Pengambilan keputusan merupakan inti dari penyelenggaraan pemerintahan daerah dan menjadi penentu keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik. Berbagai permasalahan tata kelola pemerintahan daerah seringkali tidak disebabkan oleh kekurangan regulasi, melainkan oleh lemahnya proses pengambilan keputusan yang belum sepenuhnya berbasis analisis risiko, data yang valid, serta prinsip akuntabilitas publik.

Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah, pejabat pemerintahan dihadapkan pada berbagai situasi strategis yang menuntut keberanian mengambil keputusan, kejelasan kewenangan, serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Kompleksitas lingkungan pemerintahan, dinamika politik, tuntutan masyarakat, serta risiko hukum yang menyertai setiap keputusan menuntut adanya peningkatan kapasitas aparatur dalam tata kelola pengambilan keputusan yang profesional dan bertanggung jawab.

Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengambilan keputusan pemerintah daerah harus dilaksanakan secara sah, rasional, proporsional, serta dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan publik.

Melalui kegiatan Bimbingan Teknis Tata Kelola Pengambilan Keputusan Pemerintah Daerah Berbasis Risiko, Data, dan Akuntabilitas Publik, LINKPEMDA menyelenggarakan pelatihan strategis dan aplikatif guna memperkuat kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan keputusan pemerintahan secara tepat, berani, dan akuntabel dalam rangka mendukung tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) Tahun 2026.

Kegiatan ini dirancang untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai kerangka hukum, metodologi, serta praktik pengambilan keputusan pemerintahan daerah yang berbasis analisis risiko, pemanfaatan data, dan pertanggungjawaban publik.

🎯 Tujuan Kegiatan

Bimbingan Teknis ini bertujuan untuk:

• Memberikan pemahaman menyeluruh mengenai konsep dan prinsip pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

• Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam mengambil keputusan berbasis risiko dan data yang valid.

• Memperkuat pemahaman mengenai kewenangan, diskresi, dan tanggung jawab pejabat pemerintahan.

• Mengurangi risiko kesalahan kebijakan dan implikasi hukum dalam pengambilan keputusan pemerintahan.

• Mendorong terwujudnya akuntabilitas publik dan transparansi dalam setiap keputusan pemerintah daerah.

• Mendukung penguatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional, responsif, dan berintegritas.

👥 Sasaran Peserta

Kegiatan ini ditujukan bagi:

• Kepala Perangkat Daerah (Kepala OPD)

• Sekretaris Daerah dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama

• Asisten Sekda dan Staf Ahli Kepala Daerah

• Camat dan Lurah

• Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas

• Tim Perumus Kebijakan Daerah

• Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP/Inspektorat)

• ASN yang terlibat dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah

📚 Materi dan Pokok Bahasan

Materi yang akan disampaikan meliputi:

• Konsep Pengambilan Keputusan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

• Landasan Hukum Pengambilan Keputusan Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan

• Kewenangan, Diskresi, dan Batasan Tanggung Jawab Pejabat Pemerintahan

• Pengambilan Keputusan Administratif dan Keputusan Strategis Pemerintah Daerah

• Analisis Risiko dalam Penetapan Kebijakan dan Keputusan Pemerintahan

• Pengambilan Keputusan Berbasis Data dan Informasi Pemerintahan

• Akuntabilitas Publik dan Transparansi dalam Pengambilan Keputusan

• Etika Pemerintahan dalam Penetapan Kebijakan Publik

• Studi Kasus Pengambilan Keputusan Pemerintah Daerah (Best Practice dan Policy Failure)

🗓️ Jadwal dan Susunan Acara

Hari Pertama

• Registrasi dan Pembukaan Kegiatan

• Kebijakan Nasional dan Prinsip Pengambilan Keputusan Pemerintahan

• Landasan Hukum dan Kewenangan Pejabat dalam Pengambilan Keputusan

• Diskresi Pejabat Pemerintahan dan Risiko Hukum Kebijakan

• Diskusi dan Tanya Jawab

Hari Kedua

• Pengambilan Keputusan Berbasis Risiko dan Data Pemerintahan

• Akuntabilitas Publik dan Etika Pemerintahan dalam Kebijakan Daerah

• Studi Kasus Pengambilan Keputusan Pemerintah Daerah

• Strategi Pencegahan Kesalahan Kebijakan dan Konflik Keputusan

• Penutupan Kegiatan

🗓 Jadwal Pelaksanaan

• Periode: Februari – Desember 2026

• Durasi: 2 (dua) hari per sesi

• Format: Tatap Muka dan Daring (Zoom)

📍 Lokasi

Jakarta • Bandung • Yogyakarta • Surabaya • Bali • Makassar • Lombok

📞 Kontak Resmi

📱 WhatsApp: +62 813-8766-6605
🌐 Website: www.linkpemda.com
📧 Email: info@linkpemda.com