Percepatan Digitalisasi Kearsipan dalam Mendukung SPBE

Transformasi birokrasi menuju Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menuntut instansi pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan percepatan digitalisasi administrasi pemerintahan, termasuk dalam pengelolaan tata naskah dinas, surat masuk, disposisi, dan arsip dinamis elektronik.

Memasuki tahun 2026, pengelolaan surat dan arsip secara manual tidak lagi relevan dengan tuntutan efisiensi, transparansi, keamanan informasi, dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Oleh karena itu, pemerintah bersama Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Kementerian PANRB, Kementerian Kominfo, dan BSSN telah menetapkan dan mengembangkan Aplikasi SRIKANDI (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi) sebagai aplikasi umum nasional di bidang kearsipan dinamis.

Aplikasi SRIKANDI berfungsi sebagai sarana utama pengelolaan surat masuk, disposisi, dan arsip dinamis secara elektronik yang terintegrasi dalam arsitektur SPBE nasional. Namun, dalam implementasinya di pemerintah daerah masih ditemukan berbagai kendala, antara lain:

• Belum meratanya pemahaman ASN terhadap tata naskah dinas elektronik

• Keterbatasan keterampilan teknis penggunaan aplikasi SRIKANDI

• Belum optimalnya penerapan klasifikasi arsip dan jadwal retensi arsip

• Perbedaan praktik pengelolaan surat antar perangkat daerah

Atas dasar tersebut, Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah (LINKPEMDA) menyelenggarakan Bimbingan Teknis Nasional Tahun 2026 dengan fokus pada Pengelolaan Surat Masuk dan Tata Naskah Dinas Berbasis Aplikasi SRIKANDI guna mendukung implementasi SPBE secara optimal di lingkungan pemerintah daerah.

DASAR HUKUM

Pelaksanaan Bimtek ini berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

5. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE

6. Keputusan Menteri PANRB Nomor 679 Tahun 2020 tentang Penetapan Aplikasi SRIKANDI sebagai Aplikasi Umum Nasional Bidang Kearsipan Dinamis

7. Surat Edaran Bersama 4 Lembaga Tahun 2020 (ANRI, KemenPANRB, Kominfo, BSSN) tentang Implementasi Aplikasi SRIKANDI

8. Peraturan ANRI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerapan SRIKANDI

9. Peraturan ANRI Nomor 8 Tahun 2022 tentang Jadwal Retensi Arsip

10. Peraturan ANRI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Klasifikasi Arsip

11. Peraturan ANRI Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Kearsipan

TUJUAN KEGIATAN

1. Memberikan pemahaman regulasi dan kebijakan terbaru terkait tata naskah dinas berbasis elektronik

2. Membekali ASN dengan keterampilan teknis pengelolaan surat masuk, disposisi, dan arsip digital melalui Aplikasi SRIKANDI

3. Mendukung percepatan implementasi SPBE di lingkungan pemerintah daerah

4. Menumbuhkan budaya kerja birokrasi yang modern, efektif, transparan, dan akuntabel

5. Meningkatkan tertib arsip dan keamanan informasi pemerintahan

MATERI POKOK BIMTEK

• Kebijakan Nasional SPBE dan Digitalisasi Kearsipan Pemerintah Tahun 2026

• Tata Naskah Dinas dan Manajemen Arsip sesuai Regulasi Terbaru

• Pengenalan Arsitektur, Fungsi, dan Fitur Utama Aplikasi SRIKANDI

• Pengelolaan Surat Masuk, Disposisi, dan Arsip Dinamis secara Elektronik

• Integrasi Klasifikasi Arsip dan Jadwal Retensi Arsip (ANRI 8 & 9 Tahun 2022)

• Praktik Langsung (Hands-On) Penggunaan Aplikasi SRIKANDI

• Studi Kasus Implementasi SRIKANDI di Pemerintah Daerah

SASARAN PESERTA

Bimtek ini ditujukan bagi:

• Pejabat Struktural

• Arsiparis

• Staf Tata Usaha

• Operator Aplikasi SRIKANDI

• ASN yang menangani persuratan dan kearsipan pada Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Kota

METODE PELAKSANAAN

• Ceramah interaktif untuk pemaparan kebijakan dan regulasi

• Diskusi dan tanya jawab terkait implementasi di daerah

• Praktik dan simulasi langsung penggunaan aplikasi SRIKANDI

• Studi kasus berbasis pengalaman lapangan

WAKTU & TEMPAT PELAKSANAAN

📅 Waktu: Menyesuaikan agenda LINKPEMDA atau kebutuhan instansi
📍 Tempat: Hotel / Kantor Instansi / Lokasi yang disepakati

NARASUMBER / INSTRUKTUR

• Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)

• Kementerian PANRB / Kementerian Kominfo

• Praktisi dan Konsultan Tata Naskah Dinas Elektronik dan Aplikasi SRIKANDI

PENYELENGGARA

Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah (LINKPEMDA)
Di bawah binaan Kementerian Dalam Negeri RI
📍 Bekasi, Jawa Barat – Indonesia
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com
📞 WhatsApp: +62 813-8766-6605 (Bapak Andi Hasan Lamba)

PENUTUP

Melalui Bimbingan Teknis Pengelolaan Surat Masuk Berbasis SRIKANDI Tahun 2026, diharapkan aparatur pemerintah daerah mampu menerapkan tata naskah dinas berbasis digital secara optimal, sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang modern, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai dengan tuntutan reformasi birokrasi dan transformasi digital pemerintahan.