peran Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD/SKPD) semakin strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan berbasis digital. Tantangan utama yang dihadapi pemerintah daerah meliputi:

• Kebutuhan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD),

• Efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD),

• Penataan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN yang adil dan berbasis kinerja,

• Transformasi layanan publik menuju pemerintahan digital (e-Government/SPBE).

Sebagai mitra strategis pemerintah daerah sejak 2016, LinkPemda menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) ASN & OPD 2025 dengan materi terbaru, dasar hukum terkini, dan pendekatan praktis sesuai kebutuhan daerah.

Materi Utama Bimtek ASN & OPD 2025

1. Optimalisasi PAD Daerah

• Strategi meningkatkan PAD melalui pajak dan retribusi daerah sesuai UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD).

• Penerapan sistem digital pajak daerah (e-PAD).

• Peningkatan kapasitas bendahara, BPKAD, dan OPD terkait.

📌 Dasar Hukum:

• UU No. 1 Tahun 2022 (HKPD)

• Permendagri No. 77 Tahun 2020 (Pengelolaan Keuangan Daerah)

2. Pengelolaan BLUD yang Akuntabel

• Tata cara pembentukan, pengelolaan, dan evaluasi BLUD RSUD, Puskesmas, dan UPTD.

• Penyusunan RBA (Rencana Bisnis Anggaran) berbasis kinerja.

• Praktik good governance dalam pengelolaan BLUD.

📌 Dasar Hukum:

• Permendagri No. 79 Tahun 2018 (BLUD)

• PP No. 12 Tahun 2019 (Pengelolaan Keuangan Daerah)

3. Manajemen TPP ASN 2025

• Penataan TPP berbasis kinerja, disiplin, dan capaian indikator.

• Integrasi dengan Sistem Informasi Manajemen ASN (SIM-ASN).

• Sinkronisasi dengan regulasi terbaru: UU ASN No. 20 Tahun 2023 dan turunan PP terkait.

📌 Dasar Hukum:

• UU No. 20 Tahun 2023 tentang ASN

• PP No. 30 Tahun 2019 (Penilaian Kinerja ASN)

• PermenPAN-RB terkait manajemen ASN

4. Layanan Publik Digital & SPBE

• Implementasi Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik).

• Penerapan Mal Pelayanan Publik Digital.

• Penguatan sistem layanan publik terpadu melalui aplikasi online.

📌 Dasar Hukum:

• UU No. 25 Tahun 2009 (Pelayanan Publik)

• Perpres No. 95 Tahun 2018 (SPBE)

• PermenPAN-RB No. 5 Tahun 2020 (Roadmap SPBE)

Manfaat Mengikuti Bimtek

1. Meningkatkan kompetensi ASN dan OPD sesuai regulasi terbaru.

2. Memberikan pemahaman praktis melalui studi kasus daerah.

3. Mendukung percepatan reformasi birokrasi di daerah.

4. Mendapatkan sertifikat resmi sebagai bukti peningkatan kompetensi.

Peserta yang Direkomendasikan

• Kepala OPD/SKPD

• Sekretaris Daerah & Bappeda

• BPKAD & Inspektorat

• BKD/BKPSDM

• Bendahara & PPK/Pejabat Pengelola Keuangan

• Direktur RSUD/BLUD

Penawaran Bimtek Nasional 2025 – LinkPemda

📌 Fasilitas Peserta:

• Modul & Materi Lengkap

• Sertifikat Resmi

• Konsultasi Berkelanjutan

• Akomodasi & Konsumsi (untuk kelas tatap muka)

📌 Pilihan Metode:

• Tatap Muka (Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Bali, Medan, Makassar)

• Online (Zoom Meeting)

• In-House Training (disesuaikan kebutuhan instansi)

📌 Kontak Pendaftaran:
☎ WA: 0813-8766-6605
🌐 Website: www.linkpemda.com

Kesimpulan

Tahun 2025 adalah momentum penting bagi ASN dan OPD dalam meningkatkan kinerja, transparansi, dan digitalisasi layanan publik. Melalui Bimtek ASN & OPD 2025 – LinkPemda, setiap pemerintah daerah dapat memperkuat kapasitas aparatur sekaligus memastikan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai regulasi terbaru.

👉 Jangan lewatkan kesempatan ini. Daftarkan instansi Anda sekarang juga untuk mengikuti Bimtek Nasional 2025 bersama LinkPemda!