Transformasi unit layanan pemerintah daerah menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Non-RS menjadi agenda strategis dalam penguatan tata kelola pelayanan publik Tahun 2026. Tidak hanya rumah sakit daerah, kini sekolah kejuruan, laboratorium lingkungan hidup, balai pelatihan kerja, UPT pengujian kendaraan, terminal, hingga berbagai unit teknis pelayanan lainnya didorong untuk memiliki fleksibilitas pengelolaan keuangan melalui pola BLUD.

Transformasi BLUD bukan sekadar perubahan status kelembagaan. Transformasi merupakan proses penataan sistem manajemen, penguatan tata kelola keuangan, serta peningkatan profesionalisme layanan agar lebih adaptif, efisien, dan berorientasi pada kinerja. Dalam konteks keterbatasan fiskal daerah, BLUD Non-RS menjadi solusi untuk meningkatkan kualitas pelayanan tanpa sepenuhnya bergantung pada APBD.

Tahun 2026 menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah untuk mendorong unit layanan yang potensial menjadi BLUD melalui persiapan dokumen yang matang, penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) yang realistis, serta penguatan sistem pengendalian internal yang akuntabel.

Melalui Bimbingan Teknis ini, LINKPEMDA menghadirkan forum strategis untuk memperkuat kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam memahami tahapan transformasi BLUD Non-RS secara komprehensif, sistematis, dan sesuai regulasi.

Tantangan transformasi BLUD Non-RS Tahun 2026 antara lain:

Keterbatasan fleksibilitas penggunaan anggaran pada unit layanan teknis.

Ketergantungan operasional terhadap APBD murni.

Belum optimalnya pengelolaan pendapatan layanan.

Keterbatasan SDM dalam penyusunan dokumen BLUD dan RBA.

Risiko temuan audit akibat ketidaksiapan sistem pengelolaan keuangan.

Tanpa perencanaan dan strategi yang tepat, proses transformasi dapat menimbulkan permasalahan administratif, kesalahan penyusunan RBA, hingga potensi risiko hukum dalam pengelolaan keuangan.

Oleh karena itu, diperlukan pemahaman menyeluruh mengenai tahapan pembentukan BLUD Non-RS, persyaratan administratif, teknis, dan substantif, serta strategi pengelolaan keuangan yang profesional dan akuntabel.

Maksud dan Tujuan

Bimbingan Teknis ini bertujuan untuk:

Meningkatkan pemahaman aparatur terhadap regulasi dan kebijakan pengelolaan BLUD Non-RS.

Memperkuat kapasitas penyusunan dokumen persyaratan pembentukan BLUD.

Meningkatkan kemampuan dalam menyusun Rencana Strategis dan RBA BLUD yang realistis dan terukur.

Mendorong tata kelola unit layanan yang fleksibel namun tetap akuntabel.

Meminimalkan risiko temuan audit dalam implementasi BLUD Non-RS.

Ruang Lingkup Materi

Materi yang akan dibahas dalam kegiatan ini meliputi:

1. Kebijakan dan Regulasi BLUD Non-RS Tahun 2026

Kerangka hukum pengelolaan BLUD daerah.
Kriteria dan persyaratan pembentukan BLUD Non-RS.
Kewenangan kepala daerah dalam penetapan BLUD.

2. Tahapan Transformasi Unit Layanan Menjadi BLUD

Identifikasi potensi dan studi kelayakan.
Persyaratan administratif, teknis, dan substantif.
Penyusunan dokumen usulan pembentukan BLUD.

3. Penyusunan Rencana Strategis dan RBA BLUD

Penyusunan Renstra BLUD berbasis layanan.
Teknik penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA).
Proyeksi pendapatan dan belanja BLUD secara realistis.

4. Pola Pengelolaan Keuangan dan Fleksibilitas BLUD

Pengelolaan pendapatan layanan.
Mekanisme belanja BLUD.
Sistem akuntansi dan pelaporan keuangan BLUD.

5. Pengendalian Internal dan Mitigasi Risiko

Peran APIP dan Inspektorat Daerah.
Penguatan pengendalian internal BLUD.
Strategi menghadapi pemeriksaan dan audit.

Sasaran Peserta

Kegiatan ini diperuntukkan bagi:

BPKAD/BKAD

Dinas Pendidikan

Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Perhubungan

Balai Pelatihan Kerja

Inspektorat Daerah

Bagian Organisasi

Kepala UPT dan Pengelola Keuangan Unit Layanan

Dasar Hukum

Pelaksanaan kegiatan ini mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Ketentuan regulasi lainnya yang relevan dan berlaku.

Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan melalui:

Penyampaian materi oleh narasumber yang kompeten dan berpengalaman.

Diskusi interaktif dan sesi tanya jawab.

Studi kasus transformasi UPT menjadi BLUD.

Simulasi penyusunan dokumen dan RBA BLUD.

Output yang Diharapkan

Setelah mengikuti Bimbingan Teknis ini, peserta diharapkan mampu:

Memahami tahapan transformasi BLUD Non-RS secara sistematis.

Menyusun dokumen persyaratan pembentukan BLUD sesuai regulasi.

Menyusun RBA yang realistis, terukur, dan akuntabel.

Mengimplementasikan pola pengelolaan keuangan BLUD secara profesional.

Meningkatkan kualitas layanan publik berbasis kinerja dan akuntabilitas.

🗓 Jadwal Pelaksanaan

Periode: Februari – Desember 2026

Durasi: 2 (dua) hari per sesi

Format: Tatap Muka dan Daring (Zoom)

📍 Lokasi

Jakarta • Bandung • Yogyakarta • Surabaya • Bali • Makassar • Lombok

Pilihan Paket & Kontribusi Peserta

📞 Kontak Resmi

📱 WhatsApp: +62 813-8766-6605
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com