Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJ) Tahun 2026 menuntut aparatur pemerintah untuk memahami dan menerapkan kebijakan terbaru secara efisien, transparan, dan akuntabel. Perubahan regulasi, dinamika pengawasan, serta meningkatnya risiko temuan audit menjadikan PBJ sebagai salah satu area krusial dalam tata kelola pemerintahan.

Melalui Bimbingan Teknis ini, peserta akan memperoleh pemahaman komprehensif terkait update Peraturan Presiden dan regulasi turunan PBJ, sekaligus praktik terbaik dalam pelaksanaan pengadaan yang aman dari risiko administrasi, hukum, dan temuan pemeriksaan.

🎯 TUJUAN KEGIATAN

Bimtek ini bertujuan untuk:

• Meningkatkan pemahaman ASN terhadap kebijakan dan regulasi PBJ terbaru Tahun 2026

• Memperkuat kompetensi teknis pelaku PBJ dalam setiap tahapan pengadaan

• Mencegah kesalahan administrasi dan meminimalkan risiko temuan audit

• Mewujudkan pengadaan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel

• Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip good governance dalam PBJ

📚 MATERI BIMTEK

Materi yang akan disampaikan meliputi:

1. Kebijakan Nasional Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2026

2. Update Peraturan Presiden dan Regulasi Turunan PBJ

3. Prinsip dan Etika Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

4. Perencanaan Pengadaan dan Penyusunan Dokumen PBJ

5. Pelaksanaan Pengadaan melalui Swakelola dan Penyedia

6. Pengadaan Elektronik (e-Procurement) dan Pemanfaatan Katalog Elektronik

7. Peran dan Tanggung Jawab PPK, Pokja, PA/KPA, dan UKPBJ

8. Identifikasi Risiko dan Kesalahan Umum dalam PBJ

9. Strategi Pengadaan Aman Audit dan Minim Temuan

10. Studi Kasus dan Pembahasan Permasalahan PBJ di Daerah

👥 SASARAN PESERTA

• PA/KPA

• Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

• Pokja Pemilihan

• Pejabat Pengadaan

• UKPBJ

• Auditor APIP

• Bendahara dan pejabat teknis terkait

• ASN yang terlibat dalam proses Pengadaan Barang/Jasa

⚖️ DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

3. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018

4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) terbaru

5. Peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan PBJ

JADWAL PELAKSANAAN

Periode: Januari – Desember 2026
Durasi: 2 hari per sesi
Format: Tatap muka & Online (Zoom)

📍 Lokasi:
Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Makassar, Lombok

Pilihan Paket & Kontribusi Peserta

PEMBAYARAN

Pembayaran dapat dilakukan:

• On the spot saat registrasi

• Atau transfer ke:

Bank BRI
No. Rekening: 0424-01-000925-30-7
A.n.: LINKPEMDA

FASILITAS PESERTA

✔ Akomodasi (Paket A & B)
✔ Sertifikat Bimbingan Teknis
✔ Modul & Makalah
✔ Seminar Kit
✔ Konsumsi & Coffee Break
✔ Rekaman & E-Modul (Peserta Online)

KONTAK RESMI

📱 WhatsApp: +62 813-8766-6605
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com