PPh ASN | Pajak Progresif | PPh 21 | Reformasi Perpajakan | Keuangan Daerah | Tata Kelola ASN | Administrasi Perpajakan | Kepatuhan Pajak

Dalam rangka mendukung optimalisasi penerimaan negara serta meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah, pemerintah terus melakukan reformasi sistem perpajakan melalui penerapan kebijakan Pajak Penghasilan (PPh) yang lebih berkeadilan dan proporsional, termasuk bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Seiring dengan implementasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dan regulasi turunannya, ASN memiliki peran strategis sebagai wajib pajak sekaligus pelaksana administrasi keuangan di lingkungan pemerintah daerah. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif terkait mekanisme pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh 21) menjadi sangat penting.

Tahun 2026, berbagai penyesuaian kebijakan PPh, termasuk penguatan sistem tarif progresif dan penyempurnaan regulasi teknis, menuntut peningkatan kapasitas aparatur daerah dalam:

✔ Perhitungan PPh 21 berbasis tarif progresif
✔ Pemotongan dan penyetoran pajak ASN
✔ Pelaporan pajak melalui sistem elektronik
✔ Pemahaman regulasi terbaru (UU, PP, PMK)
✔ Pencegahan kesalahan administrasi perpajakan

Kondisi ini menjadi tantangan bagi sebagian besar perangkat daerah, terutama dalam memastikan kesesuaian implementasi perpajakan dengan ketentuan terbaru serta menghindari risiko kesalahan administrasi dan temuan audit.

Oleh karena itu, diperlukan Bimbingan Teknis (Bimtek) yang komprehensif dan aplikatif guna meningkatkan kapasitas ASN dalam pengelolaan Pajak Penghasilan secara tepat, akurat, dan sesuai regulasi nasional.

🧱 DASAR HUKUM

Bimtek ini mengacu pada regulasi terbaru:

• UUD 1945
• UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (terakhir UU No. 6 Tahun 2023)
• UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
• UU No. 20 Tahun 2023 tentang ASN
• PP No. 58 Tahun 2023 tentang PPh Pasal 21
• PMK No. 105 Tahun 2025 tentang PPh Pasal 21 (berlaku 2026)
• Ketentuan perpajakan lainnya yang relevan

🔥 URGENSI PELAKSANAAN

Bimtek ini penting karena:

⚠ Banyak OPD belum memahami teknis PPh 21 secara detail
⚠ Perubahan regulasi terbaru memerlukan penyesuaian sistem administrasi
⚠ Risiko kesalahan pemotongan & pelaporan pajak masih tinggi
⚠ PPh ASN menjadi objek audit (BPK/APIP)
⚠ Diperlukan keseragaman implementasi di seluruh daerah

Dengan mengikuti bimtek ini, peserta akan memperoleh:

✔ Pemahaman regulasi perpajakan terbaru
✔ Kemampuan teknis pengelolaan PPh ASN
✔ Template & simulasi perhitungan
✔ Peningkatan kepatuhan pajak instansi

🎯 TUJUAN BIMTEK

Meningkatkan pemahaman ASN terkait kebijakan PPh terbaru

Meningkatkan kemampuan teknis dalam pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak

Meminimalisir kesalahan administrasi perpajakan di SKPD

Menyelaraskan implementasi perpajakan di lingkungan pemerintah daerah

Mendukung peningkatan penerimaan negara melalui kepatuhan pajak ASN

📘 MATERI BIMTEK (STRUKTUR PROFESIONAL)

Modul 1 — Kebijakan Terbaru Pajak Penghasilan ASN

• Reformasi perpajakan nasional
• UU HPP & arah kebijakan pajak
• Perubahan regulasi terbaru
Output: Pemahaman kebijakan PPh ASN 2026

Modul 2 — Regulasi PPh 21 ASN

• PP 58/2023
• PMK terbaru 2025–2026
• Ketentuan tarif progresif
Output: Pemahaman regulasi teknis PPh ASN

Modul 3 — Mekanisme Perhitungan PPh 21

• Tarif progresif PPh
• Perhitungan gaji, tunjangan, dan potongan
• Simulasi perhitungan pajak ASN
Output: Kemampuan menghitung PPh ASN secara benar

Modul 4 — Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan

• Mekanisme pemotongan pajak
• e-Bupot & e-SPT
• Pelaporan pajak ASN
Output: Penguasaan administrasi perpajakan

Modul 5 — Studi Kasus & Permasalahan Daerah

• Kasus nyata di OPD
• Kesalahan umum dalam pengelolaan pajak
Output: Solusi praktis implementasi

Modul 6 — Workshop Praktik

• Simulasi perhitungan pajak
• Penyusunan laporan pajak
• Review hasil peserta
Output: Dokumen & hasil praktik siap diterapkan

📅 AGENDA BIMTEK (2 HARI EFEKTIF)

HARI PERTAMA

08.00 – 09.00 Registrasi & Coffee Break
09.00 – 09.30 Pembukaan
09.30 – 10.30 Pengarahan Kebijakan Perpajakan
10.30 – 12.00 Modul 1: Kebijakan PPh ASN
12.00 – 13.00 ISHOMA
13.00 – 14.30 Modul 2: Regulasi PPh 21
14.30 – 16.00 Modul 3: Perhitungan PPh
16.00 – 16.30 Diskusi & Tanya Jawab

HARI KEDUA

08.30 – 10.00 Modul 4: Administrasi PPh
10.00 – 11.30 Modul 5: Studi Kasus
11.30 – 12.30 ISHOMA
12.30 – 14.30 Modul 6: Workshop Praktik
14.30 – 16.00 Evaluasi & Review
16.00 – 16.30 Penutupan

💰 BIAYA KEGIATAN

Paket A — Single Room — Rp 5.500.000
Paket B — Twin Share — Rp 5.000.000
Paket C — Non Akomodasi — Rp 4.000.000

🎁 FASILITAS PESERTA

✔ Penginapan hotel 4 hari 3 malam
✔ Sertifikat resmi
✔ Modul pelatihan premium
✔ Template perhitungan pajak
✔ Tas & seminar kit
✔ Konsumsi & coffee break

💳 PEMBAYARAN

1. On the spot saat registrasi

2. Transfer ke:
   Bank BRI — 0424-01-000925-30-7
   A.n.: LINKPEMDA

👥 TARGET PESERTA

• BPKAD / Badan Keuangan Daerah
• BKD / BKPSDM
• Bappeda
• Seluruh OPD
• Bendahara Pengeluaran
• Pengelola Keuangan & Pajak
• Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)

🎤 NARASUMBER

• Kementerian Keuangan (DJP)
• Kemendagri
• Bappenas
• Akademisi & praktisi perpajakan
• Auditor BPK/APIP

🏁 PENUTUP

Bimtek ini dirancang untuk memastikan Pemerintah Daerah mampu:

✔ Mengelola PPh ASN secara tepat & sesuai regulasi
✔ Meningkatkan kepatuhan perpajakan
✔ Menghindari kesalahan administrasi & temuan audit
✔ Mendukung optimalisasi penerimaan negara

LINKPEMDA siap menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam peningkatan kapasitas aparatur dan penguatan tata kelola keuangan daerah.

📞 INFORMASI & PENDAFTARAN

WhatsApp: 0813-8766-6605
Website: www.linkpemda.com
Email: info@linkpemda.com