BLUD Kesehatan

Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada sektor kesehatan memberikan fleksibilitas bagi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan Puskesmas dalam mengelola keuangan serta meningkatkan kualitas dan akses layanan kepada masyarakat. Status BLUD memungkinkan fasilitas kesehatan daerah untuk mengelola pendapatan dan belanja secara lebih mandiri, profesional, dan berorientasi pada kinerja layanan.

Memasuki Tahun Anggaran 2026, pengelolaan BLUD kesehatan dituntut tidak hanya patuh terhadap regulasi keuangan daerah, tetapi juga mampu mendorong efisiensi, keberlanjutan keuangan, serta peningkatan mutu layanan. Namun dalam praktiknya, masih banyak RSUD dan Puskesmas BLUD yang menghadapi tantangan dalam perencanaan keuangan, pengendalian biaya, penyusunan laporan, serta pemanfaatan fleksibilitas BLUD secara optimal.

Materi ini disusun sebagai panduan komprehensif dan aplikatif bagi pengelola RSUD, Puskesmas, dan pemerintah daerah dalam menerapkan strategi pengelolaan keuangan dan layanan mandiri BLUD kesehatan secara efektif, akuntabel, dan berkelanjutan di Tahun 2026.

Tujuan Kegiatan

Bimbingan Teknis ini bertujuan untuk:

• Meningkatkan pemahaman pengelola RSUD dan Puskesmas terhadap konsep dan prinsip BLUD

• Memberikan panduan strategis pengelolaan keuangan BLUD kesehatan

• Mendorong optimalisasi layanan mandiri RSUD dan Puskesmas BLUD

• Memperkuat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan BLUD

• Mendukung keberlanjutan keuangan dan peningkatan mutu layanan kesehatan

Ruang Lingkup Materi

Materi disampaikan secara sistematis dan aplikatif, meliputi:

• Kebijakan nasional pengelolaan BLUD sektor kesehatan Tahun 2026

• Prinsip dan karakteristik Pola Pengelolaan Keuangan BLUD

• Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) BLUD Kesehatan

• Pengelolaan pendapatan dan belanja RSUD dan Puskesmas BLUD

• Strategi efisiensi biaya dan peningkatan layanan mandiri

• Pengelolaan kas, aset, dan pengadaan pada BLUD kesehatan

• Pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan BLUD

• Peran pemerintah daerah dalam pembinaan dan pengawasan BLUD

• Tantangan dan kesalahan umum pengelolaan BLUD kesehatan

• Studi kasus pengelolaan BLUD RSUD dan Puskesmas

Sasaran Peserta

Kegiatan ini direkomendasikan untuk:

• Direktur dan Manajemen RSUD

• Kepala Puskesmas BLUD

• Pejabat Pengelola Keuangan BLUD

• Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota

• BPKAD

• Bappeda

• Inspektorat Daerah

• Tim pengelola BLUD kesehatan

Metode Pelaksanaan

• Pemaparan materi regulatif dan teknis

• Diskusi interaktif dan tanya jawab

• Studi kasus dan pembahasan praktik BLUD kesehatan

• Sharing pengalaman dan best practice

Output yang Diharapkan

• Meningkatnya pemahaman pengelola RSUD dan Puskesmas terhadap BLUD kesehatan

• Tersusunnya RBA BLUD yang realistis dan akuntabel

• Optimalisasi pengelolaan keuangan dan layanan mandiri BLUD

• Meningkatnya efisiensi, transparansi, dan mutu layanan kesehatan

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLU

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang BLUD

5. Peraturan perundang-undangan lain yang relevan

JADWAL PELAKSANAAN

Periode: Januari – Desember 2026
Durasi: 2 hari per sesi
Format: Tatap muka & Online (Zoom)

📍 Lokasi:
Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Makassar, Lombok

Pilihan Paket & Kontribusi Peserta

PEMBAYARAN

Pembayaran dapat dilakukan:

• On the spot saat registrasi

• Atau transfer ke:

Bank BRI
No. Rekening: 0424-01-000925-30-7
A.n.: LINKPEMDA

FASILITAS PESERTA

✔ Akomodasi (Paket A & B)
✔ Sertifikat Bimbingan Teknis
✔ Modul & Makalah
✔ Seminar Kit
✔ Konsumsi & Coffee Break
✔ Rekaman & E-Modul (Peserta Online)

KONTAK RESMI

📱 WhatsApp: +62 813-8766-6605
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com