Penataan dan standarisasi administrasi pemerintahan daerah merupakan kebutuhan fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan yang tertib, efektif, dan akuntabel. Administrasi pemerintahan yang tidak tertata dan tidak seragam antar perangkat daerah seringkali menimbulkan perbedaan praktik kerja, ketidaksinkronan dokumen, serta menjadi salah satu penyebab utama munculnya temuan pemeriksaan dan permasalahan administratif di lingkungan pemerintah daerah.

Dalam praktiknya, masih banyak aparatur pemerintah daerah yang melaksanakan tugas berdasarkan kebiasaan, praktik lama, atau interpretasi masing-masing OPD tanpa standar administrasi yang sama. Kondisi ini berdampak pada lemahnya pengendalian internal, ketidakjelasan dasar administrasi keputusan dan tindakan pemerintahan, serta meningkatnya risiko kesalahan administratif meskipun substansi kegiatan telah dilaksanakan dengan benar.

Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, setiap keputusan dan tindakan pemerintahan wajib dilaksanakan berdasarkan kewenangan, prosedur, dan substansi yang jelas serta didukung administrasi yang tertib dan terdokumentasi.

Melalui kegiatan Bimbingan Teknis Penataan dan Standarisasi Administrasi Pemerintahan Daerah, LINKPEMDA menyelenggarakan pelatihan fundamental dan aplikatif guna meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam menata dan menerapkan administrasi pemerintahan yang seragam, tertib, dan akuntabel sebagai fondasi utama penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2026.

🎯 Tujuan Kegiatan

Bimbingan Teknis ini bertujuan untuk:

• Memberikan pemahaman menyeluruh mengenai administrasi pemerintahan daerah yang tertib dan terstandar

• Menyamakan pola administrasi pemerintahan lintas perangkat daerah

• Meningkatkan ketertiban administrasi dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan

• Mengurangi perbedaan penafsiran dan praktik administrasi antar OPD

• Mencegah kesalahan administratif yang berpotensi menjadi temuan pemeriksaan

• Memperkuat sistem pengendalian internal pemerintah daerah

👥 Sasaran Peserta

Kegiatan ini ditujukan bagi:

• Sekretaris Daerah

• Kepala Perangkat Daerah (Kepala OPD)

• Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas

• PPK dan PPTK

• Bagian Organisasi

• Bagian Hukum

• Inspektorat / APIP

• ASN yang terlibat dalam administrasi pemerintahan dan pelaksanaan kegiatan

📚 Materi dan Pokok Bahasan

Materi yang akan disampaikan meliputi:

• Konsep Administrasi Pemerintahan Daerah

• Prinsip Penataan dan Standarisasi Administrasi Pemerintahan

• Administrasi Keputusan dan Tindakan Pemerintahan

• Standarisasi Administrasi dalam Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah Daerah

• Hubungan Administrasi Pemerintahan dengan Pengendalian Internal

• Kesalahan Administratif yang Paling Sering Terjadi di Pemerintah Daerah

• Dampak Ketidaktertiban Administrasi terhadap Pemeriksaan dan Pengawasan

• Peran Pimpinan dan ASN dalam Menjaga Ketertiban Administrasi

• Studi Kasus Penataan dan Perbaikan Administrasi Pemerintahan Daerah

🗓️ Jadwal dan Susunan Acara

Hari Pertama

• Registrasi dan Pembukaan Kegiatan

• Konsep dan Prinsip Administrasi Pemerintahan Daerah

• Permasalahan Umum Administrasi Pemerintahan di Lingkungan OPD

• Diskusi dan Tanya Jawab

Hari Kedua

• Penataan dan Standarisasi Administrasi Pemerintahan Daerah

• Peran Administrasi dalam Pengendalian Internal dan Pemeriksaan

• Studi Kasus dan Pembahasan Praktik Administrasi Pemerintahan

• Penutupan Kegiatan

🗓 Jadwal Pelaksanaan

• Periode: Februari – Desember 2026

• Durasi: 2 (dua) hari per sesi

• Format: Tatap Muka dan Daring (Zoom)

📍 Lokasi

Jakarta • Bandung • Yogyakarta • Surabaya • Bali • Makassar • Lombok

📞 Kontak Resmi

📱 WhatsApp: +62 813-8766-6605
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com