Kolaborasi lintas sektor dan skema Public-Private Partnership (PPP) menjadi strategi penting dalam percepatan pembangunan daerah di tengah keterbatasan fiskal dan meningkatnya tuntutan kualitas layanan publik. Pemerintah daerah dituntut mampu membangun kemitraan yang efektif, transparan, dan berkelanjutan dengan sektor swasta, BUMD, akademisi, serta masyarakat.
Bimbingan Teknis ini dirancang untuk meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam memahami konsep, regulasi, serta implementasi teknis kerja sama lintas sektor dan PPP, mulai dari perencanaan, penyusunan dokumen, pengelolaan risiko, hingga pengawasan pelaksanaan kerja sama.
🎯 Tujuan Kegiatan
Meningkatkan pemahaman aparatur pemerintah daerah tentang konsep dan prinsip kolaborasi lintas sektor dan PPP.
Membekali peserta dengan pengetahuan regulasi dan kebijakan nasional terkait kerja sama pemerintah dan swasta.
Meningkatkan kemampuan teknis dalam perencanaan, penyusunan, dan pengelolaan proyek PPP.
Mendorong optimalisasi pembiayaan pembangunan daerah melalui kemitraan strategis yang akuntabel.
Mendukung percepatan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berorientasi hasil.
👥 Sasaran Peserta
Kepala OPD dan pejabat struktural
Pejabat Perencana (Bappeda/Bapperida)
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
BUMD dan unit kerja pengelola kerja sama
Aparatur yang terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek strategis daerah
📚 Materi Pembahasan
Konsep dan Prinsip Kolaborasi Lintas Sektor
Model kolaborasi pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat
Best practice kolaborasi pembangunan daerah
Kebijakan dan Regulasi Public-Private Partnership (PPP)
Kerangka hukum kerja sama pemerintah dengan badan usaha
Peran dan tanggung jawab para pihak dalam PPP
Perencanaan Proyek Kerja Sama & PPP
Identifikasi kebutuhan dan peluang proyek daerah
Studi kelayakan dan penilaian manfaat ekonomi & sosial
Skema Pembiayaan dan Manajemen Risiko PPP
Pembagian risiko pemerintah dan mitra swasta
Skema pembiayaan dan jaminan proyek
Penyusunan Dokumen Kerja Sama
MoU, Perjanjian Kerja Sama (PKS), dan kontrak PPP
Aspek legal dan tata kelola kontrak
Pengawasan, Evaluasi, dan Akuntabilitas Kerja Sama
Monitoring pelaksanaan proyek
Pengendalian kinerja dan evaluasi hasil
Studi Kasus dan Diskusi Praktik Baik PPP di Daerah
⚖️ Dasar Hukum (Umum)
UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur
Peraturan Menteri Dalam Negeri terkait kerja sama daerah
Regulasi teknis lain yang relevan dengan pembangunan dan pembiayaan daerah
JADWAL PELAKSANAAN
Periode: Januari – Desember 2026
Durasi: 2 hari per sesi
Format: Tatap muka & Online (Zoom)
📍 Lokasi:
Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Makassar, Lombok
Pilihan Paket & Kontribusi Peserta
|
Paket |
Keterangan |
Biaya |
|---|---|---|
|
Paket A |
Penginapan Single |
Rp 5.500.000 |
|
Paket B |
Penginapan Twin Share |
Rp 5.000.000 |
|
Paket C |
Non Akomodasi |
Rp 4.000.000 |
|
Paket D |
Online via Zoom |
Rp 3.000.000 |
PEMBAYARAN
Pembayaran dapat dilakukan:
On the spot saat registrasi
Atau transfer ke:
Bank BRI
No. Rekening: 0424-01-000925-30-7
A.n.: LINKPEMDA
FASILITAS PESERTA
✔ Akomodasi (Paket A & B)
✔ Sertifikat Bimbingan Teknis
✔ Modul & Makalah
✔ Seminar Kit
✔ Konsumsi & Coffee Break
✔ Rekaman & E-Modul (Peserta Online)
KONTAK RESMI
📱 WhatsApp: +62 813-8766-6605
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com
