Pajak Daerah merupakan salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berperan penting dalam pembiayaan pembangunan daerah dan peningkatan pelayanan publik. Oleh karena itu, optimalisasi penerimaan pajak daerah menjadi salah satu prioritas strategis pemerintah daerah.
Salah satu instrumen penting dalam memastikan kepatuhan dan optimalisasi penerimaan pajak daerah adalah pemeriksaan pajak daerah. Melalui pemeriksaan yang profesional, pemerintah daerah dapat mendeteksi potensi pajak yang belum tergali, mencegah kebocoran penerimaan, dan memastikan kepatuhan wajib pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam beberapa tahun terakhir, regulasi perpajakan daerah mengalami perubahan yang cukup signifikan, termasuk implementasi digitalisasi sistem pajak daerah, penyesuaian ketentuan pemeriksaan, dan integrasi dengan sistem nasional. Oleh sebab itu, aparatur pengelola pajak daerah perlu mendapatkan pemahaman, kompetensi teknis, dan strategi terkini untuk melaksanakan pemeriksaan pajak daerah secara efektif.
Dasar pelaksanaan kegiatan ini mengacu pada ketentuan:
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023
Permendagri Nomor 105 Tahun 2016
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.07/2023
Peraturan Kepala Daerah terkait pelaksanaan pajak daerah dan retribusi daerah
Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan.
Melalui Bimbingan Teknis Pemeriksaan Pajak Daerah untuk Meningkatkan PAD Pemerintah Daerah, peserta akan memperoleh pembekalan komprehensif terkait kebijakan terbaru, teknik pemeriksaan, penyusunan laporan hasil pemeriksaan (LHP), serta strategi peningkatan PAD melalui pengawasan pajak daerah.
Tujuan Kegiatan
Meningkatkan kompetensi aparatur pemerintah daerah dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak daerah.
Memberikan pemahaman komprehensif tentang regulasi terbaru pemeriksaan pajak daerah.
Mendorong peningkatan PAD melalui pengawasan dan pemeriksaan pajak yang efektif.
Menumbuhkan kepatuhan wajib pajak daerah secara berkelanjutan.
Memperkuat tata kelola pemerintahan daerah di bidang perpajakan.
Sasaran Peserta
Pejabat dan Staf Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).
Aparatur pengelola pajak daerah dan retribusi daerah.
Pejabat pengawas dan auditor internal pemerintah daerah.
Inspektorat Daerah dan Badan Keuangan Daerah (BKD/BPKAD).
Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan PAD.
Materi Bimtek
Kebijakan Nasional Perpajakan Daerah dan Strategi Peningkatan PAD.
Ketentuan Pemeriksaan Pajak Daerah Sesuai Regulasi Terbaru.
Proses Pemeriksaan Pajak Daerah: Perencanaan, Pelaksanaan, dan LHP.
Teknik Audit dan Pengawasan Wajib Pajak Daerah.
Penyelesaian Keberatan, Sengketa, dan Penagihan Pajak Daerah.
Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pemeriksaan Pajak Daerah (SIPD).
Strategi Optimalisasi PAD melalui Pemeriksaan Pajak Daerah.
Simulasi & Studi Kasus Pemeriksaan Pajak Daerah.
Narasumber
Pejabat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
Pejabat Direktorat Jenderal Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Praktisi dan Konsultan Perpajakan Daerah.
Akademisi dan Auditor Pajak.
Metode Pelaksanaan
Pemaparan materi oleh narasumber.
Diskusi dan tanya jawab interaktif.
Studi kasus dan simulasi pemeriksaan pajak daerah.
Workshop penyusunan laporan hasil pemeriksaan (LHP).
Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah (LINK PEMDA)
📍 Jl. KH Agus Salim No. 8, Bekasi – Jawa Barat
🌐 www.linkpemda.com
📩 info@linkpemda.com
📞 WA: +62 813-8766-6605 (Bapak Andi Hasan Lamba)
Melalui kegiatan Bimtek Pemeriksaan Pajak Daerah untuk Meningkatkan PAD Pemerintah Daerah, diharapkan aparatur pemerintah daerah dapat meningkatkan kemampuan teknis dan memahami kebijakan terbaru dalam pemeriksaan pajak. Langkah ini akan mendukung penguatan tata kelola pajak daerah, peningkatan kepatuhan wajib pajak, dan optimalisasi PAD secara berkelanjutan.
