Perizinan berusaha berbasis risiko melalui sistem Online Single Submission – Risk Based Approach (OSS–RBA) merupakan instrumen strategis pemerintah dalam mendorong kemudahan berusaha, peningkatan investasi, serta penguatan tata kelola pelayanan publik yang transparan dan akuntabel. Implementasi OSS–RBA menuntut pemahaman yang komprehensif, tidak hanya terhadap aspek teknis penggunaan sistem, tetapi juga terhadap kebijakan, pembagian kewenangan, serta mekanisme verifikasi dan pengawasan perizinan berusaha di Pemerintah Daerah.

Sebagai regulasi penyempurna, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 membawa sejumlah penyesuaian penting dalam penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Ketentuan tersebut tetap menjadi acuan utama implementasi OSS–RBA pada Tahun 2026, khususnya terkait penetapan tingkat risiko usaha, klasifikasi KBLI, proses verifikasi perizinan, serta penguatan pengawasan pasca perizinan.

Memasuki Tahun 2026, Pemerintah Daerah dihadapkan pada tuntutan peningkatan kualitas pelayanan perizinan berusaha yang lebih cepat, pasti, dan berorientasi pada kepatuhan regulasi. Hal ini berdampak langsung pada peran DPMPTSP, OPD teknis, verifikator, pengawas perizinan, serta admin sistem OSS–RBA dalam memastikan bahwa seluruh proses perizinan berjalan sesuai ketentuan berbasis risiko.

Dalam praktiknya, masih banyak Pemerintah Daerah yang menghadapi tantangan implementasi OSS–RBA, antara lain ketidaktepatan penetapan tingkat risiko usaha, lemahnya koordinasi antar OPD teknis, keterlambatan proses verifikasi, serta keterbatasan pemahaman aparatur terhadap perubahan dan penyesuaian kebijakan perizinan berusaha. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kesalahan administratif, menurunkan kualitas pelayanan publik, serta meningkatkan risiko pengawasan dan temuan.

Oleh karena itu, Training Update OSS–RBA Terbaru 2026 Berdasarkan PP Nomor 28 Tahun 2025 diselenggarakan sebagai upaya strategis untuk meningkatkan kapasitas aparatur Pemerintah Daerah dalam mengimplementasikan OSS–RBA secara tertib, akuntabel, dan selaras dengan kebijakan nasional yang berlaku.

🎯 TUJUAN KEGIATAN

Tujuan Umum

Meningkatkan kemampuan dan kapasitas aparatur Pemerintah Daerah dalam mengimplementasikan OSS–RBA sesuai ketentuan PP Nomor 28 Tahun 2025 pada Tahun Anggaran 2026, guna mewujudkan pelayanan perizinan berusaha yang cepat, transparan, dan berorientasi pada kepastian hukum.

Tujuan Khusus

• Memahami kebijakan dan substansi OSS–RBA berdasarkan PP Nomor 28 Tahun 2025.

• Menganalisis kesesuaian praktik perizinan berusaha di daerah dengan pendekatan berbasis risiko.

• Mengidentifikasi permasalahan, tantangan, dan risiko implementasi OSS–RBA di Pemerintah Daerah.

• Meningkatkan kemampuan aparatur dalam proses verifikasi, validasi, dan pengawasan perizinan berusaha.

• Menyusun langkah perbaikan dan penguatan tata kelola perizinan berusaha di daerah.

👥 SASARAN PESERTA

Kegiatan Training ini ditujukan kepada:

• Kepala dan aparatur Dinas Penanaman Modal dan PTSP (DPMPTSP)

• OPD teknis yang terlibat dalam proses perizinan berusaha

• Pejabat struktural dan fungsional terkait perizinan dan pengawasan usaha

• Petugas verifikator dan pengawas perizinan berusaha

• Admin dan operator sistem OSS–RBA di Pemerintah Daerah

📚 MATERI TRAINING

• Kebijakan Nasional Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Tahun 2026.

• Substansi dan implikasi PP Nomor 28 Tahun 2025 terhadap Pemerintah Daerah.

• Penetapan tingkat risiko usaha dan klasifikasi KBLI secara tepat.

• Alur dan tahapan proses perizinan berusaha melalui OSS–RBA.

• Peran DPMPTSP dan OPD teknis dalam verifikasi dan pengawasan perizinan.

• Tantangan, risiko, dan titik rawan pengawasan dalam implementasi OSS–RBA.

• Studi kasus permasalahan OSS–RBA dan strategi penyelesaiannya.

🧩 METODE PELAKSANAAN

• Penyampaian materi secara sistematis, komprehensif, dan aplikatif

• Diskusi dan tanya jawab interaktif

• Studi kasus dan pembahasan permasalahan aktual implementasi OSS–RBA di daerah

📌 OUTPUT YANG DIHARAPKAN

Setelah mengikuti kegiatan ini, peserta diharapkan mampu:

• Memahami kebijakan dan regulasi OSS–RBA terbaru secara utuh.

• Mengidentifikasi permasalahan dan risiko implementasi OSS–RBA di daerah.

• Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan berusaha yang tertib, cepat, dan akuntabel.

• Menyusun rekomendasi penguatan tata kelola perizinan berusaha berbasis risiko di Pemerintah Daerah.

JADWAL PELAKSANAAN

Periode: Februari – Desember 2026
Durasi: 2 hari per sesi
Format: Tatap muka & Online (Zoom)

📍 Lokasi:
Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Makassar, Lombok

Pilihan Paket & Kontribusi Peserta     

KONTAK RESMI

📱 WhatsApp: +62 813-8766-6605
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com