Pengadaan jasa konstruksi merupakan salah satu sektor strategis yang membutuhkan kompetensi teknis yang kuat, pemahaman regulasi yang komprehensif, serta manajemen risiko yang terukur. Kompleksitas pekerjaan konstruksi, nilai anggaran yang besar, serta tingginya risiko teknis dan administratif menuntut aparatur di lingkungan Dinas PUPR untuk memiliki kapasitas yang memadai.

Perkembangan regulasi pengadaan barang/jasa pemerintah hingga Tahun 2026, termasuk perubahan kebijakan terbaru, mendorong perlunya peningkatan kapasitas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan, serta tim teknis konstruksi agar proses pengadaan berjalan sesuai ketentuan, meminimalkan temuan audit, dan menghasilkan kualitas pekerjaan konstruksi yang optimal.

Oleh karena itu, Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Teknis dan Manajemen Risiko Pengadaan Jasa Konstruksi Tahun 2026 dirancang secara praktis dan aplikatif untuk mendukung kinerja Dinas PUPR di daerah.

Tujuan Kegiatan

1. Meningkatkan pemahaman peserta terhadap regulasi terbaru pengadaan jasa konstruksi.

2. Menguatkan kemampuan penyusunan RKS, RAB, dan spesifikasi teknis.

3. Menerapkan manajemen risiko dalam pengadaan dan pelaksanaan konstruksi.

4. Mengurangi potensi temuan audit dan permasalahan hukum.

5. Menyusun Action Plan sebagai tindak lanjut implementasi di OPD.

Peserta

• Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

• Pejabat Pengadaan / PPBJ

• Pejabat Teknis Kegiatan

• Pengawas Lapangan

• Penyusun Kontrak

• Tim Manajemen Risiko

Materi Inti

Hari I – Teknis dan Regulasi

• Kebijakan dan regulasi terbaru PBJ Pemerintah (Perpres & LKPP)

• Penyusunan RKS, RAB, dan spesifikasi teknis pekerjaan konstruksi

• Evaluasi teknis dan metode pemilihan penyedia

Hari II – Manajemen Risiko dan Praktik

• Identifikasi dan mitigasi risiko pengadaan jasa konstruksi

• Pengendalian mutu dan supervisi pekerjaan lapangan

• Studi kasus temuan BPK serta strategi penyelesaiannya

• Penyusunan Action Plan tindak lanjut

Metode Pelaksanaan

• Presentasi dan diskusi interaktif

• Studi kasus dan simulasi teknis

• Template RKS/RAB dan matriks manajemen risiko

• Modul digital dan sertifikat peserta

Narasumber

• Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

• Konsultan Teknis Konstruksi

• Ahli Manajemen Risiko / Auditor Pemerintah

Output Kegiatan

• Modul dan template teknis pengadaan konstruksi

• Sertifikat Bimbingan Teknis

• Dokumen Action Plan

• Rekomendasi peningkatan pengadaan jasa konstruksi per OPD

Dasar Hukum Utama

1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

2. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Perpres PBJ Pemerintah.

3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 4 Tahun 2024 dan Nomor 2 Tahun 2025.

4. Peraturan Menteri PUPR Nomor 7 Tahun 2024 dan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Teknis Jasa Konstruksi.

JADWAL PELAKSANAAN

Periode: Januari – Desember 2026
Durasi: 2 hari per sesi
Format: Tatap muka & Online (Zoom)

📍 Lokasi:
Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Makassar, Lombok

Pilihan Paket & Kontribusi Peserta 

Kontak Penyelenggara

LINKPEMDA
📍 Alamat : Bekasi
📧 Email : info@linkpemda.com
📞 WhatsApp : +62 813-8766-6605 (Bapak Andi Hasan Lamba)
🌐 Website : www.linkpemda.com