Penguatan Akuntabilitas, Kepatuhan Regulasi, dan Efektivitas Belanja Daerah

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJ) merupakan salah satu instrumen strategis dalam mendukung efektivitas pembangunan nasional dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Di sisi lain, kompleksitas regulasi, besarnya nilai anggaran, serta percepatan digitalisasi PBJ menuntut penguatan fungsi audit, pengawasan, dan pengendalian intern secara profesional dan berkelanjutan.

Memasuki tahun 2026, implementasi Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 sebagai perubahan kedua atas Perpres 16 Tahun 2018 membawa berbagai penyesuaian penting dalam mekanisme PBJ, termasuk penguatan peran APIP, transparansi proses pengadaan, serta optimalisasi pemanfaatan sistem elektronik seperti SPSE dan E-Katalog.

Namun dalam praktiknya, PBJ masih menghadapi tantangan berupa:

• Ketidaksesuaian pelaksanaan dengan regulasi terbaru

• Potensi penyimpangan dan konflik kepentingan

• Lemahnya manajemen risiko dan pengendalian intern

• Belum optimalnya fungsi audit dan pengawasan PBJ

Oleh karena itu, Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah (LINKPEMDA) menyelenggarakan Diklat Nasional Tahun 2026 dengan tema:

“Audit dan Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJ) dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Berintegritas.”

TUJUAN KEGIATAN

1. Memberikan pemahaman mendalam terhadap regulasi terbaru PBJ, khususnya Perpres 46 Tahun 2025

2. Meningkatkan keterampilan teknis peserta dalam melakukan audit dan pengawasan PBJ

3. Mengembangkan strategi pencegahan dan mitigasi risiko penyimpangan dalam proses pengadaan

4. Memperkuat peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dalam mendukung reformasi birokrasi dan good governance

5. Meningkatkan kualitas belanja daerah yang efisien, efektif, dan tepat sasaran

SASARAN PESERTA

Kegiatan ini ditujukan bagi:

• Auditor dan Aparatur Inspektorat Daerah

• Pokja Pemilihan dan Panitia Pengadaan

• Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

• Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengadaan

• Aparatur Pengelola PBJ pada SKPD/OPD

• APIP dan pejabat pengawasan internal lainnya

MATERI POKOK DIKLAT

• Pokok-Pokok Perubahan dan Implementasi Perpres Nomor 46 Tahun 2025

• Kebijakan dan Regulasi Terbaru Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2026

• Mekanisme Audit Internal PBJ sesuai Standar APIP dan BPKP

• Teknik Audit Forensik dan Investigatif dalam PBJ

• Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada PBJ

• Pengawasan PBJ Berbasis Elektronik (SPSE, E-Katalog, dan Sistem Pendukung)

• Studi Kasus dan Simulasi Audit serta Pengawasan PBJ di Pemerintah Daerah

METODE PELAKSANAAN

• Metode: Paparan narasumber, diskusi interaktif, studi kasus, dan praktik audit PBJ

• Durasi: 2 – 3 hari efektif

• Model Pelaksanaan:

  • Bimtek/Diklat Nasional (kelas gabungan)

  • In-House Training (khusus instansi)

NARASUMBER

• Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

• Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

• Kementerian Dalam Negeri

• Akademisi dan Praktisi Audit serta Pengawasan PBJ

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres 16/2018

4. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Perpres 16/2018

5. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

6. Peraturan LKPP terbaru terkait Audit dan Pengawasan PBJ

FASILITAS PESERTA

• Sertifikat Diklat

• Modul dan Bahan Ajar

• Konsultasi Teknis Pasca Diklat

• Akomodasi Hotel (untuk paket fullboard)

PENUTUP

Melalui Diklat Audit dan Pengawasan PBJ Tahun 2026, diharapkan aparatur pemerintah daerah mampu memperkuat fungsi audit dan pengawasan pengadaan, meminimalisir potensi penyimpangan, serta meningkatkan kualitas belanja daerah yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil.

LINKPEMDA siap menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam penguatan kapasitas SDM dan tata kelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KONTAK PENYELENGGARA

LINKPEMDA – Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com
📞 WhatsApp: +62 813-8766-6605 (Andi Hasan Lamba)