Penguatan Tata Kelola Pengadaan, Perencanaan, Pemilihan Penyedia, Kontrak, Swakelola dan Pengadaan Pemerintah yang Efektif, Efisien dan Akuntabel

LINKPEMDA menyelenggarakan program Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2027 sebagai sarana peningkatan kompetensi aparatur pemerintah daerah dalam memahami, melaksanakan dan mengoptimalkan proses pengadaan barang/jasa pemerintah berdasarkan kebijakan dan regulasi terbaru yang berlaku.

Program ini dirancang secara praktis, aplikatif dan berbasis kebutuhan pemerintah daerah, dengan menyediakan berbagai tema pelatihan yang dapat dipilih dan disesuaikan dengan tugas, fungsi, kebutuhan organisasi serta permasalahan aktual dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada pemerintah daerah dan perangkat daerah.

MATERI DAN PILIHAN TEMA BIMTEK PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 2027

1. Bimtek Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Membahas prinsip, kebijakan, tahapan dan mekanisme pengadaan barang/jasa pemerintah mulai dari perencanaan pengadaan, persiapan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak hingga serah terima pekerjaan sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Bimtek Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level Dasar

Membahas pemahaman dasar pengadaan barang/jasa pemerintah, prinsip pengadaan, pelaku pengadaan, proses pengadaan serta tanggung jawab masing-masing pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pengadaan.

3. Bimtek Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa

Membahas proses identifikasi kebutuhan, penetapan paket pengadaan, penyusunan perencanaan pengadaan serta keterkaitannya dengan perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah.

4. Bimtek Penyusunan Spesifikasi Teknis

Membahas teknik penyusunan spesifikasi teknis atau Kerangka Acuan Kerja sesuai kebutuhan barang/jasa dengan memperhatikan prinsip efektif, efisien, transparan dan tidak mengarah kepada penyedia tertentu.

5. Bimtek Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK)

Membahas teknik penyusunan KAK yang memuat kebutuhan, ruang lingkup pekerjaan, keluaran, spesifikasi, waktu pelaksanaan serta informasi penting lainnya sebagai dasar pelaksanaan pengadaan.

6. Bimtek Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

Membahas konsep, sumber data, metode perhitungan dan penyusunan HPS serta penggunaannya dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah.

7. Bimtek Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemerintah

Membahas tahapan dan mekanisme pemilihan penyedia sesuai metode pengadaan yang digunakan, termasuk persiapan, evaluasi, penetapan dan proses pemilihan penyedia.

8. Bimtek Pengadaan Barang/Jasa melalui E-Purchasing

Membahas mekanisme pengadaan melalui E-Purchasing, mulai dari identifikasi kebutuhan, pencarian produk, pemilihan produk, transaksi hingga penyelesaian proses pengadaan.

9. Bimtek Katalog Elektronik Pemerintah

Membahas pemanfaatan Katalog Elektronik sebagai salah satu instrumen pengadaan barang/jasa pemerintah serta mekanisme penggunaannya sesuai ketentuan yang berlaku.

10. Bimtek Pengelolaan Katalog Elektronik

Membahas pengelolaan dan pemanfaatan Katalog Elektronik, termasuk proses pemilihan produk, transaksi, dokumentasi dan pengendalian pelaksanaan pengadaan.

11. Bimtek Pelaksanaan Tender Pemerintah

Membahas tahapan pelaksanaan tender mulai dari persiapan pemilihan, dokumen pemilihan, proses evaluasi, penetapan hasil hingga penyelesaian proses pemilihan penyedia.

12. Bimtek Pengadaan Langsung

Membahas mekanisme pengadaan langsung, tahapan pelaksanaan, dokumen pengadaan, pemilihan penyedia, negosiasi serta pertanggungjawaban pelaksanaan pengadaan.

13. Bimtek Swakelola dalam Pengadaan Pemerintah

Membahas perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban pengadaan melalui swakelola serta pembagian tugas dan tanggung jawab para pihak.

14. Bimtek Pengelolaan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa

Membahas prinsip dan teknik pengelolaan kontrak mulai dari persiapan, pelaksanaan, pengendalian, perubahan kontrak, pembayaran, serah terima hingga penyelesaian kontrak.

15. Bimtek Penyusunan dan Pengendalian Kontrak Pemerintah

Membahas penyusunan dokumen kontrak, klausul penting dalam kontrak, hak dan kewajiban para pihak, pengendalian pelaksanaan serta mitigasi risiko kontrak.

16. Bimtek Kompetensi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Membahas tugas, kewenangan, tanggung jawab dan peran Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah.

Materi diarahkan untuk memperkuat kemampuan PPK dalam perencanaan, persiapan pengadaan, pengendalian kontrak, pembayaran dan serah terima pekerjaan sesuai ketentuan.

17. Bimtek Kompetensi Pejabat Pengadaan

Membahas tugas dan tanggung jawab Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan proses pemilihan penyedia serta memastikan proses pengadaan berjalan sesuai ketentuan.

18. Bimtek Penguatan Kompetensi Pokja Pemilihan

Membahas tugas dan tanggung jawab Pokja Pemilihan, proses evaluasi dokumen penawaran, penetapan hasil pemilihan serta penanganan berbagai permasalahan dalam proses pemilihan penyedia.

19. Bimtek Pengelolaan UKPBJ

Membahas penguatan kelembagaan dan tata kelola Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ), termasuk fungsi koordinasi, pengelolaan proses pengadaan, peningkatan kompetensi dan pengembangan profesionalisme pengadaan.

20. Bimtek Pengelolaan LPSE

Membahas pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, dukungan terhadap proses pengadaan digital serta penguatan tata kelola layanan pengadaan berbasis elektronik.

21. Bimtek Manajemen Risiko Pengadaan Barang/Jasa

Membahas identifikasi, analisis, evaluasi dan pengendalian risiko dalam setiap tahapan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Materi diarahkan untuk mencegah kesalahan, keterlambatan, kegagalan pengadaan, permasalahan kontrak serta risiko administrasi dan hukum.

22. Bimtek Pencegahan Korupsi dalam Pengadaan Barang/Jasa

Membahas potensi risiko penyimpangan dalam proses pengadaan serta strategi pencegahan korupsi melalui penguatan integritas, transparansi, akuntabilitas dan pengendalian internal.

23. Bimtek Pengadaan Barang/Jasa yang Berintegritas

Membahas penerapan prinsip integritas dalam seluruh tahapan pengadaan serta penguatan profesionalisme para pelaku pengadaan untuk mewujudkan proses pengadaan yang transparan, objektif dan akuntabel.

24. Bimtek Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)

Membahas kebijakan dan strategi peningkatan penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan pemerintah serta penerapannya dalam perencanaan dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

25. Bimtek Penyelesaian Permasalahan dan Sengketa Kontrak Pengadaan

Membahas berbagai permasalahan yang dapat muncul dalam pelaksanaan kontrak serta strategi penyelesaian permasalahan, penanganan perselisihan dan pengendalian risiko kontrak sesuai ketentuan yang berlaku.

TUJUAN BIMTEK

Program Bimtek Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2027 bertujuan untuk:

• Meningkatkan pemahaman aparatur terhadap kebijakan dan regulasi terbaru pengadaan barang/jasa pemerintah.

• Meningkatkan kompetensi para pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah.

• Meningkatkan kemampuan dalam melakukan perencanaan pengadaan.

• Meningkatkan kemampuan menyusun spesifikasi teknis dan KAK.

• Meningkatkan kemampuan menyusun HPS secara tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.

• Memahami berbagai metode pemilihan penyedia.

• Meningkatkan kemampuan dalam pelaksanaan E-Purchasing dan pemanfaatan Katalog Elektronik.

• Memperkuat kompetensi PPK, Pejabat Pengadaan dan Pokja Pemilihan.

• Meningkatkan kemampuan pengelolaan kontrak pengadaan.

• Memahami pelaksanaan pengadaan melalui swakelola.

• Memperkuat tata kelola UKPBJ dan layanan pengadaan secara elektronik.

• Meningkatkan kemampuan dalam mengidentifikasi dan mengendalikan risiko pengadaan.

• Mendorong pelaksanaan pengadaan yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel.

• Mencegah potensi penyimpangan dan korupsi dalam proses pengadaan.

• Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri.

• Meningkatkan kemampuan dalam menangani permasalahan dan sengketa kontrak.

PESERTA BIMTEK

Program Bimtek ini diperuntukkan bagi:

• Kepala OPD/SKPD

• Sekretaris OPD/SKPD

• Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

• Pejabat Pengadaan

• Pokja Pemilihan

• Pengelola UKPBJ

• Pengelola LPSE

• Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

• Pengguna Anggaran (PA)

• Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

• Pejabat/staf pengelola pengadaan

• Pejabat/staf bidang perencanaan

• Pejabat/staf bidang keuangan

• Aparatur pemerintah daerah yang terkait dengan pengadaan barang/jasa

• Pengelola program dan kegiatan pemerintah daerah

METODE PELAKSANAAN

Bimtek dilaksanakan dengan pendekatan interaktif, aplikatif dan berbasis studi kasus, meliputi:

Pemaparan Materi

Pembahasan konsep, kebijakan, regulasi dan mekanisme pengadaan barang/jasa pemerintah.

Studi Kasus

Pembahasan berbagai permasalahan aktual yang sering dihadapi dalam proses pengadaan dan pelaksanaan kontrak.

Diskusi dan Tanya Jawab

Peserta dapat menyampaikan pertanyaan dan permasalahan sesuai kondisi pengadaan pada masing-masing instansi.

Simulasi dan Praktik

Pembahasan contoh perencanaan pengadaan, penyusunan spesifikasi/KAK, HPS, proses pemilihan, pengelolaan kontrak dan penyelesaian permasalahan.

Evaluasi

Penguatan pemahaman peserta terhadap materi yang telah disampaikan.

PILIHAN PELAKSANAAN

BIMTEK TATAP MUKA

Pelaksanaan secara langsung bersama narasumber dan peserta dengan suasana pembelajaran yang interaktif dan aplikatif.

BIMTEK ONLINE

Pelaksanaan secara daring sehingga dapat diikuti peserta dari lokasi masing-masing.

IN-HOUSE TRAINING

Pelaksanaan khusus untuk Pemerintah Daerah/OPD dengan materi yang dapat disesuaikan berdasarkan kebutuhan, bidang tugas dan permasalahan pengadaan yang dihadapi instansi.

OUTPUT BIMTEK

Setelah mengikuti kegiatan, peserta diharapkan memiliki pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah serta mampu menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

Peserta diharapkan mampu:

• memahami perkembangan kebijakan dan regulasi PBJ;

• menyusun perencanaan pengadaan dengan lebih baik;

• menyusun spesifikasi teknis dan KAK;

• memahami penyusunan HPS;

• memahami mekanisme pemilihan penyedia;

• melaksanakan E-Purchasing secara tepat;

• memahami pemanfaatan Katalog Elektronik;

• melaksanakan pengadaan melalui swakelola;

• meningkatkan kemampuan pengelolaan kontrak;

• memahami tugas dan tanggung jawab pelaku pengadaan;

• mengidentifikasi dan mengendalikan risiko pengadaan;

• meningkatkan integritas dan akuntabilitas pengadaan;

• meningkatkan penggunaan produk dalam negeri;

• serta mampu mengantisipasi dan menangani permasalahan dalam pelaksanaan kontrak.

Pembahasan dapat dikembangkan sesuai kebutuhan instansi melalui pendalaman regulasi, studi kasus, simulasi, praktik dan pembahasan permasalahan aktual pengadaan barang/jasa pemerintah.

DASAR DAN REFERENSI KEBIJAKAN

Materi Bimtek disusun dengan memperhatikan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah yang berlaku pada saat pelaksanaan kegiatan, antara lain:

• Peraturan Presiden mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

• Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa pemerintah.

• Ketentuan mengenai perencanaan pengadaan barang/jasa.

• Ketentuan mengenai pemilihan penyedia.

• Ketentuan mengenai pengadaan melalui Katalog Elektronik dan E-Purchasing.

• Ketentuan mengenai pelaksanaan kontrak pengadaan.

• Ketentuan mengenai swakelola.

• Ketentuan mengenai Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).

• Ketentuan mengenai pengelolaan UKPBJ dan layanan pengadaan secara elektronik.

• Peraturan dan kebijakan lainnya yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Materi dan dasar hukum dapat diperbarui sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat pelaksanaan kegiatan.

INFORMASI MATERI DAN JADWAL

Untuk mendapatkan informasi lengkap mengenai 25 tema Bimtek Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, jadwal, pilihan pelaksanaan dan program pelatihan lainnya, silakan menghubungi LINKPEMDA.

Website:
http://linkpemda.com

WhatsApp:
081387666605

KONSULTASI & PENDAFTARAN

LINKPEMDA siap membantu Pemerintah Daerah dan OPD dalam menentukan tema Bimtek yang sesuai dengan kebutuhan organisasi, bidang tugas dan permasalahan pengadaan barang/jasa yang dihadapi.

LINKPEMDA
Pusat Informasi, Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Pemerintah Daerah