Penguatan Pengelolaan, Penatausahaan, Inventarisasi, Pemanfaatan, Pengamanan, Pemindahtanganan dan Optimalisasi Aset Pemerintah Daerah
LINKPEMDA menyelenggarakan program Bimbingan Teknis (Bimtek) Barang Milik Daerah (BMD) / Aset Daerah Tahun 2027 sebagai sarana peningkatan kompetensi aparatur pemerintah daerah dalam memahami, melaksanakan dan mengoptimalkan pengelolaan Barang Milik Daerah berdasarkan kebijakan dan regulasi terbaru yang berlaku.
Program ini dirancang secara praktis, aplikatif dan berbasis kebutuhan pemerintah daerah, dengan menyediakan berbagai tema pelatihan yang dapat dipilih dan disesuaikan dengan tugas, fungsi, kebutuhan organisasi serta permasalahan aktual dalam pengelolaan Barang Milik Daerah pada pemerintah daerah dan perangkat daerah.
MATERI DAN PILIHAN TEMA BIMTEK BMD / ASET DAERAH 2027
1. Bimtek Pengelolaan Barang Milik Daerah
Membahas prinsip dan tahapan pengelolaan Barang Milik Daerah mulai dari perencanaan kebutuhan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan hingga pengawasan dan pengendalian.
Pembahasan diarahkan pada penguatan tata kelola BMD yang tertib, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
2. Bimtek Penatausahaan Barang Milik Daerah
Membahas mekanisme penatausahaan BMD, termasuk pembukuan, inventarisasi dan pelaporan serta pengelolaan dokumen dan data aset pada pemerintah daerah dan perangkat daerah.
3. Bimtek Inventarisasi Barang Milik Daerah
Membahas teknik dan tahapan inventarisasi BMD untuk memastikan keberadaan, kondisi, jumlah, lokasi, status penggunaan serta informasi aset tercatat secara akurat.
Materi dapat dilengkapi dengan studi kasus dan simulasi inventarisasi aset pada perangkat daerah.
4. Bimtek Pengamanan Barang Milik Daerah
Membahas strategi pengamanan BMD dari aspek administratif, fisik dan hukum, termasuk identifikasi aset yang berpotensi bermasalah serta langkah pengamanan dan penertibannya.
5. Bimtek Penggunaan Barang Milik Daerah
Membahas mekanisme penggunaan BMD oleh pemerintah daerah dan perangkat daerah sesuai tugas dan fungsi, termasuk penetapan status penggunaan serta pengendalian aset yang digunakan oleh masing-masing OPD.
6. Bimtek Pemanfaatan Barang Milik Daerah
Membahas berbagai bentuk dan mekanisme pemanfaatan BMD untuk mendukung optimalisasi aset daerah serta memberikan manfaat bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
Pembahasan dapat mencakup identifikasi aset potensial, mekanisme pemanfaatan, pengendalian dan pertanggungjawaban.
7. Bimtek Pemindahtanganan Barang Milik Daerah
Membahas kebijakan, prosedur dan mekanisme pemindahtanganan BMD sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk aspek administrasi, penilaian, persetujuan dan dokumentasi.
8. Bimtek Penghapusan Barang Milik Daerah
Membahas proses dan mekanisme penghapusan BMD mulai dari identifikasi aset, penelitian kondisi barang, pengajuan penghapusan, persetujuan, pelaksanaan hingga pencatatan dan pelaporan.
9. Bimtek Penilaian Barang Milik Daerah
Membahas konsep, tujuan dan proses penilaian BMD serta pemanfaatan hasil penilaian dalam mendukung pengelolaan aset daerah yang tertib dan akuntabel.
10. Bimtek Rekonsiliasi Barang Milik Daerah
Membahas proses rekonsiliasi data BMD antara perangkat daerah dengan pengelola barang/pengelola keuangan daerah untuk memastikan kesesuaian data aset dengan pencatatan dan laporan keuangan.
11. Bimtek Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
Membahas teknik penyusunan laporan BMD, pengumpulan dan validasi data aset, rekonsiliasi serta penyajian informasi BMD sebagai bagian dari pertanggungjawaban pemerintah daerah.
12. Bimtek Penyelesaian Permasalahan Aset Daerah
Membahas berbagai permasalahan yang umum terjadi dalam pengelolaan aset daerah, termasuk aset yang tidak ditemukan, aset belum tertib administrasi, aset bermasalah dan permasalahan kepemilikan.
Pembahasan diarahkan pada identifikasi masalah, penertiban administrasi, pengamanan dan strategi penyelesaian sesuai ketentuan yang berlaku.
13. Bimtek Optimalisasi Pemanfaatan Aset Daerah
Membahas strategi mengidentifikasi dan mengoptimalkan aset daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal agar dapat memberikan manfaat bagi pemerintah daerah serta mendukung peningkatan kualitas pelayanan dan pembangunan daerah.
14. Bimtek Strategi Pengamanan dan Penertiban Aset Daerah
Membahas strategi penertiban dan pengamanan aset pemerintah daerah yang belum tertib secara administrasi, fisik maupun hukum.
Materi diarahkan pada upaya mencegah kehilangan aset, memperjelas status aset dan meningkatkan kualitas database BMD.
15. Bimtek Pencegahan Temuan BPK dalam Pengelolaan Aset Daerah
Membahas berbagai permasalahan pengelolaan BMD yang berpotensi menjadi temuan pemeriksaan serta strategi pencegahan dan perbaikannya.
Pembahasan mencakup penatausahaan, inventarisasi, pengamanan, penggunaan, pemanfaatan, penghapusan, rekonsiliasi dan pelaporan aset daerah.
TUJUAN BIMTEK
Program Bimtek Barang Milik Daerah (BMD) / Aset Daerah Tahun 2027 bertujuan untuk:
Meningkatkan pemahaman aparatur terhadap kebijakan dan regulasi terbaru pengelolaan BMD.
Meningkatkan kompetensi aparatur dalam pengelolaan aset daerah.
Meningkatkan kemampuan dalam melakukan penatausahaan BMD.
Meningkatkan kualitas inventarisasi dan pendataan aset daerah.
Memperkuat pengamanan aset secara administratif, fisik dan hukum.
Meningkatkan tertib penggunaan Barang Milik Daerah.
Meningkatkan optimalisasi pemanfaatan aset daerah.
Meningkatkan pemahaman mengenai pemindahtanganan dan penghapusan BMD.
Meningkatkan kemampuan dalam melakukan penilaian aset.
Memperkuat proses rekonsiliasi data BMD dengan laporan keuangan.
Meningkatkan kualitas penyusunan laporan BMD.
Meningkatkan kemampuan dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan permasalahan aset.
Mencegah kehilangan dan penyalahgunaan aset daerah.
Meningkatkan kesiapan pemerintah daerah dalam menghadapi pemeriksaan.
Mencegah potensi temuan pemeriksaan terkait pengelolaan aset.
Mendorong optimalisasi aset daerah untuk mendukung pelayanan publik dan pembangunan daerah.
PESERTA BIMTEK
Program Bimtek ini diperuntukkan bagi:
Kepala BPKAD/BKAD/BPKD
Sekretaris BPKAD/BKAD/BPKD
Pengelola Barang Milik Daerah
Pejabat Penatausahaan Barang
Pengurus Barang Pengguna
Pengurus Barang Pembantu
Kepala OPD/SKPD
Sekretaris OPD/SKPD
Pejabat/staf pengelola aset
Pejabat/staf bidang keuangan
Pejabat/staf bidang perlengkapan
Bappeda
Inspektorat/APIP
Pengelola keuangan perangkat daerah
Aparatur pemerintah daerah lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan Barang Milik Daerah
METODE PELAKSANAAN
Bimtek dilaksanakan dengan pendekatan interaktif, aplikatif dan berbasis studi kasus, meliputi:
Pemaparan Materi
Pembahasan konsep, kebijakan, regulasi dan teknis pengelolaan Barang Milik Daerah.
Studi Kasus
Pembahasan berbagai permasalahan aktual yang dihadapi pemerintah daerah dalam pengelolaan aset.
Diskusi dan Tanya Jawab
Peserta dapat menyampaikan pertanyaan dan permasalahan sesuai kondisi aset pada masing-masing pemerintah daerah dan perangkat daerah.
Simulasi dan Praktik
Pembahasan contoh inventarisasi, penatausahaan, rekonsiliasi, pengamanan, pelaporan dan penyelesaian permasalahan BMD.
Evaluasi
Penguatan pemahaman peserta terhadap materi yang telah disampaikan.
PILIHAN PELAKSANAAN
BIMTEK TATAP MUKA
Pelaksanaan secara langsung bersama narasumber dan peserta dengan suasana pembelajaran yang interaktif dan aplikatif.
BIMTEK ONLINE
Pelaksanaan secara daring sehingga dapat diikuti peserta dari lokasi masing-masing.
IN-HOUSE TRAINING
Pelaksanaan khusus untuk Pemerintah Daerah/OPD dengan materi yang dapat disesuaikan berdasarkan kebutuhan, bidang tugas dan permasalahan aset yang dihadapi instansi.
OUTPUT BIMTEK
Setelah mengikuti kegiatan, peserta diharapkan memiliki pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) serta mampu menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
Peserta diharapkan mampu:
memahami perkembangan kebijakan dan regulasi BMD;
melaksanakan penatausahaan aset secara lebih tertib;
meningkatkan kualitas inventarisasi aset;
melakukan pengamanan aset secara administratif, fisik dan hukum;
memahami mekanisme penggunaan dan pemanfaatan BMD;
memahami proses pemindahtanganan dan penghapusan aset;
melakukan rekonsiliasi data BMD;
meningkatkan kualitas laporan aset daerah;
mengidentifikasi aset yang bermasalah;
menyusun strategi penertiban dan pengamanan aset;
mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah;
serta melakukan pencegahan terhadap potensi temuan pemeriksaan.
Pembahasan dapat dikembangkan sesuai kebutuhan instansi melalui pendalaman regulasi, studi kasus, simulasi, praktik dan pembahasan permasalahan aktual pengelolaan Barang Milik Daerah.
DASAR DAN REFERENSI KEBIJAKAN
Materi Bimtek disusun dengan memperhatikan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah yang berlaku pada saat pelaksanaan kegiatan, antara lain:
Peraturan Pemerintah terkait Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
Peraturan Pemerintah terkait Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri terkait Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Ketentuan mengenai perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah.
Ketentuan mengenai penggunaan dan pemanfaatan Barang Milik Daerah.
Ketentuan mengenai pengamanan dan penatausahaan Barang Milik Daerah.
Ketentuan mengenai pemindahtanganan dan penghapusan Barang Milik Daerah.
Ketentuan mengenai penilaian Barang Milik Daerah.
Ketentuan mengenai pelaporan dan pertanggungjawaban aset daerah.
Peraturan dan kebijakan lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan Barang Milik Daerah.
Materi dan dasar hukum dapat diperbarui sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat pelaksanaan kegiatan.
INFORMASI MATERI DAN JADWAL
Untuk mendapatkan informasi lengkap mengenai 15 tema Bimtek Barang Milik Daerah/Aset Daerah, jadwal, pilihan pelaksanaan dan program pelatihan lainnya, silakan menghubungi LINKPEMDA.
Website:
http://linkpemda.com
WhatsApp:
081387666605
KONSULTASI & PENDAFTARAN
LINKPEMDA siap membantu Pemerintah Daerah dan OPD dalam menentukan tema Bimtek yang sesuai dengan kebutuhan organisasi, bidang tugas dan permasalahan pengelolaan aset yang dihadapi.
LINKPEMDA
Pusat Informasi, Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Pemerintah Daerah
