Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) merupakan instrumen strategis dalam penataan kelembagaan serta manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintah daerah. Penyusunan Anjab dan ABK yang akurat, sistematis, dan berbasis data menjadi fondasi utama dalam perencanaan kebutuhan pegawai, distribusi SDM yang proporsional, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi organisasi perangkat daerah.

Dalam era reformasi birokrasi dan transformasi manajemen ASN, pemerintah daerah dituntut untuk melakukan penyesuaian struktur organisasi, uraian jabatan, serta kebutuhan pegawai berdasarkan beban kerja riil dan target kinerja yang terukur. Ketidaktepatan dalam penyusunan Anjab dan ABK seringkali mengakibatkan ketimpangan jumlah pegawai, tumpang tindih tugas dan fungsi, pemborosan anggaran belanja pegawai, hingga rendahnya produktivitas organisasi.

Melalui Bimbingan Teknis ini, peserta akan memperoleh pemahaman komprehensif mengenai teknik penyusunan, evaluasi, dan implementasi Analisis Jabatan serta Analisis Beban Kerja sesuai regulasi terbaru. Kegiatan ini juga dirancang untuk memperkuat kapasitas teknis aparatur dalam penataan kelembagaan dan perencanaan kebutuhan ASN Tahun 2026 secara profesional, efektif, dan akuntabel.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020

3. Peraturan Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah

Tujuan Kegiatan

• Meningkatkan kapasitas aparatur daerah dalam penyusunan dokumen Anjab dan ABK secara sistematis dan terukur

• Mendorong penataan organisasi perangkat daerah berbasis kebutuhan riil dan beban kerja

• Mengoptimalkan distribusi dan perencanaan kebutuhan ASN secara rasional dan proporsional

• Mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi dan peningkatan kinerja organisasi

• Mewujudkan tata kelola manajemen ASN yang profesional dan akuntabel

Materi Pokok

1. Kebijakan Nasional Manajemen ASN Tahun 2026

• Arah kebijakan penataan ASN nasional

• Transformasi birokrasi dan penataan organisasi perangkat daerah

• Isu strategis dan tantangan manajemen SDM aparatur

2. Penyusunan Analisis Jabatan (Anjab)

• Tahapan penyusunan uraian jabatan

• Identifikasi tugas pokok, fungsi, dan tanggung jawab

• Penyusunan informasi jabatan dan spesifikasi jabatan

• Validasi serta evaluasi dokumen Anjab

3. Penyusunan Analisis Beban Kerja (ABK)

• Metode perhitungan beban kerja

• Teknik pengumpulan dan pengolahan data

• Perhitungan kebutuhan pegawai berdasarkan standar waktu kerja

• Simulasi penyusunan ABK pada perangkat daerah

4. Integrasi Anjab dan ABK dengan Perencanaan Kebutuhan ASN

• Sinkronisasi dengan perencanaan formasi ASN

• Penataan organisasi berbasis beban kerja

• Strategi redistribusi dan optimalisasi pegawai

• Monitoring dan evaluasi implementasi

5. Permasalahan dan Studi Kasus Penataan ASN di Daerah

• Identifikasi ketimpangan jumlah pegawai

• Penanganan tumpang tindih tugas dan fungsi

• Praktik terbaik penataan organisasi perangkat daerah

Sasaran Peserta

• Kepala BKPSDM

• Bagian Organisasi Setda

• Sekretariat Daerah

• Kepala OPD

• Pejabat Pengelola Kepegawaian

• Tim Penyusun Anjab dan ABK

Output Kegiatan

Setelah mengikuti kegiatan ini, peserta diharapkan mampu:

✔ Menyusun dokumen Analisis Jabatan secara tepat dan sesuai regulasi
✔ Menghitung kebutuhan pegawai berdasarkan Analisis Beban Kerja yang terukur dan rasional
✔ Melakukan penataan organisasi berbasis efisiensi dan kinerja
✔ Mendukung penyusunan formasi ASN yang proporsional dan sesuai kebutuhan riil

Jadwal Pelaksanaan

Periode: Maret – Desember 2026
Durasi: 2 (dua) hari per sesi
Format: Tatap Muka, In House Training, dan Daring (Zoom Meeting)

Lokasi Pelaksanaan

Jakarta • Bandung • Yogyakarta • Surabaya • Bali • Makassar • Lombok

Lokasi pelaksanaan dapat disesuaikan dengan kebutuhan instansi peserta.

Pilihan Paket Kegiatan

• Paket Reguler Nasional

• In House Training di Pemerintah Daerah

• Kelas Khusus Tim Penyusun Anjab dan ABK

• Pendampingan Penyusunan Dokumen Anjab dan ABK

• Konsultasi Teknis Permasalahan Penataan ASN

📞 WhatsApp: +62 813-8766-6605
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com