatif, dan berorientasi pada implementasi. Kegiatan ini diharapkan menjadi sarana pembelajaran bagi pemerintah daerah untuk memahami regulasi terbaru, meningkatkan kompetensi teknis, berbagi praktik baik (best practices), serta menyusun strategi peningkatan PAD yang sesuai dengan karakteristik dan potensi masing-masing daerah.

Melalui BIMTEK Nasional Transformasi Pengelolaan Pajak Daerah untuk Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Implementasi Opsen Pajak, Digitalisasi Pelayanan Pajak, Penggalian Potensi Pajak, dan Penguatan Sinergi Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota Sesuai Regulasi Terbaru, diharapkan pemerintah daerah mampu mewujudkan sistem pengelolaan pajak daerah yang modern, efektif, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan sehingga mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, memperkuat kemandirian fiskal, mendukung pembangunan daerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

PERMASALAHAN DAN TANTANGAN

Dalam pelaksanaan pengelolaan pajak daerah, pemerintah daerah masih menghadapi berbagai tantangan strategis yang memerlukan perhatian serius, antara lain:

⚠ Belum optimalnya implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

⚠ Implementasi Opsen PKB dan Opsen BBNKB yang belum sepenuhnya efektif di seluruh daerah.

⚠ Rendahnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap APBD di sebagian daerah.

⚠ Tingginya ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.

⚠ Belum optimalnya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah.

⚠ Potensi pajak daerah yang belum teridentifikasi secara menyeluruh.

⚠ Basis data objek pajak dan wajib pajak yang belum akurat dan terintegrasi.

⚠ Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak daerah.

⚠ Tingginya tunggakan dan piutang pajak daerah.

⚠ Masih ditemukannya potensi kebocoran penerimaan pajak daerah.

⚠ Belum optimalnya digitalisasi pelayanan perpajakan daerah.

⚠ Pemanfaatan teknologi informasi, analisis data, dan dashboard monitoring yang masih terbatas.

⚠ Belum optimalnya penerapan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).

⚠ Koordinasi dan sinergi antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota yang masih perlu diperkuat.

⚠ Perlunya peningkatan kompetensi aparatur pengelola pajak daerah dalam menghadapi transformasi kebijakan dan perkembangan teknologi.

⚠ Belum tersusunnya roadmap transformasi pengelolaan pajak daerah yang terukur, terintegrasi, dan berkelanjutan.

DASAR HUKUM

Pelaksanaan Bimbingan Teknis Nasional Transformasi Pengelolaan Pajak Daerah untuk Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengacu pada berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pengelolaan keuangan daerah, serta pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah, antara lain:

• Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

• Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

• Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

• Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir sesuai ketentuan yang berlaku.

• Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).

• Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

• Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

• Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

• Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai Penyusunan APBD Tahun Berjalan.

• Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD RI).

• Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai Pembentukan Produk Hukum Daerah.

• Ketentuan mengenai Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).

• Ketentuan mengenai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

• Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada masing-masing Pemerintah Daerah.

• Peraturan Kepala Daerah yang mengatur pelaksanaan pemungutan pajak daerah.

• Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan pajak daerah, pendapatan daerah, pelayanan publik, digitalisasi pemerintahan, serta tata kelola keuangan daerah.

URGENSI PELAKSANAAN

Transformasi pengelolaan pajak daerah merupakan salah satu agenda strategis pemerintah dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang profesional, transparan, akuntabel, adaptif, dan berkelanjutan. Implementasi kebijakan tersebut memerlukan kesiapan kelembagaan, regulasi, sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, serta sinergi antarinstansi pemerintah agar mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara optimal.

Bimbingan Teknis Nasional ini menjadi sangat penting untuk dilaksanakan karena berbagai alasan berikut:

⚠ Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memerlukan pemahaman yang komprehensif bagi seluruh aparatur pengelola pajak daerah.

⚠ Penerapan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) membutuhkan kesiapan regulasi, sistem administrasi, serta koordinasi antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

⚠ Optimalisasi PAD menjadi prioritas nasional dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah dan mendukung pembiayaan pembangunan.

⚠ Masih banyak daerah yang memiliki rasio kemandirian fiskal rendah sehingga memerlukan strategi peningkatan PAD yang berkelanjutan.

⚠ Penggalian potensi pajak daerah belum dilakukan secara optimal melalui pendekatan berbasis data.

⚠ Digitalisasi pelayanan pajak daerah menjadi kebutuhan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat sekaligus meningkatkan efektivitas pemungutan pajak.

⚠ Integrasi basis data perpajakan daerah sangat diperlukan untuk meningkatkan akurasi data, memperluas basis pajak, dan meminimalkan potensi kehilangan penerimaan.

⚠ Pemanfaatan teknologi informasi, analisis data, dashboard monitoring, dan sistem informasi perpajakan masih perlu ditingkatkan.

⚠ Tingkat kepatuhan wajib pajak daerah masih perlu diperkuat melalui inovasi pelayanan dan pengawasan yang efektif.

⚠ Pemerintah daerah memerlukan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah yang tepat sesuai karakteristik wilayah masing-masing.

⚠ Diperlukan sinergi yang lebih kuat antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, BPKAD, Bappeda, Inspektorat, dan seluruh perangkat daerah dalam mendukung optimalisasi PAD.

⚠ Aparatur pemerintah daerah perlu meningkatkan kompetensi dalam menghadapi perubahan regulasi, perkembangan teknologi, serta tuntutan pelayanan publik yang semakin tinggi.

TUJUAN KEGIATAN

Bimbingan Teknis Nasional ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam memahami, mengimplementasikan, serta mengembangkan strategi transformasi pengelolaan pajak daerah guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara efektif, efisien, transparan, dan berkelanjutan.

Secara khusus kegiatan ini bertujuan untuk:

✔ Memahami arah kebijakan nasional di bidang pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah.

✔ Memahami implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

✔ Memahami implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

✔ Meningkatkan pemahaman mengenai implementasi Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

✔ Meningkatkan kemampuan dalam melakukan identifikasi, pemetaan, dan penggalian potensi pajak daerah.

✔ Mengoptimalkan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah.

✔ Meningkatkan kualitas pelayanan pajak daerah melalui transformasi digital.

✔ Memahami penerapan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) dalam mendukung peningkatan PAD.

✔ Memanfaatkan data analytics, dashboard monitoring, dan teknologi informasi sebagai dasar pengambilan keputusan.

✔ Meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui pelayanan yang lebih efektif dan edukatif.

✔ Memperkuat sistem pengawasan, pengendalian, dan mitigasi risiko kebocoran penerimaan daerah.

✔ Memperkuat koordinasi dan sinergi antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengelolaan pajak daerah.

✔ Menyusun strategi dan roadmap transformasi pengelolaan pajak daerah yang berorientasi pada peningkatan PAD dan penguatan kemandirian fiskal daerah.

MANFAAT KEGIATAN

Melalui pelaksanaan Bimbingan Teknis Nasional ini, peserta diharapkan memperoleh manfaat sebagai berikut:

Bagi Pemerintah Daerah

✔ Meningkatkan kualitas tata kelola pengelolaan pajak daerah.

✔ Mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

✔ Memperkuat kemandirian fiskal daerah.

✔ Meningkatkan efektivitas pemungutan pajak daerah.

✔ Mengurangi potensi kebocoran penerimaan daerah.

✔ Meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak.

✔ Mendorong digitalisasi pelayanan perpajakan daerah.

✔ Memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah.

✔ Mendukung pembiayaan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Bagi Aparatur Pemerintah Daerah

✔ Memahami regulasi terbaru di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.

✔ Memiliki kemampuan melakukan analisis potensi pajak daerah.

✔ Memahami strategi optimalisasi penerimaan pajak daerah.

✔ Menguasai implementasi Opsen PKB dan Opsen BBNKB.

✔ Mampu memanfaatkan teknologi informasi dalam pengelolaan pajak daerah.

✔ Mampu menyusun strategi peningkatan PAD.

✔ Mampu menyusun roadmap transformasi pengelolaan pajak daerah.

✔ Meningkatkan kompetensi profesional dalam pengelolaan pendapatan daerah.

SASARAN PESERTA

Bimbingan Teknis Nasional ini diperuntukkan bagi:

• Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi.

• Badan Pendapatan Daerah Kabupaten.

• Badan Pendapatan Daerah Kota.

• Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

• Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

• Sekretariat Daerah.

• Inspektorat Daerah.

• Bagian Hukum.

• Bagian Perekonomian.

• Bidang Pendapatan Daerah.

• Bidang Pajak Daerah.

• Bidang Retribusi Daerah.

• Tim Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

• Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah.

• Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD).

• Pengelola Pajak Daerah.

• Pengelola Retribusi Daerah.

• Pengelola Sistem Informasi Pendapatan Daerah.

• Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

• Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

• Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terkait dengan pengelolaan pendapatan daerah.

KOMPETENSI YANG DIHARAPKAN

Setelah mengikuti Bimbingan Teknis Nasional ini, peserta diharapkan mampu:

✔ Memahami arah kebijakan nasional transformasi pengelolaan pajak daerah.

✔ Mengimplementasikan regulasi terbaru mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.

✔ Mengoptimalkan implementasi opsen pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

✔ Melakukan pemetaan potensi pajak daerah berbasis data.

✔ Menyusun strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah.

✔ Menerapkan digitalisasi pelayanan perpajakan daerah.

✔ Memanfaatkan teknologi informasi dalam pengelolaan pajak daerah.

✔ Meningkatkan kepatuhan wajib pajak daerah.

✔ Meminimalkan potensi kehilangan penerimaan daerah.

✔ Menyusun roadmap peningkatan PAD yang terukur, berkelanjutan, dan selaras dengan arah pembangunan daerah.

MATERI BIMTEK

Modul 1

Kebijakan Nasional Transformasi Pengelolaan Pajak Daerah dalam Mendukung Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pokok Bahasan:

✔ Arah kebijakan nasional pengelolaan pajak daerah.

✔ Reformasi fiskal daerah dalam mendukung pembangunan.

✔ Strategi penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

✔ Peran pajak daerah dalam meningkatkan kemandirian fiskal.

✔ Tantangan dan peluang pengelolaan pajak daerah di era transformasi digital.

Modul 2

Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD)

Pokok Bahasan:

✔ Filosofi dan tujuan pembentukan UU HKPD.

✔ Perubahan struktur pajak daerah dan retribusi daerah.

✔ Kewenangan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

✔ Dampak implementasi UU HKPD terhadap PAD.

✔ Strategi implementasi di pemerintah daerah.

Modul 3

Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pokok Bahasan:

✔ Ruang lingkup PP Nomor 35 Tahun 2023.

✔ Ketentuan umum pemungutan pajak daerah.

✔ Penguatan administrasi perpajakan daerah.

✔ Hak dan kewajiban wajib pajak.

✔ Harmonisasi regulasi daerah.

Modul 4

Strategi Implementasi Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Pokok Bahasan:

✔ Mekanisme pelaksanaan Opsen PKB.

✔ Mekanisme pelaksanaan Opsen BBNKB.

✔ Tata cara pembagian penerimaan.

✔ Pengelolaan administrasi opsen.

✔ Strategi optimalisasi penerimaan opsen.

Modul 5

Strategi Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah

Pokok Bahasan:

✔ Optimalisasi objek pajak.

✔ Optimalisasi subjek pajak.

✔ Perluasan basis pajak daerah.

✔ Pendataan objek pajak baru.

✔ Strategi peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Modul 6

Teknik Penggalian Potensi Pajak Daerah Berbasis Data

Pokok Bahasan:

✔ Identifikasi potensi pajak.

✔ Mapping objek pajak.

✔ Analisis potensi penerimaan.

✔ Validasi data perpajakan.

✔ Penyusunan basis data pajak daerah.

Modul 7

Optimalisasi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)

Pokok Bahasan:

✔ Ketentuan terbaru PBJT.

✔ Optimalisasi penerimaan PBJT.

✔ Pengawasan objek PBJT.

✔ Penguatan kepatuhan pelaku usaha.

✔ Studi kasus implementasi PBJT.

Modul 8

Strategi Optimalisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Pokok Bahasan:

✔ Pendataan objek PBB-P2.

✔ Validasi NJOP.

✔ Strategi peningkatan penerimaan.

✔ Digitalisasi pelayanan PBB-P2.

✔ Penyelesaian permasalahan PBB.

Modul 9

Optimalisasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Pokok Bahasan:

✔ Regulasi terbaru BPHTB.

✔ Validasi transaksi.

✔ Pencegahan under value.

✔ Pengawasan penerimaan BPHTB.

✔ Penyelesaian sengketa administrasi.

Modul 10

Digitalisasi Pelayanan Pajak Daerah

Pokok Bahasan:

✔ Transformasi digital perpajakan daerah.

✔ Pelayanan pajak berbasis elektronik.

✔ Pembayaran pajak secara digital.

✔ Self service perpajakan.

✔ Penguatan pelayanan publik.

Modul 11

Integrasi Sistem Informasi Pajak Daerah dan Basis Data Pemerintah Daerah

Pokok Bahasan:

✔ Integrasi database.

✔ Single data perpajakan.

✔ Sinkronisasi data antar OPD.

✔ Validasi data wajib pajak.

✔ Keamanan data perpajakan.

Modul 12

Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD)

Pokok Bahasan:

✔ Kebijakan nasional ETPD.

✔ Digital payment daerah.

✔ Integrasi kanal pembayaran.

✔ Optimalisasi transaksi non tunai.

✔ Monitoring penerimaan daerah.

Modul 13

Pemanfaatan Big Data, Business Intelligence, dan Dashboard Pendapatan Daerah

Pokok Bahasan:

✔ Analisis data perpajakan.

✔ Dashboard monitoring PAD.

✔ Business Intelligence.

✔ Prediksi penerimaan daerah.

✔ Pengambilan keputusan berbasis data.

Modul 14

Strategi Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Daerah

Pokok Bahasan:

✔ Edukasi wajib pajak.

✔ Pelayanan prima.

✔ Pengawasan kepatuhan.

✔ Penagihan aktif.

✔ Optimalisasi penerimaan.

Modul 15

Pengawasan, Pengendalian, dan Mitigasi Kebocoran Pajak Daerah

Pokok Bahasan:

✔ Pengawasan internal.

✔ Pengendalian penerimaan.

✔ Audit perpajakan daerah.

✔ Pencegahan fraud.

✔ Mitigasi risiko kebocoran PAD.

Modul 16

Penguatan Sinergi Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Pengelolaan Pajak Daerah

Pokok Bahasan:

✔ Koordinasi lintas pemerintahan.

✔ Sinergi pemungutan pajak.

✔ Pertukaran data.

✔ Kolaborasi peningkatan PAD.

✔ Penyelesaian permasalahan bersama.

Modul 17

Strategi Peningkatan Rasio Kemandirian Fiskal Daerah

Pokok Bahasan:

✔ Analisis kapasitas fiskal.

✔ Rasio kemandirian daerah.

✔ Strategi peningkatan PAD.

✔ Penguatan fiskal daerah.

✔ Pengurangan ketergantungan transfer pusat.

Modul 18

Penyusunan Roadmap Transformasi Pengelolaan Pajak Daerah Tahun 2026–2030

Pokok Bahasan:

✔ Penyusunan visi transformasi.

✔ Tahapan implementasi.

✔ Target penerimaan daerah.

✔ Indikator kinerja.

✔ Monitoring dan evaluasi roadmap.

Modul 19

Best Practice Pemerintah Daerah dalam Optimalisasi Pajak Daerah

Pokok Bahasan:

✔ Studi keberhasilan daerah.

✔ Inovasi pelayanan pajak.

✔ Digitalisasi terbaik.

✔ Strategi peningkatan PAD.

✔ Lesson learned.

Modul 20

Workshop Penyusunan Strategi Transformasi Pengelolaan Pajak Daerah

Pokok Bahasan:

✔ Penyusunan action plan.

✔ Penyusunan program kerja.

✔ Simulasi implementasi.

✔ Presentasi hasil kelompok.

✔ Evaluasi.

Modul 21

Studi Kasus Implementasi Opsen Pajak di Pemerintah Daerah

Modul 22

Coaching Clinic Penyelesaian Permasalahan Pajak Daerah

Modul 23

Konsultasi Penyusunan Program Peningkatan PAD Berbasis Potensi Daerah

Modul 24

Penyusunan Rencana Aksi (Action Plan) Optimalisasi PAD Tahun Berjalan

Modul 25

Diskusi Panel, Evaluasi, dan Penyusunan Komitmen Implementasi di Daerah

⭐ Keunggulan Materi BIMTEK

Program ini dirancang secara komprehensif dengan mengintegrasikan aspek regulasi, tata kelola, digitalisasi, penggalian potensi pajak, pengawasan, pelayanan, analisis data, kolaborasi antarpemerintah, serta penyusunan strategi implementasi. Dengan pendekatan tersebut, peserta tidak hanya memperoleh pemahaman terhadap ketentuan terbaru, tetapi juga mampu menerapkan langkah-langkah praktis untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), memperkuat kemandirian fiskal, dan mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

METODE PELAKSANAAN

Bimbingan Teknis Nasional ini dirancang menggunakan pendekatan pembelajaran yang interaktif, aplikatif, dan berbasis praktik (practice oriented), sehingga peserta tidak hanya memahami regulasi, tetapi juga mampu mengimplementasikan kebijakan di lingkungan pemerintah daerah masing-masing.

Metode pembelajaran meliputi:

✅ Ceramah Interaktif
Penyampaian kebijakan, regulasi terbaru, dan strategi transformasi pengelolaan pajak daerah oleh narasumber yang kompeten.

✅ Workshop Penyusunan Dokumen
Praktik penyusunan strategi optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), roadmap transformasi pengelolaan pajak daerah, serta rencana aksi implementasi di daerah.

✅ Studi Kasus (Case Study)
Pembahasan berbagai permasalahan nyata yang dihadapi pemerintah daerah dalam pengelolaan pajak daerah serta alternatif solusi berdasarkan praktik terbaik.

✅ Focus Group Discussion (FGD)
Diskusi kelompok untuk membahas isu strategis, berbagi pengalaman, dan menyusun rekomendasi peningkatan PAD.

✅ Simulasi Implementasi
Simulasi pemetaan potensi pajak daerah, implementasi opsen pajak, digitalisasi pelayanan, dan penyusunan strategi peningkatan kepatuhan wajib pajak.

✅ Coaching Clinic
Pendampingan langsung oleh narasumber dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi pemerintah daerah.

✅ Konsultasi Teknis
Forum konsultasi mengenai implementasi regulasi terbaru, penyusunan kebijakan daerah, serta strategi optimalisasi penerimaan pajak daerah.

OUTPUT PESERTA

Setelah mengikuti Bimbingan Teknis Nasional ini, peserta diharapkan mampu:

✔ Memahami arah kebijakan nasional pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah.

✔ Memahami implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).

✔ Memahami implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

✔ Mengoptimalkan implementasi Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

✔ Mengidentifikasi dan memetakan potensi pajak daerah secara lebih akurat.

✔ Menyusun strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah.

✔ Mengembangkan sistem digitalisasi pelayanan pajak daerah.

✔ Mengintegrasikan data perpajakan daerah untuk mendukung pengambilan keputusan.

✔ Meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui pelayanan yang lebih efektif.

✔ Mengurangi potensi kebocoran penerimaan pajak daerah.

✔ Menyusun Roadmap Transformasi Pengelolaan Pajak Daerah.

✔ Menyusun Rencana Aksi (Action Plan) peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

✔ Meningkatkan kapasitas aparatur dalam pengelolaan pajak daerah.

✔ Memperkuat koordinasi antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.

✔ Mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), kemandirian fiskal, dan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

MANFAAT YANG DIPEROLEH INSTANSI

Melalui keikutsertaan dalam Bimbingan Teknis Nasional ini, instansi peserta diharapkan memperoleh manfaat sebagai berikut:

⭐ Meningkatkan kualitas tata kelola pengelolaan pajak daerah.

⭐ Memperkuat implementasi regulasi terbaru di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.

⭐ Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemungutan pajak daerah.

⭐ Mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

⭐ Memperkuat kemandirian fiskal daerah.

⭐ Mendorong digitalisasi pelayanan perpajakan daerah.

⭐ Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

⭐ Meminimalkan potensi kehilangan penerimaan daerah.

⭐ Mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan profesional.

BIAYA KEGIATAN

⭐ Paket Menginap (Single Room) : Rp5.500.000,-/Peserta

⭐ Paket Menginap (Twin Sharing) : Rp5.000.000,-/Peserta

⭐ Paket Non Menginap : Rp4.000.000,-/Peserta

Biaya tersebut meliputi:

✔ Akomodasi (sesuai paket yang dipilih)

✔ Konsumsi selama kegiatan

✔ Modul dan bahan ajar

✔ Seminar Kit

✔ Sertifikat BIMTEK Nasional

✔ Softcopy materi

✔ Coffee Break

✔ Makan Siang

✔ Dokumentasi kegiatan

✔ Konsultasi pasca pelatihan

FASILITAS PESERTA

Seluruh peserta akan memperoleh fasilitas sebagai berikut:

✔ Sertifikat Bimbingan Teknis Nasional.

✔ Modul pelatihan yang komprehensif dan mengacu pada regulasi terbaru.

✔ Softcopy seluruh materi pelatihan.

✔ Seminar Kit eksklusif.

✔ Kesempatan konsultasi langsung dengan narasumber.

✔ Pendampingan implementasi sesuai kebutuhan.

✔ Coffee Break dan Makan Siang selama kegiatan.

✔ Dokumentasi kegiatan.

INFORMASI DAN PENDAFTARAN

Bagi Kementerian, Lembaga, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kota, BUMD, BLUD, Perguruan Tinggi, maupun instansi pemerintah dan swasta yang berminat mengikuti Bimbingan Teknis (BIMTEK), Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT), Workshop, Seminar Nasional, Sosialisasi Regulasi, In House Training, maupun Pendampingan Teknis, dapat menghubungi:

📞 WhatsApp : 0813-8766-6605

🌐 Website : https://linkpemda.com

📧 Email : info@linkpemda.com

INFORMASI LENGKAP

Untuk memperoleh informasi lebih lengkap mengenai materi, artikel, dan jadwal pelaksanaan Bimbingan Teknis Nasional, silakan mengunjungi:

📚 Artikel, Berita, dan Panduan Teknis Pemerintahan Daerah
http://linkpemda.com/artikel

📖 Materi BIMTEK Perpajakan
http://linkpemda.com/materi/bimtek-perpajakan

📘 Katalog Lengkap Materi BIMTEK LINKPEMDA
http://linkpemda.com/materi

📅 Jadwal Pelaksanaan BIMTEK Nasional
http://linkpemda.com/jadwal

PENUTUP

Transformasi pengelolaan pajak daerah merupakan langkah strategis dalam memperkuat kapasitas fiskal pemerintah daerah, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, serta mewujudkan kemandirian daerah melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Implementasi kebijakan terbaru di bidang pajak daerah tidak hanya memerlukan pemahaman terhadap regulasi, tetapi juga membutuhkan kesiapan sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi digital, penguatan sistem informasi, serta sinergi yang erat antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

BIMTEK NASIONAL TRANSFORMASI PENGELOLAAN PAJAK DAERAH UNTUK OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) MELALUI IMPLEMENTASI OPSEN PAJAK, DIGITALISASI PELAYANAN PAJAK, PENGGALIAN POTENSI PAJAK, DAN PENGUATAN SINERGI PEMERINTAH PROVINSI DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SESUAI REGULASI TERBARU disusun sebagai program peningkatan kompetensi yang komprehensif untuk membantu pemerintah daerah memahami arah kebijakan nasional, mengoptimalkan implementasi regulasi, meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan, memperkuat penggalian potensi pajak, serta mengembangkan strategi peningkatan PAD yang berkelanjutan.

Melalui kegiatan ini, diharapkan setiap peserta mampu menerapkan hasil pembelajaran di instansinya masing-masing sehingga tercipta sistem pengelolaan pajak daerah yang modern, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien. Peningkatan kualitas pengelolaan pajak daerah diharapkan berdampak langsung pada meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), memperkuat kemandirian fiskal, mendukung pembiayaan pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik (good governance).

LINKPEMDA berkomitmen menjadi mitra strategis pemerintah dalam penyelenggaraan Bimbingan Teknis, Pendidikan dan Pelatihan, Workshop, Seminar Nasional, Sosialisasi Regulasi, dan Pendampingan Teknis yang berkualitas, aplikatif, serta selalu mengacu pada perkembangan regulasi dan kebutuhan pemerintah daerah. Melalui kolaborasi, inovasi, dan peningkatan kompetensi aparatur, diharapkan pemerintah daerah semakin siap menghadapi tantangan pengelolaan pajak daerah di masa depan dan mampu mewujudkan pembangunan daerah yang berdaya saing, mandiri, dan berkelanjutan.

Bimbingan Teknis (BIMTEK) Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dokumen Keuangan Daerah berdasarkan Permendagri Nomor 3 Tahun 2026. Pelajari kebijakan terbaru, mekanisme reviu, penyusunan kertas kerja, laporan hasil reviu, serta implementasinya bagi APIP, Inspektorat, Bappeda, BPKAD, dan perangkat daerah.

Bimbingan Teknis (Bimtek) Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dokumen Keuangan Daerah Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2026 merupakan program peningkatan kompetensi aparatur pemerintah yang diselenggarakan untuk memberikan pemahaman secara komprehensif mengenai kebijakan, mekanisme, serta implementasi reviu dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen keuangan daerah sesuai ketentuan terbaru yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Melalui kegiatan ini, peserta akan memperoleh pemahaman mengenai proses reviu yang dilakukan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), teknik penyusunan kertas kerja reviu, penyusunan laporan hasil reviu, hingga strategi meningkatkan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen keuangan daerah sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, diperlukan sistem perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah yang mampu mendukung pencapaian sasaran pembangunan secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen keuangan daerah merupakan instrumen strategis yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pelayanan publik, serta pengelolaan anggaran daerah.

Untuk memastikan kualitas dokumen tersebut telah disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan nasional, arah pembangunan daerah, serta prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), Kementerian Dalam Negeri menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2026 tentang Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dokumen Keuangan Daerah.

Peraturan ini menjadi pedoman bagi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dalam melaksanakan reviu terhadap berbagai dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen keuangan daerah sebelum ditetapkan. Melalui pelaksanaan reviu yang sistematis, pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan kualitas dokumen, mengurangi potensi kesalahan administrasi, memastikan konsistensi antara dokumen perencanaan dan penganggaran, serta meminimalkan risiko temuan dalam proses pengawasan maupun pemeriksaan.

Selain sebagai fungsi pengawasan, reviu juga merupakan bagian dari upaya peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan melalui pemberian quality assurance dan consulting kepada perangkat daerah. Dengan demikian, APIP tidak hanya berperan sebagai pengawas, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam mendorong peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) guna meningkatkan kompetensi aparatur pemerintah daerah dalam memahami substansi Permendagri Nomor 3 Tahun 2026, mekanisme pelaksanaan reviu, teknik penyusunan kertas kerja reviu, penyusunan laporan hasil reviu, serta implementasinya pada berbagai dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen keuangan daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

DASAR HUKUM

Pelaksanaan Bimbingan Teknis ini mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2026 tentang Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dokumen Keuangan Daerah.

6. Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan daerah, pengelolaan keuangan daerah, pengawasan intern pemerintah, serta penyelenggaraan pemerintahan daerah.

TUJUAN

Bimbingan Teknis ini bertujuan untuk:

• Meningkatkan pemahaman aparatur pemerintah daerah terhadap substansi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2026.

• Meningkatkan kompetensi APIP dalam melaksanakan reviu dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen keuangan daerah.

• Memahami tahapan, metodologi, serta mekanisme reviu sesuai ketentuan yang berlaku.

• Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen keuangan daerah.

• Memperkuat penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah.

• Mengurangi potensi kesalahan administrasi, ketidaksesuaian regulasi, dan temuan hasil pemeriksaan.

• Mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berintegritas.

MANFAAT MENGIKUTI BIMTEK

Melalui kegiatan ini, peserta diharapkan memperoleh manfaat sebagai berikut:

• Memahami secara komprehensif implementasi Permendagri Nomor 3 Tahun 2026.

• Memahami ruang lingkup dan objek reviu dokumen perencanaan pembangunan daerah serta dokumen keuangan daerah.

• Meningkatkan kemampuan dalam menyusun kertas kerja reviu dan laporan hasil reviu.

• Memahami teknik identifikasi risiko dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.

• Meningkatkan kualitas rekomendasi hasil reviu sebagai dasar penyempurnaan dokumen.

• Memperkuat sinergi antara APIP, Bappeda, BPKAD, dan Perangkat Daerah dalam proses perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah.

• Mendukung peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui penguatan fungsi pengawasan intern.

MATERI BIMBINGAN TEKNIS (BIMTEK)

Pada kegiatan Bimbingan Teknis (BIMTEK) Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dokumen Keuangan Daerah Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2026, peserta akan memperoleh pemahaman konseptual maupun praktis mengenai kebijakan terbaru, mekanisme reviu, teknik pelaksanaan, hingga implementasi di lingkungan Pemerintah Daerah.

Materi yang akan dibahas meliputi:

A. Kebijakan dan Regulasi Terbaru

1. Kebijakan Nasional Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah.

2. Arah Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah.

3. Substansi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2026.

4. Tujuan, ruang lingkup, dan objek reviu dokumen perencanaan pembangunan daerah serta dokumen keuangan daerah.

5. Kedudukan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

6. Hubungan reviu dengan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Manajemen Risiko, dan Peningkatan Kapabilitas APIP.

B. Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

1. Reviu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

2. Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

3. Reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

4. Reviu Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.

5. Reviu Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

6. Teknik menilai konsistensi dokumen perencanaan.

7. Reviu indikator kinerja, target, program, kegiatan, dan subkegiatan.

8. Sinkronisasi dokumen perencanaan dengan kebijakan nasional dan prioritas pembangunan daerah.

C. Reviu Dokumen Keuangan Daerah

1. Reviu Kebijakan Umum APBD (KUA).

2. Reviu Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

3. Reviu Rancangan APBD.

4. Reviu Rancangan Perubahan APBD.

5. Reviu Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah.

6. Reviu kesesuaian perencanaan dan penganggaran.

7. Teknik identifikasi risiko dalam penyusunan dokumen keuangan daerah.

8. Analisis kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Pelaksanaan Reviu oleh APIP

1. Tahapan pelaksanaan reviu sesuai Permendagri Nomor 3 Tahun 2026.

2. Perencanaan reviu.

3. Teknik pengumpulan data dan informasi.

4. Teknik pengujian dokumen.

5. Penyusunan Kertas Kerja Reviu (KKR).

6. Penyusunan simpulan dan rekomendasi hasil reviu.

7. Penyusunan Laporan Hasil Reviu (LHR).

8. Monitoring tindak lanjut hasil reviu.

E. Studi Kasus dan Implementasi

1. Studi kasus pelaksanaan reviu pada Pemerintah Daerah.

2. Permasalahan yang sering ditemukan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran.

3. Strategi penyelesaian permasalahan hasil reviu.

4. Best practice pelaksanaan reviu pada Pemerintah Daerah.

5. Diskusi implementasi Permendagri Nomor 3 Tahun 2026.

SASARAN PESERTA

Bimbingan Teknis ini diperuntukkan bagi:

• Inspektur Daerah.

• Sekretaris Inspektorat.

• Inspektur Pembantu (Irban).

• Auditor.

• Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD).

• Kepala Bappeda.

• Sekretaris Bappeda.

• Kepala Bidang Perencanaan.

• Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi.

• Kepala BPKAD/BKAD.

• Kepala Bidang Anggaran.

• Kepala Bidang Akuntansi.

• Kepala Bidang Perbendaharaan.

• Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

• Sekretaris OPD.

• Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK).

• Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

• Bendahara Pengeluaran.

• Bendahara Penerimaan.

• Perencana.

• Auditor Internal.

• ASN yang membidangi perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan daerah, pengawasan intern, dan akuntabilitas kinerja.

NARASUMBER

Narasumber berasal dari unsur:

• Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

• Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

• Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas (sesuai materi).

• Pemerintah Daerah.

• Akademisi.

• Widyaiswara.

• Praktisi yang memiliki kompetensi di bidang perencanaan pembangunan daerah, pengelolaan keuangan daerah, pengawasan intern pemerintah, dan implementasi regulasi pemerintahan.

Narasumber disesuaikan dengan kompetensi, bidang keahlian, serta penugasan dari instansi masing-masing.

METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan Bimbingan Teknis menggunakan pendekatan pembelajaran yang interaktif, aplikatif, dan berbasis studi kasus, melalui metode:

• Ceramah interaktif.

• Pemaparan regulasi terbaru.

• Diskusi kelompok.

• Tanya jawab.

• Studi kasus.

• Simulasi pelaksanaan reviu.

• Praktik penyusunan Kertas Kerja Reviu (KKR).

• Praktik penyusunan Laporan Hasil Reviu (LHR).

• Evaluasi pembelajaran.

• Konsultasi implementasi di lingkungan Pemerintah Daerah.

FASILITAS PESERTA

Setiap peserta akan memperoleh fasilitas sebagai berikut:

• Modul Bimbingan Teknis.

• Materi pelatihan dalam bentuk softcopy.

• Toolkit Implementasi Permendagri Nomor 3 Tahun 2026.

• Contoh format Kertas Kerja Reviu (KKR).

• Contoh format Laporan Hasil Reviu (LHR).

• Sertifikat Bimbingan Teknis.

• Tas seminar.

• ATK (Blocknote dan Pulpen).

• ID Card Peserta.

• Coffee Break.

• Makan Siang.

• Dokumentasi kegiatan.

• Kesempatan konsultasi dengan narasumber selama kegiatan berlangsung.

SUSUNAN ACARA

HARI PERTAMA

HARI KEDUA

OUTPUT YANG DIPEROLEH PESERTA

Setelah mengikuti Bimbingan Teknis ini, peserta diharapkan mampu:

• Memahami secara komprehensif substansi Permendagri Nomor 3 Tahun 2026.

• Memahami ruang lingkup dan mekanisme reviu dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen keuangan daerah.

• Melaksanakan reviu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

• Menyusun Kertas Kerja Reviu (KKR) secara sistematis dan terdokumentasi.

• Menyusun Laporan Hasil Reviu (LHR) beserta rekomendasi yang berkualitas.

• Mengidentifikasi dan memitigasi risiko dalam penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen keuangan daerah.

• Meningkatkan kualitas pengawasan intern melalui penguatan peran APIP.

• Mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berintegritas.

KEUNGGULAN BIMBINGAN TEKNIS

Mengikuti Bimbingan Teknis ini memberikan berbagai keuntungan, antara lain:

• Materi disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2026.

• Pembahasan regulasi terbaru beserta implementasinya.

• Penyampaian materi oleh narasumber yang kompeten.

• Studi kasus berdasarkan praktik di Pemerintah Daerah.

• Diskusi interaktif dan konsultasi implementasi.

• Contoh format Kertas Kerja Reviu dan Laporan Hasil Reviu.

• Sertifikat Bimbingan Teknis.

• Dapat diselenggarakan secara Offline, Online, maupun In House Training.

INFORMASI TERKAIT

Untuk memperoleh informasi yang lebih lengkap mengenai program pengembangan kompetensi aparatur pemerintah, regulasi terbaru, serta referensi implementasi kebijakan di bidang pemerintahan daerah, silakan kunjungi halaman berikut:

📚 Materi Bimbingan Teknis (BIMTEK)

Jelajahi berbagai pilihan materi Bimbingan Teknis, Diklat, Workshop, Seminar Nasional, Sosialisasi Regulasi, dan In House Training sesuai kebutuhan instansi.

➡ https://linkpemda.com/materi

📅 Jadwal Bimbingan Teknis Nasional

Lihat jadwal pelaksanaan Bimbingan Teknis, Workshop, Seminar, dan Diklat yang diselenggarakan oleh LINKPEMDA di berbagai kota di Indonesia.

➡ https://linkpemda.com/jadwal

📖 Artikel dan Panduan Teknis Pemerintahan

Temukan artikel, panduan teknis, pembahasan regulasi terbaru, serta referensi implementasi kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan daerah.

➡ https://linkpemda.com/artikel

📘 Panduan Lengkap Permendagri Nomor 3 Tahun 2026

Pelajari isi, ruang lingkup, tujuan, objek reviu, tahapan pelaksanaan, hingga implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2026 tentang Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dokumen Keuangan Daerah.

➡ (Tambahkan tautan artikel panduan teknis setelah artikel tersebut selesai dipublikasikan.)

INFORMASI DAN PENDAFTARAN

Bagi Kementerian, Lembaga, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kota, Pemerintah Desa, BUMD, BLUD, Perguruan Tinggi, Rumah Sakit Daerah, maupun instansi lainnya yang berminat mengikuti Bimbingan Teknis (BIMTEK) Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dokumen Keuangan Daerah Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2026, dapat menghubungi panitia penyelenggara untuk memperoleh informasi mengenai jadwal pelaksanaan, biaya kontribusi, narasumber, fasilitas peserta, serta mekanisme pendaftaran.

LINKPEMDA melayani penyelenggaraan kegiatan dalam bentuk:

• Bimbingan Teknis (BIMTEK)

• Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT)

• Workshop

• Seminar Nasional

• Sosialisasi Regulasi

• In House Training

• Pendampingan Teknis

Pelaksanaan dapat disesuaikan dengan kebutuhan instansi dan diselenggarakan secara tatap muka (offline), daring (online), maupun hybrid.

HUBUNGI KAMI

LINKPEMDA (Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah)

📞 WhatsApp: 0813-8766-6605

🌐 Website: https://linkpemda.com

📧 Email: info@linkpemda.com

Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa dalam Mewujudkan Tata Kelola Informasi Publik yang Transparan, Akuntabel, Profesional, dan Berbasis Digital

Pengelolaan layanan informasi publik merupakan salah satu pilar penting dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik merupakan amanat konstitusi dan menjadi bagian dari prinsip good governance yang harus diwujudkan oleh setiap badan publik.

Seiring berkembangnya teknologi informasi dan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang cepat, mudah, dan berkualitas, pemerintah perlu terus memperkuat sistem pengelolaan layanan informasi publik. Transformasi digital, keterbukaan informasi, dan peningkatan kualitas pelayanan menjadi kebutuhan yang tidak dapat dipisahkan dari penyelenggaraan pemerintahan modern.

Sebagai bentuk penyempurnaan kebijakan di bidang keterbukaan informasi publik, Pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa. Regulasi ini menjadi pedoman bagi Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kota, dan Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan layanan informasi publik yang profesional, efektif, efisien, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan ini mengatur berbagai aspek penting, mulai dari penguatan kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP), pengelolaan informasi yang dikecualikan, pelayanan permohonan informasi publik, pemanfaatan teknologi informasi, pengelolaan dokumentasi, penyelesaian keberatan, monitoring dan evaluasi, hingga pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan layanan informasi publik.

Untuk mendukung implementasi regulasi tersebut, Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah (LINKPEMDA) menyelenggarakan Bimbingan Teknis (BIMTEK) Pengelolaan Layanan Informasi Publik Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2026. Program ini dirancang untuk meningkatkan kompetensi aparatur pemerintah agar mampu memahami substansi regulasi, menerapkan standar pelayanan informasi publik, memperkuat fungsi PPID, serta mengembangkan sistem layanan informasi publik yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat.

Saya juga mengusulkan sedikit perubahan dari template lama. Bagian "BACA JUGA" tidak diletakkan di awal, tetapi dipindahkan ke bagian akhir (setelah Output Peserta). Ini lebih baik untuk SEO karena pengunjung akan membaca isi materi terlebih dahulu, kemudian diarahkan ke Panduan Teknis sebagai bacaan lanjutan. Dengan demikian, alur membaca menjadi lebih alami dan peluang pengguna mengunjungi halaman lain di website juga meningkat.

MENGAPA BIMTEK INI PENTING?

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2026 diterbitkan sebagai pedoman terbaru dalam penyelenggaraan layanan informasi publik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa. Regulasi ini merupakan langkah strategis pemerintah dalam memperkuat keterbukaan informasi publik, meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, serta mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, profesional, dan berbasis digital.

Dalam implementasinya, setiap badan publik memiliki kewajiban untuk menyediakan informasi yang akurat, mudah diakses, tepat waktu, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, aparatur pemerintah perlu memahami secara menyeluruh substansi regulasi, mekanisme pelayanan informasi publik, pengelolaan dokumentasi, hingga pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pelayanan publik yang berkualitas.

Melalui kegiatan Bimbingan Teknis (BIMTEK) ini, peserta akan memperoleh pemahaman konseptual sekaligus keterampilan praktis dalam mengimplementasikan Permendagri Nomor 2 Tahun 2026 di instansi masing-masing. Dengan demikian, setiap organisasi perangkat daerah maupun instansi pemerintah diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik, memperkuat fungsi PPID, meminimalkan potensi sengketa informasi, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Manfaat Mengikuti BIMTEK

Peserta yang mengikuti kegiatan ini diharapkan memperoleh manfaat sebagai berikut:

• Memahami substansi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2026 secara komprehensif.

• Memahami kebijakan nasional mengenai keterbukaan informasi publik.

• Memperkuat peran dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

• Meningkatkan kemampuan dalam menyusun Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK).

• Meningkatkan kualitas pelayanan permohonan informasi publik sesuai standar pelayanan.

• Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan layanan informasi publik.

• Mengurangi risiko sengketa informasi publik melalui penerapan prosedur yang sesuai ketentuan.

• Mendukung peningkatan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP).

• Mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

• Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, profesional, serta berorientasi pada pelayanan masyarakat.

DASAR HUKUM

Penyelenggaraan Bimbingan Teknis (BIMTEK) Pengelolaan Layanan Informasi Publik Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2026 mengacu pada berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik, pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, serta pengelolaan layanan informasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa.

Adapun dasar hukum pelaksanaan kegiatan ini meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Menjadi landasan utama dalam menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh informasi publik serta mewajibkan setiap badan publik memberikan pelayanan informasi secara cepat, tepat, sederhana, dan transparan.

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Mengatur prinsip, standar, dan penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya

Memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, termasuk penyediaan layanan informasi publik yang efektif, transparan, dan akuntabel.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Mengatur mekanisme pelaksanaan keterbukaan informasi publik, tata cara pelayanan informasi, serta hak dan kewajiban badan publik dalam memberikan informasi kepada masyarakat.

5. Peraturan Komisi Informasi tentang Standar Layanan Informasi Publik

Menjadi pedoman teknis bagi badan publik dalam memberikan pelayanan informasi, menyusun Daftar Informasi Publik (DIP), mengelola informasi yang dikecualikan, serta melaksanakan pelayanan informasi sesuai standar nasional.

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa

Merupakan regulasi terbaru yang menjadi fokus utama kegiatan BIMTEK ini. Peraturan ini mengatur kelembagaan PPID, pengelolaan layanan informasi publik, pemanfaatan teknologi informasi, penyusunan dokumentasi informasi publik, mekanisme pelayanan permohonan informasi, penyelesaian keberatan, monitoring dan evaluasi, pembinaan, serta pengawasan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik.

7. Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Lainnya

Meliputi seluruh regulasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, reformasi birokrasi, sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), pelayanan publik, pengelolaan arsip, dan transformasi digital pemerintahan.

Pentingnya Memahami Dasar Hukum

Pemahaman terhadap dasar hukum merupakan fondasi utama dalam penyelenggaraan layanan informasi publik. Dengan memahami keterkaitan antarregulasi, aparatur pemerintah dapat melaksanakan tugas dan fungsi secara tepat, meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, mengurangi potensi sengketa informasi, serta memperkuat penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan kepastian hukum dalam tata kelola pemerintahan.

TUJUAN PELAKSANAAN BIMTEK

Bimbingan Teknis (BIMTEK) Pengelolaan Layanan Informasi Publik Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2026 diselenggarakan sebagai upaya meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah dalam memahami dan mengimplementasikan kebijakan terbaru mengenai pengelolaan layanan informasi publik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa.

Melalui kegiatan ini, peserta diharapkan tidak hanya memahami substansi regulasi, tetapi juga mampu menerapkan berbagai ketentuan yang diatur dalam Permendagri Nomor 2 Tahun 2026 secara efektif sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing instansi.

Tujuan Khusus

Pelaksanaan BIMTEK ini bertujuan untuk:

1. Meningkatkan Pemahaman Regulasi

Memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai substansi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2026 beserta kebijakan nasional di bidang keterbukaan informasi publik.

2. Memperkuat Kelembagaan PPID

Meningkatkan kapasitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam melaksanakan tugas, fungsi, kewenangan, dan tanggung jawabnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Meningkatkan Kompetensi Pengelolaan Informasi Publik

Membekali peserta dengan pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola layanan informasi publik secara profesional, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien.

4. Meningkatkan Kemampuan Penyusunan Dokumen

Meningkatkan kemampuan peserta dalam menyusun Daftar Informasi Publik (DIP), Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK), Standar Operasional Prosedur (SOP), serta dokumen pendukung lainnya sesuai regulasi yang berlaku.

5. Mengoptimalkan Pelayanan Informasi Publik

Meningkatkan kualitas pelayanan permohonan informasi publik agar lebih cepat, mudah, tepat, transparan, dan memberikan kepastian pelayanan kepada masyarakat.

6. Mendorong Transformasi Digital

Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan layanan informasi publik melalui pengembangan website PPID, sistem informasi digital, serta media elektronik lainnya.

7. Meningkatkan Kemampuan Penyelesaian Sengketa Informasi

Memberikan pemahaman mengenai mekanisme penanganan keberatan, penyelesaian sengketa informasi publik, serta langkah-langkah pencegahan terjadinya sengketa informasi.

8. Mendukung Reformasi Birokrasi

Mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), serta peningkatan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern.

9. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

Mendorong terciptanya pelayanan informasi publik yang profesional, responsif, inklusif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

10. Mewujudkan Good Governance

Mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, partisipatif, berintegritas, serta sesuai dengan prinsip Good Governance.

Hasil yang Diharapkan

Setelah mengikuti Bimbingan Teknis ini, peserta diharapkan mampu:

• Memahami secara menyeluruh substansi Permendagri Nomor 2 Tahun 2026.

• Mengimplementasikan kebijakan pengelolaan layanan informasi publik di instansi masing-masing.

• Mengoptimalkan fungsi dan peran PPID.

• Menyusun dokumen layanan informasi publik sesuai ketentuan yang berlaku.

• Meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat.

• Mendukung peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

SASARAN PESERTA

Bimbingan Teknis (BIMTEK) Pengelolaan Layanan Informasi Publik Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2026 diselenggarakan untuk meningkatkan kompetensi aparatur pemerintah dan pemangku kepentingan yang memiliki tugas, fungsi, maupun tanggung jawab dalam penyelenggaraan layanan informasi publik.

Program ini dirancang agar peserta tidak hanya memahami substansi regulasi terbaru, tetapi juga mampu mengimplementasikan pengelolaan layanan informasi publik secara profesional, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peserta yang Direkomendasikan

Kementerian dan Lembaga

• Kementerian Dalam Negeri

• Kementerian/Lembaga Pemerintah Non-Kementerian

• Instansi Pemerintah Pusat lainnya

Pemerintah Daerah

• Pemerintah Provinsi

• Pemerintah Kabupaten

• Pemerintah Kota

• Pemerintah Desa

Perangkat Daerah (OPD)

• Sekretariat Daerah

• Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo)

• Bappeda

• BPKAD

• BKPSDM

• Inspektorat Daerah

• Bagian Organisasi

• Bagian Pemerintahan

• Bagian Hukum

• Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

• Dinas Arsip dan Perpustakaan

• Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengelola informasi publik

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

• PPID Utama

• PPID Pelaksana

• Tim Pengelola Website Pemerintah

• Pengelola Portal PPID

• Pengelola Media Informasi Pemerintah

• Administrator Sistem Informasi Publik

Badan dan Lembaga Daerah

• Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

• Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

• Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)

• Rumah Sakit Khusus Daerah

• Badan Pengelola Kawasan

• Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)

Dunia Pendidikan

• Perguruan Tinggi Negeri

• Perguruan Tinggi Swasta

• Lembaga Pendidikan dan Pelatihan

• Pusat Kajian Kebijakan Publik

Peserta Lainnya

• Aparatur Sipil Negara (ASN)

• Pejabat Administrator

• Pejabat Pengawas

• Pejabat Fungsional

• Auditor Internal Pemerintah

• Tenaga Ahli Pemerintah

• Konsultan Pemerintahan

• Instansi pemerintah maupun lembaga lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan layanan informasi publik.

Mengapa Peserta Perlu Mengikuti BIMTEK Ini?

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2026 membawa berbagai penguatan dalam tata kelola layanan informasi publik, mulai dari penguatan kelembagaan PPID, pengelolaan dokumentasi, digitalisasi layanan informasi, hingga peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, aparatur pemerintah yang terlibat dalam pengelolaan informasi publik perlu memperbarui pengetahuan dan kompetensinya agar mampu menerapkan regulasi secara tepat, meningkatkan kualitas pelayanan, serta mendukung terwujudnya pemerintahan yang terbuka, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

KOMPETENSI YANG AKAN DIPEROLEH PESERTA

Bimbingan Teknis (BIMTEK) Pengelolaan Layanan Informasi Publik Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2026 dirancang untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi aparatur pemerintah dalam menyelenggarakan layanan informasi publik yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Melalui kegiatan ini, peserta tidak hanya memperoleh pemahaman mengenai substansi regulasi terbaru, tetapi juga dibekali kemampuan praktis yang dapat langsung diterapkan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, maupun badan publik lainnya.

Kompetensi yang Akan Dikuasai Peserta

1. Memahami Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik

Peserta mampu memahami filosofi, tujuan, prinsip, serta arah kebijakan nasional mengenai keterbukaan informasi publik sebagai bagian dari upaya mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.

2. Memahami Substansi Permendagri Nomor 2 Tahun 2026

Peserta memahami secara komprehensif isi, ruang lingkup, tujuan, serta berbagai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2026.

3. Mengoptimalkan Fungsi PPID

Peserta mampu mengimplementasikan tugas, fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sesuai dengan regulasi yang berlaku.

4. Menyusun Daftar Informasi Publik (DIP)

Peserta memiliki kemampuan dalam mengidentifikasi, mengelompokkan, menyusun, memperbarui, dan mempublikasikan Daftar Informasi Publik (DIP) secara sistematis.

5. Menyusun Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK)

Peserta memahami tata cara melakukan uji konsekuensi serta menyusun Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Mengelola Pelayanan Informasi Publik

Peserta mampu menyelenggarakan pelayanan permohonan informasi publik secara cepat, tepat, sederhana, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat.

7. Mengembangkan Sistem Informasi Berbasis Digital

Peserta memahami strategi pengembangan website PPID, portal informasi publik, layanan digital, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan.

8. Mengelola Arsip dan Dokumentasi Informasi Publik

Peserta mampu mengelola arsip, dokumentasi, dan penyimpanan informasi publik secara tertib, aman, dan mudah diakses sesuai ketentuan yang berlaku.

9. Menangani Keberatan dan Sengketa Informasi

Peserta memahami prosedur penanganan keberatan, penyelesaian sengketa informasi publik, serta langkah-langkah pencegahan agar sengketa dapat diminimalkan.

10. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi

Peserta mampu menyusun mekanisme monitoring, evaluasi, pelaporan, pembinaan, dan pengawasan dalam penyelenggaraan layanan informasi publik.

11. Mendukung Transformasi Digital Pemerintahan

Peserta memahami keterkaitan pengelolaan layanan informasi publik dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Reformasi Birokrasi, serta penguatan tata kelola pemerintahan modern.

12. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

Peserta mampu menerapkan standar pelayanan informasi publik yang profesional, responsif, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Manfaat Kompetensi bagi Instansi

Setelah mengikuti Bimbingan Teknis ini, instansi diharapkan memperoleh berbagai manfaat, antara lain:

• Meningkatkan kualitas pengelolaan layanan informasi publik.

• Memperkuat kelembagaan dan kinerja PPID.

• Meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

• Mengurangi potensi sengketa informasi publik.

• Mendukung peningkatan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP).

• Mendukung implementasi Reformasi Birokrasi dan SPBE.

• Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

• Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik.

MATERI BIMTEK

Materi Bimbingan Teknis (BIMTEK) Pengelolaan Layanan Informasi Publik Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2026 disusun secara sistematis, komprehensif, dan aplikatif. Kurikulum pelatihan dirancang agar peserta tidak hanya memahami aspek regulasi, tetapi juga mampu mengimplementasikan pengelolaan layanan informasi publik secara efektif di lingkungan instansi masing-masing.

Setiap materi akan disampaikan oleh narasumber yang kompeten, praktisi, akademisi, maupun pejabat yang memiliki pengalaman di bidang keterbukaan informasi publik, pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, serta transformasi digital.

Modul 1

Kebijakan Nasional Keterbukaan Informasi Publik dan Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2026

Pembahasan mengenai arah kebijakan nasional keterbukaan informasi publik, filosofi regulasi, serta implementasi Permendagri Nomor 2 Tahun 2026 dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Modul 2

Pokok-Pokok Pengaturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2026

Pembahasan mengenai tujuan, asas, ruang lingkup, serta substansi utama pengaturan layanan informasi publik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa.

Modul 3

Penguatan Kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Pembahasan mengenai tugas, fungsi, kewenangan, tanggung jawab, struktur organisasi, serta hubungan kerja antara PPID Utama dan PPID Pelaksana.

Modul 4

Penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP)

Teknik identifikasi, klasifikasi, penyusunan, pemutakhiran, dan publikasi Daftar Informasi Publik sesuai ketentuan yang berlaku.

Modul 5

Penyusunan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK)

Pembahasan mengenai uji konsekuensi, mekanisme penetapan informasi yang dikecualikan, serta perlindungan informasi sesuai regulasi.

Modul 6

Standar Pelayanan Informasi Publik

Mekanisme pelayanan permohonan informasi, jangka waktu pelayanan, hak dan kewajiban pemohon, serta kewajiban badan publik dalam memberikan layanan informasi.

Modul 7

Pengelolaan Arsip dan Dokumentasi Informasi Publik

Pengelolaan dokumen, arsip, sistem penyimpanan informasi, serta tata kelola dokumentasi yang efektif dan mudah diakses.

Modul 8

Digitalisasi Layanan Informasi Publik

Pemanfaatan website PPID, portal informasi publik, aplikasi digital, media elektronik, dan teknologi informasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Modul 9

Standar Pelayanan Informasi Publik Berbasis Digital

Strategi penerapan pelayanan informasi publik berbasis teknologi informasi dalam mendukung transformasi digital pemerintahan.

Modul 10

Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)

Teknik penyusunan SOP pelayanan informasi publik sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2026.

Modul 11

Penanganan Keberatan dan Sengketa Informasi Publik

Prosedur penyelesaian keberatan, penyelesaian sengketa informasi, serta strategi pencegahan sengketa informasi publik.

Modul 12

Monitoring, Evaluasi, Pembinaan, dan Pengawasan

Penyusunan mekanisme monitoring, evaluasi, pelaporan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pengelolaan layanan informasi publik.

Modul 13

Strategi Peningkatan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP)

Langkah-langkah meningkatkan kualitas keterbukaan informasi publik melalui penguatan tata kelola informasi dan peningkatan pelayanan publik.

Modul 14

Integrasi dengan Reformasi Birokrasi dan SPBE

Sinkronisasi pengelolaan layanan informasi publik dengan Reformasi Birokrasi, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), serta program transformasi digital pemerintah.

Modul 15

Best Practice Pengelolaan Layanan Informasi Publik

Studi praktik terbaik dari kementerian, pemerintah daerah, dan pemerintah desa dalam membangun sistem layanan informasi publik yang inovatif dan berkinerja tinggi.

Modul 16

Workshop Penyusunan Dokumen PPID

Praktik penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP), Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK), SOP, serta dokumen pendukung lainnya.

Modul 17

Studi Kasus Implementasi Permendagri Nomor 2 Tahun 2026

Pembahasan berbagai studi kasus nyata beserta solusi implementasi di lingkungan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa.

Modul 18

Coaching Clinic dan Konsultasi Implementasi

Sesi konsultasi interaktif untuk membahas kendala, tantangan, serta solusi implementasi pengelolaan layanan informasi publik di instansi peserta.

Modul 19

Penyusunan Rencana Tindak Lanjut (RTL)

Penyusunan program kerja dan strategi implementasi Permendagri Nomor 2 Tahun 2026 yang dapat diterapkan setelah peserta kembali ke instansi masing-masing.

Modul 20

Evaluasi Pembelajaran dan Rekomendasi Implementasi

Evaluasi hasil pembelajaran, penyampaian rekomendasi, diskusi tindak lanjut, serta penyusunan komitmen peningkatan kualitas pengelolaan layanan informasi publik secara berkelanjutan.

METODE PELAKSANAAN

Bimbingan Teknis (BIMTEK) Pengelolaan Layanan Informasi Publik Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2026 diselenggarakan menggunakan metode pembelajaran yang interaktif, aplikatif, dan berorientasi pada implementasi di lingkungan kerja peserta. Seluruh materi dirancang agar peserta tidak hanya memahami konsep dan regulasi, tetapi juga mampu menerapkannya dalam penyelenggaraan layanan informasi publik di instansi masing-masing.

Kegiatan pembelajaran dipandu oleh narasumber yang berasal dari kementerian/lembaga terkait, praktisi pemerintahan, akademisi, serta tenaga ahli yang memiliki kompetensi dan pengalaman di bidang keterbukaan informasi publik, pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, dan transformasi digital.

Metode Pembelajaran

1. Ceramah Interaktif (Interactive Lecture)

Penyampaian materi mengenai substansi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2026 beserta kebijakan nasional di bidang keterbukaan informasi publik melalui pendekatan yang komunikatif dan partisipatif.

2. Diskusi dan Tanya Jawab

Peserta diberikan kesempatan untuk berdiskusi secara aktif mengenai berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan layanan informasi publik di instansi masing-masing.

3. Workshop Penyusunan Dokumen

Pelatihan praktik penyusunan berbagai dokumen penting, antara lain:

• Daftar Informasi Publik (DIP)

• Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK)

• Standar Operasional Prosedur (SOP)

• Dokumen pendukung pengelolaan layanan informasi publik

• Rencana implementasi di instansi

4. Studi Kasus (Case Study)

Analisis berbagai kasus nyata mengenai pelayanan informasi publik, penyelesaian sengketa informasi, pengelolaan PPID, dan implementasi regulasi di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

5. Simulasi Pelayanan Informasi Publik

Peserta melakukan simulasi proses pelayanan permohonan informasi publik mulai dari penerimaan permohonan, verifikasi, pemberian jawaban, hingga penyelesaian keberatan sesuai ketentuan yang berlaku.

6. Focus Group Discussion (FGD)

Diskusi kelompok untuk membahas strategi peningkatan kualitas pelayanan informasi publik, penguatan kelembagaan PPID, serta pengembangan inovasi layanan berbasis digital.

7. Coaching Clinic

Sesi konsultasi langsung bersama narasumber untuk membahas berbagai kendala implementasi Permendagri Nomor 2 Tahun 2026 yang dihadapi oleh peserta.

8. Evaluasi Pembelajaran

Evaluasi dilakukan untuk mengukur tingkat pemahaman peserta terhadap materi yang telah disampaikan serta sebagai dasar penyusunan rekomendasi implementasi di instansi masing-masing.

Pendekatan Pembelajaran

Pelaksanaan BIMTEK menggunakan pendekatan:

• Learning by Understanding – memahami konsep dan dasar hukum.

• Learning by Practice – mempraktikkan penyusunan dokumen dan prosedur.

• Learning by Discussion – bertukar pengalaman dan solusi antarpeserta.

• Learning by Case Study – menganalisis kasus nyata untuk memperkuat kemampuan pemecahan masalah.

• Learning by Implementation – menyusun rencana tindak lanjut yang siap diterapkan setelah pelatihan.

Dengan pendekatan tersebut, peserta diharapkan mampu mengimplementasikan hasil pembelajaran secara efektif sehingga berdampak pada peningkatan kualitas pengelolaan layanan informasi publik di instansinya.

FASILITAS PESERTA

Untuk mendukung kelancaran proses pembelajaran, setiap peserta memperoleh berbagai fasilitas, antara lain:

• Modul atau bahan ajar BIMTEK.

• Materi presentasi narasumber.

• Sertifikat BIMTEK.

• Seminar kit (sesuai paket kegiatan).

• Konsumsi dan akomodasi (sesuai paket pelaksanaan).

• Kesempatan konsultasi dengan narasumber selama kegiatan berlangsung.

• Dokumentasi kegiatan.

• Akses informasi regulasi terbaru yang berkaitan dengan materi pelatihan.

OUTPUT PESERTA

Setelah mengikuti Bimbingan Teknis (BIMTEK) Pengelolaan Layanan Informasi Publik Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2026, peserta diharapkan memiliki pemahaman yang komprehensif serta kemampuan praktis dalam mengimplementasikan pengelolaan layanan informasi publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peningkatan kompetensi tersebut diharapkan dapat mendukung terciptanya pelayanan informasi publik yang lebih transparan, akuntabel, profesional, responsif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Capaian Kompetensi Peserta

Setelah menyelesaikan seluruh rangkaian BIMTEK, peserta diharapkan mampu:

1. Memahami Substansi Regulasi

Memahami secara komprehensif ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2026 beserta kebijakan nasional mengenai keterbukaan informasi publik.

2. Mengimplementasikan Pengelolaan Layanan Informasi Publik

Menerapkan ketentuan pengelolaan layanan informasi publik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, maupun badan publik lainnya sesuai regulasi yang berlaku.

3. Mengoptimalkan Kinerja PPID

Meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas, fungsi, dan tanggung jawab Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat.

4. Menyusun Dokumen Layanan Informasi Publik

Mampu menyusun dan memperbarui berbagai dokumen penting, antara lain:

• Daftar Informasi Publik (DIP)

• Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK)

• Standar Operasional Prosedur (SOP)

• Dokumen pendukung pengelolaan layanan informasi publik

5. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi

Menyelenggarakan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, transparan, mudah diakses, serta sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku.

6. Mengembangkan Layanan Informasi Berbasis Digital

Mengoptimalkan pemanfaatan website PPID, portal informasi publik, aplikasi digital, dan media elektronik sebagai sarana pelayanan informasi kepada masyarakat.

7. Menangani Keberatan dan Sengketa Informasi

Memahami mekanisme penanganan keberatan, penyelesaian sengketa informasi publik, serta langkah-langkah pencegahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi

Menyusun sistem monitoring, evaluasi, pelaporan, pembinaan, dan pengawasan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan layanan informasi publik secara berkelanjutan.

9. Mendukung Reformasi Birokrasi dan SPBE

Mengintegrasikan pengelolaan layanan informasi publik dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), serta transformasi digital pemerintahan.

10. Meningkatkan Kepercayaan Publik

Mewujudkan pelayanan informasi publik yang profesional, transparan, akuntabel, dan berkualitas sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

MANFAAT BAGI INSTANSI

Implementasi hasil BIMTEK diharapkan memberikan manfaat nyata bagi instansi peserta, antara lain:

• Meningkatkan kualitas tata kelola layanan informasi publik.

• Memperkuat kelembagaan dan kapasitas PPID.

• Meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

• Mengurangi potensi sengketa informasi publik.

• Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

• Mendukung peningkatan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP).

• Mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan SPBE.

• Memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).

📖 BACA JUGA

Untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa, kami merekomendasikan Anda membaca Panduan Teknis yang telah disusun oleh LINKPEMDA.

Panduan tersebut mengulas secara komprehensif latar belakang diterbitkannya regulasi, dasar hukum, tujuan, ruang lingkup pengaturan, kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP), klasifikasi informasi yang dikecualikan, standar pelayanan informasi publik, pemanfaatan teknologi informasi, monitoring dan evaluasi, hingga strategi implementasi Permendagri Nomor 2 Tahun 2026 di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa.

Dengan membaca panduan tersebut, peserta akan memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh mengenai substansi regulasi sehingga lebih siap mengikuti pembahasan teknis, workshop, studi kasus, maupun implementasi di instansi masing-masing.

👉 Panduan Lengkap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa

https://linkpemda.com/artikel/panduan-teknis/panduan-lengkap-peraturan-menteri-dalam-negeri-nomor-2-tahun-2026-tentang-pengelolaan-layanan-informasi-publik-di-kementerian-dalam-negeri-pemerintah-daerah-dan-pemerintah-desa

📚 MATERI BIMTEK LAINNYA

LINKPEMDA menyelenggarakan berbagai program Bimbingan Teknis (BIMTEK), Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT), Workshop, Seminar Nasional, Sosialisasi Regulasi, In-House Training, serta Pendampingan Teknis yang dirancang untuk mendukung peningkatan kapasitas aparatur pemerintah sesuai dengan perkembangan kebijakan nasional.

Program pelatihan tersedia dalam berbagai bidang strategis, antara lain:

• Keuangan Daerah

• Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)

• Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

• Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJ)

• Perencanaan Pembangunan Daerah

• Aparatur Sipil Negara (ASN)

• Reformasi Birokrasi

• Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

• Manajemen Risiko Pemerintah

• Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

• Keterbukaan Informasi Publik

• Pelayanan Publik

• Pemerintahan Daerah

• Pemerintahan Desa

• Tata Kelola Keuangan dan Pembangunan Daerah

• Tema-tema strategis lainnya yang selalu diperbarui mengikuti perkembangan regulasi nasional.

📚 Lihat Seluruh Materi BIMTEK

https://linkpemda.com/materi

📅 Lihat Jadwal BIMTEK Terbaru

https://linkpemda.com/jadwal

PENUTUP

Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa merupakan langkah strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, profesional, serta berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Melalui Bimbingan Teknis (BIMTEK) yang diselenggarakan oleh LINKPEMDA, peserta akan memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai substansi regulasi, penguatan kelembagaan PPID, penyusunan dokumen layanan informasi publik, pemanfaatan teknologi informasi, hingga strategi implementasi yang dapat diterapkan secara nyata di instansi masing-masing.

Dengan dukungan narasumber yang kompeten, materi yang aplikatif, serta metode pembelajaran yang interaktif, kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah dalam menyelenggarakan layanan informasi publik yang berkualitas sekaligus mendukung terwujudnya Good Governance, Reformasi Birokrasi, dan transformasi digital pemerintahan.

📞 INFORMASI DAN PENDAFTARAN

Bagi Kementerian, Lembaga, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kota, Pemerintah Desa, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Rumah Sakit Daerah, Perguruan Tinggi, maupun instansi pemerintah dan swasta yang berminat mengikuti program Bimbingan Teknis (BIMTEK), Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT), Workshop, Seminar Nasional, Sosialisasi Regulasi, In-House Training, maupun Pendampingan Teknis, silakan menghubungi:

📱 WhatsApp
0813-8766-6605

🌐 Website
https://linkpemda.com

📧 Email
info@linkpemda.com