Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di tingkat lokal. Dalam era desentralisasi, aparatur pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota dituntut memiliki kemampuan yang memadai dalam tata kelola keuangan, perencanaan pembangunan, dan pelayanan publik, agar dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Seiring dengan meningkatnya kompleksitas kebutuhan masyarakat, pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara terstruktur, berbasis kinerja, dan sesuai regulasi terbaru, seperti UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Aparatur dituntut mampu menyusun anggaran yang tepat sasaran, mengoptimalkan pendapatan asli daerah, serta mengefektifkan penggunaan anggaran untuk program dan kegiatan pembangunan.

Selain itu, penyusunan perencanaan pembangunan daerah, termasuk RPJMD, RKPD, dan indikator kinerja daerah, harus berbasis data dan kinerja yang jelas. Hal ini bertujuan agar program pembangunan dapat menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Evaluasi dan monitoring yang berkelanjutan menjadi penting untuk memastikan pencapaian tujuan pembangunan sesuai standar yang ditetapkan.

Pelayanan publik juga menjadi fokus utama dalam peningkatan kualitas tata kelola pemerintah daerah. Aparatur perlu memahami Standar Pelayanan Minimal (SPM), Indikator Kinerja Utama (IKU), dan inovasi pelayanan berbasis teknologi, sehingga masyarakat dapat memperoleh layanan yang cepat, transparan, dan berkualitas.

Melalui Bimbingan Teknis ini, diharapkan aparatur pemerintah daerah dapat memperkuat kapasitas dan kompetensinya dalam pengelolaan keuangan, perencanaan pembangunan, dan pelayanan publik berbasis kinerja, sehingga tercipta pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kegiatan ini juga sejalan dengan upaya pemerintah pusat untuk meningkatkan efektivitas desentralisasi dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan berorientasi pada hasil.

Maksud dan Tujuan 

Maksud:

Meningkatkan pemahaman dan keterampilan aparatur pemerintah daerah dalam:

• Pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

• Penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang berbasis kinerja.

• Peningkatan kualitas pelayanan publik yang responsif dan partisipatif.

Tujuan:

1. Meningkatkan kapasitas aparatur dalam pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan regulasi terbaru.

2. Meningkatkan pemahaman aparatur dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah berbasis kinerja.

3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pendekatan berbasis kinerja daerah.

Sasaran Peserta

Sasaran dari kegiatan ini adalah:

• Aparatur pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota yang terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah, perencanaan pembangunan, dan pelayanan publik.

• Stakeholder terkait yang mendukung implementasi kebijakan dan program pembangunan daerah.

Materi Bimtek

Materi yang akan disampaikan dalam Bimtek ini antara lain:

1. Pengelolaan Keuangan Daerah:

   • Regulasi terbaru dalam pengelolaan keuangan daerah.

   • Teknik penyusunan dan pelaksanaan anggaran daerah.

   • Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam pengelolaan keuangan.

2. Perencanaan Pembangunan Daerah:

   • Penyusunan RPJMD dan RKPD.

   • Penyusunan indikator kinerja daerah.

   • Strategi pencapaian target pembangunan berbasis kinerja.

3. Pelayanan Publik Berbasis Kinerja:

   • Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Utama (IKU).

   • Evaluasi dan monitoring pelayanan publik.

   • Inovasi pelayanan publik berbasis teknologi dan digitalisasi.

Metodologi 

Metodologi yang akan digunakan dalam pelaksanaan Bimtek ini meliputi:

• Pemaparan Materi: Penyampaian materi oleh narasumber yang kompeten di bidangnya.

• Diskusi Interaktif: Sesi tanya jawab dan diskusi untuk mendalami materi.

• Studi Kasus: Analisis kasus nyata dalam pengelolaan keuangan, perencanaan, dan pelayanan publik.

• Simulasi Praktik: Latihan langsung menggunakan aplikasi dan sistem terkait.

🏢 PenyelenggaraLembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah (LINKPEMDA)
📍Bekasi, Jawa Barat
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com
📞 WA: +62 813-8766-6605 (Bapak Andi Hasan Lamba)