Memasuki Tahun Anggaran 2026, manajemen kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dituntut tidak lagi berorientasi pada aktivitas dan output semata, tetapi harus mampu menunjukkan outcome dan dampak nyata terhadap kinerja organisasi dan pencapaian pembangunan daerah. Perubahan arah kebijakan ini menuntut pemerintah daerah untuk memperkuat keterkaitan antara kinerja individu ASN, kinerja OPD, serta sasaran strategis daerah.

Dalam praktiknya, masih banyak pemerintah daerah yang menghadapi tantangan dalam menyusun, mengukur, dan mengevaluasi kinerja ASN secara objektif, terukur, dan selaras dengan perencanaan serta penganggaran daerah.

Materi ini disusun sebagai panduan komprehensif dan aplikatif bagi aparatur pemerintah daerah dalam memahami dan menerapkan manajemen kinerja ASN berbasis outcome secara tepat, konsisten, dan akuntabel guna mendukung peningkatan kinerja organisasi di Tahun 2026.

Tujuan Kegiatan

Bimbingan Teknis ini bertujuan untuk:

• Meningkatkan pemahaman ASN terhadap konsep manajemen kinerja berbasis outcome

• Memperkuat keterkaitan kinerja individu ASN dengan kinerja OPD

• Mendorong peningkatan kinerja organisasi yang berorientasi hasil

• Meminimalkan penilaian kinerja yang bersifat administratif dan formalitas

• Mewujudkan sistem manajemen kinerja ASN yang objektif, terukur, dan akuntabel

Ruang Lingkup Materi

Materi disampaikan secara sistematis dan aplikatif, meliputi:

• Kebijakan nasional manajemen kinerja ASN Tahun 2026

• Konsep output, outcome, dan impact dalam kinerja ASN

• Penyelarasan kinerja ASN dengan Renstra, Renja, dan RKPD

• Penyusunan indikator kinerja ASN berbasis hasil

• Evaluasi dan pengukuran kinerja ASN berbasis outcome

• Peran atasan langsung dalam penilaian kinerja ASN

• Kesalahan umum dalam pengelolaan kinerja ASN dan cara menghindarinya

• Studi kasus penerapan manajemen kinerja ASN di pemerintah daerah

• Sinkronisasi manajemen kinerja ASN dengan sistem perencanaan dan penganggaran daerah

Sasaran Peserta

Kegiatan ini direkomendasikan untuk:

• BKPSDM / BKD

• Bappeda

• BPKAD

• Inspektorat Daerah

• Pejabat Penilai Kinerja

• Pejabat Administrator dan Pengawas

• ASN struktural dan fungsional

• OPD pengelola manajemen kinerja

Metode Pelaksanaan

• Pemaparan materi regulatif dan teknis

• Diskusi interaktif dan tanya jawab

• Studi kasus dan pembahasan praktik daerah

• Sharing pengalaman dan best practice

Output yang Diharapkan

• Meningkatnya pemahaman ASN terhadap manajemen kinerja berbasis outcome

• Tersusunnya indikator kinerja ASN yang selaras dengan kinerja OPD

• Meningkatnya kualitas evaluasi kinerja ASN

• Terwujudnya peningkatan kinerja organisasi yang berorientasi hasil

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara

3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS

4. Peraturan Menteri PANRB terkait manajemen kinerja ASN

5. Peraturan perundang-undangan lain yang relevan

JADWAL PELAKSANAAN

Periode: Januari – Desember 2026
Durasi: 2 hari per sesi
Format: Tatap muka & Online (Zoom)

📍 Lokasi:
Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Makassar, Lombok

Pilihan Paket & Kontribusi Peserta

PEMBAYARAN

Pembayaran dapat dilakukan:

• On the spot saat registrasi

• Atau transfer ke:

Bank BRI
No. Rekening: 0424-01-000925-30-7
A.n.: LINKPEMDA

FASILITAS PESERTA

✔ Akomodasi (Paket A & B)
✔ Sertifikat Bimbingan Teknis
✔ Modul & Makalah
✔ Seminar Kit
✔ Konsumsi & Coffee Break
✔ Rekaman & E-Modul (Peserta Online)

KONTAK RESMI

📱 WhatsApp: +62 813-8766-6605
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com