• Bimtek Audit Keuangan Daerah 2025: Penyusunan LKPD & Antisipasi Temuan BPK

• Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Daerah (BPK/BPKP) untuk Opini WTP 2025

• Bimtek Penyusunan LKPD Sesuai SAP & Strategi Menghadapi Audit BPK

• Bimbingan Teknis SPIP & Audit Keuangan Daerah: Menuju Akuntabilitas Pemda

• Bimtek Nasional Audit Keuangan Daerah 2025: Tingkatkan Kualitas LKPD

• Pelatihan Aparatur: Antisipasi Temuan Audit BPK & Optimalisasi SPIP Daerah

• Bimtek Pemeriksaan Keuangan Daerah (BPK/BPKP) untuk Bendahara & PPK OPD

• Bimtek Audit Keuangan Pemda: Transparansi, SPIP, dan Penyusunan LKPD 2025

• Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah: Strategi Raih Opini WTP BPK

• Bimtek Audit & Pemeriksaan Keuangan Daerah 2025: Regulasi, SAP, & SPIP

Akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah menjadi perhatian utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Setiap tahun, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD). Hasil audit ini menjadi tolok ukur kualitas pengelolaan keuangan daerah, yang ditandai dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Namun, masih banyak pemerintah daerah menghadapi kendala, seperti ketidaksesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), lemahnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), serta temuan berulang dalam audit. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas aparatur melalui Bimbingan Teknis Audit & Pemeriksaan Keuangan Daerah agar Pemda mampu menyusun LKPD yang berkualitas dan meminimalisir temuan audit BPK.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

6. Peraturan BPK dan pedoman audit keuangan pemerintah daerah

Tujuan

1. Meningkatkan pemahaman aparatur dalam penyusunan LKPD sesuai SAP.

2. Memberikan strategi praktis dalam mengantisipasi temuan audit BPK.

3. Menguatkan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Pemda.

4. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah agar memperoleh opini WTP.

Materi Pokok

1. Kebijakan Pemeriksaan Keuangan Negara oleh BPK

2. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sesuai SAP

3. Identifikasi & Antisipasi Temuan Audit BPK

4. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Manajemen Risiko Keuangan Daerah

5. Praktik Baik: Strategi Pemda dalam Meningkatkan Opini BPK

6. Simulasi Penyusunan LKPD dan Telaah Audit Internal

Sasaran Peserta

• Pejabat BPKAD

• Pejabat Penatausahaan Keuangan OPD

• Aparat Inspektorat Daerah

• Bendahara Penerimaan & Pengeluaran OPD

• DPRD (Alat Kelengkapan Bidang Anggaran)

Metode

• Paparan narasumber (BPK/BPKP, Kemendagri)

• Diskusi interaktif

• Studi kasus temuan audit daerah

• Simulasi penyusunan laporan keuangan

Waktu & Tempat

📅 Disesuaikan dengan kebutuhan instansi (menjelang akhir tahun anggaran sangat direkomendasikan)
📍 Hotel/Tempat yang disepakati bersama

Narasumber

• Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

• Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

• Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Bina Keuangan Daerah)

• Akademisi & Praktisi Audit Keuangan Daerah

Penutup

Melalui Bimbingan Teknis ini, diharapkan pemerintah daerah dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan, memperkuat sistem pengendalian intern, serta meminimalisir temuan audit, sehingga mampu memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) secara berkelanjutan.