Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2026 menjadi agenda strategis pemerintah daerah dalam memperkuat kemandirian fiskal dan menjaga stabilitas pembangunan daerah.

PAD bukan sekadar angka dalam struktur APBD. PAD merupakan indikator kapasitas fiskal daerah, cerminan efektivitas pengelolaan pajak dan retribusi, serta ukuran kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan secara berkelanjutan.

Tahun 2026 menjadi momentum penting untuk melakukan penguatan sistem pemungutan pajak daerah, intensifikasi dan ekstensifikasi objek pajak, serta digitalisasi pengelolaan pendapatan daerah agar lebih transparan dan akuntabel.

Momentum ini menjadi krusial untuk memastikan bahwa:

Potensi pajak dan retribusi daerah tergali secara optimal.

Basis data wajib pajak terkelola secara akurat dan terintegrasi.

Sistem pemungutan dan pengawasan berjalan efektif.

Kebocoran pendapatan dapat diminimalkan.

Target PAD dalam APBD 2026 dapat tercapai secara realistis dan terukur.

Melalui Bimbingan Teknis ini, LINKPEMDA menghadirkan forum strategis untuk memperkuat kapasitas aparatur daerah dalam merumuskan dan mengimplementasikan strategi optimalisasi PAD dan pajak daerah secara komprehensif, sistematis, dan aplikatif.

Tantangan Optimalisasi PAD Tahun 2026

Beberapa tantangan yang sering muncul antara lain:

Potensi pajak daerah belum terpetakan secara maksimal.

Data wajib pajak belum terintegrasi dan belum diperbarui secara berkala.

Tingkat kepatuhan wajib pajak masih rendah.

Pengawasan dan penagihan belum berjalan optimal.

Keterbatasan pemanfaatan teknologi dalam pemungutan pajak.

Risiko temuan audit akibat kelemahan administrasi dan pengendalian internal.

Tanpa strategi yang terencana dan berbasis data, peningkatan PAD akan sulit tercapai secara signifikan dan berkelanjutan.

Maksud dan Tujuan

Bimbingan Teknis ini bertujuan untuk:

Meningkatkan pemahaman strategis dalam optimalisasi PAD Tahun 2026.

Memperkuat kapasitas teknis pengelolaan pajak dan retribusi daerah.

Meningkatkan efektivitas intensifikasi dan ekstensifikasi pajak.

Meminimalkan potensi kebocoran dan temuan audit.

Mendorong tata kelola pendapatan daerah yang transparan dan akuntabel.

Ruang Lingkup Materi

1. Kebijakan Nasional dan Regulasi Pajak Daerah

Arah kebijakan fiskal daerah Tahun 2026.
Kerangka regulasi pajak dan retribusi daerah.
Harmonisasi kebijakan pusat dan daerah.

2. Strategi Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak

Identifikasi dan pemetaan potensi pajak daerah.
Penguatan basis data wajib pajak.
Optimalisasi objek dan subjek pajak.

3. Digitalisasi dan Modernisasi Sistem Pajak Daerah

Implementasi sistem pembayaran pajak berbasis elektronik.
Integrasi data dengan sistem perizinan dan layanan publik.
Pemanfaatan teknologi untuk pengawasan real time.

4. Pengawasan, Penagihan, dan Mitigasi Risiko

Strategi pengawasan berbasis risiko.
Teknik penagihan aktif dan persuasif.
Pencegahan kebocoran dan fraud.
Studi kasus peningkatan PAD di beberapa daerah.

5. Penyusunan Target PAD dalam APBD 2026

Analisis tren dan proyeksi pendapatan.
Penetapan target realistis dan terukur.
Sinkronisasi dengan dokumen perencanaan daerah.

Sasaran Peserta

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda)
BPKAD/BKAD
Inspektorat Daerah
Bappeda
OPD pengelola retribusi
Pejabat dan staf pengelola pajak daerah

Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang relevan dan berlaku.

Metode Pelaksanaan

Pemaparan materi oleh narasumber berpengalaman.
Diskusi interaktif dan sharing pengalaman antar daerah.
Studi kasus strategi peningkatan PAD.
Simulasi penyusunan rencana aksi optimalisasi pajak daerah.

Output yang Diharapkan

Peserta mampu:

Menyusun strategi peningkatan PAD yang realistis dan berbasis data.

Mengoptimalkan pemungutan pajak dan retribusi daerah.

Meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui pendekatan sistematis.

Mengurangi potensi kebocoran pendapatan.

Mendukung pencapaian target PAD dalam APBD 2026 secara berkelanjutan.

🗓 Jadwal Pelaksanaan
Periode: Maret – Desember 2026
Durasi: 2 (dua) hari per sesi – 16 JP
Format: Tatap Muka, In House Training, dan Daring (Zoom)

📍 Lokasi
Jakarta • Bandung • Yogyakarta • Surabaya • Bali • Makassar • Lombok

Pilihan Paket & Kontribusi Peserta

📞 Kontak Resmi

📱 WhatsApp: +62 813-8766-6605
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com

📞 Kontak Resmi
WhatsApp: +62 813-8766-6605
Website: www.linkpemda.com
Email: info@linkpemda.com