Bimtek penyusunan dan reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2026 sebagai upaya peningkatan kualitas pelaporan dan kesiapan pemeriksaan pada Tahun 2027

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan instrumen utama pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah yang mencerminkan kinerja fiskal, tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas LKPD sangat menentukan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan menjadi indikator penting dalam penilaian tata kelola keuangan daerah.

Namun dalam praktiknya, penyusunan LKPD masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain ketidaksinkronan data antar OPD, kelemahan penatausahaan aset daerah, kesalahan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual, serta belum optimalnya dokumentasi pendukung audit. Permasalahan tersebut berpotensi menimbulkan temuan pemeriksaan dan mempengaruhi opini BPK.

Memasuki Tahun Anggaran 2026 dan sebagai bagian dari persiapan pelaporan serta pemeriksaan LKPD Tahun 2027, pemerintah daerah dituntut untuk melakukan penyusunan dan reviu LKPD secara lebih sistematis, terencana, dan berbasis pengendalian internal yang kuat. Reviu internal menjadi tahapan strategis untuk memastikan kualitas laporan sebelum dilakukan pemeriksaan eksternal.

Sehubungan dengan hal tersebut, LINKPEMDA menyelenggarakan Bimtek Penyusunan dan Reviu LKPD Tahun Anggaran 2026 (Persiapan Audit Tahun 2027) sebagai upaya peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam menyusun laporan keuangan yang andal, transparan, dan siap audit.

Tujuan Kegiatan

Bimbingan teknis ini bertujuan untuk:

• Meningkatkan pemahaman aparatur daerah mengenai penyusunan LKPD berbasis SAP akrual.

• Memastikan kesesuaian penyajian LKPD dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

• Mengidentifikasi permasalahan dan risiko dalam penyusunan LKPD sejak dini.

• Meningkatkan kualitas reviu internal LKPD sebelum pemeriksaan BPK.

• Mempersiapkan LKPD Tahun Anggaran 2026 agar siap diperiksa pada Tahun 2027.

Ruang Lingkup Materi

Materi Bimbingan Teknis disusun dengan pendekatan teknis, evaluatif, dan problem solving, meliputi:

• Kebijakan dan regulasi terbaru penyusunan LKPD.

• Penyusunan komponen utama LKPD (LRA, Neraca, LO, LPE, LAK, dan CaLK).

• Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual.

• Penatausahaan dan penyajian aset daerah dalam LKPD.

• Rekonsiliasi dan konsolidasi laporan keuangan OPD.

• Teknik reviu internal LKPD dan persiapan audit BPK.

• Identifikasi titik rawan risiko dan potensi temuan audit.

• Best practice peningkatan kualitas LKPD dan pencapaian opini WTP.

Sasaran Peserta

Kegiatan ini ditujukan kepada:

• Kepala dan pejabat BPKAD/BKD.

• Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) OPD.

• Bendahara penerimaan dan pengeluaran.

• Pengelola Barang Milik Daerah.

• Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP).

• OPD terkait penyusunan dan pelaporan keuangan daerah.

Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan kegiatan meliputi:

• Paparan kebijakan dan teknis penyusunan LKPD.

• Studi kasus permasalahan penyusunan LKPD di daerah.

• Diskusi interaktif dan bedah temuan audit.

• Klinik reviu LKPD dan simulasi pemeriksaan.

Output yang Diharapkan

Setelah mengikuti Bimbingan Teknis ini, peserta diharapkan:

• Mampu menyusun LKPD sesuai SAP berbasis akrual secara benar dan konsisten.

• Mampu melakukan reviu internal LKPD secara sistematis.

• Meningkatkan kesiapan pemerintah daerah dalam menghadapi audit BPK Tahun 2027.

• Mengurangi risiko temuan pemeriksaan dan meningkatkan kualitas opini LKPD.

Dasar Hukum

Pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis ini dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:

• Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

• Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).

• Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

• Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

• Ketentuan dan kebijakan teknis lainnya yang terkait dengan penyusunan dan reviu LKPD.

Dasar hukum tersebut menjadi landasan pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah dan tidak dimaksudkan sebagai penetapan kebijakan atau pengesahan anggaran.

JADWAL PELAKSANAAN

Periode: Januari – Desember 2026
Durasi: 2 hari per sesi
Format: Tatap muka & Online (Zoom)

📍 Lokasi:
Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Makassar, Lombok

Pilihan Paket & Kontribusi Peserta     

KONTAK RESMI

📱 WhatsApp: +62 813-8766-6605
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com